KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melayangkan sorotan tajam terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dalam rapat kerja yang digelar pada Senin (29/07/2026). Sederet dugaan kejanggalan penganggaran, penyerapan program yang lambat, hingga kebijakan yang dinilai kurang tepat sasaran menjadi bahan evaluasi serius.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, mempertanyakan selisih data anggaran yang dinilai janggal. Menurut data Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, anggaran Disdikbud tercatat sebesar Rp1,8 triliun. Namun, dalam rapat kerja tersebut, Disdikbud justru menyodorkan angka pagu indikatif senilai Rp2,2 triliun.
"Ada perbedaan Rp400 miliar antara laporan ke Banggar dan pagu indikatif. Sinkronisasi data sejak awal sangat vital agar tidak memicu persoalan rasionalisasi anggaran mendadak di akhir tahapan," ujar Baba.
Selain masalah data, Baba mendesak Disdikbud Kaltim untuk memprioritaskan penyelesaian proyek fisik yang mangkrak ketimbang membuka proyek pembangunan baru.
Terkait kontraktor yang berkinerja buruk dan memicu keterlambatan, ia meminta Disdikbud bertindak tegas dengan memberikan rekomendasi pemutusan kontrak ke pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti penurunan insentif bagi tenaga pendidik, khususnya guru swasta. Padahal, landasan hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) sudah tersedia.
Politisi Golkar ini menekankan pentingnya skala prioritas, seperti menunda pengadaan komputer senilai Rp30 miliar jika infrastruktur dasar sekolah masih rusak.
Ia juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap indikator keberhasilan program unggulan daerah, termasuk kepastian penyaluran seragam sekolah gratis yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. (Rein)
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
