Biar Tak Ada 'Anak Emas', Pemprov Kaltim Bakal Ubah Skema Bankeu Mulai 2027!

KARTANEWS.COM, KALTIM – Gubernur Rudy Mas'ud menyampikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersiap merombak skema penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota mulai tahun 2027 mendatang.

 Ia mebeberkan skema ini merupakan langkah mengikis ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta memastikan alokasi anggaran yang lebih adil dan tepat sasaran di seluruh pelosok Bumi Etam.
Dia
menjelaskan bahwa rumitnya prosedur administrasi pada sistem penyaluran Bankeu saat ini sering kali menjadi penghambat utama. Akibatnya, distribusi anggaran antar daerah menjadi tidak seimbang.

“Beberapa kabupaten/kota mendapat porsi yang melimpah, sementara wilayah lainnya justru menerima alokasi yang minim,”ujarnya, kamis (23/07/2026).

Dia mengakui mekanisme Benkeu saat ini, sedikit memakan waktu dalam proses pendistribusiannya. Oleh karena itu pada tahun 2027 akan membuat skema yang lebih sederhana tanpa harus melalui proses yang panjang.

​”Supaya bisa merata, di tahun 2027 nanti kita akan memberikan bantuan langsung yang dibutuhkan oleh kabupaten/kota,” ujar Rudy.

Rudy berharap, melalui rumusan bantuan langsung tersebut, Pemprov Kaltim ingin memprioritaskan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di sektor krusial, seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar dan sanitasi.

Skema baru ini diharapkan membuat serapan anggaran jauh lebih fleksibel dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat daerah. 

​Di sisi lain, reformasi skema Bankeu ini bergulir di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami penyesuaian. Rudy memberkan bahwa APBD Kaltim terkoreksi dari yang sebelumnya menembus Rp14,25 triliun menjadi Rp12,1 triliun.

“Penurunan volume anggaran tersebut murni dipicu oleh kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, bukan karena penurunan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim,”

​Kendati kapasitas fiskal terkontraksi, Pemprov Kaltim optimistis skema penyempurnaan Bantuan Keuangan 2027 akan menjaga laju pembangunan daerah tetap terarah dan berkeadilan. (Rein)