WFH ASN Ada Celah Berleha-leha, Kepala OPD Berau Dituntut Tegas Kepada Bawahan

KARTANEWS.COM, BERAU – Pemkab Berau memberikan tanggapan terkait kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya bersifat anjuran dan harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

​Dalam keterangannya, Muhammad Said menjelaskan bahwa Surat Edaran dari Kemendagri tidak merinci secara spesifik mengenai sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin selama masa WFH.

Oleh karena itu, Pemkab Berau mengambil langkah untuk tetap memprioritaskan efektivitas kerja dibandingkan sekadar mengikuti tren kebijakan.

​“WFH ini sifatnya anjuran. Kita mengikuti, tetapi tetap melihat kondisi. Kalau ternyata dengan WFH pekerjaan tidak terselesaikan, maka lebih baik tetap bekerja seperti biasa,” tegas Said.

​Ia menambahkan bahwa orientasi utama pemerintah daerah adalah memastikan pelayanan publik tidak terhambat.

Jika sebuah instansi memiliki beban kerja yang mengharuskan kehadiran fisik, maka ASN wajib menjalankan tugas di kantor guna menjamin kepentingan masyarakat tetap terlayani dengan optimal.

​Terkait masalah pengawasan dan kedisiplinan, Said menyerahkan sepenuhnya mekanisme sanksi kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, kepala dinas atau pimpinan unit kerja lebih memahami ritme dan produktivitas stafnya masing-masing.
​
"Sanksi juga kami serahkan ke masing-masing OPD. Yang penting pelayanan tetap berjalan dan aturan tetap diikuti,” bebernya.

​Dengan kebijakan ini, diharapkan para ASN di lingkungan Pemkab Berau tetap menjaga integritas dan profesionalisme, baik saat bekerja dari rumah maupun dari kantor, demi tercapainya target kinerja daerah.(REIN/daa)