BGN Tetapkan 8 Januari 2026 sebagai Awal Serentak Program Makan Bergizi Gratis

KARTANEWS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan 8 Januari 2026 sebagai tanggal pelaksanaan perdana program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak di seluruh Indonesia. Penetapan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terstandar, terkoordinasi, dan menjangkau sasaran secara merata di setiap daerah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan resmi tersebut, pihaknya telah menyiapkan tahapan persiapan intensif pada awal Januari guna menjamin kesiapan operasional di lapangan. Masa persiapan akan berlangsung sejak 2 hingga 7 Januari 2026 dan melibatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Menurutnya, periode tersebut difokuskan untuk memastikan kesiapan dapur layanan, kelancaran distribusi makanan ke sekolah dan kelompok sasaran, serta kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam program. Seluruh aspek keamanan pangan, logistik, dan pengawasan gizi menjadi perhatian utama agar layanan berjalan optimal sejak hari pertama pelaksanaan.

“Kami ingin memastikan seluruh komponen telah siap sebelum program dimulai secara serentak. Mulai dari dapur, distribusi, hingga tenaga di lapangan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025), dikutip dari Kompas.

Meski pelaksanaan serentak dijadwalkan pada Januari 2026, BGN menegaskan bahwa layanan pemenuhan gizi tidak berhenti selama periode libur akhir tahun 2025. Pada rentang 26 hingga 31 Desember 2025, layanan tetap diberikan secara prioritas kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sementara itu, pemberian makan bagi anak sekolah selama masa libur bersifat fleksibel. Sekolah atau siswa yang masih membutuhkan layanan tetap dapat dilayani, namun tidak diwajibkan bagi mereka yang tengah menjalani libur sekolah atau menghadapi kendala teknis distribusi.

Dadan menambahkan, program MBG pada 2026 dirancang dalam skala nasional dan melibatkan ribuan pemasok bahan pangan dari berbagai daerah. Pemerintah berharap program ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk pertanian dan peternakan dari pelaku usaha daerah.

Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan anggaran yang signifikan guna memastikan program ini menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting secara nasional.

BGN menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima manfaat antara pemerintah pusat dan daerah agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini dinilai sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor serta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. (AUNI)