Drainase Samarinda dan Tantangan Pengendalian Banjir

Banjir Samarinda dan Evaluasi Sistem Drainase Perkotaan
Antara Drainase dan Partisipasi Warga dalam Pengendalian Banjir Samarinda

Rubrik: Opini Publik
Kategori: Tata Kota | Lingkungan
Penulis: Filidia Chandra Mulyani Ritonga
Keterangan Penulis:
Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman

Catatan Redaksi Kartanews.com:
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili sikap redaksi Kartanews.com

KARTANEWS.COM, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda kota ini. Salah satu langkah yang terlihat dalam beberapa waktu terakhir adalah pembangunan dan perbaikan sistem drainase di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Agus Salim, serta kawasan HAMM Rifaddin di Kecamatan Loa Janan Ilir.

Secara geografis dan geologis, Kota Samarinda memiliki kondisi alam yang cukup rentan terhadap banjir. Kota ini berada pada struktur geologi antiklinorium dengan bentang alam berupa perbukitan di bagian pinggiran serta kawasan dataran rendah di wilayah tengah kota. Kondisi tersebut menyebabkan air hujan mudah terkonsentrasi di titik-titik tertentu apabila sistem drainase tidak mampu menampung debit air secara optimal.

Meski pembangunan dan perbaikan drainase terus dilakukan, banjir dan genangan air masih kerap terjadi di sejumlah kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase yang ada, baik yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun secara swadaya oleh masyarakat, belum sepenuhnya mampu berfungsi maksimal. Ukuran dan kapasitas saluran drainase dinilai belum ideal dan perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah serta intensitas curah hujan di Samarinda.

Salah satu contoh yang kerap menjadi sorotan adalah masih munculnya genangan air di bawah flyover, meskipun lokasi tersebut berada tidak jauh dari Polder Air Hitam. Kondisi ini mengindikasikan bahwa desain dan konektivitas drainase di kawasan tersebut belum memadai, padahal secara fungsi polder seharusnya dapat menjadi titik pembuangan air yang efektif.

Di sisi lain, perbaikan sistem drainase yang telah dilakukan tidak dapat dipungkiri memberikan dampak positif, terutama dalam mengurangi genangan di beberapa wilayah. Namun demikian, pengendalian banjir tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga memegang peranan penting, khususnya dalam menjaga kebersihan saluran drainase dan lingkungan sekitar.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan sistem drainase. Anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada instansi teknis terkait memang mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, jumlah tersebut dinilai masih belum sebanding dengan luasnya jaringan drainase, banyaknya gorong-gorong, serta kebutuhan pemeliharaan yang harus dilakukan. Akibatnya, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas program sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Selain faktor anggaran, masih terdapat anggapan di sebagian masyarakat bahwa pemeliharaan drainase sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal, perilaku masyarakat seperti membuang sampah ke saluran air dan membuka lahan secara tidak terkendali justru memperparah risiko banjir. Upaya pembersihan saluran drainase dari sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan berdampak pada efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sejatinya memberikan manfaat bersama, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Lingkungan yang bersih dapat menekan potensi banjir sekaligus mengurangi beban pemeliharaan infrastruktur. Sebaliknya, kurangnya kesadaran dan sikap tidak kooperatif masyarakat berpotensi menimbulkan persoalan yang berkelanjutan.

Saat ini, pengelolaan sistem drainase di Kota Samarinda telah berjalan, namun dinilai belum optimal. Kegiatan pengangkatan sampah dilakukan secara rutin oleh instansi terkait bersama masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Perbaikan dan pemeliharaan gorong-gorong juga dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ke depan, Pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, termasuk dalam penegakan aturan terhadap pelanggaran pembuangan sampah. Selain itu, pembentukan tim khusus pemeliharaan drainase serta peningkatan alokasi anggaran, termasuk perbaikan permanen melalui semenisasi drainase, dinilai perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pembangunan dan pemeliharaan drainase yang konsisten merupakan bagian penting dari kebijakan pengendalian banjir di Kota Samarinda. Meski secara alamiah kota ini tetap memiliki potensi banjir, upaya yang terencana serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat diyakini mampu menekan dampak banjir di masa mendatang.