​6 Fraksi DPRD Kaltim Kompak Gulirkan Hak Angket Selidiki Kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Peta politik di Gedung DPRD Kalimantan Timur bergejolak hebat. Enam dari tujuh fraksi secara bulat menyatakan mosi tidak percaya melalui kesepakatan penggunaan Hak Angket untuk menyelidiki rentetan kebijakan kontroversial Gubernur Rudy Mas’ud. Hanya Fraksi Golkar yang berdiri di luar kesepakatan tersebut.
​
Rapat koordinasi yang digelar di Gedung D, Senin (4/5/2026) malam, menjadi saksi pecahnya kongsi antara partai-partai besar. Fokus penyelidikan ini menyasar pada sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal, di antaranya pengadaan mobil dinas serta renovasi mewah Rumah Jabatan Gubernur yang memicu polemik publik.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab legislatif atas laporan masyarakat. Ia membantah jika hak angket ini merupakan manuver politik untuk menyerang individu.
​
“Kepala daerah dilarang mengambil kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu. Kami menduga ada penyelewengan wewenang strategis yang mencederai kepentingan umum,” ungkap Reza dikutip dari niaga asia.

​Reza juga menggarisbawahi bahwa target penyelidikan ini adalah Gubernur Rudy Mas’ud secara personal sebagai pemegang kebijakan tertinggi, bukan ditujukan kepada Wakil Gubernur Seno Aji.

Tensi Rapat Memanas

Tensi rapat mencapai titik didih bukan hanya karena substansi anggaran, melainkan juga isu etika. Perseteruan pecah antara Akhmed Reza Fachlevi anggota Fraksi Gerindra dan anggota Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud.

​Reza secara terbuka menyatakan keberatan atas pesan di grup WhatsApp internal DPRD yang dikirim oleh Syahariah. Pesan tersebut dinilai menyerang kehormatan personal dan keluarga besar Reza.

​“Etika adalah marwah keluarga saya. Saya tidak pernah diajarkan berbahasa kasar seperti itu. Ini masalah serius, saya akan adukan ini ke Badan Kehormatan (BK) karena melanggar kode etik dan berpotensi masuk ranah UU ITE,” tegas Reza dengan emosional.

Di sisi lain, Syahariah Mas’ud memberikan pembelaan. Ia mengakui melontarkan kalimat keras, namun ia mengklaim hal itu dipicu oleh sikap Fraksi Gerindra yang dianggapnya "bermuka dua"—ambisius saat rapat tertutup namun dianggap tidak muncul saat menghadapi massa aksi di lapangan.

​“Saya kecewa karena saat kami menghadapi massa, mereka (Fraksi Gerindra) tidak ada yang muncul. Di lembaga ini kita seharusnya bersatu, bukan hanya vokal di dalam ruangan,” kilah Syahariah.

​Dengan disepakatinya Hak Angket ini, DPRD Kaltim kini tengah menyusun langkah teknis untuk memanggil pihak-pihak terkait guna membongkar transparansi penggunaan anggaran daerah yang selama ini menjadi pertanyaan besar bagi warga Kalimantan Timur. (REIN/daa)