Perkuat Birokrasi, Pemkab Kutim Resmi Lantik 17 Pejabat Fungsional Baru

KARTANEWS.COM, KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali melakukan penguatan struktur birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebanyak 17 pejabat fungsional resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya pada Senin (11/5/2026).
​
Pelantikan berlangsung di halaman Kantor BKPSDM Kutim, yang dipimpin oleh Kepala BKPSDM, Misliansyah, mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
​
​Dari total 17 aparatur sipil negara (ASN) yang dilantik, rincian jabatannya, yakni 2 Orang Pejabat Fungsional Ahli Muda, 15 Orang Pejabat Fungsional Ahli Pertama.

Misliansyah menjelaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik kali ini bukan merupakan tenaga baru, melainkan ASN yang menempuh mekanisme perpindahan jabatan.

Mereka telah memiliki rekam jejak dan pengalaman kerja yang mumpuni di posisi sebelumnya.

​"Seluruh pejabat yang dilantik kali ini telah memiliki pengalaman di posisi sebelumnya. Mereka juga telah melewati berbagai tahapan seleksi ketat, termasuk uji kompetensi sesuai bidang fungsional masing-masing," ungkap Misliansyah.

​Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengangkatan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Proses yang dilalui harus berdasarkan rekomendasi resmi dari instansi pembina di tingkat pusat. 

Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap pejabat fungsional di Kutai Timur memiliki standar kompetensi yang diakui secara nasional.

​Dalam arahannya, Misliansyah mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan merupakan bentuk tanggung jawab moral yang besar, baik kepada negara maupun kepada Tuhan.

​"Sumpah ini bukan sekadar formalitas. Kami berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan bekerja secara optimal pada unit kerja masing-masing untuk mendorong pelayanan publik yang lebih profesional dan efektif," tegasnya.

​Dengan penambahan pejabat fungsional yang berbasis kompetensi ini, Pemkab Kutim berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kapasitas ASN secara berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (REIN/daa)