Kerugian Negara Mengintai, Legislator Desak Audit Total Distribusi BBM Bersubsidi

KARTANEWS.COM, JAKARTA – Isu kebocoran subsidi energi kembali mencuat di parlemen. Pemerintah mendapatkan peringatann keras agar segera bertindak tegas terkait dugaan penyelewengan solar bersubsidi yang melibatkan tiga belas (13) perusahaan di Indonesia. 

Menurutnya, praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menyebabkan kerugian signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan forensik terhadap semua pihak yang terlibat. Dugaan "permainan kotor" ini.

Dugaan tersebut mengindikasikan adanya manipulasi kuota dan pengalihan pasokan BBM bersubsidi dari jalur konsumen yang berhak (seperti nelayan dan transportasi publik) ke sektor industri atau pertambangan yang seharusnya membeli solar non-subsidi dengan harga komersial.

"Kami menyerukan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk tidak menunda-nunda lagi. Pemeriksaan intensif harus dilakukan terhadap 13 entitas korporasi yang diduga menjadi aktor utama dalam skema penyelewengan solar subsidi ini,” tegasnya.

“Ini adalah kejahatan terorganisir yang mencuri hak rakyat miskin," sambungnya.

Ia menyoroti bahwa mekanisme subsidi yang telah diatur ketat oleh negara menjadi tidak berarti jika integritas penyaluran di tingkat distributor hingga pengecer mudah ditembus oleh praktik curang.

"Sistem penyaluran solar subsidi ini harus diaudit total. Pemerintah telah mengalokasikan triliunan rupiah untuk memastikan harga BBM terjangkau bagi rakyat, namun dana besar itu bisa menguap sia-sia jika 13 perusahaan ini dibiarkan bermain," ujarnya.

Menurutnya, dampak dari kecurangan ini sangat terasa di lapangan. Kelangkaan solar subsidi di beberapa daerah bukan disebabkan kekurangan produksi, melainkan karena pasokan dialihkan secara ilegal untuk meraup untung pribadi.

"Ketika solar langka di SPBU, nelayan tidak bisa melaut dan angkutan logistik terhenti. Ini murni karena adanya mafia yang mengubah solar bersubsidi menjadi komoditas black market," jelasnya.

Dirinya menekankan pentingnya sanksi yang berat dan tidak tebang pilih. Tindakan hukum yang transparan dan keras diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

"Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Perusahaan yang terbukti bersalah harus dihukum maksimal, termasuk pencabutan izin usaha, agar kasus penyelewengan BBM bersubsidi ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak," pungkasnya. (J)