Sinergi Strategis Pemprov Kaltim dan Badan Bank Tanah untuk Optimalkan Lahan Tidur demi Kesejahteraan Rakyat

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Bank Tanah melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Senin (22/12/2025) Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara yang selama ini tidak produktif atau berstatus sebagai "tanah tidur" di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengungkapkan bahwa banyak lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir serta lahan pasca tambang dibiarkan terbengkalai tanpa manfaat ekonomi yang jelas. Melalui kolaborasi ini, Pemprov Kaltim bertekad mengubah lahan-lahan tersebut menjadi instrumen penggerak ekonomi dan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Ketersediaan lahan dengan status clear and clean adalah kunci utama untuk menarik investasi berkelanjutan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal," tegasnya.

Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan wujud pengelolaan tanah negara yang modern dan profesional. Hingga saat ini, Badan Bank Tanah mengelola 34.767 hektar lahan secara nasional, dengan 4.162 hektar berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Lahan tersebut telah dialokasikan untuk proyek vital seperti Bandara Internasional Nusantara, jalan tol, hingga program Reforma Agraria seluas 1.873 hektar bagi warga.

Kehadiran Bank Tanah juga berfungsi sebagai langkah preventif terhadap spekulasi lahan yang rawan terjadi seiring pesatnya pembangunan IKN. Dengan kontrol penuh dari pemerintah, penyediaan lahan untuk kepentingan umum dan investasi dapat berjalan lebih cepat tanpa hambatan sengketa hukum yang berlarut-larut.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Rudy Mas’ud menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim untuk segera mengadopsi semangat sinergi ini dalam kebijakan lokal mereka. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan agraria di Kaltim mampu menyelaraskan kepentingan investasi dengan kesejahteraan sosial secara harmoni. (J)