Pemkab Berau Perkuat Sinergi Lintas Sektor Cegah Kekerasan Perempuan dan TPPO

KARTANEWS.COM, BERAU – Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang menembus ratusan kasus di Polres Berau dalam kurun waktu semester pertama tahun ini mendorong Pemerintah Kabupaten Berau memperketat langkah pencegahan. Langkah penanganan komprehensif ini dibahas dalam Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Berau pada Senin (31/8/2026).

Agenda strategis bertajuk "Memperkuat Sinergi dan Kontribusi Lintas Sektor dalam Upaya Pencegahan KTP dan TPPO" tersebut dihimpun oleh sekitar 60 peserta dari berbagai instansi teknis, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat. Pertemuan ini tidak hanya berfokus pada kekerasan domestik, tetapi juga mengantisipasi potensi ancaman perdagangan orang yang mulai marak terjadi.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa penanganan isu perlindungan sosial ini tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja. Menurutnya, negara memang telah menyiapkan koridor hukum yang jelas, namun efektivitasnya sangat tergantung pada integrasi sistem penanganan di lapangan.

“Perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” tegas Said saat membuka acara secara resmi.

Said menekankan agar jajaran aparat dan dinas terkait tidak memandang rentetan kasus ini sekadar sebagai angka pelaporan statistik belaka. Dibalik lembaran data administrasi tersebut, ada hak-hak korban yang kehilangan rasa aman, masa depan anak yang terancam, serta trauma mendalam yang dialami keluarga.

“Saya mengapresiasi pendekatan lintas sektor yang menjadi semangat utama kegiatan ini. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO memang tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, pekerja sosial, hingga organisasi kemasyarakatan,” ujar Sekda.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi kunci utama untuk melahirkan sistem perlindungan yang inklusif, responsif, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di akhir sambutannya, Said menginstruksikan seluruh jajaran agar langsung menindaklanjuti hasil koordinasi secara konkret di wilayah kerja masing-masing.

“Saya berharap setelah pertemuan ini, seluruh peserta mampu menjadi agen perubahan di instansi dan wilayah kerja masing-masing. Mari kita bangun koordinasi yang lebih baik, tingkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan, serta pastikan setiap kasus memperoleh penanganan yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” pungkasnya.(Adv/Rein)