Menteri LH Akui Penanganan Sampah Laut Terkendala Luas Wilayah dan Biaya Tinggi

KARTANEWS.COM, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan tantangan besar dalam penanganan sampah laut dan wilayah kepulauan, akibat luasnya perairan Indonesia serta tingginya biaya pengelolaan.

Menurutnya, sampah yang telah masuk ke laut menjadi jauh lebih sulit ditangani dibandingkan di darat.

Selain itu, karakteristik sampah laut yang mengandung garam juga menyulitkan proses pemusnahan, termasuk melalui metode pembakaran yang berisiko menimbulkan zat berbahaya seperti dioksin dan furan.

Hanif menjelaskan bahwa mayoritas sampah laut sebenarnya berasal dari daratan yang tidak terkelola dengan baik. 

Dari total sampah nasional, baru sekitar 25 persen yang berhasil diolah, sementara 60 persen berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Sisanya, sekitar 40 persen, masih tercecer di lingkungan dan berpotensi terbawa aliran air hingga ke laut.

Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di darat pada 2029. Namun, dengan capaian saat ini, masih diperlukan upaya signifikan untuk mengejar sekitar 75 persen pengelolaan sampah dalam beberapa tahun ke depan.

“Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan persoalan sampah di darat, karena itu menjadi sumber utama pencemaran di laut,” ujarnya dikutip dari Antara (5/4/2026).

Hanif juga menekankan bahwa penanganan sampah laut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, hingga aparat terkait.

Sebagai contoh, penanganan sampah laut di Bali dilakukan secara terpadu setiap periode tertentu, terutama saat terjadi penumpukan akibat arus laut. 

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup, lanjutnya, juga telah membentuk tim nasional khusus untuk menangani sampah laut. 

Meski demikian, luasnya wilayah perairan Indonesia membuat upaya tersebut memerlukan dukungan lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ini menjadi pekerjaan bersama yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan,” tegasnya. (AUNI/daa*)