Menteri LH Ungkap Temuan Awal Kayu Gelondongan di Sungai Tapanuli, Empat Perusahaan Disetop Sementara

KAERTANEWS.COM, SUMATERA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkap hasil pemeriksaan awal terkait tumpukan kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di kawasan Tapanuli, Sumatera Utara. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari respons cepat tanggap darurat pemerintah terhadap banjir dan longsor yang melanda wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga pada pekan pertama Desember 2025.

Hanif menyebut material kayu yang memenuhi aliran sungai merupakan campuran antara pohon tumbang alami dan kayu yang masuk secara tidak alami ke badan sungai. Ia menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hulu Batang Toru, namun investigasi rinci tetap dilakukan untuk memastikan sumber dan penyebab pergerakan material tersebut.

“Kami memastikan bahwa material kayu yang memenuhi aliran sungai bukan berasal dari hulu Batang Toru. Namun proses pemeriksaan tetap kami lakukan secara rinci,” ujar Hanif dilansir detiknews, Minggu (7/12/2025).

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan pihak tertentu yang menyebabkan kayu-kayu itu memasuki sungai dan memperburuk dampak banjir bandang. Jika ditemukan bukti kuat, pemerintah akan menindak secara hukum.

“Jika nantinya ditemukan ada pihak yang sengaja membuang atau membiarkan material kayu memasuki aliran sungai hingga menambah risiko banjir, maka tindakan hukum termasuk pidana akan segera kami terapkan,” tegasnya.

Dilansir dari detiknews, selama dua hari terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan verifikasi udara dan pemeriksaan lapangan pada sejumlah titik terdampak. Pemeriksaan ini melibatkan tim ahli lingkungan, akademisi, dan auditor KLH/BPLH untuk menelusuri pola pergerakan material kayu, potensi pelanggaran pemanfaatan ruang, hingga identifikasi kemungkinan praktik ilegal di sekitar hulu DAS.

Hanif juga mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menambah satu perusahaan ke dalam daftar penghentian sementara kegiatan usaha, sehingga total ada empat perusahaan yang kini diminta menghentikan operasionalnya sampai proses audit lingkungan selesai. 

Langkah ini, kata Hanif, merupakan tindakan preventif untuk mencegah aktivitas yang berpotensi memperburuk kondisi wilayah terdampak.

“Penanganan bencana ini harus dimulai dari fakta di lapangan dan kajian lingkungan yang akurat. Bila ada yang sengaja merusak fungsi hulu DAS, hukum akan menindak tegas demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Selama kunjungannya, Menteri LH juga berdialog dengan warga yang kehilangan rumah dan akses dasar akibat banjir bandang. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh temuan lapangan akan menjadi dasar penindakan dan pemulihan lingkungan dalam beberapa pekan ke depan. (AUNI)