DPRD Berau Tepis Isu Pemotongan TPP ASN demi Anggaran Pokir

KARTANEWS.COM, BERAU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Dedy Okto Nooryanto, memberikan pernyataan tegas terkait isu marak yang menyudutkan jajarannya. Informasi pembohong yang beredar di tengah masyarakat mengklaim bahwa hak Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau akan dipotong.

Pemotongan diisukan tersebut sengaja dilakukan demi menambah alokasi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) milik anggota dewan.Menanggapi rumor tersebut, Dedy secara terbuka membantah dan menegaskan bahwa kabar yang beredar di tengah masyarakat itu sepenuhnya tidak benar alias hoaks .

Ia menyayangkan timbulnya narasi miring yang menyudutkan institusi wakil rakyat. Padahal menurutnya, DPRD Berau justru berada di barisan terdepan dalam menjaga kestabilan hak finansial para pegawai negeri.

“Saya tegaskan di forum ini bahwa berita tentang DPRD bakal memotong dana TPP itu tidak benar,” ujar Dedy saat memberikan klarifikasi resmi kepada media, pada Senin (14/09/2026).

Dedy menjelaskan, selama ini DPRD Berau selalu konsisten dalam mengawal dan memperjuangkan kesejahteraan para aparatur pemerintah. Pihaknya kerap memasang badan agar alokasi TPP ASN tidak menyusut atau dialihkan untuk kebutuhan lain. Namun, kabar yang beredar di belakangan ini justru memutarbalikkan fakta dan menempatkan dewan sebagai pihak yang disalahkan.

Ia pun menilai isu pemotongan ini tidak masuk akal secara logika penganggaran maupun komitmen dewan politik. Anggota dewan tidak mungkin mengeluarkan hak pegawainya sendiri hanya demi memperluas alokasi Pokir.

Fungsi pengawasan yang dijalankan bertujuan memastikan anggaran daerah terserap secara optimal, rasional, dan berpihak pada kesejahteraan bersama, baik bagi masyarakat umum maupun aparatur pemerintahan.

Dedy pun mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan para ASN agar lebih bijak serta menyelaraskan dalam mencerna informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ia menekankan bahwa pintu komunikasi DPRD selalu terbuka untuk memberikan klarifikasi transparan atas setiap isu strategis di daerah.

“Bagaimana mungkin dipotong, padahal kami yang memperjuangkan agar dana tersebut tidak dipotong,” tegasnya memungkasi klarifikasi. (Rein)