Optimalkan 65 Destinasi Wisata, Berau Bersiap Jadi Gerbang Utama Wisata Kaltim

KARTANEWS.COM, BERAU —  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau,  menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Tahun 2026, pada Rabu (12/8/2026).Kegiatan yang berlangsung secara hibrid (luring dan daring) di Ruang Rapat Bapelitbang ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, Yuda Budhi Santoso.

Dalam sambutanya, ia menyampaikan bahwa pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Berau. Kendati arah pembangunan pariwisata telah tertuang dalam dokumen Revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) 2020–2039, dinamika perubahan yang terjadi selama ini menuntut adanya penyesuaian regulasi. 

​Dia menegaskan bahwa revisi Ripparda sangat krusial karena bertujuan untuk mengomodasi paradigma baru menuju pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Dalam rakor tersebut, tim ahli memaparkan draf awal revisi Ripparda yang mengusung tema "Sustainable Water-Based Tourism" (Pariwisata Berbasis Air yang Berkelanjutan).

"Penyesuaian ini juga dilakukan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pariwisata di tingkat provinsi Kalimantan Timur maupun nasional,"terangnya.

​Selain penyesuaian internal, revisi Ripparda disiapkan untuk mengintegrasikan potensi Geopark Sangkulirang Mangkalihat yang saat ini tengah berproses menuju Geopark Nasional. Langkah strategis ini sekaligus memposisikan Kabupaten Berau sebagai geranda utama kepariwisataan di Kalimantan Timur serta mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).

​Ia juga memaparkan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daya Tarik Wisata, Kabupaten Berau saat ini memiliki total 65 Daya Tarik Wisata (DTW) yang tersebar di 13 kecamatan. Rinciannya terdiri dari 35 daya tarik wisata alam, 12 daya tarik wisata budaya, dan 18 daya tarik wisata buatan.

Selain itu, dari 26 geosite Geopark Sangkulirang Mangkalihat, sebanyak 15 geosite berada di wilayah Berau. Sebagian besar di antaranya telah dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis pelestarian budaya, pendidikan, konservasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui geoproduct. 

​"Rakor ini dinilai mendesak untuk menyelaraskan seluruh elemen daerah mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, kecamatan, desa/kelurahan, sektor perbankan, dunia usaha, akademisi, hingga media," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan daerah yang kini menjadi fokus utama pengembangan pemerintah daerah. Dalam arahannya, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, berkurangnya penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) harus disikapi sebagai momentum positif untuk memaksimalkan potensi daerah yang ada.

"Kita harus bersyukur dan mengambil hikmah dari kebijakan efisiensi ini. Jika selalu disuapi pusat, kita tidak akan pernah serius mengelola potensi luar biasa yang kita miliki. Saatnya kita serius, fokus, terencana, terpadu, dan berkesinambungan menggarap sektor pariwisata," ujar Sri Juniarsih. 

Ia juga mendorong seluruh pihak untuk mengubah pola pikir agar pengembangan wisata tidak hanya mengejar kuantitas kunjungan, melainkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Melalui Rakor ini, ia berharap dapat menjaring masukan komprehensif demi menyempurnakan dokumen final revisi Ripparda, sekaligus memperkuat komitmen pengalokasian anggaran yang memadai bagi pengembangan sektor pariwisata Berau ke depan.(Adv/Rein)