Kematian Bayi akibat Kabut Asap Memicu Unjuk Rasa, TRC PPA Kaltim Desak Status Bencana Nasional

KARTANEWS.COM, SAMARINDA - Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (19/10/2026).

Aksi ini dipicu oleh tragedi meninggalnya seorang bayi di Samarinda di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Massa mengecam sikap pemerintah dan mendesak penetapan status Karhutla sebagai bencana nasional.

Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengungkapkan bahwa dari penelusuran ke sejumlah rumah sakit di Samarinda, mayoritas fasilitas kesehatan kini dipadati pasien anak yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

“Di kawasan Pelita 8 misalnya, ada dua anak yang terpapar. Satu anak harus menjalani rawat inap akibat ISPA, dan satu lainnya terjangkit dampak asap,” ujar Rina di lokasi aksi

Bantah Klaim Dinkes dan Pertanyakan Kepedulian Pemerintah

TRC PPA Kaltim secara tegas membantah pernyataan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda yang menyebut kematian bayi tersebut bukan disebabkan oleh kabut asap.

Menurut Rina, pihak keluarga mengonfirmasi bahwa korban tidak memiliki riwayat penyakit atau gangguan pernapasan sebelum terpapar asap karhutla.

Ia menyayangkan terburu-burunya pemerintah menyimpulkan penyebab kematian tanpa terlebih dahulu mendatangi rumah duka.

“Pernahkah mereka datang melayat atau mengecek langsung kondisi bayi yang meninggal? Tidak ada sama sekali,” cetus Rina.

Selain itu, massa memprotes klaim Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang sebelumnya menyatakan kondisi daerah masih dalam kategori aman.

“Itu yang kami protes keras. Kami biasanya tidak pernah turun berdemo ke instansi pemerintah. Namun karena ini menyangkut keselamatan anak-anak, kami harus mengambil sikap,” tegas Rina. “Apakah mereka peduli? Tidak. Mereka terus berdalih keadaan aman-aman saja, hingga menolak menetapkan status bencana nasional.”

Soroti Titik Api dan Keselamatan Petugas

Dalam tuntutannya, TRC PPA meminta pemerintah segera merespons maraknya titik api yang masih membara di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

“Apakah harus menunggu korban jiwa berjatuhan secara massal baru pemerintah bertindak? Orang dewasa saja terpaksa menghabiskan dua tabung oksigen dan sakit dua minggu seperti yang saya alami, apalagi tubuh seorang bayi. Sampai kapan pemerintah mau peka?” lanjutnya.

Massa juga mendesak pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) serta kelengkapan sarana pemadaman bagi para petugas yang berjuang di garda terdepan.

“Kirimkan peralatan perlindungan diri yang layak dan memadai untuk petugas pemadam. Jika pemerintah memang enggan menetapkan status bencana nasional, minimal cukupi peralatan mereka di lapangan,” imbau Rina.

Aksi tersebut diwarnai ancaman bertahan di lokasi jika tidak ditemui langsung oleh pimpinan daerah. Massa menegaskan menolak berdialog apabila hanya diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jika Gubernur tidak berkenan turun menemui kami, kami tidak akan membubarkan diri. Walaupun harus menginap atau diusir secara paksa, kami akan tetap bertahan di sini,” tegas Rina.

Tanggapan Pemprov Kaltim

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Syarifah Alawiyah, mengajak perwakilan massa untuk bermusyawarah di dalam ruangan guna menjaga kondusivitas arus lalu lintas.

Ia menyampaikan bahwa jajaran instansi terkait seperti BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan DP3A—siap menyerap aspirasi serta merumuskan penanganan bersama.

Terkait pemicu kematian bayi, Syarifah menyatakan pihaknya masih berkoordinasi aktif dengan Dinkes untuk memvalidasi data lapangan.

“Berdasarkan informasi awal dari Dinkes Kota Samarinda melalui media sosial, kematian bayi tersebut dilaporkan bukan karena dampak langsung asap karhutla. Namun, kami masih terus mengumpulkan data yang valid untuk memastikan penyebab pastinya,” jelas Syarifah.

Ia menambahkan, Pemprov Kaltim sebenarnya telah menjalankan sejumlah langkah antisipatif, mulai dari mengimbau penggunaan masker hingga menyiapkan fasilitas kesehatan berupa ruang pemulihan oksigen bagi masyarakat terdampak.

“Oleh karena itu, kami sangat berharap ruang komunikasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik,” pungkasnya.(Rein)