DPW MATRA Kaltim Resmi Dilantik di IKN, Jadi Mitra Strategis Bangun Peradaban Nusantara

KARTANEWS.COM, IKN – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Majelis Adat Nusantara (MATRA) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi dilantik dan dikukuhkan di Ibu kota Nusantara (IKN) pada Minggu (3/5/2026).

Acara tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi masyarakat adat sebagai pilar kebudayaan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.

Prosesi tersebut, dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, serta para pemangku adat, kesultanan, dan kerajaan di Kalimantan Timur.

Turut hadir mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Staf Ahli Bidang Politik Hukum dan Keamanan Arih, Franata Filifus Sembiring; Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono; Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik; Kabinda Kalimantan Timur; serta Danrem 091/ASN, Brigjen TNI Anggara Sitompul.

Dari unsur adat dan kesultanan, hadir di antaranya perwakilan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Muhammad Ali Alamsyah II, Sultan Sambaliung, Pemangku Adat Kesultanan Gunung Tabur, Sultan Benuwo Paser, Raja Padang Kero serta berbagai raja dan pemangku adat dari seluruh Kalimantan Timur.

Hadir pula Ketua Umum DPP MATRA, Andi Bau Malik Barammamase; Ketua Dewan Pendiri MATRA KGPAA, Mangku Alam II; serta jajaran pengurus pusat MATRA.

Dalam sambutannya, Ketua DPW MATRA Kaltim menegaskan bahwa keberagaman budaya merupakan kekuatan bangsa yang dipersatukan oleh visi bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi menjadi fondasi dalam merawat persatuan di tengah keberagaman identitas adat dan budaya,” ujarnya.

DPW MATRA Kaltim hadir sebagai wadah yang menghimpun masyarakat adat untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya Nusantara, termasuk hukum adat, ritual, dan kelembagaan adat seperti kesultanan dan kerajaan.

Keberadaan MATRA juga diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat adat dalam pembangunan, khususnya dalam membangun social capital di tengah masyarakat yang majemuk.

Wilayah Kaltim sendiri terdapat 237 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 195 desa/kelurahan. Namun hingga kini, hanya sebagian kecil yang telah mendapatkan pengakuan resmi oleh pemerintah daerah. 

Hal ini menjadi perhatian serius untuk didorong bersama, baik oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat adat. Selain itu, isu relasi antara investasi dan masyarakat adat juga menjadi sorotan.

Dalam berbagai kasus, eksploitasi sumber daya alam berdampak pada berkurangnya ruang hidup masyarakat adat, yang berimplikasi pada hilangnya identitas budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

DPW MATRA Kaltim menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Pelantikan ini sekaligus menjadi simbol komitmen bersama untuk menjadikan IKN sebagai pusat peradaban baru yang berakar pada nilai-nilai adat dan budaya Nusantara. (RDK/daa)