Cegah Masalah Hukum Pengelolaan Anggaran, Pemkab Berau dan Kejari Edukasi Aparatur Kampung

KARTANEWS.COM, BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kampung agar berjalan akuntabel dan bebas dari jeratan hukum. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membekali para aparatur kampung dengan pemahaman hukum secara komprehensif sejak dini.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum bertema Jaksa Garda Desa yang berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Selasa (20/10/2026).

Gamalis menekankan bahwa pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola administrasi yang tertib merupakan kunci utama dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program pembangunan desa.

“Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai pelaksanaan program yang seharusnya memberikan manfaat bagi warga justru berujung pada persoalan hukum,” ujar Gamalis dalam sambutannya.

Menurut Gamalis, indikator keberhasilan pembangunan di tingkat kampung tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas fisik yang terbangun, melainkan dari sejauh mana dampak dan manfaat positifnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kehadiran program Jaksa Garda Desa, lanjut Gamalis, menjadi instrumen penting dalam memberikan edukasi serta pendampingan bagi pemerintah kampung.

Melalui program ini, potensi risiko atau pelanggaran hukum dalam tata kelola keuangan desa dapat dideteksi dan diantisipasi lebih awal.

Ia mengimbau seluruh aparatur kampung untuk memanfaatkan momentum ini secara maksimal sebagai wadah diskusi dan konsultasi bersama pihak kejaksaan.

“Jangan menunggu masalah muncul baru mencari solusi. Manfaatkan kegiatan ini untuk menggali pemahaman dan berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Berau, sehingga setiap program dapat dijalankan dengan aman dan sesuai aturan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemkab Berau berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Berau dalam mengawal pembangunan dari tingkat tapak. Kerja sama ini diharapkan mampu mencetak aparatur kampung yang profesional, taat hukum, serta berintegritas.

"Melalui edukasi berkelanjutan ini, kita berharap tata kelola pemerintahan di tingkat kampung semakin akuntabel dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal," pungkasnya. (Adv)