​Infrastruktur IKN Masih Sepi Tapi Biaya Naik Rp100 Miliar, APBN Dinilai Hadapi Tekanan Berat

KARTANEWS.COM, NUSANTARA – Anggaran pengelolaan dan perawatan infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksikan melonjak sebesar Rp100 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran yang semula ditetapkan sebesar Rp485 miliar pada tahun ini, kini diusulkan naik menjadi Rp585 miliar.

​Kenaikan ini memicu sorotan tajam karena sejumlah infrastruktur fisik di IKN dinilai belum optimal digunakan, namun negara sudah harus menggelontorkan biaya pemeliharaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

​Ekonom Universitas Andalas (Unand), Prof. Syafruddin Karimi, menilai penambahan biaya ini merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya aset fisik yang rampung dibangun. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa kelayakan beban anggaran tersebut harus diuji secara ketat di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang menghadapi tekanan.

​"Pemerintah tidak boleh memperlakukan IKN sebagai pos belanja otomatis hanya karena proyek sudah berjalan. Dalam situasi rupiah lemah dan risiko fiskal tinggi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus betul-betul cermat dan berhemat," ucap Syafruddin dikutip dari Inilah.com, Kamis (25/6/2026).

​Ia menyarankan agar pemerintah mulai memilah aset yang wajib dibiayai APBN dan mendorong skema non-APBN untuk fasilitas komersial, seperti kerja sama pemanfaatan aset atau investasi swasta. Tanpa evaluasi objektif terkait tingkat hunian gedung, publik dikhawatirkan akan melihat belanja IKN sebagai beban politik, bukan kebutuhan ekonomi.

​Di sisi lain, Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengklarifikasi bahwa kenaikan anggaran dari Rp485 miliar ke Rp585 miliar tersebut murni dipicu oleh faktor teknis. Hal ini seiring dengan diserahterimakannya sejumlah aset gedung dan fasilitas penunjang yang telah rampung dikerjakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L).

​"Kenaikan kebutuhan pada Tahun Anggaran 2027 berada dalam batas yang wajar seiring bertambahnya jumlah aset dan gedung yang telah selesai dikerjakan," jelas Troy.

​Ia memastikan bahwa Otorita IKN berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas, di mana usulan tambahan anggaran tersebut difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan secara bertahap dan terukur.(Rein)