Wali Kota Samarinda Protes Keras Penghentian Mendadak Bantuan Iuran JKN oleh Pemprov Kaltim

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun melayangkan keberatan keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang secara mendadak menghentikan bantuan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Keputusan ini dinilai cacat prosedur karena dilakukan tanpa koordinasi dan terjadi di tengah tahun anggaran berjalan.

Keresahan ini dipicu oleh surat Sekretaris Daerah Kaltim Nomor 400.7.3.1/1510/Dinkes-IV/2026 terkait pemberitahuan optimalisasi kepesertaan JKN.

Dalam surat tersebut, Pemprov Kaltim menyatakan bahwa pembiayaan iuran kini dikembalikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.

​"Keputusan ini sangat mengejutkan karena tidak pernah dibahas secara intens dengan kami. Tiba-tiba dihentikan di tengah tahun anggaran berjalan," ujar Andi Harun saat memberikan keterangan pada Jumat (10/4/2026)

​Andi Harun menekankan beberapa poin krusial yang dianggap merugikan tata kelola keuangan daerah,  diantaranya pelanggaran regulasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sinkron dengan aturan yang ada, bahkan menyebut Pemprov Kaltim melanggar regulasi yang mereka buat sendiri.

Kemudian ketidakpastian anggaran, penghentian bantuan di tengah tahun berjalan (April 2026) menciptakan beban tak terduga pada APBD Kota Samarinda yang sudah disahkan sebelumnya.

Wali Kota menilai langkah ini tidak prosedural karena mengabaikan prinsip koordinasi antarlevel pemerintahan (Provinsi dan Kota).
​
​Mengingat dampaknya yang luas terhadap stabilitas layanan kesehatan masyarakat, Andi Harun meminta agar keputusan tersebut segera ditinjau ulang atau dibatalkan.

​"Kami minta keputusan ini dibatalkan karena tidak prosedural dan berpotensi melanggar ketentuan hukum," tegasnya.

​Sementara itu, pihak Pemprov Kaltim belum memberikan tanggapan resmi terkait keberatan yang disampaikan oleh Pemkot Samarinda tersebut. Ketegangan ini dikhawatirkan akan memengaruhi sinkronisasi program kesehatan antara provinsi dan daerah di masa depan. (REIN/daa)