Negara Hadir, Menteri Maruarar Sirait Bangun Ribuan Hunian Tetap Korban Bencana Tanpa APBN

KARTANEWS.COM, SUMATERA UTARA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan gerak cepat dalam menangani pemulihan pascabencana di Sumatera Utara. Melalui kolaborasi strategis bersama Yayasan Buddha Tzu Chi, pemerintah resmi memulai pembangunan ratusan unit Hunian Tetap (Huntap) yang tersebar di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, hingga Kota Sibolga pada Minggu (21/12/2025).

Pembangunan ini menjadi istimewa karena pada tahap awal, sebanyak 2.603 unit rumah dibangun sepenuhnya menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan donasi pribadi, tanpa menyentuh dana APBN. Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar negara memberikan solusi hunian yang layak dan berkelanjutan bagi rakyat yang terdampak bencana secara efisien.

"Kami memulai pembangunan hunian tetap di wilayah Tapanuli dan segera berlanjut ke Aceh serta Sumatera Barat. Sesuai arahan Presiden, seluruh instansi mulai dari TNI, Polri, hingga kementerian terkait harus kompak hadir di tengah masyarakat," ujar Maruarar Sirait.

Dalam kunjungannya ke Sibolga, Menteri yang akrab disapa Ara ini juga memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang telah menghibahkan lahan demi kepentingan rakyat. Di kota tersebut, sebanyak 200 unit rumah akan segera dibangun untuk menggantikan hunian warga yang hancur akibat terjangan banjir.

"Saya berterima kasih atas kecepatan Wali Kota dan DPRD dalam menghibahkan tanah ini. Kita bekerja dengan ritme cepat sesuai visi Presiden. Hari ini kita langsung bangun hunian tetap bagi 200 keluarga, bukan sekadar hunian sementara," tegasnya.

Menteri Ara juga memberikan instruksi khusus kepada BPKP untuk mengawal tata kelola proyek, serta meminta PLN untuk memastikan jaringan listrik sudah siap pakai pada bulan Maret mendatang. Ia menekankan bahwa relokasi warga tidak hanya soal fisik bangunan, tetapi harus menjamin kepastian hukum dan keamanan dari risiko bencana di masa depan.

"Kami ingin pada tanggal 21 Maret nanti warga sudah bisa menghuni rumah dengan listrik yang menyala dan sertifikat tanah yang sudah di tangan. Hunian ini harus menjadi ekosistem kehidupan yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat," pungkasnya. (J)