Gubernur Harum Luruskan Isu Deforestasi Hutan Kaltim

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud atau Harum, kembali memberikan penjelasan terbuka terkait ramainya pembahasan soal deforestasi dan isu kerusakan lingkungan di wilayah Bumi Etam. Rudy menilai, sebagian informasi yang beredar di masyarakat tidak disertai pemahaman yang tepat mengenai kewenangan pengelolaan hutan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Rudy menyampaikan bahwa Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan sangat luas, mencapai 8,5 juta hektare. Dalam konteks luasan tersebut, angka kerusakan yang sebelumnya ramai diberitakan, berkisar 40 hingga 60 ribu hektare dinilai masih berada pada porsi kecil.

“Kalau melihat total luas hutannya, kerusakan itu hanya sebagian kecil saja, tidak mencapai satu persen,” ujar Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, dikutip dari Tribun Kaltim, Selasa (9/12/2025). 

Namun ia menegaskan, kecilnya angka itu bukan berarti deforestasi bisa dianggap wajar atau dibenarkan.

Gubernur juga mengingatkan bahwa pengelolaan hutan bukan menjadi ranah pemerintah provinsi. Rudy menekankan pentingnya literasi masyarakat agar tidak salah menilai atau menuduh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Menurutnya, seluruh regulasi dan kendali teknis terkait hutan berada di bawah Kementerian Kehutanan, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki mandat berbeda dalam tata kelola wilayah.

"Pembagian kewenangan harus dipahami. Ada urusan yang menjadi tugas kabupaten/kota, ada yang menjadi tugas provinsi, dan ada yang sepenuhnya menjadi domain pemerintah pusat,” ungkapnya.

Dilansir dari Tribun Kaltim, Rudy turut memaparkan data penggunaan lahan di Kaltim. Dari total 8,5 juta hektare kawasan administrasi, terdapat 4 juta hektare Area Penggunaan Lain (APL).

Dari APL itu, 3 juta hektare digunakan untuk perkebunan sawit, dan sekitar 1,5 juta hektare di antaranya sudah memasuki fase produksi.

“Data perkebunan yang tercatat di Dinas Perkebunan menunjukkan setengah dari kebun sawit yang ada sudah produktif,” jelasnya.

Belakangan, marak kekhawatiran masyarakat bahwa kondisi lingkungan di Kaltim dapat mengarah pada bencana besar, seperti banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Menanggapi hal itu, Rudy menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Pemprov Kaltim bersama instansi terkait telah menyiapkan langkah mitigasi menyeluruh guna mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan.

Rudy menyebut seluruh sarana pendukung penanganan bencana saat ini berada dalam kondisi siap digunakan, mulai dari sistem komunikasi, armada pemadam kebakaran, peralatan layanan kesehatan, hingga kendaraan tanggap darurat. (AUNI)