Kaltim Jadi Role Model Pengendalian Inflasi Nasional di Tengah Pembangunan IKN

KARTANEWS.COM, KALIMANTAN TIMUR — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil menjaga stabilitas harga di tengah masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berisiko memicu overheating ekonomi dan lonjakan inflasi pangan. Sepanjang 2024, inflasi Kaltim tercatat sebesar 1,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), turun signifikan dibandingkan 2023 yang mencapai 3,46 persen.

Capaian tersebut mengantarkan Kaltim meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Terbaik 2024 sekaligus menempatkan daerah ini sebagai rujukan nasional dalam pengendalian inflasi di tengah tekanan peningkatan permintaan.

Dilansir dari Kompas, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, mengatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penguatan strategi pengendalian inflasi yang bersifat preventif dan antisipatif melalui sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan program lokal Deteksi Dini, Aksi Cepat, dan Harga Stabil (Sigap).

"Inflasi daerah umumnya dipengaruhi faktor sisi pasokan yang tidak bisa sepenuhnya dijangkau oleh kebijakan moneter. Karena itu, intervensi harus berbasis data dan dilakukan secara tepat sasaran," ujar Budi dikutip dari Kompas.com, Senin (15/12/2025).

Menurut Budi, dalam skema GNPIP-Sigap, Bank Indonesia bersama TPID tidak lagi melakukan intervensi secara umum. Early Warning System (EWS) dimanfaatkan untuk memetakan dan mendiagnosis penyebab spesifik kenaikan harga di tiap wilayah.

Hasil diagnosis tersebut kemudian menjadi dasar perumusan kebijakan daerah, termasuk pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan di dalam TPID. Model kolaboratif ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga di tengah lonjakan permintaan akibat peningkatan jumlah pekerja konstruksi IKN dan penyelenggaraan agenda nasional berskala besar.

Dari sisi struktur ekonomi, tantangan pengendalian inflasi Kaltim cukup besar mengingat daerah yang berkarakteristik sebagai net konsumen. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 persen, kebutuhan pangan dan biaya logistik berpotensi meningkat, khususnya di wilayah penyangga IKN.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, TPID Kaltim juga memperkuat pengendalian inflasi melalui pengembangan aplikasi Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama (Mandau). Aplikasi berbasis kecerdasan buatan dan machine learning ini digunakan untuk memproyeksikan neraca pangan, memperkuat sistem peringatan dini, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih presisi.

Upaya pengendalian inflasi juga diperkuat melalui intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sepanjang wilayah kerja BI Kaltim, GPM tercatat telah dilaksanakan ratusan kali sebagai langkah menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Selain itu, Bank Indonesia Kaltim bersama pemerintah daerah juga mendorong penguatan pasokan jangka menengah melalui pengembangan klaster pangan dan penerapan teknologi pertanian modern. Langkah ini bertujuan menjaga kesinambungan pasokan di tengah dinamika pembangunan dan transformasi ekonomi daerah.

Atas kinerja tersebut, sinergi BI Kaltim dan pemerintah daerah tidak hanya diakui di tingkat provinsi, tetapi juga secara nasional. Kaltim tercatat meraih sejumlah penghargaan dalam ajang TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Awards 2024–2025.

Budi menegaskan, stabilitas inflasi menjadi prasyarat utama agar pembangunan IKN memberikan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Kalimantan Timur. 

"Pengendalian inflasi yang konsisten akan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya. (AUNI)