Rayakan May Day Tanpa Demo, Buruh dan Pemprov Kaltim Duduk Dialog Gelar Terbuka

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kalimantan Timur mencatatkan sejarah baru. Alih-alih diwarnai aksi turun ke jalan, momentum ini diisi dengan dialog konstruktif antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan jajaran serikat buruh di Aula Olah Bebaya, Jumat (1/5/2026).
​
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut, menegaskan komitmennya untuk menempatkan buruh sebagai aktor utama pembangunan ekonomi daerah.

​"Buruh bukan pelengkap, tapi mesin utama penggerak ekonomi kita. Setiap capaian pertumbuhan ekonomi di Kaltim adalah bukti nyata dari tetes keringat para pekerja," ungkapnya dikutip dari Pranala.

​Salah satu poin penting yang disampaikan dalam dialog tersebut adalah Rudy Mas’ud mendorong standar upah yang lebih kompetitif. Ia menginginkan agar kesejahteraan buruh di Kaltim tidak hanya bergantung pada angka upah minimum.

​"Standar minimum itu dasar, tapi kami ingin ada ruang negosiasi yang lebih luas. Tujuannya agar pekerja bisa mendapatkan upah di atas minimum tanpa menggoyang keberlangsungan industri. Ini soal keseimbangan yang harus kita jaga bersama," ungkapnya.

​Dengan data penyerapan tenaga kerja di sektor kelapa sawit yang mencapai 341.000 jiwa, Pemprov Kaltim menyadari besarnya tantangan di sektor ini. Selain isu upah, Gubernur menyoroti pentingnya adaptasi pekerja menghadapi era digitalisasi dan ekonomi hijau.

​Sebagai solusi jangka panjang, Gubernur menginstruksikan pengaktifan kembali Forum Komunikasi Formal. Wadah ini akan menjadi jembatan langsung untuk membedah persoalan buruh di sektor-sektor raksasa Kaltim, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga migas secara berkelanjutan.

​Di sisi perlindungan kesehatan, Pemprov Kaltim memastikan bahwa jaminan sosial tetap menjadi prioritas. Integrasi antara alokasi BPJS pemerintah untuk 180.000 warga dengan kewajiban perusahaan akan terus dikawal ketat.

​"Kami tidak ingin ada satu pun pekerja di Kalimantan Timur yang kehilangan hak dasarnya, baik itu jaminan kesehatan maupun keamanan saat bekerja," pungkasnya. (REIN/daa)