Sikap Politik Jokowi Jelang Pemilu 2029 Dinilai Perkuat Posisi PSI

KARTANEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo yang menyatakan kesiapannya terjun langsung ke lapangan untuk membantu kemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2029 memunculkan beragam respons dari kalangan pengamat politik. 

Langkah tersebut dinilai menunjukkan keinginan Jokowi untuk tetap memainkan peran aktif dalam dinamika politik nasional pasca-masa jabatannya.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai keterlibatan Jokowi tidak dapat dilihat semata sebagai aktivitas kampanye. 

Menurutnya, sikap tersebut berkaitan erat dengan strategi elektoral dan upaya menjaga posisi tawar politik Jokowi di tengah konstelasi kekuasaan menuju 2029.

“Pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi masih ingin mengambil peran dalam arena politik. Ini bukan hanya soal memenangkan partai tertentu, tetapi juga bagaimana menjaga pengaruh politik setelah tidak lagi menjabat presiden,” ujarnya, dikutip dari Inilah.com, Selasa (3/2/2026).

PSI Diuntungkan Figur Jokowi

Arifki menjelaskan, PSI berpotensi memperoleh keuntungan signifikan dari keterlibatan Jokowi. Meski tidak lagi berada di kursi kekuasaan, Jokowi masih memiliki tingkat pengenalan publik dan daya tarik elektoral yang kuat.

Keberadaan Jokowi dapat membantu PSI menjangkau segmen pemilih yang lebih luas serta mempercepat konsolidasi dukungan di tingkat nasional.

“Dalam konteks PSI, Jokowi merupakan figur simbolik yang bisa meningkatkan visibilitas partai dan membuka ruang komunikasi dengan pemilih yang selama ini belum terjangkau,” ujarnya.

Ruang Politik Pasca-Kekuasaan

Arifki juga menilai bahwa keterkaitan Jokowi dengan PSI juga mencerminkan kebutuhan Jokowi untuk tetap berada dalam orbit politik nasional. PSI dinilai dapat menjadi saluran politik yang relatif fleksibel bagi Jokowi tanpa harus terikat pada partai besar yang sudah mapan.

“Ini relasi yang saling menguntungkan. Partai membutuhkan figur dengan daya tarik nasional, sementara figur membutuhkan kendaraan politik agar tetap relevan,” ungkapnya.

Fenomena tersebut, menurutnya, lazim terjadi dalam politik Indonesia, di mana mantan presiden masih memainkan peran informal sebagai simbol pengaruh, sebagaimana yang pernah terjadi pada Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat atau Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan.

Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa dukungan tokoh besar tidak otomatis menjamin kemenangan elektoral. 

Sejarah pemilu menunjukkan bahwa figur hanya berfungsi sebagai pemantik awal, sementara keberhasilan akhir sangat bergantung pada kinerja organisasi partai.

“Kerja struktur, kekuatan jaringan di daerah, serta konsistensi agenda politik tetap menjadi faktor penentu. Figur bisa membuka peluang, tetapi partai yang harus mengelolanya secara berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menilai wacana Jokowi “turun gunung” dapat menjadi ujian sejauh mana PSI mampu memanfaatkan momentum menjadi kekuatan politik yang nyata, baik untuk lolos ke parlemen maupun memperluas basis dukungan.

“Pada akhirnya, semua kembali ke PSI. Apakah momentum ini bisa diterjemahkan menjadi kerja politik yang konkret dan berkelanjutan,” tutupnya.