Menata Ulang Kota Dan Menyongsong Ke Masa Depan: Transformasi Citra Niaga Menuju Samarinda Smart City

Kawasan Citra Niaga Samarinda yang dahulu dikenal sebagai pusat perdagangan rakyat, kini menjadi ikon perubahan wajah kota menuju era digital. Pemerintah Kota Samarinda berupaya melakukan revitalisasi kawasan ini sebagai bagian dari pengembangan Smart City konsep kota cerdas yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana transformasi ini benar-benar mengubah wajah tata kelola publik dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Transformasi Citra Niaga bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan proyek perubahan paradigma tata kelola publik. Smart City seharusnya dimaknai sebagai upaya menghadirkan pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat bukan hanya digitalisasi ruang tanpa ruh sosial.

Pertama, keberhasilan Smart City bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), pilar utama kota cerdas mencakup Smart Governance, Smart Economy, dan Smart Living. Samarinda telah mulai melangkah melalui pengembangan aplikasi layanan publik digital dan revitalisasi Citra Niaga sebagai ruang ekonomi kreatif. Namun, tantangan terbesar adalah inkonsistensi implementasi dan kurangnya partisipasi warga lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, pendekatan administrasi publik modern menuntut perubahan dari birokrasi yang bersifat prosedural menjadi birokrasi kolaboratif. Osborne dan Gaebler (1992) dalam konsep Reinventing Government menekankan bahwa pemerintah harus menjadi fasilitator, bukan hanya regulator. Dalam konteks Citra Niaga, hal ini berarti pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan pelaku usaha kecil, komunitas seni, dan generasi muda agar kebijakan revitalisasi tidak terjebak pada aspek fisik semata, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial.

Ketiga, transformasi digital di Samarinda harus diimbangi dengan peningkatan literasi teknologi masyarakat. Sebab, tanpa kesetaraan akses digital, smart city hanya akan menciptakan kesenjangan baru. Menurut Indonesia Smart City Index 2024, Samarinda masih menghadapi kendala dalam integrasi data antarinstansi dan rendahnya partisipasi publik digital.