Rapimprov PGRI Kaltim 2026, Seno Aji Tekankan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mendorong peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan. Pemerintah Provinsi Kaltim juga memastikan pemberian insentif guru tetap berlanjut dengan mekanisme pembayaran setiap tiga bulan secara rapel.

Hal tersebut disampaikan Seno Aji saat menghadiri Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) PGRI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Senin (9/11/2026).

Seno Aji menjelaskan, pemberian insentif kepada guru telah berjalan dan akan terus dilanjutkan, meskipun pencairannya tidak dilakukan setiap bulan.

“Kalau insentif memang kita sudah lakukan. Memang kita tidak bisa setiap bulan memberikan, tetapi tiga bulan sekali kemudian kita rapel dan kita berikan. Jadi mungkin ini akan terus berlanjut,” ujar Seno Aji.

Selain insentif, Pemprov Kaltim turut mendorong guru untuk segera mengikuti sertifikasi sebagai bagian dari pembinaan profesionalisme dan peningkatan keterampilan tenaga pendidik.

Menurutnya, sertifikasi tidak hanya berfungsi meningkatkan kompetensi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi guru melalui tambahan penghasilan dari pemerintah pusat.

“Kita dorong mereka untuk segera melakukan sertifikasi tersebut. Karena di samping ilmu mereka bertambah, tentu saja akan juga menambah income mereka. Dari Kementerian Pendidikan akan ada tambahan insentif dari pusat untuk guru-guru yang memiliki sertifikat,” jelasnya.

Seno Aji berharap semakin banyak guru di Kaltim yang memiliki sertifikat kompetensi sehingga kualitas pembelajaran dapat terus meningkat sekaligus memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik.

Penggajian Guru dari APBN Masih Dikaji

Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji juga menanggapi pertanyaan mengenai wacana pengalihan sistem penggajian guru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menyatakan pemerintah daerah masih akan melihat perkembangan kebijakan tersebut dan menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

“Kita lihat kondisi ini nanti, apakah benar demikian. Tapi kita sebagai pemerintah daerah tentu saja harus tunduk dan patuh dengan pemerintah pusat,” katanya.

Meski demikian, Seno Aji berpandangan bahwa penggajian guru tetap melalui pemerintah daerah memiliki sejumlah kelebihan, terutama dalam aspek pengawasan dan kemudahan penyaluran pembayaran.

“Kalau memang bisa, sebaiknya penggajian itu tetap di daerah, karena akan lebih mudah untuk mengetahui bagaimana para guru tersebut dan kita lebih mudah untuk memberikan,” tambahnya.

Terkait besaran insentif guru, Seno Aji memastikan nominal yang diberikan saat ini masih sama dengan skema sebelumnya.

PGRI Harapkan Dukungan Pemerintah terhadap Perlindungan Guru

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menilai Rapimprov PGRI Kaltim menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat konsolidasi sekaligus menyampaikan berbagai agenda strategis bagi dunia pendidikan.

Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum organisasi dan pelantikan, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan hukum serta peningkatan kompetensi guru.

Menurut Unifah, PGRI turut mendorong hadirnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi guru dan dosen melalui upaya penguatan regulasi, termasuk harapan terhadap undang-undang perlindungan guru dan dosen.

Selain itu, PGRI juga membawa agenda peningkatan kompetensi guru melalui program yang ditujukan untuk memperkuat kualitas tenaga pendidik.

“Segala sesuatu yang ingin kita dedikasikan kepada bangsa Indonesia ini melalui PGRI Kalimantan Timur,” ungkap Unifah.

Unifah turut memberikan apresiasi terhadap perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim kepada sektor pendidikan dan organisasi PGRI. Ia menilai Kaltim termasuk daerah yang memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan dan pengembangan tenaga pendidik.

“Kalimantan Timur termasuk guru-guru yang mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah daerah. Karena kita semua tahu Kalimantan Timur sejak awal juga memang peduli kepada pendidikan, peduli kepada PGRI,” ujarnya.

Ia berharap perhatian tersebut terus dipertahankan, mengingat pengembangan SDM menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional.

“Saya berharap kepedulian ini tidak akan pernah lekang karena saat ini perhatian kepada SDM jauh lebih penting daripada perhatian yang lain-lain,” pungkasnya.

Rapimprov PGRI Kaltim Tahun 2026 diharapkan menjadi ruang penguatan koordinasi organisasi sekaligus mendorong sinergi antara PGRI dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi, perlindungan, serta kesejahteraan guru di Kalimantan Timur. (IRLA/ERNI)