Memasuki Awal 2026, Sejumlah Partai Koalisi Suarakan Dukung Prabowo 2 Periode

KARTANEWS.COM, JAKARTA – Wacana keberlanjutan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai mengemuka pada awal 2026. Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan secara terbuka menyampaikan dukungan agar Prabowo melanjutkan kepemimpinannya hingga dua periode pada Pemilihan Presiden 2029. 

Dukungan tersebut disampaikan seiring evaluasi positif terhadap stabilitas nasional dan jalannya pemerintahan pada dua tahun pertama masa jabatan Prabowo.

Pernyataan dukungan dari partai-partai koalisi disampaikan sebagai sikap politik yang menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan nasional. 

Elite partai menilai keberlanjutan kepemimpinan diperlukan untuk memastikan program strategis pemerintah, termasuk di bidang pertahanan, ketahanan pangan, industrialisasi, dan pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan secara konsisten dan berjangka panjang.

Dukungan Partai Koalisi

Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan publik datang dari Partai Demokrat. Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan dukungan partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

SBY menekankan pentingnya sinergi nasional lintas kekuatan politik guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kesinambungan kepemimpinan memiliki peran strategis agar program-program pembangunan jangka panjang tidak terhenti akibat perubahan arah politik.

Partai Demokrat, kata SBY, berkomitmen menjaga soliditas koalisi pemerintahan dan mendukung agenda pembangunan nasional yang tengah dijalankan. Sikap tersebut diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyatakan bahwa Demokrat siap berperan aktif dan konstruktif dalam pemerintahan.

Selain Demokrat, sejumlah partai koalisi lainnya juga menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan kepemimpinan Presiden Prabowo. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menilai masa kepemimpinan dua periode memberikan ruang waktu yang memadai untuk memastikan agenda transformasi nasional dapat terlaksana secara optimal dan berkesinambungan.

Partai Golkar melalui Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo merupakan keberhasilan seluruh koalisi. Golkar, kata Bahlil, siap menjaga konsistensi politik demi stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Dukungan juga disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyatakan komitmen partainya untuk terus mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo dalam rangka menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional. Menurutnya, stabilitas menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Partai Gerindra sebagai partai pengusung utama menyambut dukungan dari partai-partai koalisi. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai dukungan tersebut sebagai bentuk kepercayaan terhadap arah kebijakan dan pembangunan yang dijalankan Presiden Prabowo.

Konsolidasi Dini Dinilai Strategis

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai dukungan partai-partai koalisi sejak awal masa pemerintahan merupakan bagian dari strategi konsolidasi politik jangka menengah. 

Menurutnya, wacana keberlanjutan kepemimpinan kerap muncul untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta memberikan kepastian arah kebijakan nasional, meski belum dapat dimaknai sebagai keputusan politik final.

Selain itu, dukungan dini dari partai-partai koalisi dipandang dapat memberikan sinyal stabilitas kepada pelaku usaha dan investor, terutama terkait kesinambungan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional.

Meski demikian, pengamat menilai dinamika politik menuju Pemilu 2029 masih akan berkembang. 

Dukungan terhadap wacana dua periode kepemimpinan Presiden Prabowo dinilai tetap akan dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan, khususnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat reformasi birokrasi.