Perahu Ditemukan Setengah Tenggelam

Tanda-tanda keberadaan korban sempat membayangi pencarian ketika warga dan nelayan setempat menemukan perahu milik Hasriarto pada Kamis, 16 Juli 2026, sekitar pukul 08.00 WITA. Sayangnya, perahu tersebut ditemukan dalam kondisi setengah tenggelam tanpa ada tanda-tanda keberadaan korban di dalamnya. 

​Untuk mencakup area pencarian yang luas, tim SAR harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. "Lokasi pencarian berada sekitar 51 mil laut di selatan Pos SAR Sangatta dengan estimasi waktu tempuh sekitar tiga jam," jelas Endrow

Alutsista Dikerahkan, Gelombang Tinggi Jadi Penghambat

Dalam operasi penyelamatan ini, Basarnas tidak main-main dengan mengerahkan berbagai peralatan utama (alutsista), antara lain, Rescue Car & Rigid Inflatable Boat (RIB), Peralatan SAR air & peralatan selam, Peralatan komunikasi & peralatan medis.​

Operasi kemanusiaan ini melibatkan sinergi besar dari Tim Rescue Pos SAR Sangatta, TNI AL, Polairud Polda Kalimantan Timur, serta pihak keluarga korban yang setulus hati mendampingi proses pencarian. 

​Meski cuaca di sekitar lokasi dilaporkan cerah, tim di lapangan harus berhadapan dengan tantangan alam yang cukup berat. Gelombang laut yang tinggi menjadi kendala utama yang memperlambat pergerakan tim penyelamat.

​Kendati demikian, Basarnas Balikpapan bersama seluruh unsur gabungan menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pencarian hingga Hasriarto ditemukan, dengan tetap memprioritaskan keselamatan para personel di lapangan. (REIN/Rdk) 

Setelah menerima pelimpahan kasus, Kejaksaan Agung bergerak cepat dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru.

Tidak main-main, Korps Adhyaksa bahkan langsung membentuk tim khusus yang diperkuat oleh sembilan jaksa senior untuk menuntaskan penyidikan kasus besar ini secara transparan.(Rein/daa)

Gaji Full Ditanggung Pemerintah, Sentuh Angka Rp6 Juta

​Salah satu daya tarik utama dari program ini adalah skema insentifnya. Berbeda dengan program magang biasa, peserta MagangHub akan menerima uang saku bulanan yang setara dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) setempat, atau Upah Minimum Provinsi (UMP) khusus untuk wilayah DKI Jakarta. 

​Hebatnya lagi, seluruh honorarium ini ditanggung penuh oleh pemerintah melalui anggaran negara, bukan oleh perusahaan tempat magang.

​"Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5 sampai Rp6 juta per bulan tergantung upah minimum kabupaten/kota tempat ia bekerja," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resminya @sekretariat.kabinet.

Jadwal Penting MagangHub 2026 yang Wajib Dicatat

Proses seleksi dan penempatan akan berjalan dengan linimasa yang cukup padat. Berikut adalah jadwal lengkapnya:

• ​Pendaftaran Peserta: 16–28 Juli 2026
• ​Rekrutmen & Pengusulan Peserta: 29 Juli–5 Agustus 2026
• ​Seleksi Nasional & Pengumuman: 7 Agustus 2026
• ​Hari Pertama Magang: 10 Agustus 2026

​Program ini akan berlangsung selama enam bulan penuh, di mana peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari on-boarding hingga proses sertifikasi. Peserta yang mundur di tengah jalan terancam tidak mendapatkan sertifikat dan wajib mengembalikan sebagian tunjangan yang telah diterima.

Kriteria Peserta & Dokumen yang Wajib Disiapkan

Bagi Anda yang tertarik untuk memoles portofolio dan mendapatkan pengalaman kerja profesional, berikut adalah syarat kelulusan yang harus dipenuhi:

Syarat Pendaftaran:

1. ​Warga Negara Indonesia (WNI) ber-KTP/NIK.
2. ​Lulusan Diploma, Sarjana (S1), atau Pendidikan Profesi.
3.  ​Batas kelulusan maksimal 1 tahun saat mendaftar (berdasarkan tanggal ijazah). Khusus lulusan profesi, sertifikat profesi maksimal diterbitkan 2 tahun sejak ijazah diploma/sarjana.
4. ​Berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar resmi di Kemendiktisaintek.
5. ​Belum pernah menjadi peserta Magang Nasional di periode sebelumnya.
6. ​Memiliki akun di platform SIAPKerja.

Berkas Dokumen yang Diperlukan:

• Ijazah & Transkrip Nilai
• ​Curriculum Vitae (CV) terbaru
• ​Sertifikat pelatihan/kompetensi & piagam penghargaan pendukung (jika ada)

Cara Mendaftar (100% Online & Gratis)

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Calon peserta dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. ​Akses dan buat akun terlebih dahulu di platform SIAPkerja.
2.  ​Masuk (login) ke situs resmi https://maganghub.kemnaker.go.id.
3. ​Lengkapi data diri secara jujur dan valid.
4. ​Unggah seluruh dokumen pendukung yang diminta.
5. ​Cari dan pilih lowongan magang yang paling sesuai dengan minat serta latar belakang pendidikan Anda.

​Pendaftaran akan ditutup pada 28 Juli 2026. Pastikan Anda mendaftar sebelum batas waktu berakhir untuk mengamankan satu dari 50 ribu kursi di gelombang pertama ini.

Untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, Otorita IKN secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi bersama swasta/investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi serta manajemen konstruksi induk.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (14/7/2026) di Gedung Serba Guna Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Kementerian, APBN yang dilaksanakan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. 

Pembangunan yang dibiayai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh Otorita IKN, tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik, dengan rincian 9 paket telah selesai pada tahun 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi, dan 16 paket dalam tahap persiapan lelang. 

Paket-paket yang masih dalam proses konstruksi meliputi pembangunan gedung perkantoran dan kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, hingga kolam retensi serta jaringan perpipaan air minum sebagai bagian dari sistem pengelolaan air minum dan penyediaan layanan dasar perkotaan di IKN.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan fisik, dengan pencapaian 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam proses konstruksi.

Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan antara lain pembangunan Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah jalan pendukung lainnya.

Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan, di mana 11 paket telah selesai dan 1 paket masih dalam tahap konstruksi, yaitu pembangunan rumah susun bagi masyarakat rendah yang direlokasi guna mendukung penataan kawasan dalam rangka pembangunan IKN.

Dari skema investasi swasta, hingga saat ini 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari jumlah tersebut, 9 proyek telah selesai dibangun, sementara 6 proyek sedang memasuki tahap konstruksi, di antaranya Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.

Melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa, yang terdiri atas 7 sektor perumahan dan 6 sektor jalan. Dalam waktu dekat, skema ini akan memasuki tahap pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk dan 8 menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap mengedepankan keselamatan kerja dan menjaga kualitas hasil pembangunan.

"K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan saja bisa terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan kelangsungan lingkungan," ujar Basuki.

Selain menyatukan kemajuan pembangunan, forum monitoring dan evaluasi ini juga membahas berbagai isu strategi dan kendala di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi serta penyelarasan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui APBN, investasi swasta, maupun skema KPBU. (OKI)

​Langkah strategis tersebut diwujudkan lewat agenda Sosialisasi Peningkatan Citra Produk Ekspor yang digelar pada Kamis (16/7/2026). Kegiatan yang bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 ini menyasar pembinaan intensif bagi 25 pelaku UKM dan IKM terpilih di Bumi Batiwakkal.

​Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, menegaskan bahwa potensi komoditas asli Berau untuk bersaing di pasar luar negeri sebenarnya sangat terbuka lebar. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa peluang emas tersebut wajib dibarengi dengan standarisasi kualitas yang ketat.

​"Produk Berau punya peluang besar masuk pasar global. Yang harus kita siapkan bersama saat ini adalah kualitas dan daya saingnya," ujar Eva dengan tegas.

​Lebih dalam, Eva memaparkan bahwa esensi dari peningkatan citra produk tidak semata-mata bertumpu pada mutu barang itu sendiri.

Pelaku usaha lokal juga dituntut piawai dalam mengemas produk (packaging), membangun penjenamaan (branding), melengkapi legalitas usaha, hingga jeli membaca arah serta tren kebutuhan pasar internasional.

​Guna memastikan standar tersebut terpenuhi, Pemkab Berau memastikan tidak akan melepas para pelaku usaha begitu saja. Pendampingan berkala dan berkelanjutan akan terus digulirkan agar produk lokal benar-benar ramah terhadap regulasi negara tujuan ekspor.

​Selama jalannya sosialisasi, para peserta digembleng dengan berbagai materi esensial. Mulai dari strategi pemetaan komoditas ekspor, membaca peluang pasar luar negeri, hingga teknik penguatan daya saing produk.

​Melalui program ini, Eva berharap lahirnya ekosistem UMKM Berau yang mapan dan bermental global, sehingga ekspor dapat menjadi motor baru dalam mendongkrak perekonomian daerah.

​"Ekspor bukan sekadar aktivitas menjual produk ke luar negeri, melainkan sebuah momentum untuk membuka kesempatan ekonomi yang jauh lebih luas bagi daerah kita," tutupnya.(Rein/daa) 

​Melalui Dinas Perikanan (Diskan) Berau, langkah penataan mulai berjalan nyata. Seluruh aktivitas jual beli ikan kini dipusatkan ke dalam area dalam TPI yang telah dilengkapi dengan lapak-lapak khusus yang lebih representatif.

Upaya ini dilakukan demi menciptakan kawasan yang tertib, bersih, dan mampu mendongkrak nilai tawar sektor perikanan lokal.

​Kepala Diskan Berau, Abdul Madjid, menegaskan bahwa revitalisasi dan pengembangan TPI Tanjung Batu ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dari sektor pesisir.

​"Kami ingin TPI tidak hanya menjadi tempat pelelangan biasa, melainkan pusat ekonomi yang dinamis dan mampu menyumbang PAD secara optimal bagi daerah," ujar Abdul Madjid, Jumat (17/7/2026).

​Konsep matang yang disiapkan adalah mengawinkan aktivitas perdagangan ikan dengan sektor pariwisata kuliner. Melalui konsep ini, para pengunjung dapat berbelanja ikan segar langsung dari tangan nelayan, lalu meminta pelaku UMKM setempat—yang difasilitasi oleh pemerintah—untuk mengolahnya menjadi hidangan siap santap di lokasi yang sama.

​"Orang-orang yang datang ke sini nantinya tidak hanya untuk membeli ikan mentah bawa pulang, tetapi juga bisa langsung menikmati hidangan laut segar di tepi pantai. Efek domino ekonominya tentu akan jauh lebih besar bagi masyarakat," tambahnya.

​Sebagai langkah awal transisi, pemerintah daerah memberikan kelonggaran berupa pembebasan biaya retribusi bagi para pedagang selama tiga bulan pertama.

Masa tenggang ini digunakan oleh dinas terkait untuk mengevaluasi dan mematangkan sistem pengelolaan sebelum tarif resmi diberlakukan sesuai dengan regulasi Perda Nomor 7 Tahun 2025.

​Tak berhenti di situ, untuk mempermudah operasional di lapangan, Diskan Berau juga tengah merancang pembangunan pabrik es mandiri serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan tersebut. 

"Keberadaan dua fasilitas vital ini diharapkan mampu memangkas biaya operasional para nelayan secara signifikan," pungkasnya. 

​Dia pun optimistis, dengan ekosistem penunjang yang lengkap dan modern, TPI Tanjung Batu akan segera menjelma sebagai motor penggerak ekonomi baru yang menyejahterakan masyarakat pesisir Berau sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.(Rein/daa) 

​Melalui rangkaian sosialisasi di berbagai sekolah, Disbudpar berupaya menanamkan pemahaman mendalam mengenai konsep geopark. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan siswa untuk ikut melestarikan warisan geologi, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya yang tersebar di Berau.

​Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budisantosa, menegaskan bahwa edukasi sejak dini merupakan investasi strategis. Dengan mengenalkan potensi daerah sejak bangku sekolah, rasa memiliki (sense of belonging) generasi muda terhadap kawasan karismatik Sangkulirang-Mangkalihat akan terpupuk kuat.

​"Anak-anak harus mengenal geopark sejak dini. Merekalah yang nantinya akan tumbuh menjadi pelindung sekaligus promotor utama kekayaan yang dimiliki Berau," ujar Yudha, (17/07/2026) 

​Yudha menambahkan, sejauh ini masih ada miskonsepsi di tengah masyarakat yang menganggap geopark semata-mata sebagai tempat wisata biasa. Padahal, esensi sejati dari geopark adalah sebuah kawasan terpadu yang menyatukan nilai geologi, biodiversitas, dan warisan budaya dalam satu bingkai konservasi yang berkelanjutan.

​Kawasan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat sendiri memiliki bentang alam yang luas, melintasi wilayah Kabupaten Berau dan Kutai Timur. Secara keseluruhan, terdapat 26 geosite yang terdata, di mana 15 titik terletak di Berau dan 11 titik lainnya berada di Kutai Timur.

​Saat menyambangi SMP Negeri 3 Tanjung Redeb dalam agenda sosialisasi terbarunya, para pelajar tampak antusias diperkenalkan dengan deretan geosite unggulan daerah mereka.

Beberapa di antaranya meliputi keunikan Labuan Cermin, misteri Goa Merabu, keajaiban Danau Kakaban, pesona Maratua, Air Panas Asin Pemapak, Air Terjun Bidadari, Hutan Dumaring, hingga jejak sejarah di Keraton dan Museum Gunung Tabur.

​Di kesempatan yang sama, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Disbudpar Berau, Asri Toldo, menguraikan bahwa pondasi utama geopark berdiri di atas tiga pilar penting: keragaman geologi (geodiversity), keanekaragaman hayati (biodiversity), dan keragaman budaya (cultural diversity).

​Menurut Asri, ketiga pilar ini saling berkelindan dan wajib dijaga kelestariannya karena menjadi identitas daerah sekaligus modal berharga untuk sektor pariwisata dan edukasi masa depan.

​"Geopark bukan sekadar tempat untuk menikmati keindahan alam, melainkan sebuah ruang untuk memahami, menjaga, dan mewariskan nilai-nilai luhur tersebut kepada generasi mendatang," urai Asri.

​Melalui gerakan edukasi ini, Disbudpar menaruh harapan besar agar para pelajar mampu bertransformasi menjadi "duta kecil" bagi Geopark Sangkulirang-Mangkalihat. 

"Merekalah yang nantinya diharapkan aktif mengampanyekan gerakan peduli lingkungan sekaligus memperkenalkan potensi wisata Berau ke panggung yang lebih luas, " pungkasnya. (Rein/daa) 

​Pertemuan penting ini diselenggarakan di Ruang Ruby, Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (16/7/2026). Diskusi dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Ekonomi Setda Provinsi Kaltim, Nanang, didampingi oleh Senior Natural Resource Specialist World Bank, Franka Braun, serta dihadiri para perwakilan Perangkat Daerah (PD) terkait.

​Dalam pemaparannya, Nanang menegaskan bahwa penyusunan ICR ini merupakan bagian dari prosedur formal penutupan proyek.

Tujuannya adalah membedah dan mengevaluasi seluruh perjalanan program, mulai dari fase perencanaan awal hingga akhir masa implementasi. Dokumen ini nantinya akan merangkum torehan prestasi, tantangan di lapangan, hingga praktik terbaik (best practices) yang berhasil diciptakan.

​"Melalui rapat ini kita mengumpulkan masukan dari seluruh OPD dan instansi yang terlibat, kemudian menyusun Laporan ICR sebagai laporan resmi penutupan proyek kepada World Bank," jelas Nanang, (17/07/2026) 

​Sebagai informasi, Indonesia menempatkan diri sebagai salah satu negara pelopor dalam Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund. Kaltim ditunjuk sebagai provinsi percontohan berkat kepemilikan sekitar 6,5 juta hektare tutupan hutan tropis.

 Salah satu bentang hijau terbesar di Indonesia yang bernilai strategis bagi target penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui skema REDD+ berbasis yurisdiksi.

​Perjalanan program ini melewati berbagai fase krusial, termasuk penyusunan Emission Reductions Program Document (ERPD) hingga negosiasi kesepakatan pembayaran (Emission Reductions Payment Agreement/ERPA).

Proses inilah yang menjadi fondasi diterimanya insentif berbasis hasil atas keberhasilan pengurangan emisi karbon yang telah terverifikasi.

​Lebih dari sekadar transaksi karbon, program FCPF di Bumi Etam telah mendorong transformasi nyata dalam tata kelola hutan secara berkelanjutan. Keberhasilan program ini membuktikan pentingnya komitmen jangka panjang, penguatan lembaga, dan kolaborasi lintas sektor. 

Salah satu poin pembelajaran berharga adalah perlunya kejelasan peran dari tingkat pusat, daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemerintah desa, hingga masyarakat adat, agar program dapat terus berjalan secara sistematis tanpa bergantung pada figur tertentu.(Rein/daa) 

Pemkab Berau kini mengalihkan fokus pada pembangunan fasilitas penunjang di Dermaga Sidayang, Tanjung Batu. Langkah ini diambil demi menghadirkan kenyamanan dan keamanan ekstra bagi penumpang serta wisatawan.

​Melalui alokasi dana APBD Murni 2026 sebesar Rp1,9 miliar, kawasan penyeberangan ini akan segera dilengkapi dengan kantor operasional baru sekaligus ruang tunggu tertutup yang representatif.

Proyek ini diproyeksikan menjadi lompatan penting dalam menciptakan infrastruktur pelabuhan yang aman, modern, dan ramah pengguna.

​Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Berau, Rusnan Hefni, menjelaskan bahwa proyek strategi ini sedang berada dalam tahap lelang. Jika seluruh proses administrasi berjalan tanpa hambatan, pengerjaan fisik di lapangan akan segera dimulai dalam waktu dekat.

​"Fokus pengerjaan tahun ini adalah membangun kantor operasional dan ruang tunggu. Saat proses lelang ini masih berjalan, dan kami berharap seluruh tahapan bisa selesai tepat waktu sesuai target," ungkap Rusnan, belum lama ini. 

​Kehadiran ruang tunggu tertutup ini dinilai sudah sangat mendesak. Pasalnya, aktivitas pergerakan masyarakat lokal dan pelancong di Dermaga Sidayang terbilang sangat tinggi karena posisinya sebagai pintu gerbang utama menuju destinasi wisata pesisir Berau.

Selama ini, minimnya fasilitas pelindung membuat calon penumpang terpaksa menunggu kapal berangkat dalam kondisi terpapar panas maupun hujan.

Nantinya, setelah pembangunan rampung, masyarakat dapat menikmati ruang tunggu yang jauh lebih teduh dan nyaman. Fasilitas ini juga akan langsung dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung yang siap pakai, mulai dari kursi tunggu, meja pelayanan, hingga perangkat operasional kerja. Kantor baru ini pun diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola dan pelayanan di pelabuhan.

​Pembangunan fasilitas ini merupakan fase kedua dari penataan total yang telah dirintis sejak tahun 2025. Pada tahun lalu, Pemkab Berau telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp6,8 miliar untuk memperkuat struktur utama dermaga yang sempat mengalami kerusakan serius. 

Rusnan berharap seluruh rangkaian modernisasi ini berjalan lancar sehingga Dermaga Sidayang mampu menyokong mobilitas warga sekaligus memperkuat daya tarik sektor pariwisata Berau yang kian berkembang.(Rein/daa) 

​Agenda yang sedianya dimulai tepat pukul 10.00 WITA di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, terkatung-katung tanpa kepastian hingga pukul 13.00 WITA.

​Padahal, rapat paripurna kali ini tergolong krusial. Agendanya adalah mendengarkan penyampaian tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2025. 

Namun, hingga tenggat waktu tersebut, batang hidung Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga jajaran asisten Pemprov Kaltim sama sekali tidak terlihat.

​Kekecewaan Mendalam Parlemen

​Ketidakhadiran pihak eksekutif tanpa pemberitahuan ini memicu reaksi keras dari para legislator yang telah menunggu lebih dari dua jam bersama para tamu undangan.

​Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, secara terbuka melayangkan kritik tajam. Ia menilai sikap Pemprov Kaltim tidak mencerminkan hubungan antarlembaga yang kooperatif dan saling menghormati.

​"Kita ini kan sejajar dengan pemerintah. Minimal asisten yang mewakili gubernur. Ini satu pun tidak ada yang hadir. Kecewa. Bukan kecewa saya sendiri, rakyat Kalimantan Timur kecewa," tegas Jahidin dengan nada kecewa.

​Rencana Penjadwalan Ulang Malam Ini

​Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, memastikan bahwa rapat akhirnya resmi dibatalkan dan ditunda karena waktu sudah telanjur memasuki jam makan siang.

​"Ini batal karena Pemprov enggak datang. Jadi ditunda dulu karena sudah mau masuk makan siang juga kan waktunya," ujar Ananda.

​Kendati demikian, DPRD Kaltim tidak ingin agenda penting ini mandek terlalu lama. Pihak legislatif berencana untuk menjadwalkan ulang rapat paripurna tersebut pada Senin malam, meski mereka masih harus menunggu kepastian dan informasi lebih lanjut dari pihak eksekutif.

​Ananda juga menggarisbawahi bahwa insiden ini menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi total terhadap pola komunikasi di pemerintahan.

​"Ke depan harus kita perbaiki tata administrasinya juga, birokrasi administrasi surat-menyuratnya juga harus diperbaiki," pungkasnya.(Rein/daa) 

​Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji bersama sejumlah pejabat terkait, dan diterima langsung Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (19/6/2026).

​Potensi yang Belum Maksimal

​Dalam pertemuan itu, Seno Aji mengungkapkan Kalimantan Timur memiliki potensi dana jaminan reklamasi (Jamrek) yang sangat besar dari aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau dikenal galian C.

​"Kami memiliki potensi dana jaminan reklamasi lebih dari Rp1 triliun, bahkan bisa mencapai Rp3,4 triliun," kata Seno Aji melalui akun rema Instagram Pemprov Kaltim.

​Namun, menurutnya, potensi tersebut belum tergarap optimal karena sebagian pelaku usaha masih mengacu pada pola lama dan belum sepenuhnya memenuhi kewajiban penyetoran dana jaminan reklamasi. 

Ia menilai apabila seluruh perusahaan tambang mematuhi aturan yang berlaku, daerah berpotensi memperoleh tambahan pendapatan hingga Rp1,5 triliun per tahun.

​"Kalau para pelaku usaha galian C taat seperti yang diterapkan di Jawa Tengah, minimal daerah bisa mendapatkan pemasukan sekitar Rp1,5 triliun setiap tahun," ujarnya.

​Studi Banding Regulasi

​Pemprov Kaltim melakukan studi efektivitas kebijakan dan regulasi perizinan Mineral Bukan Logam (MBL), Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (MBLJT), dan batuan yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil studi tersebut diharapkan menjadi referensi dalam memperkuat tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur.

​Seno menilai selama ini kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah belum optimal meski Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah.

​"Kita terlalu euforia, tetapi pertumbuhan ekonomi Kaltim masih stagnan di angka 2,9 persen. Potensi galian C harus bisa memberikan manfaat yang lebih besar ke depan," pungkasnya.(Rein/daa) 

Langkah tegas tersebut diambil guna menjamin hak masyarakat serta memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan berjalan sesuai regulasi.

​Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Muhammad Fajri, mengungkapkan bahwa penegakan aturan ini diwujudkan melalui operasi pengawasan ketat oleh tim gabungan pada Senin pagi.

Operasi itu menyasar sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seputaran wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Teluk Bayur, hingga Kecamatan Sambaliung.

​Dalam operasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari personel Polres Berau, jajaran Sub DenPom TNI AD Kabupaten Berau, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), serta pihak Pertamina memeriksa mendalam aktivitas pengisian bahan bakar oleh konsumen.

​“Benar, dalam operasi pengawasan di lapangan, tim gabungan menemukan adanya indikasi kuat kecurangan yang dilakukan oleh oknum konsumen saat melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar,” kata Fajri, 

​Lebih lanjut, Fajri menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan indikasi manipulasi di mana konsumen kedapatan memiliki dan menggunakan beberapa barcode pengisian sekaligus. 

Melalui modus operandi ini, oknum konsumen diduga kuat mencoba mengelabui sistem agar dapat melakukan pengisian BBM bersubsidi melebihi kapasitas standar secara berulang-ulang (ngetap) dengan berpindah-pindah lokasi di beberapa SPBU.

​“Modus seperti ini sangat merugikan masyarakat luas karena menyedot jatah BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi yang berhak. Penggunaan barcode ganda atau lebih dari satu kartu ini menjadi perhatian serius kami untuk segera ditertibkan,” tegas Kasat Reskrim.

​Sebagai langkah mitigasi jangka panjang dan penyelesaian masalah dari hulu ke hilir, Polres Berau menegaskan tidak akan berhenti pada pengawasan di lapangan saja. 

Guna menghentikan praktik kecurangan ini secara total, kepolisian akan segera menginisiasi pertemuan strategis dengan seluruh pemangku kepentingan.

​Sebagai tindak lanjut dan respons cepat atas temuan tersebut, dalam waktu dekat polres berau akan segera melaksanakan rapat koordinasi (rakor) khusus bersama dengan seluruh pengelola SPBU, pihak Pertamina, serta instansi terkait lainnya. 

"Kami ingin menyamakan persepsi, memperketat sistem pengawasan internal dalam pencocokan barcode di SPBU, dan merumuskan sanksi tegas bagi siapa saja yang terbukti bermain-main dengan BBM bersubsidi ini,” pungkasnya.(Rdk/Humas Polres Berau) 

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim, Irma Listiawati mengatakan penerbangan langsung tersebut berperan penting dalam menjaga kualitas dan kesegaran produk laut hingga tiba di negari tirai bambu tersebut. 

"Penerbangan langsung ini sangat penting untuk menjaga kualitas kesegaran produk laut andalan daerah kita hingga tiba di negara tujuan. Untuk sementara ini, penerbangan ekspor perikanan Kaltim ke China hanya terfokus di Kota Wenzhou," ungkapnya dikutip dari laman Berita Antara Kaltim, Senin (22/6/2026).

Sejak resmi beroperasi pada 14 Mei 2026, layanan kargo udara melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan melayani pengiriman dua kali sepekan, setiap Senin dan Kamis dengan kapasitas angkut sekitar 7–12 ton per penerbangan.

Komoditas yang dikirim didominasi produk segar seperti belut, kepiting, dan ikan, sementara produk beku seperti udang windu dan udang pink tetap diekspor melalui jalur laut.

Kelancaran ekspor ini didukung kerja sama dengan eksportir lokal. Di antaranya CV 3A dan PT Atlas Agung Abadi yang secara konsisten memasok komoditas perikanan unggulan Kaltim.

Secara keseluruhan, selama periode Januari hingga Mei 2026, ekspor perikanan Kalimantan Timur mencapai 1.262 ton dengan nilai sekitar Rp230 miliar. Udang windu menjadi komoditas terbesar dengan volume ekspor 769,9 ton dan nilai mencapai Rp173,3 miliar.

Pencapaian tersebut semakin memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah penghasil komoditas perikanan unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional.(Rein/daa) 

​Inovasi tersebut diterapkan di Kampung Pegat Batumbuk dan Kampung Suaran melalui pendekatan Shrimp Carbon Aquaculture (SECURE). Program ini diperkuat dengan kehadiran sekolah lapang sebagai ruang belajar bagi para petambak dalam menerapkan praktik budi daya yang berkelanjutan.

​Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang bersinergi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Berau di bawah payung Program Solutions for Marine and Coastal Resilience in the Coral Triangle (SOMACORE).

​Di sekolah lapang, petambak diajarkan memproduksi kompos dan mikroorganisme lokal (MOL) dengan memanfaatkan bahan-bahan organik di area sekitar. Kompos tersebut berfungsi meningkatkan kesuburan tanah tambak guna memicu pertumbuhan pakan alami. Sementara itu, MOL berperan menjaga keseimbangan ekosistem bakteri di perairan agar kualitas air tetap optimal.

​Tak hanya itu, para petambak juga dibekali teknik nursery atau pendederan. Metode ini merupakan proses adaptasi (aklimatisasi) bagi benih udang windu dan ikan bandeng sebelum dipindahkan ke tambak pembesaran. Dengan teknik ini, daya tahan benih meningkat drastis sehingga peluang hidupnya jauh lebih tinggi.

​Jumardi, seorang petambak mitra program SECURE di Kampung Suaran, mengakui efektivitas metode baru ini.

​“Teknik nursery menjadi ilmu baru yang sangat membantu kami. Dahulu, kami langsung menebar benih udang windu dan bandeng ke tambak, sehingga hasil panennya sering kali tidak menentu,” ungkapnya.

​ Dampaknya, benih menjadi lebih tangguh, angka kelangsungan hidup meningkat, dan petambak lebih optimis dalam mengelola usaha mereka.

"Melalui pendampingan sekolah lapang, kami kini paham cara melakukan pendederan dan aklimatisasi agar benih bisa menyesuaikan diri dengan air tambak terlebih dahulu,” jelas Jumardi.

​Penerapan metode hijau ini terbukti membuahkan hasil nyata. Pada panen tanggal 3 Juni 2026, tambak yang dikelola Jumardi bersama ayahnya, Satar, berhasil mengangkat 284,2 kilogram udang windu dan 120 kilogram udang bintik.

Sementara itu, ​Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Abdul Majid, mengapresiasi kesuksesan konsep SECURE yang dinilai selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan di wilayah Berau.

​“Sistem ini membuktikan bahwa sektor budi daya dan konservasi alam bisa berjalan beriringan. Selain mendongkrak pendapatan, model SECURE juga merawat ekosistem pesisir yang menjadi tumpuan hidup warga,” tuturnya.

​Integrasi antara pemulihan hutan mangrove dan budi daya ramah lingkungan ini memberikan dampak langsung berupa peningkatan daya tahan tambak dari risiko alam, sekaligus menekan biaya operasional. Pola ini dinilai sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang menjadikan kesehatan pesisir sebagai fondasi utama pembangunan kelautan.

Di sisi lain, ​Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, menambahkan bahwa indikator keberhasilan program ini tidak sekadar diukur dari volume produksi, melainkan dari kesadaran masyarakat dalam menjaga ruang hidupnya.

​SECURE bukan sekadar urusan memproduksi udang, melainkan cara mendekatkan kembali masyarakat dengan ekosistem pesisir. Saat mangrove terjaga dan kapasitas petambak meningkat, akan tercipta sebuah sistem pertahanan yang kuat, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan, pungkas Ilman. (Rein/daa) 

Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengungkapkan, usulan untuk meminta bantuan pemerintah pusat memperpanjang dermaga Maratua sekitar 10 meter adalah hal yang dapat dilakukan. Penambahan ini dipandang penting, agar kapal-kapal berukuran besar dapat bersandar dengan aman tanpa terikat kondisi pasang surut air laut.

​“Ini masih tahap diskusi bersama kepala OPD terkait karena merupakan kegiatan APBN. Namun kami akan mengkomunikasikan usulan agar dermaga ini bisa diperpanjang sekitar 10 meter,” ujar Sri Juniarsih, Senin (15/6/2026).

Ia menyampaikan,​ selama ini pasokan BBM ke kapal Pulau Maratua sangat terbatas, bahkan milik Pertamina yang membawa bahan bakar ke wilayah tersebut tercatat hanya mampu datang sekitar dua kali dalam sebulan. Kondisi ini diperparah oleh fasilitas tampat kapal yang ada saat ini, karena sulit merapat ketika air laut sedang surut. ​

Adanya perpanjangan dermaga kata dia, proses bongkar muat logistik dan pasokan energi bagi warga serta pelaku usaha di Maratua diharapkan tidak lagi mengalami hambatan. 

​"Tujuan utamanya untuk memaksimalkan tambatan kapal. Kapal Pertamina yang menyuplai BBM ke Maratua juga akan lebih mudah bersandar," tegangnya. 

​Sri Juniarsih pun meyakini, peningkatan fasilitas ini tidak hanya penting bagi kehidupan warga lokal, akan tetapi mampu menjadi modal penting dalam mendukung ekosistem pariwisata Maratua. 

​“Kami akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar kapal-kapal yang lebih besar dapat lebih mudah tambat di Maratua dan pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik,” tutupnya. (Rein/daa) 

​Dampak nyata dari bertahannya fenomena ini adalah musim kemarau di Indonesia yang diproyeksikan bakal terasa jauh lebih kering dan berlangsung lebih panjang dari biasanya. Lebih lanjut, BMKG juga memetakan bahwa puncak dari kemarau ekstrem ini diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga September 2026.

"​Menyikapi ancaman kekeringan tersebut, BMKG mengajak masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada dengan melakukan langkah antisipasi sejak dini," tulis keterangan resmi BMKG, Jumat (12/06/2026). 

 Pihak berwenang menekankan tiga poin penting yang harus mulai diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat guna meminimalisir dampak buruk yang bisa terjadi.

​Pertama, manajemen air yang bijak. Masyarakat diimbau untuk mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, warga juga disarankan untuk menampung air hujan selagi curah hujan masih turun di beberapa wilayah.

​Kedua, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mengingat kondisi lingkungan yang akan menjadi sangat kering, BMKG dengan tegas meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan sekecil apa pun apinya, karena berpotensi memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan.

​Ketiga, menjaga kesehatan fisik. Cuaca panas ekstrem berisiko tinggi memicu dehidrasi dan penurunan imunitas. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk selalu mencukupi kebutuhan air minum harian secara teratur.

​Melalui unggahannya, BMKG mengingatkan publik untuk selalu memantau perkembangan informasi cuaca. 

"Tetap waspada dan pantau terus update dari BMKG ya, sobat. Stay safe and stay alert!" tulis BMKG di akhir keterangannya.(Rein/daa) 

​Kepala Disbudpar Berau, Yuda Budi Santosa, menjelaskan bahwa perpaduan berbagai unsur ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan sekaligus memberikan hiburan yang berkesan bagi masyarakat lokal, maupun Wisatawan di Pulau Maratua.

Selain itu, ia juga membeberkan, pada tahun ini tidak hanya menyuguhkan panggung musik dan pertunjukan seni budaya, festival ini juga akan diisi dengan berbagai kegiatan berdampak sosial dan ekologis dalam beberapa hari penyelenggaraan. 

​"​Aksi Bersih-Bersih, gerakan peduli lingkungan di kawasan wisata Maratua. Penanaman pohon upaya penghijauan. Pelepasan Tukik, Aksi konservasi satwa dilindungi yang direncanakan bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan Bakar Ikan bersama upaya mengangkat potensi Maratua sebagai salah satu daerah penghasil ikan melimpah,"jelasnya, Jumat (12/06/2026) 

​Selain fokus pada lingkungan, Disbudpar Berau juga memastikan festival ini membawa dampak ekonomi langsung bagi warga setempat. Pihak panitia akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta jajaran resort di Maratua dengan menyediakan lapak dan meja pameran di area strategis festival.

​"Kami juga mengundang 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau untuk ikut berpartisipasi dan meramaikan agenda ini," ujar Yuda Budi Santosa saat melakukan Press Conference bersama awak media. 

Walau menyadari tidak semua kecamatan dapat terlibat penuh, pihak Disbudpar tetap mengapresiasi dan mengharapkan partisipasi aktif agar gaung festival ini dirasakan secara merata di seluruh daerah Berau.

Sebagai informasi, pelaksanaan Maratua Musik Festival akan berlangsung pada tanggal 30 Juni hingga 4 July 2026. ​Melalui persiapan yang matang dari pihak internal Disbudpar beserta Event Organizer (EO) Mata Sanggam, Maratua Musik Festival diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi motor penggerak sektor pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Berau.(Tim) 

Kapal Diskoperindag Berau ​Eva Yunita, memaparkan bahwa sektor IKM merupakan pilar utama ekonomi domestik yang terbukti tangguh menghadapi fluktuasi pasar.

Menurutnya, industri ini krusial dalam memeratakan pendapatan warga, membuka lapangan kerja baru, sekaligus mentransformasi bahan baku lokal menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. 

Merujuk Regulasi Nomor 3 Tahun 2014, penguatan IKM ditargetkan agar kompetitif serta adaptif terhadap inovasi, didukung penuh oleh Sistem Informasi Industri Nasional. Ia mengungkapkan, ​kekayaan alam Berau sejatinya melimpah, mencakup sektor kehutanan, agrobisnis, maritim, hingga pariwisata. 

"Sayangnya, mayoritas komoditas selama ini dipasarkan berupa material mentah, sehingga keuntungan hilirisasi justru dikuasai pihak luar, " jelasnya. 

Dia juga menuturkan, hambatan mendasar lainnya meliputi minimnya keahlian produksi, keterbatasan adopsi teknologi modern, serta ketiadaan pangkalan data komprehensif mengenai profil riil pelaku usaha tiap komoditi.

​Melalui riset ini, dipetakan 10 komoditi utama lintas kecamatan diantaranya: olahan laut, sawit, karet, lada, cokelat, furnitur kayu, kerajinan anyaman, olahan buah, herbal, dan rumput laut. Output data bakal memetakan kebutuhan spesifik sektor usaha, mulai bimbingan teknis, sertifikasi mutu, sampai perluasan jalur pembiayaan dan niaga.

​Eva menambahkan, letak geografis Berau selaku beranda Kalimantan Timur sekaligus tetangga Ibu Kota Nusantara menjanjikan ceruk pasar potensial.

"Akurasi data menuntun kami memformulasi kebijakan yang presisi. Nantinya, kami siap memfasilitasi pemasaran lewat ekshibisi serta membangun gerai representatif untuk memamerkan produk IKM lokal," pungkasnya.(Rein/daa) 

​Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari operasi terpadu antara Satreskrim Polresta dan seluruh unit Reskrim di tingkat polsek.

​"Aksi kejahatan jalanan semacam ini wajib diantisipasi secara konsisten lantaran sangat mengganggu ketenteraman serta mengancam keselamatan warga," tutur Hendri dalam giat rilis pers, Selasa (9/6/2026).

​Perincian kasus tersebut meliputi 6 perkara pencurian dengan pemberatan (curat), 3 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), 12 aksi pencurian biasa, serta 16 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Sementara untuk sebaran tersangka, polisi menahan 10 pelaku curat, 6 pelaku curas, 23 pelaku pencurian biasa, dan 14 pelaku curanmor. ​Berdasarkan hasil interogasi, motif utama di balik aksi nekat para pelaku didominasi oleh tekanan finansial.

​"Mayoritas perkara atau sekitar 90 persen yang kami proses dipicu oleh masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi," beber Hendri.

​Di samping itu, ada pula beberapa kasus yang didasari oleh sentimen pribadi hingga murni keinginan sepihak untuk merebut aset milik orang lain.

​Terkait modus operandi, para pelaku melancarkan aksinya lewat beragam cara seperti menyasar rumah kosong, membobol dengan kunci duplikat, merusak sistem pengaman kendaraan, hingga modus meminjam barang korban. Namun, kepolisian juga menyoroti banyaknya insiden yang terjadi akibat kelalaian dari sisi korban sendiri.

​"Dari total 37 perkara, terdapat 13 insiden yang berkelindan dengan kurangnya kewaspadaan masyarakat. Kecerobohan seperti meletakkan properti berharga di sembarang tempat atau membiarkan kunci motor menggantung dimanfaatkan pelaku untuk beraksi," tambahnya.

​Laporan kepolisian menunjukkan bahwa kelengahan dalam menjaga barang berharga menjadi celah yang paling kerap dieksploitasi kriminal. Diikuti oleh kecerobohan menyisakan kunci di kendaraan, tidak mengunci stang motor, hingga pengintaian hunian yang ditinggal penghuninya.

​Berdasarkan pemetaan wilayah, Kecamatan Samarinda Ulu tercatat sebagai area paling rawan dengan sumbangan 11 kasus sepanjang bulan lalu.

​"Fakta ini menjadi bahan evaluasi sekaligus tugas besar bagi jajaran kami untuk memperketat stabilitas keamanan di seluruh area hukum Polresta Samarinda," tegas Hendri.

​Pihak berwajib memaparkan bahwa waktu rawan kejahatan umumnya berkisar antara siang hingga sore hari.

Dari rangkaian penangkapan ini, petugas menyita sederet barang bukti, meliputi 21 unit motor, satu unit mobil, uang tunai senilai Rp71 juta, perhiasan emas seberat 33,31 gram, gawai elektronik (laptop, ponsel, tablet), serta alat penunjang kejahatan berupa kunci palsu, obeng, senjata tajam, hingga airsoft gun. (Rein/daa) 

Prosesi penandatanganan ini dilangsungkan di Kantor Otorita IKN pada Selasa (09/06/2026). Langkah strategis tersebut diambil guna mempererat sinergi antara pihak pemerintah dan sektor akademis demi menyokong akselerasi IKN sebagai poros pertumbuhan baru di Indonesia.

​Kemitraan multi-pihak ini mencakup ranah perluasan pendidikan, studi riset, pengabdian warga, pembentukan kompetensi sumber daya manusia, hingga pemanfaatan kawasan Nusantara sebagai laboratorium alam (living laboratory) dalam menguji inovasi serta ilmu pengetahuan mutakhir.

​Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, mengutarakan bahwa agenda besar membangun IKN memerlukan sokongan dari pelbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, perguruan tinggi memegang andil krusial dalam mencetak generasi unggul sekaligus memproduksi temuan ilmiah yang relevan bagi kebutuhan area baru tersebut.

​“Sinergi ini diproyeksikan mampu memberi ruang bagi institusi pendidikan tinggi, terutama rumpun teknik serta disiplin ilmu lainnya, untuk berkontribusi langsung di lapangan. Nusantara dapat bertransformasi menjadi wadah edukasi konkret bagi mahasiswa sekaligus medium kolaboratif untuk melahirkan solusi pembangunan,” tutur Bimo.

​Dirinya pun menggarisbawahi bahwa dinamika pembangunan IKN wajib menyalurkan imbas positif yang nyata untuk penduduk lokal. Salah satu program prioritasnya ialah menempa kecakapan warga sekitar agar sanggup mengakomodasi bursa kerja yang terus bertambah selaras dengan fase konstruksi dan operasional wilayah IKN.

​“Kami menghendaki masyarakat setempat turut andil dalam proses perubahan Nusantara. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas SDM lokal menjadi atensi utama yang konsisten kami galakkan bersama para mitra akademis,” imbuhnya.

​Merespons hal itu, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Profesor Hartono mengonfirmasi bahwa keterikatan antara kampus dan Otorita IKN menjadi momentum penting bagi dunia akademik dalam mengabdi pada pembangunan negara.

​“Cakupan kemitraan ini akan mengoneksikan kapasitas perguruan tinggi dengan proyek strategis nasional untuk menelurkan jalan keluar yang berpijak pada riset,” urai Hartono.

​Di sisi lain, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Ahmad, ikut mengapresiasi jalinan kemitraan antara lembaga pendidikan tinggi dan Otorita IKN tersebut.

​“Ke depan, implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi akan mewujud melalui kolaborasi konkret di IKN, baik lewat riset bersama, proses perkuliahan, program magang mahasiswa, hingga pengabdian masyarakat. Targetnya adalah mempersembahkan sumbangsih terbaik bagi masa depan IKN sebagai sentral peradaban bangsa,” jelasnya.

​Selaras dengan ketentuan Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 4 Tahun 2026 mengenai Peta Jalan Pendidikan Ibu Kota Nusantara 2025–2045, sektor universitas mengemban tugas vital dalam memperkokoh penguasaan sains dan teknologi, terkhusus pada klaster Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Hal ini ditujukan untuk memicu kreativitas, mengerek daya saing global, serta menyokong peralihan roda ekonomi Indonesia ke arah yang lebih maju.(Rein/daa) 

Kepastian ini ia sampaikan saat menghadiri pelepasan peserta PENAS 2026, ketika di konfirmasi Kartanews.com.

Ia menjelaskan bahwa dalam menentukan keabsahan sebuah Masyarakat Hukum Adat, terdapat lima aspek krusial yang wajib dinilai secara hukum. Kelima aspek itu meliputi ,sejarah masyarakat adat​, wilayah adat, ​hukum adat, ​kelembagaan adat, ​barang-barang atau artefak adat. 

”Yang kami usulkan itu Kampung Dumaring, Tembudan, Long Lanuk, dan Tepian Buah,"ujarnya Selasa (10/06/2026) 

Tentram membeberkan, meskipun keempat Kampung itu telah masuk dalam tahap verifikasi, akan tetapi masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan.

Sebab berdasarkan hasil verifikasi terkini, hampir seluruh kampung yang mengajukan permohonan masih terganjal pada aspek pemenuhan bukti dan pemetaan wilayah adat.

​"Semua yang mengajukan itu masih kekurangan dalam pemenuhan pembuktian pemetaan wilayah. Perlu dicatat, ini adalah wilayah adat, bukan tanah ulayat," tegas Tentram Rahayu.

Selain itu, dirinya mengatakan pengajuan MHA ini tidak semua Kampung dapat diverifikasi lapangan, sebab keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang menyebabkan hanya empat saja terakomodir. 

"Tidak semua bisa diverifikasi, karenakan kita lagi efisiensi anggaran jadi empat dulu," katanya. 

Kendati demikian, mengenai kendala yang dihadapi oleh empat kampung tersebut, pihaknya sudah memberikan langkah-langkah teknis dalam menyelesaikan persoalan peta wilayah adat. Sehingga hanya perlu mengikuti tahapan yang sudah diberikan oleh DPMK. 

"Step-step sudah. Proposal masuk, kita verifikasi admin. Nah, karena keterbatasan dana, tidak semua pengajuan itu bisa kami verifikasi ke lapangan," pungkasnya.(Rein/daa) 

Seluruh peserta berasal dari unsur kelompok tani serta perwakilan dari 4 organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), Dinas Perkebunan (Disbun) Dinas Pangan dan Dinas Perikanan (Diakan), yang terdiri dari peserta utama dan peserta pendamping.

PENAS sendiri merupakan kegiatan nasional yang menjadi wadah pertemuan antara petani, nelayan, penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan di bidang pertanian dan sektor terkait lainnya di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kerja sama antar daerah dalam mendukung pembangunan pertanian yang maju, mandiri, modern, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan, peserta yang dikirimkan, diharap dapat mengambil sebanyak mungkin wawasan, pengetahuan, serta pengalaman, mengenai sektor perikanan dan pertanian dalam kegiatan itu. Sehingga hasil dari kedapat dibawa ke Bumi Batiwakkal untuk diterapkan. 

“Kegiatan nasional ini, sangat penting untuk pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan,” ucapnya saat memberi pengarahan, (10/06/2026). 

Mengingat banyaknya hal yang akan diperoleh peserta dari PENAS tersebut. ia menekankan bahwa momentum kegiatan itu dapat dijadikan sebagai ajang mengamati berbagai inovasi atau kemajuan teknologi.

Khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kata dia, berbagai inovasi dari seluruh Indonesia, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, semuanya berkumpul di sana. 

“Inovasi-inovasi yang akan disampaikan tersebut dapat kita tiru, kita realisasikan kalau bahasa bahasa kerennya itu ATM. Adopsi, tiru, dan modifikasi,”pungkasnya. (Rein/daa) 

​Indra menilai, menyalahgunakan identitas wartawan demi mengintimidasi, menekan, atau memeras uang dari narasumber maupun warga adalah perbuatan nista. Tindakan ini dinilai merusak reputasi dunia pers sekaligus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap media.

​“Kami mengutuk keras oknum yang melakukan pemerasan dengan kedok wartawan. Aksi kriminal ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga menodai kehormatan serta marwah profesi jurnalistik,” ujar Indra Teguh, Selasa (2/6/2026).

​Sikap tegas SMSI ini merespons langkah Polsek Tanjung Redeb yang berhasil membongkar kasus pemerasan. Dalam kasus itu, seorang pria mengaku jurnalis diduga memeras pekerja usaha molding kayu dengan ancaman publikasi berita negatif sebagai alat penekan.

​Indra mengingatkan, wartawan profesional selalu bergerak di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Aturan tersebut melarang keras adanya intimidasi atau upaya memperkaya diri sendiri.

​“Fungsi utama pers adalah menghimpun, mengolah, dan menyebarkan informasi objektif kepada publik. Bukan untuk menakut-nakuti, meminta uang, apalagi memanfaatkan produk berita demi keuntungan materi pribadi,” tuturnya.

​Ia menekankan, masyarakat harus mengetahui bahwa kejahatan pemerasan tidak boleh ditoleransi lewat dalih apa pun, termasuk berlindung di balik kartu pers atau nama media.

​Oleh sebab itu, SMSI Kaltim berdiri penuh mendukung aparat kepolisian untuk membongkar dan mengusut tuntas perkara ini tanpa pandang bulu.

​“Jika terbukti pidana, kami mendesak penegak hukum menindak tegas pelaku. Jangan biarkan ada oknum bebas memakai atribut pers untuk melancarkan aksi kejahatan,” kata Indra.

​Indra menambahkan, ulah oknum pencatut profesi ini memicu dampak domino yang merugikan. Imbasnya, publik kini kian sulit membedakan antara jurnalis yang berintegritas dengan pihak yang sekadar mencari keuntungan pribadi.

​“Kasus kelam begini sangat memukul komunitas pers profesional. Akibat nila setitik, dedikasi seluruh insan pers bisa ikut tercoreng di mata masyarakat,” ungkapnya.

​Ia pun meminta perusahaan pers memperketat pengawasan internal dan memastikan seluruh jurnalis mereka patuh pada kode etik.

​Di sisi lain, warga diimbau berani melapor ke polisi jika berhadapan dengan ancaman atau pemerasan dari oknum yang mengaku wartawan.

​“Jika ada yang meminta uang sambil mengancam lewat berita, segera laporkan ke polisi. Jurnalis sejati tidak bekerja dengan cara-cara kotor,” seru Indra.

​Menutup keterangannya, Indra menegaskan kemerdekaan pers harus dirawat bersama. Karenanya, siapapun yang merusak kredibilitas pers demi syahwat pribadi wajib dihukum berat.

​“Pers adalah tiang demokrasi. Jangan sampai profesi terhormat ini dikotori tindakan melawan hukum. Semoga kasus ini menjadi efek jera,” pungkasnya.(Tim) 

DPUPR diminta memprioritaskan pembangunan sumur bor komunal agar warga segera mendapatkan air bersih, serta melakukan pembenahan infrastruktur jalan.

“Jalan yang perlu dibangun juga tidak panjang, hanya sekitar 1,5 kilometer. Artinya, sangat mungkin untuk dilaksanakan dalam agenda pembangunan di anggaran perubahan karena estimasi anggarannya tidak terlalu besar,” tambahnya.

Di sisi lain, Subroto menjelaskan bahwa beberapa poin tuntutan warga tidak bisa diselesaikan secara sepihak oleh Pemkab Berau karena melibatkan kewenangan instansi lain. Masalah jaringan listrik dan internet, misalnya, berada di bawah ranah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut.
​
Persoalan yang tidak kalah pelik adalah sengketa tapal batas wilayah antara RT 017 Gunung Tabur dengan wilayah Provinsi Kaltara. Mengingat dampaknya yang cukup riskan dan melibatkan dua provinsi yang berbeda (Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara).

DPRD Berau meminta pemerintah daerah proaktif menjembatani komunikasi. Sesuai regulasi, penentuan akhir batas wilayah tersebut merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

​“Permasalahan tapal batas ini cukup kompleks dan riskan. Solusinya, kita harus menghadirkan kedua pemerintah daerah untuk duduk bersama dalam satu forum resmi. Harus ada pertemuan antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Kaltara agar polemik batas wilayah ini bisa selesai dengan jelas,” pungkas Subroto.(Rein/daa)

Untuk menyiasati hal tersebut, petugas mengerahkan 6 unit armada pemadam guna memastikan suplai air tetap terjaga tanpa putus.
​
Berkat upaya blokade api yang dilakukan petugas, si jago merah berhasil dilokalisir sehingga tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya.

Berdasarkan keterangan awal, tercatat satu unit bangunan yang diduga merupakan rumah kontrakan hangus terbakar.

​Hingga saat ini, pihak terkait masih melakukan pendataan lebih lanjut mengenai penyebab pasti kebakaran serta total kerugian materiil yang dialami korban.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, akan tetapi kerugian ditaksi puluhan juta rupiah.(REIN/daa)

Langkah nyata terbaru ditunjukkan dengan keberhasilan mengamankan tambahan 2.000 Sambungan Rumah (SR) jaringan gas (jargas) melalui Kementerian ESDM.
​
Kepastian ini didapat usai kunjungan kerja strategis ke kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dengan tambahan ini, total kuota jargas untuk Kota Bontang melonjak dari 10.553 SR menjadi 12.553 SR.

​Neni menegaskan bahwa akses energi bersih dan murah adalah misi yang tidak boleh terhenti meski kondisi fiskal daerah sedang tertekan.

​“Alhamdulillah, perjuangan di awal tahun untuk warga Bontang. Walaupun APBD turun drastis, insyaallah program prioritas tetap berjalan,” ungkapnya 

​Penambahan kuota ini bukan tanpa alasan. Keberhasilan ini merupakan buah dari proses verifikasi ketat serta validasi lapangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Pihak kementerian menilai paparan Pemkot Bontang sangat kuat sehingga layak mendapatkan alokasi tambahan.

​Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi oleh jajaran strategis, mulai dari Kepala Bapperida Syahruddin, Kabag Hukum Andi Kurniawansah, hingga Kabag Perekonomian dan SDA Moch Arif Rochman.

Rombongan diterima langsung oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas, Noor Arifin Muhammad.
Selain penambahan kuota, pertemuan ini juga membahas masa depan pengelolaan jargas.

Menariknya, terbuka peluang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bontang untuk terlibat lebih jauh dalam pengelolaan seiring dengan rencana perubahan regulasi nasional.

​Langkah ini dipandang sebagai angin segar bagi daerah untuk mencari terobosan di tengah keterbatasan anggaran.

Pemkot Bontang bertekad agar program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat ini tetap menjadi primadona meski keuangan daerah sedang mengalami efisiensi.

​"Pemkot Bontang terus berupaya mencari terobosan agar program prioritas tetap berjalan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat," pungkasnya.

"Potensi sisi energi terbarukan dan khusus buat IKN ini, sangat potensial untuk pengembangan PLTS,” tegas Anindya.

Putri, menyampaikan komitmen untuk mendorong dunia usaha daerah agar mampu tumbuh secara inklusif, adaptif, dan berdaya saing dalam menyongsong pembangunan IKN.

“Kami optimis bahwa KADIN Kalimantan Timur dapat menjadi bagian penting dalam menyukseskan pembangunan daerah dan nasional, serta menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, khususnya di Ibu Kota Nusantara," ungkapnya.

"Kalimantan Timur tidak lagi hanya dikenal daerah yang kaya sumber daya alam, akan tetapi kini menjadi simpul strategis pembangunan nasional, pusat pertumbuhan baru, dan rumah bagi Ibu Kota Nusantara.” sambungnya.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono yang hadir dalam pelantikan tersebut menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Nusantara sebagai lokasi pelantikan, yang dinilai sebagai simbol awal kolaborasi yang lebih konkret ke depan.

“Saya ingin memaknai pelantikan dan pengukuhan KADIN Kalimantan Timur di Nusantara ini sebagai tonggak awal kita memberikan semangat Kadin Kalimantan Timur untuk berkolaborasi dengan Otorita IKN, termasuk membuka pintu untuk bersinergi ke depan,” sambut Basuki.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menginstruksikan KADIN Kalimantan Timur untuk memprioritaskan tiga pilar: adaptabilitas, kolaborasi, dan keberlanjutan.

Aspek adaptabilitas bertujuan meningkatkan daya saing pengusaha lokal, sementara kolaborasi difokuskan pada sinergi pemerintah-swasta. Selain itu, prinsip keberlanjutan wajib diterapkan melalui bisnis ramah lingkungan yang selaras dengan visi forest city di Nusantara.

“Transformasi ekonomi di Nusantara tidak akan maksimal tanpa keterlibatan aktif pengusaha lokal. Namun bukan berarti ada keistimewaan, harus meningkatkan kapasitas agar mampu bersaing nasional bahkan global,” ulasnya.

Selain itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemilihan IKN sebagai lokasi pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk mendorong dunia usaha mengambil peran dalam pembangunan ibu kota baru.

“Kalau kegiatan dilaksanakan di daerah lain mungkin biasa saja, tetapi ketika dilakukan di Ibu Kota Nusantara baru luar biasa. Ini sengaja kami lakukan, disini banyak sekali prospek. Kami sangat berharap sekali pada Kadin, khususnya Kadin Indonesia dan Kalimantan Timur untuk bisa bersinergi, serta mengambil peran tanggung jawab itu,” pungkasnya.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Kalimantan Timur dan IKN saat ini berada dalam periode strategis yang menawarkan beragam peluang investasi, khususnya di bidang energi, infrastruktur, dan kawasan ekonomi.

Pelantikan pengurus baru KADIN Kaltim ini diharapkan memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Momentum ini juga menjadi titik balik penguatan sinergi antara Otorita IKN, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem ekonomi Nusantara yang inklusif serta berkelanjutan.

Namun Minggu malam, (15/2/2026), Tanjung Redeb menunjukkan versi closingan yang lain. Bukan botol atau asap rokok yang mendominasi jalanan, melainkan cahaya lampu sepeda dan wajah-wajah lelah yang tampak puas. 

Lewat agenda FourMo for Bike, hasil kolaborasi Abissia Bike, Fourmo Coffee, dan Sore Seru, closingan dibelokkan ke jalur yang lebih sehat: bersepeda bersama.

Ratusan pesepeda dari berbagai kelompok usia ikut turun ke jalan. Tidak ada niat balapan, apalagi adu kuat. Antusiasme peserta bahkan melampaui hitungan panitia.

“Ini di luar ekspektasi kami, pesertanya dua kali lipat dari yang kami bayangkan,” ujar Diffa Fajar, sebagai Koordinator Agenda.

Sebuah kejutan yang menyenangkan, sekaligus bukti bahwa ajakan sederhana sering kali justru paling mudah diterima.

Tujuan kegiatan ini pun dibuat sesederhana mungkin. “Cuma mau menyambut bulan Ramadan dengan ke-bike-an,” tambahnya.

Tidak ada jargon besar atau narasi perubahan dunia. Cukup memberi ruang untuk bergerak bersama, sebelum ritme hidup kembali melambat saat puasa tiba.

Soal keselamatan, panitia memilih bersikap tegas. Setiap peserta diwajibkan menyalakan lampu sepeda, ditambah lightstick yang disediakan penyelenggara. 

Beberapa marshal turut mengawal agar barisan tidak melebar dan menguasai jalan. Jalan raya tetaplah jalan raya euforia tidak boleh mengalahkan kewaspadaan

Meski rute awalnya dipilih karena dianggap relatif sepi, kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan. Di beberapa titik, jalan justru lebih ramai dari biasanya. Mungkin efek libur panjang, atau bisa jadi kota memang sedang ingin ikut merayakan malam.

Sepanjang Jalan Tendenan, gemerlap lampion khas Imlek menambah riuh suasana. Pantulan cahaya di helm dan rangka sepeda membuat sebagian peserta refleks berhenti sejenak bukan untuk istirahat, melainkan untuk mengabadikan momen.

Di garis finis, suasana semakin cair. Hadiah dibagikan lewat mini games, disambut tawa dan sorak kecil. “Saya senang banget, dapat hadiah kaos. Terima kasih Fourmo dan Abissia Bike,” ujar salah satu peserta, Habibi, dengan nada puas yang sulit disembunyikan.

Malam itu, closingan seolah kehilangan reputasi buruknya. Tidak ada drama, tidak ada penyesalan, apalagi janji tobat mendadak. Lewat aksi kecil ini, panitia dan peserta seperti ingin menyampaikan bahwa anggapan lama tentang closingan barangkali sudah waktunya dianggap usang.

Di zaman sekarang, memamerkan catatan Strava terasa lebih bergengsi daripada naik peringkat gim. Foto kopi americano tampak lebih relevan ketimbang unggahan botol anggur merah. 

Dan menutup malam dengan gowes bareng, rasanya jauh lebih masuk akal dibanding menutupnya dengan cerita yang ingin segera dilupakan.

Closingan, rupanya, tidak selalu harus sesuatu gelap. Kadang cukup diterangi lampu sepeda dan niat baik.