Tak Penuhi Standar, Mitra MBG Terancam Kehilangan Insentif Rp6 Juta Perhari

KARTANEWS.COM, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penerapan prinsip “no service, no pay” dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)msebagai bentuk pengawasan ketat terhadap kinerja mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa skema insentif tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial, tetapi juga dilengkapi mekanisme pengendalian yang tegas.

Dalam sistem tersebut, mitra hanya berhak menerima insentif apabila layanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Ia menyebut, insentif sebesar Rp6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas SPPG dinyatakan tidak layak operasional atau gagal memenuhi ketentuan teknis.

“Jika fasilitas tidak siap atau tidak memenuhi standar, maka pada hari itu juga insentif tidak diberikan,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (2/4/2026).

Lebih lanjut, Rufriyanto menjelaskan bahwa sejumlah indikator menjadi acuan dalam penilaian kelayakan operasional, di antaranya kualitas sanitasi, keamanan pangan, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

Pelanggaran, seperti kontaminasi air, gangguan sistem pengolahan limbah, kerusakan peralatan penyimpanan makanan, hingga tidak terpenuhinya sertifikasi higienis sanitasi dapat menjadi dasar penghentian insentif.

Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk memastikan mitra menjalankan layanan secara konsisten dan menjaga standar mutu setiap hari, karena seluruh risiko operasional berada pada pihak penyedia layanan.

Selain itu, penerapan skema ini juga menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola program publik agar lebih akuntabel dan berorientasi pada kualitas layanan.

Rufriyanto menambahkan, meskipun pelaksanaan program masih memerlukan penyesuaian di lapangan, skema kemitraan SPPG dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Ia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan ini secara objektif sebagai langkah jangka panjang dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, bukan semata-mata sebagai kebijakan teknis.

“Ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun sistem yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas generasi di masa depan,” tutupnya. (AUNI/daa*)