Sinergi Fiskal Kaltim: Pemkab Berau Kawal Dana Kurang Salur Pusat Hingga Jamin TPP ASN Tetap Aman

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Tantangan pengelolaan keuangan daerah di pertengahan tahun 2026 mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempererat barisan. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kaltim yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada Senin (3/8/2026).

Rakor bertajuk optimalisasi pendapatan daerah tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. Agenda utama pertemuan ini difokuskan pada penguatan sinergi tata kelola anggaran daerah serta penyelesaian berbagai kendala penyerapan fiskal di tingkat lokal.

Dalam pembukaan arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya solidaritas antar-wilayah. Menurutnya, APBD harus dikelola secara terintegrasi agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten kota adalah satu tim. Jadikan APBD sebagai instrumen pembangunan berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim," tegas Gubernur Rudy Mas'ud.

Ia juga mendorong penerapan transformasi digital, integrasi data, serta harmonisasi kebijakan pajak dan retribusi daerah guna mendongkrak pendapatan secara transparan dan efisien.

Sementara itu  Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan, persoalan krusial yang tengah dihadapi Bumi Batiwakkal.Saat ini masih menanti pencairan dana kurang salur transfer keuangan dari pemerintah pusat masalah serupa yang juga dialami beberapa kabupaten/kota lain di Kaltim.

"Kami berharap bapak gubernur dan wakil gubernur dapat membantu mengkomunikasikan ke pemerintah pusat terkait dana kurang bayar ke kabupaten dan kota saat ini," ungkap Sri Juniarsih.

Kendati arus kas daerah dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Sri Juniarsih memastikan roda pembangunan program prioritas tetap berjalan konsisten. Lebih lanjut, ia menjamin hak-hak para aparatur sipil negara di daerahnya tidak akan terganggu.

"Kita tetap bersyukur akan tetap berupaya yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk terus berkomunikasi ke pemerintah pusat," jelasnya. Ia menegaskan bahwa Pemkab Berau tidak akan memangkas Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) baik untuk PNS maupun PPPK.

Selain fokus pada dana transfer, Ia memaparkan langkah terobosan untuk melepaskan ketergantungan pada sektor ekstraktif tambang. Pemkab Berau kini menggenjot sektor pariwisata sebagai tumpuan baru perekonomian masyarakat.

"Sektor pariwisata adalah salah satu transisi yang sedang kami persiapkan. Tentu ini membutuhkan kerjasama yang baik. Bukan hanya untuk Kabupaten Berau, tetapi juga untuk mengangkat Kalimantan Timur," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Berau, Sapransyah, melaporkan realisasi APBD Berau periode Januari–Juli 2026. Pendapatan Daerah: Target Rp 2,977 triliun | Realisasi Rp 1,341 triliun (45,05%).Belanja Daerah: Target Rp 3,666 triliun | Realisasi Rp 1,354 triliun (37,95%). (Adv/Rein)