Ribuan Massa Kepung DPRD Kaltim, Desak Audit Kebijakan dan Pemberantasan KKN

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Gelombang unjuk rasa besar-besaran melumpuhkan kawasan sekitar Gedung DPRD Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026).

Diperkirakan sekitar 7.000 orang yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyuarakan protes terhadap tata kelola pemerintahan provinsi yang dianggap bermasalah.

​Aksi massa ini mengusung tiga tuntutan utama sebagai rapor merah bagi penguasa daerah. Pertama, mereka mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua, massa menuntut pembersihan birokrasi dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terakhir, demonstran meminta DPRD Kaltim untuk tidak sekadar menjadi "stempel" pemerintah dan kembali menjalankan fungsi pengawasan secara tegas.

​Konsentrasi massa terbagi menjadi dua titik strategis guna memberikan tekanan politik yang kuat. Sekitar 3.000 demonstran memadati area depan Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, sementara sisa massa lainnya bersiaga di sekitar Kantor Gubernur Kaltim.

Meskipun jumlah massa mencapai ribuan, aksi berlangsung dengan tertib dan kondusif tanpa adanya insiden kericuhan berarti.

​Ketidakhadiran Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang sedang bertugas di luar daerah sempat memicu kekecewaan. Namun, ketegangan mereda setelah jajaran pimpinan dewan lainnya bersedia menemui massa di tengah cuaca yang terik.
​
​Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi oleh Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III, turun langsung ke kerumunan untuk berdialog. Setelah negosiasi yang cukup alot, unsur pimpinan dewan akhirnya menyepakati seluruh poin tuntutan mahasiswa.

Kesepakatan tersebut diperkuat melalui penandatanganan dokumen resmi di atas materai sebagai bentuk komitmen tertulis kepada rakyat.

​"Kami menerima aspirasi ini dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan pengawasan yang kami miliki," ujar salah satu pimpinan dewan di hadapan massa.

​Usai memenangkan kesepakatan tertulis di gedung parlemen, massa melakukan jeda untuk istirahat, salat, dan makan (isoma) di kawasan Islamic Center Samarinda. Kendati demikian, gerakan ini belum berakhir.

Massa dijadwalkan akan melanjutkan orasi menuju Kantor Gubernur Kaltim guna menuntut jawaban langsung dari pihak eksekutif terkait transparansi kebijakan daerah. (REIN/daa)