Sidang Paripurna DPR: Presiden Prabowo Targetkan Ekonomi 6,5% di 2027 dan Tunjuk BUMN Jadi Pengekspor Tunggal SDA

KARTANEWS.COM, INDONESIA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (20/5/2026).

Dirinya menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang optimis sekaligus meluncurkan sejumlah kebijakan reformasi radikal di sektor komoditas dan birokrasi.

​Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas fiskal melalui penurunan defisit anggaran, penguatan pendapatan negara, serta alokasi belanja yang produktif demi menopang pembangunan nasional.

Selain menyampaikan poin-poin penting, ia juga menjabarkan target pemerintah dalam meningkatkan ekonomi nasional. Dimulai dari pembangunan ekonomi dan sosial, pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga penurunan angka kemiskinan.

Lompatan Ekonomi 2027 Menuju Target 8 Persen

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Angka ini diproyeksikan sebagai fondasi awal untuk mencapai target jangka panjang, yaitu pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029.

​"Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," ujar Presiden di hadapan anggota dewan.

​Untuk mendukung target tersebut, pemerintah merancang postur fiskal yang ketat namun ekspansif pada sektor produktif diantaranya ialah :

1. Defisit APBN 2027: Ditekan ke kisaran 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen dari PDB guna menjaga risiko keuangan jangka panjang.
2. Pendapatan Negara: Ditargetkan meningkat ke kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB melalui optimalisasi pajak dan pengelolaan SDA.
3. Inflasi & Kurs: Inflasi akan dijaga ketat pada rentang 1,5 persen–3,5 persen, sementara nilai tukar Rupiah diproyeksikan berada di angka Rp16.800 hingga Rp17.500 per Dolar AS.​

Pembentukan Badan Pengelola Ekspor: BUMN Jadi Pengekspor Tunggal

Gebrakan besar yang diumumkan Presiden adalah pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) per hari Rabu (20/5/2026).

Melalui aturan baru ini, pemerintah mewajibkan seluruh penjualan hasil komoditas strategis nasional tahap awal menyasar minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal (sole exporter).

​"Hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," jelas Prabowo, menegaskan fungsi kontrol negara terhadap devisa hasil ekspor.

Soroti Anomali Kelas Menengah dan Perbaikan Kesejahteraan

Presiden Prabowo secara terbuka mengaku terpukul melihat anomali struktur ekonomi nasional. Ia menyoroti fakta bahwa meski ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5 persen selama tujuh tahun terakhir, data justru menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah dan ketimpangan sosial di masyarakat.

​Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, RAPBN 2027 diarahkan sebagai "alat perjuangan" untuk menurunkan angka kemiskinan ke target 6,0 persen–6,5 persen dan menekan angka pengangguran terbuka ke rentang 4,30 persen–4,87 persen.

Langkah konkret yang diusung antara lain:

1. Pembangunan 5.000 Desa Nelayan: Program jangka panjang pembenahan pesisir yang dilengkapi dengan fasilitas cold storage, pabrik es, dan SPBU nelayan.
2. Peningkatan Kerja Formal: Menggenjot proporsi lapangan kerja formal dari 35,00 persen (2026) menjadi 40,81 persen pada 2027.
   
3. Jaring Pengaman Sosial: Memperkuat perlindungan bagi guru, petani, UMKM, serta jaminan sosial bagi lansia.

Reformasi Birokrasi: Ultimatum Bea Cukai dan Sapu Bersih Beking Korupsi

Ketegasan Presiden juga diarahkan pada sektor hukum dan penegakan birokrasi. Menanggapi keluhan dunia usaha terkait maraknya pungutan liar (pungli), Prabowo memberikan ultimatum keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi total instansi Bea Cukai.

​"Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," tegasnya.

​Prabowo juga memperingatkan aparat penegak hukum agar tidak menjadi pelindung atau "beking" pejabat korup. Ia bahkan meminta masyarakat luas untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengawasi aparat nakal.

"Kalau aparat enggak beres, langsung videokan. Jangan dilawan, videokan saja dan lapor ke saya," imbuh Presiden.

Politik Inklusif dan Mentalitas Bangsa Merdeka
​
Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo menunjukkan sikap politik yang inklusif dengan menginstruksikan para menterinya untuk tetap adil dan profesional dalam proses tender proyek pemerintah, tanpa mendiskriminasi pihak oposisi seperti PDI Perjuangan (PDIP).

​"Kalau dia menang (tender), dia menang saja, jangan kita lihat latar belakangnya," kata Prabowo menirukan arahannya kepada para menteri.

​Presiden juga menyentil para elite nasional yang dinilai bermental penakut dan terlalu cemas menghadapi gejolak global seperti kurs dolar dan stok BBM. 

Mengingat sejarah kelam masa kolonial di mana derajat bangsa Indonesia pernah direndahkan, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun ekonomi yang mandiri dan tidak inferior terhadap bangsa lain. (REIN/daa)