Neraca Pangan Nasional Kokoh, Intervensi Bapanas Redam Fluktuasi Harga Pasca-Iduladha

KARTANEWS.COM, JAKARTA — Di tengah gejolak geopolitik dunia yang memicu fluktuasi harga, Indonesia berhasil menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Tren positif ini terlihat jelas usai momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha pekan ini, yang didukung oleh percepatan berbagai program intervensi pemerintah.

"Kalau kita bicara kondisi harga pangan, kita harus bersyukur terlebih dahulu dengan situasi global dunia hari ini yang tidak menentu, tapi kondisi neraca pangan kita secara nasional masih cukup kuat," kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono berdasarkan keterangan dari kanal resmi Bapenas (31/5/2026).

Maino juga merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan April yang menunjukkan penurunan inflasi secara nasional. Meski harga relatif terkendali, ia mencatat bahwa tantangan utama saat ini ada pada jalur distribusi, mengingat waktu panen dan lokasi sentra produksi belum tersebar merata di seluruh wilayah.

Dalam pantauan Bapanas, sampai 29 Mei atau 2 hari usai Iduladha, rerata harga beberapa pangan pokok strategis masih dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Misalnya rerata harga beras medium secara nasional di Rp 13.456 per kilogram (kg) yang telah turun tipis 0,19 persen dari seminggu sebelumnya.

"Tentu kita mengacu pada data BPS bahwa di bulan April kemarin, inflasi kita turun. Secara nasional artinya kondisi harga terkendali," ujarnya. 

Sementara bawang merah di Rp 47.185 per kg dari HAP tertinggi Rp 41.500 per kg. Cabai merah keriting di Rp 60.638 per kg dari HAP maksimal di Rp 55.000 per kg. Untuk cabai rawit merah yang harus diperhatikan fluktuasinya. Namun daging ayam ras di Rp 38.385 per kg dan telur ayam ras Rp 29.469 per kg. Keduanya masih dibawah level HAP.

Ia mengungkapkan pemerintah saat ini, tentunya tidak hanya mengawasi level harga pangan di tingkat konsumen saja. Kepentingan produsen pangan dalam negeri pun dijaga keseimbangannya. Terkadang kata dia, harga di tingkat konsumen cukup baik, namun harga di tingkat produsen terlalu rendah.

"Jadi semua harus kita lindungi, karena produsen kita juga harus mendapatkan harga yang wajar, yang menguntungkan, agar mereka tetap semangat berproduks," tuturnya. 

Oleh karena itu, intervensi-intervensi dari pemerintah menyasar keduanya, hal ini menurutnya bisa di tingkat produsen melalui penyerapan panen dengan harga yang baik. Kemudian penyaluran beras SPHP untuk di tingkat konsumen. Ada pula penyaluran jagung SPHP yang penting juga untuk para peternak, sebab hari ini situasinya harga pakan, komponen pakan khususnya, juga sedang tinggi. 

Salah satu yang dikebut adalah program SPHP beras. Total realisasi sejak Januari sampai Mei 2026 telah mencapai 507 ribu ton. Ini terdiri 221 ribu ton di Januari dan Februari yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Sementara 286 ribu ton merupakan realisasi Maret sampai Mei yang merupakan SPHP beras tahun 2026.

Adapun capaian realisasi SPHP beras di tahun ini yang 507 ribu ton tersebut meningkat pesat hingga 180 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Untuk diketahui, program SPHP beras sampai Mei 2025 realisasinya masih di angka 181 ribu ton.

Program intervensi pangan lainnya berupa bantuan pangan beras dan minyak goreng juga telah dilaksanakan. Sampai akhir Mei ini pemerintah melalui Perum Bulog telah menyalurkan hingga 15,4 juta keluarga penerima manfaat. Sementara di bulan Mei 2025, program bantuan pangan belum berjalan.

Sumber beras yang digunakan dalam program intervensi pangan pemerintah pun berasal dari panen dalam negeri. Realisasi pengadaan setara beras dari dalam negeri oleh Bulog hingga menjelang tutup bulan Mei ini telah mendekati 3 juta ton. Catatan emas di tahun ini telah melampaui realisasi Januari-Mei 2025 yang berkisar 2,5 juta ton.

Terakhir, program pasar murah juga digencarkan dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM). GPM yang terlaksana sampai di penghujung Mei ini telah tercapai 5.037 kali di 417 kabupaten/kota. Torehan ini jauh melebihi realisasi GPM Januari-Mei 2025 yang dicatat Bapanas di angka 3.482 kali.

Terpisah, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian dalam berbagai kesempatan menyatakan kehebatan pangan Indonesia yang telah mumpuni. Amran pastikan porsi impor pangan pokok strategis hanya berkisar di 4 sampai 5 persen saja.

"Hebat negeri kita, bangga dong sebagai anak bangsa. Negeriku 96 persen tidak impor dari kebutuhan dan produksi dalam negeri. Mana lebih banyak 3,2 juta ton atau kita produksi 73 juta ton, mana lebih banyak? Kalau dibagi tadi 3,2 juta ton dibagi 73 ton, ini produksi ya, berapa? Sekitar 4,5 persen," kata Amran.

Adapun angka 3,2 juta ton merupakan deviasi produksi terhadap kebutuhan konsumsi dari 3 jenis pangan pokok yang terpaksa masih harus dipasok dari importasi. Sementara total proyeksi produksi dalam negeri setahun untuk 11 jenis pangan pokok secara nasional berada di angka 73,7 juta ton.

Oleh karena itu, Amran bertekad akan terus mereduksi porsi impor pangan secara nasional. Tentunya dengan akselerasi produksi dalam negeri. Ini juga menjadi sinyal peringatan kepada para pelaku anomali pangan yang justru lebih bahagia apabila Indonesia semakin banyak impor.

"Aku kerja keras. Beritahu mafia, hei kamu bersadar mafia, ini pertanian lagi kerja keras. Aku teruskan perjuangan ini. Pokoknya berantas mafia, berantas koruptor, tanam cepat. Aku teruskan ini. Selama napasku masih ada dipinjami Allah, aku akan bela rakyat kecil, bela petani peternak Indonesia," tegas Kepala Bapanas Amran.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2025, Indonesia sudah berhenti impor beras umum dan jagung pakan yang kuantitasnya pada tahun-tahun sebelumnya cukup besar. Komitmen tersebut dipastikan terus dilanjutkan pada tahun 2026 ini dengan ditambah setop impor gula untuk konsumsi. (REIN/daa)