Pemkab Berau Perketat Standar Mutu, Siapkan Inspeksi Menyeluruh ke Belasan SPPG

KARTANEWS.COM, BERAU — Upaya preventif dalam menjaga kualitas gizi dan keamanan pangan masyarakat terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa jajarannya kini tengah memaangkan rencana aksi untuk menerjunkan tim inspeksi mendadak ke 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Persiapan ini dinilai krusial agar agenda pengawasan tidak sekedar menjadi formalitas, melainkan instrumen evaluasi yang tajam dan terarah. Dalam arahannya, Gamalis menekankan bahwa pemeriksaan lapangan nantinya tidak akan setengah-setengah. 

Tim gabungan tidak hanya berfokus pada penilaian produk akhir atau makanan yang siap disajikan kepada penerima manfaat, tetapi menyoroti seluruh mata rantai pengelolaan secara komprehensif.

“Kita susun rencana kegiatan inspeksi ini agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan hasilnya optimal,” ujar Gamalis, Kamis, (5/11/2026) 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengawasan ketat tersebut mencakup setiap lini krusial: mulai dari tahapan seleksi pemilihan bahan pangan segar, standar higienitas gudang penyimpanan, teknik pengolahan di dapur, hingga ketepatan waktu serta keamanan proses pendistribusian makanan. 

Pendekatan hulu-hilir ini diambil demi menutup celah sekecil apa pun yang berpotensi menurunkan kualitas gizi.

Di sisi lain, roda pembangunan infrastruktur pendukung program ini bergerak dinamis. Meski target awal mematok angka 30 unit SPPG, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat adanya eskalasi rencana pengembangan yang signifikan hingga mencapai 42 unit di wilayah Berau.

Gelombang ekspansi ini bahkan masih akan bertambah seiring persiapan empat calon SPPG baru yang kini sedang digodok. Melalui jangkauan layanan yang masif serta pengawasan mutu yang ketat, Pemkab Berau optimis standar kesehatan masyarakat dapat terangkat naik.

“Kita ingin memastikan bahan pangan yang digunakan berkualitas dan layak dikonsumsi, serta proses pengelolaannya memenuhi ketentuan,” yang merupakan komitmen pemerintah daerah. (Adv)