Kartanews - Irla Hadratan Iman

Rapimprov PGRI Kaltim 2026, Seno Aji Tekankan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru

Irla Hadratan Iman — Mon, 09 Nov 2026 23:46:16 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mendorong peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan. Pemerintah Provinsi Kaltim juga memastikan pemberian insentif guru tetap berlanjut dengan mekanisme pembayaran setiap tiga bulan secara rapel.

Hal tersebut disampaikan Seno Aji saat menghadiri Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) PGRI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Senin (9/11/2026).

Seno Aji menjelaskan, pemberian insentif kepada guru telah berjalan dan akan terus dilanjutkan, meskipun pencairannya tidak dilakukan setiap bulan.

“Kalau insentif memang kita sudah lakukan. Memang kita tidak bisa setiap bulan memberikan, tetapi tiga bulan sekali kemudian kita rapel dan kita berikan. Jadi mungkin ini akan terus berlanjut,” ujar Seno Aji.

Selain insentif, Pemprov Kaltim turut mendorong guru untuk segera mengikuti sertifikasi sebagai bagian dari pembinaan profesionalisme dan peningkatan keterampilan tenaga pendidik.

Menurutnya, sertifikasi tidak hanya berfungsi meningkatkan kompetensi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi guru melalui tambahan penghasilan dari pemerintah pusat.

“Kita dorong mereka untuk segera melakukan sertifikasi tersebut. Karena di samping ilmu mereka bertambah, tentu saja akan juga menambah income mereka. Dari Kementerian Pendidikan akan ada tambahan insentif dari pusat untuk guru-guru yang memiliki sertifikat,” jelasnya.

Seno Aji berharap semakin banyak guru di Kaltim yang memiliki sertifikat kompetensi sehingga kualitas pembelajaran dapat terus meningkat sekaligus memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik.

Penggajian Guru dari APBN Masih Dikaji

Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji juga menanggapi pertanyaan mengenai wacana pengalihan sistem penggajian guru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menyatakan pemerintah daerah masih akan melihat perkembangan kebijakan tersebut dan menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

“Kita lihat kondisi ini nanti, apakah benar demikian. Tapi kita sebagai pemerintah daerah tentu saja harus tunduk dan patuh dengan pemerintah pusat,” katanya.

Meski demikian, Seno Aji berpandangan bahwa penggajian guru tetap melalui pemerintah daerah memiliki sejumlah kelebihan, terutama dalam aspek pengawasan dan kemudahan penyaluran pembayaran.

“Kalau memang bisa, sebaiknya penggajian itu tetap di daerah, karena akan lebih mudah untuk mengetahui bagaimana para guru tersebut dan kita lebih mudah untuk memberikan,” tambahnya.

Terkait besaran insentif guru, Seno Aji memastikan nominal yang diberikan saat ini masih sama dengan skema sebelumnya.

PGRI Harapkan Dukungan Pemerintah terhadap Perlindungan Guru

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menilai Rapimprov PGRI Kaltim menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat konsolidasi sekaligus menyampaikan berbagai agenda strategis bagi dunia pendidikan.

Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum organisasi dan pelantikan, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan hukum serta peningkatan kompetensi guru.

Menurut Unifah, PGRI turut mendorong hadirnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi guru dan dosen melalui upaya penguatan regulasi, termasuk harapan terhadap undang-undang perlindungan guru dan dosen.

Selain itu, PGRI juga membawa agenda peningkatan kompetensi guru melalui program yang ditujukan untuk memperkuat kualitas tenaga pendidik.

“Segala sesuatu yang ingin kita dedikasikan kepada bangsa Indonesia ini melalui PGRI Kalimantan Timur,” ungkap Unifah.

Unifah turut memberikan apresiasi terhadap perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim kepada sektor pendidikan dan organisasi PGRI. Ia menilai Kaltim termasuk daerah yang memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan dan pengembangan tenaga pendidik.

“Kalimantan Timur termasuk guru-guru yang mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah daerah. Karena kita semua tahu Kalimantan Timur sejak awal juga memang peduli kepada pendidikan, peduli kepada PGRI,” ujarnya.

Ia berharap perhatian tersebut terus dipertahankan, mengingat pengembangan SDM menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional.

“Saya berharap kepedulian ini tidak akan pernah lekang karena saat ini perhatian kepada SDM jauh lebih penting daripada perhatian yang lain-lain,” pungkasnya.

Rapimprov PGRI Kaltim Tahun 2026 diharapkan menjadi ruang penguatan koordinasi organisasi sekaligus mendorong sinergi antara PGRI dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi, perlindungan, serta kesejahteraan guru di Kalimantan Timur. (IRLA/ERNI)

Karhutla: Jangan Berhenti pada Tersangka, Pastikan Rehabilitasi Nyata

Irla Hadratan Iman — Sun, 08 Nov 2026 22:21:49 +0800

Oleh : Ibnu Sayyaf Sabililhaq | Wakil Ketua I Bidang Kaderisasi, PC PMII Kutai Kartanegara

KARTANEWS.COM - Penetapan 245 tersangka individu dan 20 korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan langkah awal penting dalam penegakan hukum lingkungan. Namun, keberhasilan penanganan karhutla tidak diukur hanya dari jumlah tersangka. Proses hukum harus diselesaikan, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan kerusakan lingkungan harus dikirimkan secara nyata.

Dari 20 korporasi yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), yakni PT HKI dan PT AI dari Singapura, PT RKA dari Malaysia, serta PT API dari Korea Selatan. Sementara itu, 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan dalam negeri. Informasi ini, sebagaimana disampaikan dalam naskah asal, perlu dibaca dalam kerangka prinsip yang setara di hadapan hukum: status korporasi maupun asal negara tidak boleh menjadi alasan bagi perlakuan istimewa.

PMII Cabang Kutai Kartanegara berpandangan bahwa penegakan hukum karhutla harus berorientasi pada keadilan lingkungan, bukan berhenti pada angka yang menentukan tersangka. Masyarakat, terutama generasi muda, dapat memperoleh kepastian bahwa kerusakan hutan, lahan, dan ekosistem gambut telah ditangani secara serius. Dampak karhutla tidak hanya menyentuh lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan kerinduan terhadap kehidupan masyarakat.

Penegakan Hukum Harus Berujung Pemulihan

Penegakan hukum tidak cukup apabila hanya berakhir pada pidana atau denda. Pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan harus menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan. Dalam konteks karhutla, rehabilitasi semestinya mencakup pemulihan fungsi ekologis lahan, revegetasi, pengendalian drainase, serta pemulihan ekosistem gambut. Upaya tersebut tidak boleh direduksi menjadi penanaman simbolis atau klaim penghijauan tanpa pengawasan.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi rujukan penting dalam pembahasan kewajiban pemulihan. Penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi dan status hukum setiap areal, serta disertai pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, rehabilitasi pasca-karhutla perlu dilakukan secara terukur, terdokumentasi, dan dapat diaudit publik. Biaya pemulihan harus dibebankan kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab. Pemerintah juga perlu menetapkan indikator keberhasilan yang tidak hanya menghitung luas area tanam, tetapi menilai pemulihan fungsi ekologis dan gambut. Masyarakat adat, masyarakat lokal, serta lembaga pemantau lingkungan harus dilibatkan dalam pengawasan.

Lahan Bekas Kebakaran Bukan Ruang Ekspansi

Pengawasan terhadap lahan bekas karhutla, terutama di ekosistem gambut, harus diperketat. Lahan yang terbakar tidak boleh menjadi pintu masuk bagi ekspansi perkebunan sawit atau tanaman industri lain yang berpotensi memperparah kerusakan. Pemerintah perlu memastikan pemanfaatan kembali lahan tidak mengabaikan fungsi ekologis, ketentuan perizinan, dan kajian lingkungan.

Pemetaan dan verifikasi areal bekas karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Pengawasan lapangan, pemantauan satelit, dan audit berkala perlu berjalan beriringan. Data perizinan, hasil pemetaan, serta laporan pengawasan juga semestinya dibuka kepada publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi. Setiap dugaan pelanggaran harus ditindak berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Negara Harus Menjamin Akuntabilitas

Karhutla bukan semata-mata bencana musiman. Persoalan ini berkaitan dengan tata kelola, pengawasan, dan praktik pemanfaatan lahan. Negara harus menunjukkan bahwa hukum lingkungan bukan sekadar teks di atas kertas, melainkan instrumen untuk melindungi masyarakat dan ekosistem.

PMII Cabang Kutai Kartanegara mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut perkara secara tuntas hingga pelaksanaan putusan; memastikan seluruh korporasi, termasuk perusahaan PMA, tunduk pada hukum Indonesia tanpa perlakuan istimewa; serta menerapkan sanksi yang proporsional dengan tetap menuntut pemulihan lingkungan bagi pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Pemulihan pasca-karhutla juga harus menjadi prasyarat yang diperhatikan sebelum lahan dimanfaatkan kembali. Pemerintah perlu mencegah perluasan lahan sawit atau industri tanaman yang memungkinkan terjadinya kerusakan gambut, sekaligus membuka ruang pengawasan bagi masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, dan media.

Jangan sampai karhutla hanya menjadi berita sesaat. Ketika asap mereda, lahan bekas kebakaran tidak boleh justru menjadi ruang bagi proyek-proyek baru yang mengabaikan pemulihan ekologi. Hutan dan gambut tidak boleh hanya menjadi latar belakang foto saat bencana, lalu diingat ketika krisis berlalu.

Keadilan lingkungan bukan slogan di atas kertas. Hal ini harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi yang serius, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Alam tidak membutuhkan janji, melainkan tindakan. Rakyat pun tidak memerlukan retorika, tetapi kepastian bahwa hukum berlaku bagi semua tanpa kecuali.

KR Space Kolaborasi dengan Van Java Coffee and Space, UMKM Samarinda Diberdayakan Lewat Diskoria Malam Batik Vol. 2

Irla Hadratan Iman — Sun, 08 Nov 2026 13:43:15 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – KR Space berkolaborasi dengan Van Java Coffee and Space di Jalan Imam Bonjol, Samarinda, dalam penyelenggaraan Diskoria Malam Batik Vol. 2 yang menghadirkan Vastrafa Java Show, sebuah peragaan busana batik bernuansa Nusantara yang dipadukan dengan musik Indonesia, sekaligus menjadi ruang pemberdayaan UMKM dan kampanye budaya berkain bagi generasi muda Kalimantan Timur.

Founder KR Space, Radhika Darmawan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan malam puncak Diskoria Malam Batik Vol. 2 yang mengusung konsep fashion show dengan balutan batik dan iringan musik dari DJ yang memainkan lagu-lagu Indonesia.

“Jadi, fashion show dibalut dengan Nusantara, semuanya pakai batik dan diiringi dengan DJ yang lagunya semuanya juga lagu-lagu dari Indonesia,” ujar Radika.

Menurutnya, kegiatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi KR Space, Diskoria Malam Batik, Van Java Coffee and Space, serta sejumlah media partner dan pihak pendukung lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM agar dapat terlibat dan berkembang melalui kegiatan kreatif.

Radhika menyebut sejumlah media partner yang turut mendukung kegiatan ini di antaranya Ragamsamarinda, Kartanews, Suara Fest, dan Sponsor Festival.

“Jadi, semua UMKM kita berdayakan,” tegasnya.

Kampanye Berkain Sejak 2022

Radhika menjelaskan, KR Space dibentuk pada 2022 dengan tujuan mengampanyekan budaya berkain serta mendorong masyarakat agar bangga mengenakan batik dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Ia menilai, batik tidak seharusnya hanya dikenakan pada acara formal atau kegiatan tertentu, melainkan dapat menjadi bagian dari gaya hidup anak muda, termasuk ketika nongkrong dan menikmati kopi.

“Batik ini kita harus bangga untuk memakainya ke mana pun dan di mana pun. Saya pengennya teman-teman semua nongkrong itu pakai batik biar lebih keren,” ungkapnya.

Radhika juga menyoroti kebiasaan masyarakat di Pulau Jawa yang dinilai memiliki kebanggaan tersendiri dalam mengenakan kain tradisional di berbagai kesempatan. Semangat tersebut ingin ia tanamkan kepada generasi muda Kalimantan Timur agar semakin mencintai dan mengapresiasi budaya lokal maupun nasional.

Melawan dengan Cara Kreatif

Di sisi lain, kegiatan tersebut juga membawa pesan mengenai kreativitas dan kesadaran sosial generasi muda. Radika menegaskan, perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan tidak harus diwujudkan melalui tindakan anarkis atau kekerasan, tetapi dapat disampaikan melalui kreativitas dan ekspresi seni.

Ia menjelaskan, simbol tiga jari yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut merupakan representasi kesadaran bahwa masyarakat sedang mengalami penindasan.

“Kami ingin menyampaikan bahwasanya melawan itu tidak harus dengan cara anarkis, tidak harus dengan cara kasar, tapi melawan juga harus dengan cara yang kreatif,” jelasnya.

Radhika turut mengajak generasi muda untuk semakin melek politik, mengingat berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk aktivitas ekonomi dan konsumsi, memiliki keterkaitan dengan kebijakan politik.

“Teman-teman, kita beli kopi itu tergantung dengan politik kita sekarang. Jadi semuanya harus melek politik,” tuturnya.

Ia menilai, ruang-ruang kreatif yang sebelumnya banyak berkembang perlu terus dihidupkan sebagai bentuk ekspresi sekaligus respons terhadap situasi yang dirasakan generasi muda saat ini.

Melalui Diskoria Malam Batik Vol. 2, Radhika mengajak anak muda untuk tetap bergerak, melahirkan ide, dan menyuarakan aspirasi melalui cara yang kreatif, inovatif, serta representatif.

“Jangan takut untuk bergerak, harus berani mengeluarkan ide. Karena kalau kita baru mulai besok, artinya kita kalah hari ini,” pungkasnya. (IRLA/ERNI)

Fajriannur Pimpin IKADIN Kaltim, Tegaskan Advokat Harus Berani Lawan Ketidakadilan

Irla Hadratan Iman — Sat, 07 Nov 2026 16:11:12 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia (DPD IKADIN) Kalimantan Timur resmi melantik pengurus masa bakti 2026-2030 dengan Fajriannur sebagai ketua terpilih, dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Hotel Grand Verona Samarinda, Sabtu (7/11/2026). Kepengurusan baru tersebut menegaskan komitmen memperkuat peran advokat sebagai garda terdepan dalam menjaga Due Process of Law, melindungi hak asasi manusia (HAM), serta membentengi masyarakat dari tindakan abuse of power.

Pelantikan ini menjadi momentum bagi IKADIN Kaltim untuk mempertegas posisi organisasi advokat sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan sistem penegakan hukum sekaligus mengawal marwah peradilan.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Fajriannur menegaskan bahwa organisasi advokat tidak boleh hanya berfokus pada pendidikan, ujian, maupun pengembangan profesi, tetapi juga harus berperan aktif mengawasi dan memberikan masukan terhadap proses penegakan hukum.

Menurutnya, organisasi advokat memiliki tanggung jawab menjadi check and balance terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, dan hakim.

“Kalau advokat hari ini organisasinya tidur, hanya fokus kepada pendidikan dan ujian, maka tidak ada yang namanya masukan buat mereka nanti,” tegas Fajriannur.

Ia menilai, persoalan kejanggalan dalam sejumlah putusan peradilan perlu menjadi perhatian serius organisasi advokat. Menurutnya, terdapat putusan yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Fajriannur bahkan menyinggung analisis terhadap salah satu perkara yang berkaitan dengan Rita Widyasari, yang menurutnya menunjukkan adanya perbedaan antara fakta persidangan dan uraian dalam putusan.

Karena itu, IKADIN Kaltim ke depan akan mendorong penguatan kontribusi organisasi dalam pembangunan hukum, khususnya melalui upaya menjaga integritas dan marwah peradilan.

Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah melakukan eksaminasi serta analisis terhadap putusan-putusan pengadilan. Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada publik melalui berbagai platform, mulai dari media massa, podcast, hingga forum diskusi hukum.

“Langkahnya, kita lakukan eksaminasi, kita lakukan analisis putusan nanti rajin-rajin dan kita akan tampilkan di media, entah melalui pers, podcast, atau diskusi,” ujarnya.

Tekankan Bantuan Hukum dan Pembentukan Advokat Berintegritas

Selain pengawasan terhadap sistem peradilan, Fajriannur juga menekankan pentingnya akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi klien yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial.

Ia mengingatkan bahwa profesi advokat harus mengutamakan pendampingan hukum dan penegakan keadilan, bukan semata-mata persoalan honorarium.

Menurutnya, kemampuan ekonomi klien harus menjadi pertimbangan dalam menentukan biaya pendampingan hukum, sehingga masyarakat tetap memperoleh hak atas pembelaan yang layak.

“Kalau mendampingi klien, memperhatikan kemampuan klien. Misalnya kita mintanya Rp5.000, klien sanggupnya Rp1.000, ya itu kemampuan. Cukuplah bantuan hukum, jangan dipaksakan kehendak,” ungkapnya.

Fajriannur berharap, kepengurusan IKADIN Kaltim periode 2026-2030 mampu melahirkan kader-kader advokat yang menjunjung tinggi integritas, memiliki kepedulian terhadap masyarakat, serta berani memperjuangkan keadilan.

Kepada advokat muda, ia berpesan agar terus memperdalam pengetahuan hukum, memperbanyak kajian, serta mengasah kemampuan analisis terhadap berbagai perkara.

Ia juga menegaskan pentingnya keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, terutama ketika fakta persidangan dinilai tidak tercermin secara utuh dalam putusan.

“Kalau kalian melihat ketidakadilan dalam putusan, fakta persidangan dikaburkan, lawan! Hari ini lawan!” serunya.

Rita Widyasari Masuk Komisi Pengawas IKADIN Kaltim

Pelantikan pengurus DPD IKADIN Kaltim turut melibatkan tokoh masyarakat Rita Widyasari yang dipercaya menjadi bagian dari Komisi Pengawas IKADIN Kaltim.

Rita mengaku bangga dapat menjadi bagian dari organisasi advokat yang menurutnya memiliki sejarah panjang dalam perkembangan profesi hukum di Indonesia.

Ia berharap IKADIN dapat berdiri di tengah masyarakat dan menjalankan peran sebagai jembatan dalam sistem penegakan hukum, sekaligus memperkuat posisi advokat sebagai bagian yang setara dalam proses peradilan.

Menurut Rita, advokat memiliki tanggung jawab besar untuk membela kepentingan klien berdasarkan pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimiliki.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap perilaku advokat agar tidak menyalahgunakan profesi maupun merugikan klien yang seharusnya mendapatkan pembelaan.

“Saya berharap sebagai Dewan Pengawas, tidak ada advokat yang nakal, yang malah menjerumuskan kliennya, tapi bagaimana dia mencarikan pasal-pasal yang bisa membela kliennya,” ujarnya.

Rita menegaskan, setiap orang berhak memperoleh pembelaan hukum, karena dalam setiap persoalan kehidupan selalu terdapat aspek yang dapat diperjuangkan melalui jalur hukum.

Menutup keterangannya, Rita menyampaikan harapan agar IKADIN Kaltim mampu berkembang menjadi organisasi yang semakin kuat, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Berdirilah setinggi-tingginya!” menjadi pesan singkat Rita untuk IKADIN Kaltim.

Dengan kepengurusan baru periode 2026-2030, IKADIN Kaltim diharapkan tidak hanya memperkuat profesionalisme advokat, tetapi juga mengambil peran strategis dalam mengawal keadilan, menjaga independensi profesi, serta memastikan hukum tetap menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat. (IRLA/ERNI)

Van Java Coffee and Space, Hadirkan Nuansa Tradisional Jogja dengan Menu Nusantara

Irla Hadratan Iman — Sat, 07 Nov 2026 01:28:48 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Menghadirkan suasana tradisional Yogyakarta di tengah kota Samarinda, Van Java Coffee and Space menawarkan pengalaman bersantap dengan beragam menu Nusantara, sajian kopi, hingga ruang nyaman untuk berkumpul dan menggelar berbagai acara.

Penanggung jawab Van Java Coffee and Space, Ni Wayan Agustina Amyllya Rizqy, mengatakan perjalanan usaha tersebut telah dimulai sejak 2015, ketika Van Java pertama kali hadir di Samarinda dengan konsep angkringan di kawasan Gor Segiri Samarinda

Perjalanan itu berlanjut pada 2023 dengan perubahan konsep menjadi Van Java Resto and Café yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Samarinda. Kini, pada 2026, Van Java kembali melakukan rebranding menjadi Van Java Coffee and Space dengan konsep yang lebih luas dan beragam.

“Dulu sebelumnya Van Java ini pernah berdiri di Samarinda sebagai angkringan di tahun 2015. Lalu di tahun 2023 pindah ke Jalan Imam Bonjol sebagai Van Java Resto and Café. Sekarang di tahun 2026 kita rebranding menjadi Van Java Coffee and Space,” ujar Ni Wayan.

Mengobati Rindu Kampung Halaman Lewat Kuliner

Bukan sekadar tempat menikmati kopi, Van Java Coffee and Space membawa nuansa tradisional Yogyakarta melalui sajian makanan yang menjadi daya tarik tersendiri.

Mulai dari makanan khas Nusantara, menu wedangan, nasi bakar, hingga steak tersedia untuk memenuhi selera pengunjung. Namun, salah satu menu yang menjadi favorit pelanggan adalah nasi gudeg dengan pilihan lauk yang beragam.

Bagi masyarakat perantauan asal Jawa yang merindukan cita rasa kampung halaman, sajian gudeg di tempat ini menjadi salah satu pilihan untuk kembali menikmati kuliner khas daerah asal.

“Kalau misalnya ada perantau dari Jawa yang rindu makanan di sana, rindu makan gudeg, di sini bisa banget. Kebetulan best seller-nya nasi gudeg. Nasi gudeg kita banyak banget lauknya,” ungkapnya.

Nuansa tradisional Yogyakarta juga menjadi bagian penting dari identitas Van Java Coffee and Space. Atmosfer yang dihadirkan dirancang agar pengunjung tidak hanya menikmati makanan, tetapi juga merasakan suasana khas Jawa.

Ruang Berkumpul dengan Beragam Pilihan

Selain menawarkan kuliner, Van Java Coffee and Space juga menghadirkan sejumlah area yang dapat digunakan pengunjung untuk bersantai maupun mengadakan kegiatan bersama.

Fasilitas tersebut meliputi VIP room berpendingin udara, area smoking, tempat duduk lesehan, area outdoor, pendopo, hingga bar.

Kehadiran VIP room menjadi salah satu fasilitas yang baru dikembangkan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang membutuhkan ruang lebih privat, baik untuk pertemuan maupun acara tertentu.

“Kita kebetulan baru bikin VIP room, ruangannya ber-AC. Terus kita juga ada smoking area. Kalau tidak mau di dalam VIP, kita juga ada lesehan, outdoor, pendopo, sama bar,” jelas Ni Wayan.

Dengan pilihan ruang tersebut, Van Java Coffee and Space berupaya menjadi tempat yang tidak hanya dikunjungi untuk makan dan minum, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial.

Harga Terjangkau, Pilihan Menu Beragam

Dari sisi harga, Van Java Coffee and Space menawarkan menu dengan rentang harga yang relatif terjangkau.

Untuk makanan, nasi bakar tersedia mulai Rp20.000 per porsi secara a la carte. Sementara itu, pilihan minuman dibanderol mulai Rp6.000 untuk air mineral.

Bagi pengunjung yang ingin menikmati kopi, aren latte menjadi salah satu pilihan dengan harga Rp29.000.

Tidak hanya makanan utama dan minuman, tersedia pula berbagai pilihan dessert, seperti Red Velvet Cake, Chocolate Cake, karamel puding, es buah, hingga mochi.

Menariknya, pilihan dessert tidak selalu sama setiap hari. Variasi tersebut menyesuaikan ketersediaan sehingga pengunjung berpeluang menemukan sajian berbeda pada kunjungan berikutnya.

Melalui perjalanan panjang sejak 2015 hingga rebranding pada 2026, Van Java Coffee and Space berupaya mempertahankan identitas kuliner Nusantara sekaligus menghadirkan ruang yang nyaman untuk berbagai aktivitas.

Perpaduan cita rasa tradisional, suasana khas Yogyakarta, serta fasilitas yang beragam menjadi karakter yang ditawarkan Van Java Coffee and Space kepada masyarakat Samarinda dan para perantau yang ingin menikmati kembali rasa kampung halaman. (IRLA/ERNI)

Aksi Jilid II HMI Samarinda di PLN Berujung Ricuh, Ketua HMI Dikabarkan Luka-Luka

Irla Hadratan Iman — Thu, 05 Nov 2026 22:23:23 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Aksi demonstrasi jilid II Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda bersama Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Samarinda di depan kantor PT PLN UP3 Samarinda, Kamis (5/11/2025) pukul 17.00 Wita, berujung ricuh. HMI Samarinda mengklaim sejumlah kader mengalami luka-luka akibat benturan dengan aparat kepolisian, termasuk Ketua Umum HMI Cabang Samarinda yang dilaporkan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Dalam aksi tersebut, HMI Samarinda kembali menyuarakan tuntutan terkait transparansi gangguan pembangkit listrik, kompensasi bagi masyarakat terdampak pemadaman bergilir, serta meminta pencopotan Manajer PLN UP3 Samarinda, Adrianus Simtompul.

Muhammad Shefa dari HMI Samarinda mengatakan, aksi kali ini turut melibatkan TRC PPA Samarinda dan sejumlah ibu-ibu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik.

Menurut Shefa, pihak PLN menawarkan kesempatan audiensi yang dibatasi untuk 10 orang perwakilan massa. Namun, tawaran tersebut ditolak karena massa menginginkan audiensi bersama serta keterbukaan data terkait persoalan pembangkit listrik.

“Kami sudah dua kali memperingatkan bahwasanya kami akan masuk, tapi yang terjadi PLN bisa memberikan 10 orang untuk audiensi, dan kami tolak. Kami datang bersama, kami masuk bersama,” ujar Shefa.

Ia menambahkan, HMI sebenarnya bersedia melakukan audiensi di halaman parkir seperti aksi sebelumnya, selama pihak PLN bersedia membuka data persoalan pembangkit listrik, termasuk dalam bentuk dokumen cetak.

Namun, menurutnya, tidak adanya respons yang sesuai dengan tuntutan massa memicu ketegangan hingga terjadi benturan dengan aparat kepolisian.

Shefa mengklaim Ketua Umum HMI Cabang Samarinda mengalami luka pada bagian bibir, lebam, hingga terjatuh dan terdesak saat aksi berlangsung. Ia juga menyebut sejumlah kader lainnya mengalami luka-luka.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan setelah aksi, HMI Cabang Samarinda mengecam tindakan yang mereka sebut sebagai represifitas aparat kepolisian Polresta Samarinda. Organisasi tersebut menyatakan beberapa kader mengalami luka, termasuk seorang kader yang disebut mengalami luka robek pada kepala.

Ketua Umum HMI Cabang Samarinda juga dilaporkan berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan istirahat akibat gangguan pernapasan serta lebam di sekitar wajah.

HMI menyatakan akan mendatangi Polresta Samarinda untuk menyampaikan kecaman dan menuntut pertanggungjawaban atas dugaan tindakan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat.

Tiga Tuntutan HMI kepada PLN

Dalam aksi jilid II tersebut, HMI Samarinda menyampaikan tiga tuntutan utama kepada PLN UP3 Samarinda.

Pertama, meminta pencopotan Manajer PLN UP3 Samarinda, Adrianus Simtompul, yang dinilai tidak mampu memberikan jawaban atas tuntutan dalam aksi sebelumnya.

Kedua, menuntut transparansi mengenai persoalan pembangkit listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di Samarinda.

Ketiga, meminta PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat Kota Samarinda yang terdampak pemadaman listrik bergilir.

Shefa menegaskan, aksi demonstrasi terhadap PLN belum berakhir. HMI Samarinda berencana kembali menggelar aksi jilid III dengan melibatkan massa yang lebih besar dan mengumpulkan masyarakat terdampak pemadaman listrik.

“Kami akan kembali lagi dengan massa yang lebih banyak, dengan mengumpulkan masyarakat-masyarakat terdampak untuk meminta pertanggungjawaban,” tegasnya.

Selain itu, HMI Samarinda juga berencana menggelar konsolidasi di sekretariat organisasi untuk menyampaikan pernyataan sikap resmi atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian. (IRLA)

Bollywood Night Party 2026 di Samarinda, Satukan Peserta dalam Semangat Tari dan Nostalgia

Irla Hadratan Iman — Sun, 01 Nov 2026 01:13:01 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Puluhan peserta memeriahkan Bollywood Night Party 2026 yang digelar di Sejati Food Court, Samarinda, pada Sabtu (31/10/2026). Menghadirkan special performance dari Coach Dera dan penampilan DJ Daus, kegiatan ini menjadi wadah bagi komunitas Bollywood di Samarinda untuk menyalurkan hobi menari, bernostalgia, sekaligus mempererat silaturahmi antarpenggemar budaya Bollywood.

Ketua Pelaksana Bollywood Night Party 2026, Tri Siswati, mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari kecintaan anggota komunitas terhadap musik dan tarian Bollywood. Melalui acara ini, pihaknya ingin memberikan ruang bagi para penggemar untuk mengekspresikan hobi mereka dalam suasana hiburan yang menyenangkan.

“Kegiatan hari ini bertema Bollywood Night Party 2026. Kami bersama komunitas Bollywood Samarinda ingin menyalurkan hobi mereka, khususnya menari atau dancing Bollywood,” ujar Tri Siswati saat diwawancarai di sela-sela kegiatan.

Ia menjelaskan, peserta yang hadir didominasi masyarakat Samarinda. Namun, kegiatan tersebut juga diikuti peserta dari luar kota, termasuk Sangatta, yang turut meramaikan suasana malam bertema Bollywood tersebut.

Menurut Tri, Bollywood Night Party tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana mempertemukan penggemar Bollywood dari berbagai komunitas dan studio tari yang berbeda.

Ia menilai antusiasme masyarakat terhadap tarian Bollywood di Samarinda terus berkembang. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya penggemar serta hadirnya sejumlah kelas tari Bollywood yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempelajari tarian khas perfilman India tersebut.

Dalam kegiatan ini, Coach Dera turut hadir memandu sesi tari Bollywood. Kehadirannya memberikan kesempatan kepada peserta untuk menikmati sekaligus mengikuti gerakan tarian yang menjadi bagian dari rangkaian acara.

Tri menambahkan, kegiatan tersebut juga menghadirkan unsur nostalgia, terutama bagi peserta yang telah lama menyukai musik dan film Bollywood. Meski demikian, acara ini tidak hanya diikuti kalangan dewasa, tetapi juga menarik minat generasi muda, termasuk Gen Z.

“Ini juga menjadi ajang silaturahmi sesama Bolly Mania di Samarinda. Mereka tidak berasal dari satu studio saja, tetapi dari berbagai studio. Jadi, kami satukan di sini untuk bersilaturahmi,” jelasnya.

Antusiasme peserta juga terlihat dari tanggapan Maharani Bunga Balqis, salah satu peserta yang baru pertama kali mengikuti kegiatan Bollywood Night Party.

Maharani mengaku senang dapat merasakan langsung suasana acara yang menurutnya seru dan menyenangkan. Meski sempat bingung menentukan aktivitas yang ingin diikuti, ia tetap menikmati pengalaman pertamanya dalam kegiatan tersebut.

“Ini pertama banget aku ikut Bollywood Night Party. Aku senang banget karena acaranya asyik dan seru,” ungkap Maharani.

Ia juga menyampaikan keinginannya untuk kembali berpartisipasi apabila kegiatan serupa digelar pada kesempatan mendatang, dengan mempertimbangkan ketersediaan waktunya.

Melalui Bollywood Night Party 2026, komunitas Bollywood Samarinda berupaya menjaga semangat kebersamaan di antara para penggemar sekaligus menyediakan ruang hiburan bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa minat terhadap musik dan tarian Bollywood dapat menjadi sarana mempertemukan berbagai kalangan dalam satu kegiatan komunitas. (IRLA)

HMI Samarinda Geruduk Kantor PLN UP3, Desak Transparansi Penyebab Pemadaman Bergilir

Irla Hadratan Iman — Thu, 29 Oct 2026 23:11:43 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar aksi pembekuan di depan Kantor PT PLN (Persero) UP3 Samarinda, Kamis (29/10/2026), untuk mendesaknya transparansi yang menyebabkan gangguan peningkatan yang berdampak pada pemadaman listrik bergilir, sekaligus meminta komitmen untuk mengganggu dan memasok bagi pelanggan terdampak.

Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Samarinda menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak PLN. Pertama, meminta penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan yang memicu pemadaman listrik. Kedua, mendesaknya komitmen PLN UP3 Samarinda untuk mengatasi pemadaman bergilir di Kota Samarinda. Ketiga, meminta kompensasi bagi pelanggan yang terdampak gangguan pasokan listrik tersebut.

Perwakilan HMI Cabang Samarinda, Muhammad Sefa, mengatakan pihaknya datang untuk meminta kejelasan mengenai permasalahan kelistrikan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai penyebab gangguan pembangkit perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi.

Sefa menilai penjelasan yang diberikan pihak manajemen PLN UP3 Samarinda saat aksi belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai penyebab gangguan pada pembangkit listrik.

“Ya, berarti hari ini kawan-kawan HMI Cabang Samarinda tidak puas dengan jawaban manajer PLN UP3 Samarinda karena terkesan ngawang dan tidak memahami permasalahan secara mendasar,” ujar Sefa.

Ia menjelaskan, pihak PLN UP3 Samarinda telah menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan pada Selasa mendatang, setelah waktu Zuhur. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi PLN untuk memaparkan penyebab gangguan utama pada empat utilitas yang sebelumnya disampaikan kepada massa aksi.

Menurut Sefa, pertemuan lanjutan diperlukan agar PLN dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan berdasarkan fakta mengenai gangguan pembangkit tersebut.

HMI Samarinda berharap pertemuan itu tidak sekadar menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga menghasilkan kejelasan mengenai langkah-langkah konkret untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir di Samarinda.

Selain meminta transparansi dan kepastian penanganan gangguan, HMI juga menyoroti dampak pemadaman terhadap masyarakat sebagai pelanggan PLN. Mereka menilai perlunya ada penjelasan mengenai mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang terdampak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai penyebab gangguan teknis pada empat pembangkit, langkah penanganan yang akan dilakukan, serta penolakan resmi PLN UP3 Samarinda atas tuntutan pembaruan belum tercantum dalam keterangan yang diperoleh dari narasumber.

Pertemuan lanjutan yang menjanjikan pihak PLN diharapkan dapat memberikan jawaban atas tuntutan HMI Samarinda sekaligus memperjelas upaya penyelesaian persoalan pemadaman listrik yang bergilir yang dikeluhkan masyarakat. (IRLA/ERNI)

Pertamina Akui Permintaan Pertalite Meningkat, Mahasiswa Diminta Ajukan Data Kuota ke BPH Migas

Irla Hadratan Iman — Tue, 27 Oct 2026 14:07:07 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Ispahan, mengakui adanya peningkatan permintaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite sejak kenaikan harga Pertamax sekitar Juni 2026.

Dia menjelaskan saat ini Pertamina telah melakukan sejumlah langkah demi menjaga ketersediaan pasokan untuk mengoptimalkan pelayanan di SPBU, ditengah keluhan masyarakat dan tuntutan mahasiswa terkait distribusi BBM di Kalimantan Timur

Ispahan menuturkan, Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pendistribusian BBM sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengaturan kuota, harga jual, serta peruntukan BBM bersubsidi ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, peningkatan permintaan Pertalite menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina melakukan sejumlah penyesuaian operasional.

Dia melanjutkan Pertamina juga mengalihkan beberapa nozzle yang sebelumnya melayani produk nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, untuk melayani Pertalite seiring menurunnya penjualan produk tersebut.

"Kami telah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, di antaranya mempertahankan ketersediaan pasokan, mengaktifkan depo Pertamina, mengaktifkan SPBU-SPBU, dan menambah jam penjualan SPBU," ujar Ispahan.

Selain penyesuaian operasional, Pertamina mengaku memperkuat kedisiplinan mitra operator dalam menyalurkan BBM bersubsidi. Penyaluran dan transaksi, kata dia, harus mengikuti ketentuan pemerintah, termasuk pembatasan pembelian yang ditetapkan pemerintah daerah dan penggunaan QR Code.

Mahasiswa Diminta Meminta Data Kuota kepada Instansi Berwenang

Terkait tuntutan mahasiswa yang meminta keterbukaan data kuota BBM bersubsidi, Ispahan menyatakan bahwa besaran kuota merupakan kewenangan pemerintah. Karena itu, ia menilai permintaan data tersebut lebih tepat disampaikan kepada instansi yang berwenang menetapkannya, yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Ia mengatakan langkah tersebut diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan data resmi pemerintah dan tidak menimbulkan perbedaan angka.

"Kami mengapresiasi kawan-kawan yang menyampaikan pendapat dan ingin mengetahui besaran penyaluran. Pertamina sebagai badan penugasan menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan angka milik pemerintah yang ditetapkan pemerintah," jelasnya.

Meski demikian, penjelasan tersebut menegaskan perbedaan kewenangan antara penetapan kuota dan pelaksanaan distribusi BBM. Pertamina menjalankan penugasan penyaluran, sedangkan data mengenai kuota perlu dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang.

Ispahan menegaskan komitmen Pertamina untuk memaksimalkan penyaluran sesuai penugasan pemerintah. Menurutnya, ketersediaan BBM yang memadai dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur.

Soroti Potensi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Di sisi lain, Ispahan menilai pengawasan bersama diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi, menurutnya, membuka peluang bagi oknum untuk melakukan penyimpangan.

Karena itu, ia mengapresiasi langkah aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah yang melakukan pemeriksaan mendadak di sejumlah lokasi untuk mencegah penimbunan BBM secara ilegal.

Menurut Ispahan, praktik penimbunan dapat mempersulit pengelolaan kuota sekaligus mengganggu pelayanan kepada masyarakat di SPBU.

Ia juga menilai keterlibatan mahasiswa, kelompok masyarakat, dan pemerintah daerah penting untuk membangun pemahaman mengenai persoalan distribusi BBM. Pengawasan lintas pihak diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kendala distribusi maupun regulasi yang perlu diperbaiki.

Pertamina Tanggapi Ancaman Aksi Lanjutan Mahasiswa

Menanggapi pernyataan mahasiswa yang mengaku tidak lagi percaya kepada Pertamina dan berencana menyampaikan tuntutan lebih serius, Ispahan menyatakan pihaknya memahami aspirasi yang disampaikan.

Ia mengatakan masukan dari berbagai pihak dapat menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan distribusi BBM, termasuk kendala operasional dan regulasi yang perlu dilengkapi.

"Kami memahami aspirasi. Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana dapat melayani sebanyak mungkin tugas pendistribusian ini," ujarnya.

Ispahan menambahkan, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan distribusi oleh Pertamina, tetapi juga melibatkan aspek regulasi dan pengawasan. Menurutnya, koordinasi berbagai pihak diperlukan agar penyaluran BBM dapat berjalan tepat sasaran dan masyarakat lebih mudah memperoleh bahan bakar.

Meski demikian, tuntutan mahasiswa mengenai keterbukaan data kuota dan kepercayaan terhadap Pertamina tetap menjadi persoalan yang perlu dijawab melalui informasi yang transparan serta pengawasan distribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan data sesuai kewenangan, kepastian pasokan, dan pengawasan terhadap potensi penyimpangan menjadi aspek penting dalam menjawab keresahan masyarakat mengenai distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Timur. (IRLA/ERNI)

Partai Gerakan Rakyat Kaltim Gelar Konsolidasi Internal Wilayah, Bidik Penguatan Struktur hingga Pilpres 2029

Irla Hadratan Iman — Sun, 25 Oct 2026 08:52:27 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat Kalimantan Timur menggelar Rapat Konsolidasi Organisasi DPW, DPD, dan DPC di Hotel Royal Park Samarinda, Sabtu (24/10/2026).

Agenda ini dalam rangka memperkuat struktur kepengurusan hingga tingkat daerah, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah politik menghadapi pemilihan umum mendatang, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Kaltim, Andi Asnir Nazir, mengatakan konsolidasi tersebut merupakan bagian dari agenda organisasi yang dilaksanakan secara nasional oleh jajaran DPW.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memecahkan kondisi internal pihak, mengidentifikasi kekurangan struktur, serta menentukan langkah-langkah pembinaan organisasi.

Menurut Andi, konsolidasi diperlukan agar seluruh struktur internal partai di Kaltim memiliki kesiapan menghadapi perkembangan politik ke depan, yakni kemungkinan terjadinya rekonstruksi kepengurusan di sejumlah tingkatan.

“Jadi, kita tahu mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang perlu dipertahankan, dan mana yang mau kita lakukan suatu restorasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, penguatan organisasi menjadi salah satu prioritas DPW Partai Gerakan Rakyat Kaltim agar keberadaan partai tidak hanya bertujuan pada kepengurusan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Usung Semangat Solid, Cepat, dan Cerdas

Andi menjelaskan, Partai Gerakan Rakyat mengusung semangat 3S, yakni solid, speed, dan smart, sebagai landasan untuk memperkuat internal organisasi dan menjalankan agenda politik partai.

Ia menyebut, visi partai adalah memperluas jangkauan organisasi hingga ke akar rumput sekaligus menghadirkan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, partai harus mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan perubahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Visi dan misinya adalah ingin mengembangkan partai politik sampai ke akar rumput, bahwa Gerakan Rakyat memang untuk rakyat dan solusi yang akan kami berikan kepada rakyat,” kata Andi.

Meski demikian, upaya membangun partai hingga tingkat akar rumput akan membutuhkan kerja organisasi yang konsisten, kepengurusan yang solid, serta kemampuan menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi agenda dan program yang konkret.

Persiapkan Langkah Menuju Pilpres 2029

Selain pembenahan organisasi, DPW Partai Gerakan Rakyat Kaltim juga bertujuan menyelesaikan struktur kepengurusan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.

Andi secara terbuka menyampaikan dukungan politik partainya terhadap Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

“Yang jelas, kami mempersiapkan Gerakan Rakyat ini di dalam Pilpres untuk mencalonkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dan kami jadikan beliau untuk menjadi presiden 2029 yang akan datang,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pilpres 2029 menjadi salah satu orientasi politik yang mulai dipersiapkan oleh DPW Partai Gerakan Rakyat Kaltim.

Namun realisasi target tersebut tetap bergantung pada perkembangan politik nasional, kesiapan organisasi, serta mekanisme dan persyaratan pemerintahan presiden yang berlaku.

Andi juga mengajak masyarakat Kalimantan Timur untuk bersatu dalam mendorong perubahan yang berorientasi pada kesejahteraan.

“Mari kita bersatu untuk melakukan suatu perubahan demi kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur,” tuturnya.

DPD Balikpapan Klaim Antusiasme Masyarakat Tinggi

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Balikpapan, Solikin, menyampaikan bahwa melihat antusiasme masyarakat terhadap kehadiran partai tersebut sebagai dorongan untuk memperluas konsolidasi organisasi di tingkat kota.

Dikatakannya, jajaran pengurus Balikpapan tengah menyiapkan struktur organisasi yang lebih lengkap sambil menunggu proses legalitas yang disebutnya masih dinantikan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Setelah kami mendapatkan SK resmi dari Menkumham RI, maka kami akan bergerak lebih luas lagi untuk menjadi penampung warga Balikpapan semuanya,” ujar Solikin.

Solikin menjelaskan, struktur resmi yang tersedia saat ini masih terbatas pada ketua, sekretaris, dan bendahara (KSB), baik di tingkat DPD maupun DPC. Meski demikian, ia menyebutkan telah menyiapkan calon pengurus untuk melengkapi struktur organisasi.

Menurutnya, lebih dari 30 orang telah dipersiapkan untuk mengisi struktur DPD, sedangkan masing-masing DPC memiliki lebih dari 10 calon pengurus.

Ia menegaskan bahwa pembentukan struktur tersebut masih menunggu proses peresmian secara organisatoris.

Lapangan Kerja dan Pajak Jadi Sorotan

Solikin juga menyoroti sejumlah permasalahan yang menurutnya menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait sulitnya memperoleh pekerjaan dan tingginya beban pajak.

Ia menyatakan, permasalahan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang ingin dihimpun melalui Partai Gerakan Rakyat, baik di Balikpapan maupun secara nasional.

"Dari dulu sampai sekarang kami tidak pernah keluar dari namanya. Saya yakin semua masyarakat ingin berubah dari hal yang sekarang," katanya.

Menurut Solikin, partainya ingin menjadi wadah untuk menampung berbagai kesulitan masyarakat dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

Meski demikian, aspirasi tersebut masih perlu diterjemahkan menjadi agenda perjuangan politik dan program yang terukur agar dapat menjawab permasalahan secara nyata di masyarakat.

"Konsolidasi DPW, DPD, dan DPC Partai Gerakan Rakyat se-Kalimantan Timur ini menjadi salah satu langkah awal untuk memperkuat organisasi di daerah. Tantangan selanjutnya adalah memastikan kesiapan struktur kepengurusan, memperluas keterlibatan masyarakat, serta menetapkan langkah-langkah konkret yang sejalan dengan aspirasi rakyat," pungkasnya.(IRLA/ERNI)

Ikhsan Haris: Masyarakat Butuh Solusi, Bukan Sekadar Janji!

Irla Hadratan Iman — Sun, 25 Oct 2026 07:13:57 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Anggota Dewan Pakar Nasional Gerakan Rakyat, M. Ikhsan Haris, menilai kemunculan gerakan politik baru menjadi momentum untuk menjawab kejenuhan masyarakat terhadap partai-partai yang telah lama mapan.

Menurutnya, dibutuhkan masyarakat alternatif yang mampu menghadirkan solusi nyata terhadap permasalahan mendasar, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kesehatan serta aktivitas warga.

Pandangan tersebut disampaikan M. Ikhsan Haris saat menanggapi kegiatan konsolidasi organisasi Gerakan Rakyat yang menjadi ruang penguatan gerakan sekaligus upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap alternatif politik baru.

Ia melihat antusiasme dalam konsolidasi tersebut sebagai sinyal bahwa masyarakat mulai mencari wadah baru untuk menyandarkan harapan, terutama ketika permasalahan mendasar yang mereka hadapi belum mencapai penyelesaian yang memadai.

“Alhamdulillah, kita melihat bahwa kegairahan untuk memecah kebuntuan hegemoni partai-partai yang sudah eksis dan mapan itu terlihat. Konsolidasi ini merupakan refleksi bahwa ingin masyarakat menyandarkan harapannya kepada gerakan baru yang membersamai masyarakat,” ujar Ikhsan.

Karhutla Membutuhkan Kebijakan Strategis

Selain menyoroti dinamika politik, M. Ikhsan Haris juga turut menyinggung persoalan karhutla dan dampak asap yang mengancam kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap bencana harus dijelaskan secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

Menurutnya, salah satu aspek penting dalam penanganan bencana adalah kejelasan, termasuk penetapan status bencana. Keputusan tersebut dinilai berpengaruh terhadap arah penanganan dan keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan.

“Setiap ada bencana, kita harus melakukan analisis agar pengambilan kebijakan itu strategis. Strategi artinya harus tepat sasaran. Oleh karena itu, yang pertama adalah persoalan kewenangan, yaitu kewenangan menetapkan status bencana tersebut agar tepat sasaran,” katanya.

Ikhsan berpandangan, penetapan status bencana nasional perlu dipertimbangkan dalam konteks penanganan karhutla. Namun penetapan status tersebut perlu didasarkan pada kajian dan kewenangan pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga pentingnya penanganan secara berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak. Upaya tersebut, menurutnya, tidak boleh hanya fokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menyasar akar permasalahan sosial yang menyebabkan karhutla terus berulang.

“Penyelesaiannya harus dilakukan secara berjenjang, tetapi semua pihak harus diberi kesempatan untuk bersama-sama memberantas akar permasalahan sosial karhutla ini. Ini persoalan klasik,” ujarnya.

Gerakan Baru Harus Menjawab Kebutuhan Dasar

Ikhsan menilai kemunculan partai atau gerakan politik baru harus dibarengi kemampuan membaca kejenuhan publik terhadap siklus politik yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, persoalan lingkungan seperti karhutla dapat menjadi ujian bagi gerakan politik baru dalam membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat. Sebab, dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh kesehatan, kenyamanan, dan keberlangsungan aktivitas sehari-hari warga.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Hal mendasar yang mereka harapkan adalah perlindungan dari dampak bencana, udara yang tidak membahayakan pernapasan, serta kesempatan menjalankan aktivitas tanpa gangguan ancaman secepatnya.

“Masyarakat tidak aneh-aneh. Masyarakat hanya ingin mereka tidak terganggu pernapasannya, tidak terdampak, dan bisa beraktivitas tanpa gangguan ancaman-ancaman seperti ini,” kata Ikhsan.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberadaan gerakan politik baru perlu diukur melalui kemampuan menanggapi persoalan konkret yang dihadapi masyarakat, bukan semata-mata melalui konsolidasi organisasi atau wacana politik.

Bagi Gerakan Rakyat, tantangan ke depan adalah menerjemahkan aspirasi publik menjadi gagasan, kebijakan, dan langkah nyata yang dapat menjawab permasalahan masyarakat, termasuk penanganan karhutla yang berulang dan dampaknya terhadap kehidupan warga. (IRLA/ERNI)

Berawal dari Penjualan Biji Kopi Kini Hadirkan Kafe dengan Harga Mulai Rp6.000

Irla Hadratan Iman — Fri, 23 Oct 2026 19:41:04 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Di tengah pesatnya geliat kedai kopi di Kota Samarinda, Biji Kopi Samarinda hadir dengan riwayat yang tak biasa. Usaha yang bermula dari sekedar menyebarkan butiran biji kopi pada Juli 2025 lalu ini, kini bertransformasi menjadi ruang seduh hangat sekaligus 'hulu' bahan baku bagi para penggiat bisnis kopi lokal.

Sang pemiliknya, Rudy Atthariq, mengingat kembali langkah awal. Sebelum deretan kursi kafe terisi riuh pengunjung, ia lebih dulu fokus melayani transaksi biji kopi.

"Awalnya kami menjual beans dulu sebelum jadi kafe. Setelah itu, baru buka kafe. Kami juga menyediakan kebutuhan kafe seperti biji kopi, sirup, dan bubuk," ujar Rudy saat berbincang.

Oase Terjangkau di Sudut Kota

Menyasar kawasan yang melibatkan perkantoran, Biji Kopi Samarinda jeli membaca peluang. Kafe ini meracik konsep tempat rehat yang ramah siapa di kantong, menjadi muara bagi saja yang ingin melepas penat seusai beraktivitas. Dengan banderol harga mulai dari Rp6.000, pintunya terbuka lebar untuk pelajar, pelajar, hingga para pekerja kantoran.

Pilihan menunya pun beragam. Tak hanya menjagokan kopi khas, kopi spesial, dan ragam opsi non-kopi, tempat ini juga memanjakan perut yang lapar lewat sajian mi instan, ayam geprek, hingga bakso.

"Targetnya anak sekolah, anak kuliah, atau orang yang baru pulang kerja. Di sekitar sini banyak kantor, jadi mereka pulang kerja lalu nongkrong di sini biasanya," kata Rudy.

Tak berhenti di situ, Biji Kopi Samarinda memiliki ritual mingguan bertajuk Jumat Berkah. Cukup dengan Rp25.000, pengunjung sudah bisa menikmati paket lengkap berisi bakso, kesegaran lemon tea atau kopi, serta dessert gratis sebagai pemungkas.

Menjadi Menara Pasokan Bagi Kedai Baru

Di balik kehangatan kafenya, Biji Kopi Samarinda menyimpan peran strategis sebagai penopang ekosistem kopi di Samarinda. Mereka membuka pintu kemitraan selebar-lebarnya bagi kedai-kedai anyar yang membutuhkan pasokan bahan baku berkualitas, mulai dari biji Robusta, Arabika, hingga racikan house blend.

Untuk memberikan nilai lebih bagi wirausahawan lokal, Biji Kopi Samarinda bahkan memanjakan pelanggannya melalui kemudahan logistik.

"Buat kafe-kafe yang baru buka, kalau mau cari kopi, di sini saja. Robusta, Arabika, dan house blend ready semua. Untuk wilayah Samarinda, ada gratis ongkir minimal 10 kilogram," tutur Rudy optimistis.

Ruang Seduh dari Pagi Hingga Larut Malam

Berlokasi di Perumahan Bukit Mediterrania, Cluster Grace D8-23, Samarinda, Biji Kopi Samarinda siap menyapa pelanggannya hampir sepanjang hari. Kafe ini beroperasi setiap hari sejak fajar menyingsing pukul 06.00 hingga tengah malam pukul 24.00 WITA.

Dengan memadukan konsep kafe retail dan distributor bahan baku, Rudy berhasil menggerakkan dua roda bisnis sekaligus: merangkul penikmat kopi kasual serta menyokong tumbuh kembang sesama pelaku usaha.

Ke depan, konsistensi rasa, keterjangkauan harga, dan mutu pelayanan akan terus menjadi fondasi utama Biji Kopi Samarinda dalam mengarungi tajamnya industri kuliner di Ibu Kota Kaltim ini.(ERNI)

Rudy Mas’ud Janji Kawal Tujuh Tuntutan Massa Aksi

Irla Hadratan Iman — Thu, 22 Oct 2026 19:59:32 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji akhirnya menemukan massa yang mendalam yang memadati halaman Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu (21/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan yang disertai penjelasan mengenai persoalan yang mereka soroti. Rudy menanggapi tuntutan itu dan menyatakan kesediaannya untuk menyetujuinya.

Namun, situasi kembali memanas setelah Rudy dan Seno meninggalkan halaman kantor gubernur. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian aksi yang digelar Gerakan Masyarakat Menggugat.

Massa sebelumnya berkumpul di halaman Kantor Gubernur Kaltim untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah provinsi memperhatikan berbagai persoalan yang mereka angkat.

Dalam dialog bersama massa, para demonstran memaparkan alasan serta penjelasan atas tujuh tuntutan yang disampaikan kepada gubernur.

Rudy menanggapi seluruh tuntutan tersebut dan menyatakan akan segera melaksanakan hal-hal yang menjadi tuntutan massal. Meski demikian, tindak lanjut terhadap tuntutan tersebut menjadi hal yang dinantikan.

Pernyataan kesediaan gubernur perlu diikuti langkah konkret agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada komitmen dalam forum tajam.

Rudy Menangapi Insiden Ajudan Selain tujuh tuntutan, perhatian massa juga mengingatkan pada kejadian yang melibatkan ajudan gubernur beberapa hari sebelumnya. Ajudan tersebut menjadi sorotan setelah dilaporkan melakukan tindakan mendepak peserta aksi.

Rudy menanggapi persoalan itu dengan menyatakan akan menghentikan ajudan terkait penyerahan dan pengembaliannya kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu tanggapan yang disampaikan gubernur di hadapan massa. Namun, penanganan kejadian itu tetap perlu dipastikan melalui langkah resmi dan mekanisme yang terjadi agar masalah tersebut memperoleh kejelasan.

Tanda Tangani Tuntutan, Situasi Kembali Memanas Sebagai bentuk komitmen terhadap aspirasi demonstran, Rudy menandatangani surat tuntutan yang disampaikan massa.

Ia juga menyatakan akan mengawali tindak lanjut atas tuntutan tersebut. Akan tetapi, situasi kembali memanas ketika Rudy Mas'ud dan Seno Aji meninggalkan halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Kepergian keduanya memicu reaksi massa aksi yang masih berada di lokasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dialog dan penandatanganan dokumen tuntutan belum sepenuhnya meredakan ketegangan antara demonstran dan pemerintah provinsi. Massa kini menunggu realisasi dari tujuh tuntutan yang telah disampaikan.

Komitmen gubernur untuk mengomunikasikan aspirasi tersebut akan menjadi ukuran penting dalam menilai keseriusan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menanggapi suara masyarakat.

Hingga tindak lanjut konkret dilakukan, penandatanganan surat tuntutan dan pernyataan gubernur masih menjadi awal dari proses yang perlu dikawal bersama. (IRLA)

Ribuan Massa Gelar Aksi di Kantor Gubernur Kaltim, Suarakan 7 Tuntutan Krisis Daerah

Irla Hadratan Iman — Wed, 21 Oct 2026 13:13:42 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Menggugat meadati halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (21/10/2026), pukul sekitar 15.00 WITA.

Dalam demonstrasi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait permasalahan lingkungan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, hingga evaluasi program pemerintah.

Aksi ini menjadi wadah bagi sejumlah elemen masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap berbagai permasalahan yang berdampak pada kehidupan masyarakat Kalimantan Timur. Tuntutan yang dibawa mencakup isu lingkungan hidup, tata kelola pertambangan, ketersediaan energi, serta pelaksanaan program pemerintah.

Salah satu tuntutan nasional massa utama adalah mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai status bencana. Mereka juga meminta penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Selain itu, massa menyoroti persoalan reklamasi pascatambang. Mereka mendesak pemerintah untuk menindak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi setelah kegiatan pertambangan.

Pada sektor energi, menuntut penyelesaian persoalan kelangkaan BBM di Kalimantan Timur. Mereka juga meminta pemadaman listrik bergilir yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat.

Tidak hanya menyampaikan tuntutan terkait lingkungan dan energi, massa juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Program Gratispol juga masuk dalam daftar tuntutan yang diumumkan dalam aksi tersebut.

Secara keseluruhan, terdapat tujuh poin tuntutan yang dibawakan Gerakan Masyarakat Menggugat, yakni penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan perusahaan pembakar hutan dan lahan.

Selain itu, penindakan perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pascatambang, penyelesaian kelangkaan BBM, pemadaman listrik bergilir, evaluasi total MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta evaluasi total program Gratispol.

Humas Aliansi GERAM, Candra, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes dan kekecewaan terhadap kepemimpinan nasional maupun daerah. Menurutnya, berbagai permasalahan yang terjadi di Kalimantan Timur perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

'Ini merupakan bentuk protes dan kekecewaan atas kritik yang diberikan oleh rekan-rekan aliansi terhadap kepemimpinan dua pemimpin kita tadi,” ujarnya.

Ia melanjutkan, keresahan masyarakat yang disebabkan oleh tekanan massal ini perlu direspon dengan cepat oleh pemerintah, agar permasalahan yang melanda kaltim bisa segera selesai.

“Tuntutan yang disampaikan massa menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serta penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang,” simpulnya.(IRLA/ERNI)

KPU Kaltim Beri Pembekalan Kepemiluan, UINSI Siapkan Pemira Demokratis

Irla Hadratan Iman — Tue, 20 Oct 2026 23:02:09 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur memberikan pembekalan teknis kepemiluan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda melalui kegiatan Seminar KPU di Rektorat UINSI Samarinda, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari penjajakan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) dalam mengadopsi mekanisme penyelenggaraan pemilu untuk Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) yang direncanakan berlangsung pada akhir November atau awal Desember 2026.

Anggota Komisioner KPU Provinsi Kaltim, Abdul Qayyim Rasyid, menjelaskan bahwa pihaknya diundang untuk memberikan pemahaman mengenai teknis dan tahapan pemilu yang dapat diterapkan dalam proses demokrasi di lingkungan kampus.

Menurut Qayyim, materi yang disampaikan mencakup tahapan pemilihan, mekanisme verifikasi, kampanye, hingga debat kandidat apabila diperlukan. Pengetahuan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam merancang sistem Pemira yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

“Semua tahapan yang ada di proses pemilihan maupun di pemilu, itu yang coba kita tularkan di internal kampus, dalam proses menuju demokrasi yang ada di kampus,” ujar Qayyim.

Ia menilai, kampus memiliki peran penting dalam membangun kesadaran demokrasi di kalangan mahasiswa. Pemira tidak semata-mata menjadi agenda pergantian kepemimpinan organisasi mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran mengenai proses politik yang demokratis.

Qayyim berharap, pelaksanaan Pemira UINSI dapat berlangsung secara demokratis dan berkeadilan. Menurutnya, lingkungan perguruan tinggi perlu menjadi tempat tumbuhnya calon-calon penyelenggara pemilu yang memahami prinsip demokrasi dan mampu menerapkannya secara bertanggung jawab.

“Harapan kita nanti prosesnya berjalan demokratis dan kampus ini sebagai bibit-bibit penyelenggaraan pemilu atau Pemira yang demokratis. Demokratis dan berkeadilanlah tentunya di internal kampus,” katanya.

FUAD Jajaki Mekanisme Pemilu untuk Pemira

Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Putri Ayu Permatasari, mengatakan bahwa pelibatan KPU Kaltim merupakan langkah awal untuk mempelajari sistem dan mekanisme kepemiluan yang berpotensi diadopsi dalam pelaksanaan Pemira di lingkungan kampus.

Ia menjelaskan, kegiatan Seminar KPU tersebut bertujuan memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai mekanisme pemilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi mahasiswa.

“Tujuan kegiatan kami yaitu mengundang dari KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk untuk kami penjajakan bagaimana sistem atau mekanisme sendiri yang akan kami adopsi untuk kemudian dijadikan mekanisme di Pemira untuk di kampus kami,” kata Putri.

Putri menyebutkan, Pemira direncanakan berlangsung pada akhir November atau awal Desember 2026. Namun, waktu tersebut masih berupa perkiraan yang disampaikan dalam wawancara.

Ia berharap, melalui seminar tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses pencalonan, termasuk kemampuan menilai kandidat yang memiliki kapasitas dan kesiapan untuk memimpin.

Menurutnya, pembelajaran mengenai mekanisme pemilu dapat membantu mahasiswa memahami proses pencalonan secara lebih terarah sehingga Pemira tidak hanya menjadi ajang kompetisi antarkandidat, tetapi juga sarana pembentukan kualitas kepemimpinan mahasiswa.

Ujian Demokrasi di Lingkungan Kampus

Penjajakan mekanisme Pemira bersama KPU Kaltim menjadi langkah penting bagi FUAD UINSI dalam mempersiapkan proses pemilihan mahasiswa. Meski demikian, penerapan tahapan kepemiluan saja tidak cukup untuk menjamin demokrasi berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Pemira juga membutuhkan aturan yang jelas, keterbukaan informasi, kesempatan yang setara bagi kandidat, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, prinsip demokrasi dan keadilan yang diharapkan KPU Kaltim dapat diwujudkan dalam praktik, mulai dari proses pencalonan hingga penetapan hasil pemilihan.

Pemira UINSI yang direncanakan berlangsung pada penghujung 2026 akan menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan kepemiluan yang diperoleh melalui kegiatan tersebut. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga oleh proses yang transparan, partisipatif, dan mampu menjaga kepercayaan mahasiswa terhadap hasil pemilihan. (IRLA)

Janji Pemadaman Bergilir Berakhir Belum Terwujud, PLN Kaltim-Kaltara Minta Masyarakat Bersabar

Irla Hadratan Iman — Sat, 17 Oct 2026 21:54:33 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Janji PT PLN untuk mengakhiri pemadaman listrik bergilir belum sepenuhnya terealisasi. General Manager PT PLN Kaltim- Kaltara, M. Chaliq Fadli, mengakui pemadaman masih terjadi akibat pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Balikpapan serta gangguan pada salah satu pembangkit listrik swasta di Kalimantan Timur.

Sementara itu, Warga Kaltim-Kaltara harus menghadapi ketidakpastian pasokan listrik tanpa kepastian waktu penghentian pemadaman secara menyeluruh.

Pernyataan tersebut disampaikan Chaliq saat menanggapi pertanyaan mengenai realisasi komitmen yang sebelumnya ia sampaikan dalam kegiatan reses bersama Yulianus Henock Sumual pada 24 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Chaliq disebut pernah menyatakan bahwa pemadaman bergilir tidak akan terjadi lagi.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemadaman masih dirasakan masyarakat. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem kelistrikan PLN dalam menjamin pasokan listrik yang andal, terutama ketika kebutuhan listrik meningkat.

“Jadi, memang pemadaman saat ini terkait dengan kondisi pemeliharaan PLTU di Balikpapan. Kemudian, dengan masih adanya gangguan di salah satu PLTU swasta yang ada di Kalimantan Timur ini,” ujar Chaliq.

Ia mengatakan PLN tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut. Selain penanganan gangguan pembangkit, PLN juga melakukan penambahan kapasitas pembangkit untuk memperkuat pasokan listrik pada sistem interkoneksi Kalimantan.

Menurut Chaliq, kapasitas pembangkit sebesar 158 megawatt (MW) sedang ditambahkan untuk memperkuat sistem kelistrikan. Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai kapan seluruh persoalan pasokan listrik dapat dituntaskan sehingga pemadaman tidak lagi terjadi.

Beban Tinggi Masih Berpotensi Picu Pemadaman

Chaliq mengklaim frekuensi pemadaman saat ini telah jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui pemadaman masih berpotensi terjadi, khususnya ketika beban listrik meningkat.

“Tidak tiap hari masyarakat itu mengalami pemadaman. Saat ini mungkin sudah jauh berkurang intervalnya, tapi sesekali ketika beban tinggi itu masyarakat mungkin akan merasakan pemadaman,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berkurangnya frekuensi pemadaman belum berarti persoalan pasokan listrik telah selesai. Selama gangguan pembangkit dan keterbatasan pasokan masih berpotensi memengaruhi sistem, masyarakat tetap menghadapi risiko terputusnya aliran listrik.

Bagi rumah tangga, pelaku usaha, hingga sektor pelayanan publik, pemadaman bukan sekadar persoalan teknis. Gangguan listrik dapat menghambat aktivitas ekonomi, mengganggu produktivitas, serta menambah beban masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik secara berkelanjutan.

Karena itu, penjelasan mengenai kendala teknis perlu disertai informasi yang terukur mengenai langkah penanganan, perkembangan pembangunan pembangkit, dan target penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

PLN Belum Pastikan Waktu Pemadaman Berakhir

Ketika ditanya sampai kapan masyarakat masih harus menghadapi pemadaman, Chaliq menyatakan proses penanganan dan pembangunan pembangkit masih berlangsung. Ia berharap pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secepatnya, tetapi tidak menyebutkan tanggal atau tenggat waktu yang pasti.

“Kami masih ada mungkin masyarakat yang mengalami pemadaman saat ini, mohon bersabar dulu, tapi kami berusaha bertahap menguranginya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa PLN menargetkan interval pemadaman semakin panjang secara bertahap. Chaliq mencontohkan, jika masyarakat saat ini mengalami pemadaman sekali dalam seminggu, ke depan frekuensinya diharapkan berkurang menjadi sekali dalam dua minggu, kemudian tiga minggu, hingga akhirnya tidak terjadi pemadaman lagi.

Meski demikian, skema tersebut masih berupa harapan mengenai penurunan frekuensi pemadaman, bukan kepastian jadwal berakhirnya gangguan. Tanpa target waktu yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur, masyarakat belum memiliki pegangan untuk mengetahui kapan keandalan pasokan listrik benar-benar pulih. (IRLA/ERNI)

Kunjungi BPK Kaltim, Anggota DPD RI Aji Mirni Kawal Akuntabilitas Keuangan Daerah

Irla Hadratan Iman — Sat, 17 Oct 2026 01:15:00 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Aji Mirni Mawarni, melaksanakan kunjungan kerja (reses) ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (16/10/2026).

Kunjunganya tersebut dalam rangka mengawasi akuntabilitas keuangan negara melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026, termasuk hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah di Kalimantan Timur.

Aji Mirni menyoroti serapan anggaran daerah, pelaksanaan anggaran, serta tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan tersebut juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) agar tidak mengalami pemotongan.

Ia mengatakan, data hasil pemeriksaan BPK diperlukan untuk melihat kondisi pengelolaan keuangan daerah secara lebih menyeluruh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Menurutnya, informasi mengenai serapan dan pelaksanaan anggaran dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah ketika menyampaikan pertimbangan kepada pemerintah pusat terkait kebijakan TKD.

“Harapannya, data-data ini bisa menjadi bekal pemerintah daerah untuk melobi pemerintah pusat agar TKD-nya tidak dipotong,” ujar Aji Mirni dalam keterangannya seusai kunjungan.

Selain menyoroti pelaksanaan anggaran, Aji Mirni menekankan pentingnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan BPK.

Menurutnya, rekomendasi hasil pemeriksaan perlu dilaksanakan secara serius agar dapat mendukung perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi, tetapi juga memastikan rekomendasi yang diberikan benar-benar ditindaklanjuti hingga selesai.

“Kalau pemerintah daerah ingin kinerja keuangannya semakin baik, harus berupaya melaksanakan dan menyelesaikan apa yang sudah menjadi rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, menyampaikan bahwa kunjungan Aji Mirni menjadi bagian dari sinergi antarlembaga negara untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK pada 11 pemerintah daerah di Kalimantan Timur mencapai 89 persen. Angka itu berada di atas rata-rata nasional yang disebutnya sebesar 75 persen.

Meski demikian, Suharyanto menegaskan bahwa capaian tersebut belum menjadi alasan untuk berhenti melakukan perbaikan. BPK berharap seluruh rekomendasi yang telah diberikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Harapannya, kita bisa menyelesaikan tindak lanjut itu seluruhnya karena rekomendasinya sudah jelas,” ujarnya.

Suharyanto menjelaskan, temuan hasil pemeriksaan BPK mencakup berbagai aspek, mulai dari persoalan substantif dan administrasi hingga kerugian daerah. Karena itu, tindak lanjut perlu dilakukan sesuai substansi temuan dan rekomendasi yang diberikan.

Ia juga menyoroti adanya rekomendasi lintas kewenangan atau cross-cutting, yakni rekomendasi yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan pemerintah daerah secara mandiri karena melibatkan kewenangan kementerian atau lembaga di tingkat pusat.

Salah satu persoalan yang memerlukan koordinasi lintas kewenangan tersebut berkaitan dengan hasil pemeriksaan kepatuhan di wilayah pertambangan.

Suharyanto menyebut BPK telah melakukan pemeriksaan pada area pertambangan pada 2025 dan 2026 yang melibatkan instansi pusat maupun daerah.

Menurutnya, sebagian persoalan muncul karena adanya perubahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat penyelesaian rekomendasi membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait.

BPK, lanjut Suharyanto, mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan pertambangan agar rekomendasi tersebut dapat diselesaikan secepatnya.

Melalui kunjungan kerja tersebut, pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPD RI, BPK, dan pemerintah daerah.

Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta mendorong kinerja pemerintahan daerah di Kalimantan Timur. (IRLA/ERNI)

Yulianus Henock Sumual Soroti Kebutuhan BBM dan Listrik di Kalimantan Timur

Irla Hadratan Iman — Fri, 16 Oct 2026 01:07:40 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual, menggelar kegiatan reses pada Kamis (15/10/2026).

Ia mengundang perwakilan PT Pertamina wilayah Kalimantan, PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Yulianus menyoroti masih adanya persoalan distribusi BBM, antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta belum meratanya akses listrik di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.

Menurut Yulianus, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mendengarkan secara langsung rencana kerja dan program dari Pertamina serta PLN sebagai penyedia energi bagi masyarakat.

Ia menyebut kebutuhan BBM dan listrik di Kalimantan Timur saat ini cukup tinggi, sementara pemenuhannya masih menghadapi sejumlah kendala.

“Yang kita ketahui pada saat ini, kebutuhan BBM dan listrik di Kalimantan Timur cukup luar biasa, sementara kekurangan masih ada, termasuk antrean di SPBU-SPBU yang masih cukup banyak,” ujar Yulianus dalam wawancara seusai kegiatan reses.

Selain persoalan pasokan BBM, Yulianus juga menyoroti masih adanya 36 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik. Ia menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak PLN merencanakan agar seluruh desa tersebut dapat memperoleh akses listrik pada 2027.

Ia juga menyinggung masih adanya sejumlah wilayah yang mengalami pemadaman listrik secara bergilir atau kondisi listrik yang tidak stabil. Menurutnya, persoalan tersebut perlu terus dibenahi agar pelayanan energi kepada masyarakat semakin optimal.

Yulianus berharap rencana yang disampaikan oleh pihak Pertamina dan PLN dapat ditindaklanjuti melalui program kerja yang terukur sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

“Kalimantan Timur sebagai lumbung energi harus bisa membuat kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian, kebutuhan-kebutuhan energi itu bisa dipenuhi oleh masyarakat,” katanya.

Libatkan Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat

Dalam kegiatan reses tersebut, Yulianus turut mengundang mahasiswa dan tokoh masyarakat agar dapat mendengarkan secara langsung penjelasan dari pihak Pertamina dan PLN mengenai program serta rencana pemenuhan kebutuhan energi di Kalimantan Timur.

Pelibatan berbagai unsur masyarakat itu diharapkan dapat membuka ruang komunikasi antara penyedia layanan energi dan masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai tantangan serta langkah yang direncanakan untuk meningkatkan pelayanan.

Yulianus mengatakan, langkah berikutnya yang akan dilakukan adalah mempertimbangkan kunjungan kerja secara langsung ke PLN maupun Pertamina untuk melihat pelaksanaan program yang sedang berjalan serta rencana pengembangannya.

“Bila perlu nanti saya akan melihat dari dekat melalui kunjungan kerja ke PLN maupun Pertamina, melihat langsung bagaimana program-program yang sudah berjalan dan ke depan supaya bisa lebih maksimal lagi untuk pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia berharap koordinasi antara penyedia energi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat agar berbagai persoalan terkait pasokan BBM dan akses listrik memperoleh penanganan yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan reses ini, pembahasan mengenai kebutuhan energi di Kalimantan Timur diharapkan tidak berhenti pada penyampaian rencana, tetapi berlanjut pada pengawasan dan tindak lanjut program demi pemerataan akses energi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (IRLA/ERNI)

Rita Widyasari Soroti Kebakaran Berulang di Kukar, Dorong Edukasi Warga dan Bantuan Korban

Irla Hadratan Iman — Thu, 15 Oct 2026 02:43:21 +0800

KARTANEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA – Tokoh masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) yang juga mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari, meberikan atensi serius atas maraknya kebakaran permukiman yang terjadi di sejumlah wilayah Kukar dalam beberapa bulan terakhir. Ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi total dan meningkatkan edukasi pencegahan kebakaran.

Selain itu, kata dia, bantuan kepada warga yang kehilangan tempat tinggal perlu disalurkan secepat mungkin. Rita mengaku prihatin atas kejadian berulang yang tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga terdampak.

“Saya sedih dan berduka sedalam-dalamnya. Selama beberapa bulan ini, saya melihat kebakaran terjadi di Mangkuraja, Kemang Baru, Patin, Danau Aji, kemudian di sini,” ujar Rita di Tenggarong, Rabu (14/10/2026)

Menurutnya, kebakaran yang berulang di kawasan permukiman padat perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menduga kondisi musim kemarau turut menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi, meskipun penyebab setiap kejadian tetap harus dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.

Rita menilai, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan petugas pemadam kebakaran. Masyarakat juga perlu memiliki kesiapsiagaan mandiri, terutama di kawasan padat penduduk yang berisiko mengalami kebakaran dan menghadapi keterbatasan akses sumber air.

Ia mengusulkan gerakan sederhana di tingkat rumah tangga dan rukun tetangga (RT), seperti menyediakan ember berukuran besar serta karung yang dapat digunakan untuk membantu penanganan awal kebakaran sesuai kondisi dan tingkat keamanannya.

“Harapan saya, setiap rumah saat musim kemarau ini memiliki satu ember besar dan karung. Setiap RT juga harus bergerak, terutama di kawasan permukiman padat,” katanya.

Selain kesiapsiagaan warga, Rita mengingatkan pentingnya pemeriksaan rutin terhadap peralatan rumah tangga yang berpotensi memicu kebakaran.

Ia meminta masyarakat memastikan kompor dalam kondisi aman, memeriksa kebocoran gas menggunakan air sabun, serta memperhatikan kondisi selang dan sambungan gas.

Instalasi listrik juga menjadi perhatian. Menurutnya, masyarakat perlu menghindari penggunaan stopkontak secara berlebihan, mematikan perangkat yang tidak digunakan, serta memastikan instalasi listrik diperiksa secara berkala oleh tenaga yang kompeten.

Rita juga mengimbau masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton ketika kebakaran terjadi. Warga diharapkan memberikan bantuan sesuai kemampuan dan situasi yang aman, tanpa mengabaikan keselamatan diri maupun menghambat akses petugas pemadam kebakaran.

“Harapan saya, sebelum pemadam kebakaran datang, masyarakat sudah bisa bergerak secara mandiri. Bukan hanya menonton, merekam video, atau membuat konten, tetapi ikut membantu sesuai kemampuan,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui penanganan kebakaran di sejumlah kawasan dapat terkendala oleh jauhnya sumber air. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, termasuk ketersediaan armada dan dukungan air untuk menjangkau kawasan permukiman padat.

Dorong Anggaran Bantuan Rumah bagi Korban

Di samping pencegahan, Rita menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam membantu warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran.

Dirinya meminta pemerintah daerah bersama DPRD Kukar memberikan perhatian terhadap penganggaran bantuan bagi korban, dengan proses pencairan yang tidak berbelit-belit.

Ia mengenang kebijakan pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati Kukar, ketika bantuan untuk warga terdampak kebakaran diberikan dengan nilai minimal Rp50 juta per rumah, sebagaimana yang ia sampaikan dalam wawancara tersebut.

“Saya berharap ke depan dianggarkan. Pencairannya juga jangan sulit, karena kita sedang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kalau papan tidak ada, bagaimana masyarakat bisa hidup?” ungkapnya.

Menurut Rita, kehilangan rumah akibat kebakaran merupakan pukulan berat bagi keluarga karena bukan hanya kehilangan bangunan, tetapi juga harta benda dan hasil kerja keras yang dikumpulkan selama bertahun-tahun.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan bantuan yang responsif terhadap kebutuhan korban, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Sampaikan Duka kepada Keluarga Korban

Dalam kesempatan tersebut, Rita turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Rita mengungkapkan bahwa korban meninggal dunia memiliki hubungan personal dengannya karena merupakan nenek dari salah seorang gurunya ketika masih duduk di bangku sekolah dasar.

“Saya berduka sedalam-dalamnya. Kebetulan yang meninggal ini nenek dari guru saya waktu SD. Saya mengenal beliau dengan baik,” tuturnya.

Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.

Dia menegaskan bahwa rangkaian kebakaran yang terjadi di Kukar harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah, DPRD, petugas terkait, dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan serta kesiapsiagaan bersama.

Menurutnya, penanganan kebakaran tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan setelah musibah terjadi. Evaluasi sistem pencegahan, edukasi masyarakat, kesiapan sarana pemadam, dan mekanisme pemulihan bagi korban perlu berjalan beriringan agar kejadian serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang. (IRLA/ERNI)

Gerakan Rakyat Kaltim Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Loa Ipuh Tenggarong, Rita Widyasari Turut Hadir

Irla Hadratan Iman — Thu, 15 Oct 2026 00:59:47 +0800

KARTANEWS.COM, KUKAR- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Kalimantan Timur bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kutai Kartanegara (Kukar)menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak kebakaran permukiman di Loa Ipuh,Tenggarong, pada Rabu (14/10/2026). Kegiatan kemanusiaan tersebut turut dihadiri mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, yang hadir sebagai salah satu tokoh masyarakat Tenggarong.

Ketua DPW Gerakan Rakyat Kaltim, Andi Nasir, mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang telah disiapkan organisasinya. Dalam pelaksanaannya, DPW Gerakan Rakyat Kaltim berkolaborasi dengan DPD Gerakan Rakyat Kutai Kartanegara untuk membantu warga yang terdampak musibah kebakaran.

“Ini merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan yang kami siapkan, yaitu bantuan sosial untuk bencana atau musibah kebakaran di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Andi Nasir saat ditemui di lokasi penyaluran bantuan.

Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap warga yang sedang menghadapi situasi sulit pascakebakaran. Meski diberikan sesuai kemampuan organisasi, pihaknya berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak.

Adapun bantuan yang diserahkan meliputi air minum dalam kemasan, pakaian baru untuk kebutuhan sehari-hari, serta pakaian bekas layak pakai. Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pengurus Gerakan Rakyat dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Ketua DPD Gerakan Rakyat Samarinda serta Ketua DPD Gerakan Rakyat Kutai Kartanegara, Ambo Ase.

Sementara itu, Ketua RT 61, Muhammad Akhiar, menjelaskan bahwa kebakaran tersebut diduga bermula akibat korsleting listrik. Berdasarkan keterangannya, api mulai muncul sekitar pukul 23.45 Wita atau menjelang tengah malam.

Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 11 kepala keluarga (KK), termasuk pemilik rumah, tercatat terdampak. Muhammad Akhiar menyebutkan, jumlah warga yang terdampak mencapai 43 orang. Dalam musibah itu, dua anak berusia empat dan tujuh tahun dilaporkan meninggal dunia.

“Pada awal mulanya, sekitar pukul 11.45 malam atau menjelang pukul 12, api sudah mulai muncul. Dugaan awalnya karena korsleting listrik,” ungkap Muhammad Akhiar.

Pasca-kebakaran, warga bersama pengurus lingkungan berencana meningkatkan langkah pengamanan melalui kegiatan ronda. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari antisipasi untuk menjaga keamanan lingkungan setelah musibah terjadi.

Muhammad Akhiar juga menyampaikan bahwa warga terdampak masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurutnya, bantuan berupa sembako menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diprioritaskan, sementara bantuan pakaian bekas tidak terlalu dibutuhkan.

Kegiatan bakti sosial DPW Gerakan Rakyat Kaltim bersama jajaran DPD tersebut menjadi bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Dukungan berupa bantuan kebutuhan pokok diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pascakebakaran. (IRLA/ERNI)

KPU Kaltim Soroti Regulasi dalam Wacana Penerapan E-Voting pada Pemilu Mendatang

Irla Hadratan Iman — Wed, 14 Oct 2026 13:54:25 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur, Abdul Qayyim Rasyid, menegaskan bahwa kepastian regulasi menjadi hal utama dalam wacana penerapan pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) pada pemilu mendatang.

Menurutnya, baik metode pemungutan suara secara manual maupun elektronik harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dia menyampaikan bahwa wacana e-voting menjadi salah satu isu menarik dalam diskusi kepemiluan belakangan ini.

Namun, ia menekankan bahwa KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bertugas melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk melalui undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“KPU dalam hal ini, apa pun bentuk pemilunya ke depan, mau manual, mau e-voting, yang terpenting adalah aturan mainnya,” ujar Abdul Qayyim Rasyid.

Ia menjelaskan, jajaran KPU di daerah tunduk dan patuh terhadap aturan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu. Karena itu, penerapan metode pemungutan suara, termasuk apabila e-voting nantinya diatur secara resmi, harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kesiapan penyelenggara di daerah akan mengikuti regulasi resmi yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu.

Perkuat Persiapan Pemilu 2029

Di luar wacana e-voting, KPU Kaltim juga terus menjalankan sejumlah kegiatan rutin meskipun saat ini berada dalam masa non-tahapan pemilu maupun pemilihan.

Abdul Qayyim menyebutkan, salah satu agenda utama adalah pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan serta pemutakhiran data partai politik.

Kedua kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda kepemiluan mendatang, termasuk Pemilu 2029 dan agenda pemilihan pada 2031 sebagaimana disampaikan dalam wawancara.

“Yang pertama melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik. Ini juga keperluan untuk pemilu yang akan datang, di 2029 maupun 2031 nanti,” jelasnya.

Selain itu, KPU Kaltim berupaya meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, lembaga, dan organisasi pemerhati pemilu di Kalimantan Timur.

Upaya tersebut bertujuan membangun pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilih dalam menentukan pilihan pada pemilu mendatang.

Abdul Qayyim berharap, melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan, masyarakat dapat memiliki kualitas pemahaman politik yang lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya.

“Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan pemilih kita untuk pemilu yang akan datang, dengan harapan pemilu di 2029 nanti bahwa pemilih kita akan semakin punya kualitas yang lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya,” tuturnya.

KPU Kaltim pun terus menjalankan program persiapan kepemiluan selama masa non-tahapan. Pemutakhiran data, pendidikan politik, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan penyelenggaraan pemilu di daerah. (IRLA/ERNI)

HMI Samarinda Gelar Aksi Jilid II di Fuel Terminal Pertamina, Desak Transparansi Distribusi BBM

Irla Hadratan Iman — Tue, 13 Oct 2026 22:24:05 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Fuel Terminal Pertamina Samarinda, Jalan Cendana, Selasa (13/10/2026), pukul 16.00 Wita.

Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak transparansi data distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sekaligus mempertanyakan penyebab kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Tepian.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Samarinda, Muhammad Sefa, mengatakan aksi jilid II digelar karena tuntutan yang disampaikan dalam aksi sebelumnya, belum mendapatkan tindak lanjut sesuai dengan waktu yang dijanjikan pihak Fuel Terminal.

Sefa membeberkan, pada aksi jilid pertama, pihaknya memperoleh janji dari perwakilan Fuel Terminal melalui Sales Branch Manager Regional Kalimantan untuk menyelesaikan data yang diminta dalam waktu 3 × 24 jam. Namun, hingga aksi kedua dilaksanakan, data tersebut belum diberikan kepada HMI.

“Aksi sebelumnya, kami mendapatkan janji bahwa data yang kami minta akan dirampungkan dalam waktu 3 × 24 jam. Namun, kenyataannya data tersebut tidak diberikan kepada kami” ujar Sefa dalam keterangannya saat aksi berlangsung.

Ia menjelaskan, data yang diminta HMI berkaitan dengan distribusi BBM di SPBU wilayah Kota Samarinda. Menurutnya, data tersebut diperlukan sebagai langkah awal untuk menelusuri persoalan kelangkaan BBM, sekaligus menjadi bahan perbandingan dengan distribusi BBM di daerah lain di Kalimantan Timur.

Sefa menilai keterbukaan informasi mengenai distribusi BBM penting untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kelangkaan, baik yang berkaitan dengan kuota, infrastruktur, maupun kemungkinan faktor lainnya.

“Kami ingin mengetahui apakah persoalan kelangkaan ini disebabkan oleh kuota, infrastruktur, atau ada hal lain. Data distribusi BBM di SPBU Samarinda menjadi titik awal untuk melakukan komparasi dengan kota-kota lain di Kalimantan Timur,” katanya.

Dalam aksi jilid II tersebut, Massa aksi juga menambahkan satu poin tuntutan baru, yakni meminta pencopotan komisaris Pertamina yang bertugas di Samarinda. Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk desakan terhadap pihak terkait agar persoalan kelangkaan BBM memperoleh perhatian dan penyelesaian yang lebih serius.

Lebih lanjut, Sefa menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh informasi dalam aksi tersebut bahwa data yang diminta tidak dapat dibuka kepada publik. Kondisi itu, menurutnya, semakin memperkuat dorongan HMI Samarinda untuk mengambil langkah lanjutan guna mengungkap penyebab persoalan kelangkaan BBM.

Ia menegaskan, HMI Samarinda akan membawa persoalan tersebut ke tahapan yang lebih serius. Namun, terkait kemungkinan aksi demonstrasi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar, pihaknya masih akan melakukan konsolidasi.

“Untuk aksi lanjutan, akan kami konsolidasikan kembali dengan kawan-kawan di Cabang Samarinda. Kami melihat persoalan keterbukaan data ini perlu ditindaklanjuti secara lebih serius,” pungkasnya.(IRLA/ERNI)

Hetifah Minta BPS Tingkatkan Kualitas Data Ekonomi, Pastikan UMKM dan Pelaku Usaha Terjangkau Pendataan

Irla Hadratan Iman — Tue, 13 Oct 2026 21:51:57 +0800

KARTANEWS.COM, NUSANTARA – Anggota DPR RI wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah Sjaifudian, mendorong penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS), guna memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat, komprehensif, dan mampu menujukan kondisi nyata para pelaku usaha di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan BPS RI yang digelar di Ballroom Hotel Qubika IKN pada Selasa (13/10/2026).

FGD tersebut dihadiri sekira 100 peserta dari berbagai kalangan, di antaranya petugas sensus dan mitra BPS, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pengusaha, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyelenggara pendidikan swasta, Pelaku Usaha Digital, Konten Kreator, Insan Pers, serta Masyarakat umum.

Hetifah menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi mempunyai peran strategis karena hasilnya menjadi salah satu acuan pemerintah dalam memahami dinamika dunia usaha, menetapkan prioritas pembangunan, dan menyusun kebijakan ekonomi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan, seluruh pelaku usaha harus memperoleh perhatian dalam proses pendataan, khususnya UMKM yang selama ini berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, data yang dibutuhkan tidak cukup hanya lengkap secara kuantitatif, tetapi juga harus mencerminkan situasi ekonomi yang sebenarnya.

“Jangan sampai ada pelaku usaha yang tidak terdata, terutama UMKM dan usaha kecil yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Hetifah.

Menurutnya, perkembangan pola usaha masyarakat membuat proses pendataan ekonomi menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Aktivitas usaha saat ini tidak lagi terbatas pada toko, pasar, maupun lokasi usaha konvensional, melainkan telah berkembang melalui platform digital, media sosial, dan berbagai model bisnis berbasis internet.

Sensus Ekonomi 2026 kata dia, perlu menyesuaikan metode pendataannya dengan perkembangan tersebut. BPS diharapkan dapat menerapkan pendekatan yang mampu menjangkau pelaku usaha dengan karakteristik berbeda-beda, termasuk usaha rumahan, pekerja mandiri, serta pelaku ekonomi digital.

Hetifah turut menyoroti pentingnya kapasitas kelembagaan BPS dalam menjaga mutu statistik nasional. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan teknologi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai statistik dinilai perlu menjadi bagian dari upaya penguatan BPS ke depan.

“Data yang berkualitas akan mendukung pemerintah dalam menentukan kebijakan secara lebih akurat. Namun, apabila terdapat kelompok masyarakat atau pelaku usaha yang tidak tercatat, kebutuhan mereka juga berpotensi tidak terakomodasi dalam perencanaan pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut memiliki relevansi khusus bagi Kaltim, terutama seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi mengubah struktur perekonomian, memunculkan usaha-usaha baru, meningkatkan mobilitas penduduk, serta memengaruhi kebutuhan pelayanan publik.

Bagi Hetifah, dinamika ekonomi di kawasan sekitar IKN harus diimbangi dengan ketersediaan data yang memadai. Dengan demikian, pemerintah dapat memahami dampak pembangunan secara lebih komprehensif, termasuk pengaruhnya terhadap perkembangan usaha lokal dan terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Conrita Ermanto, mewakili Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Hetifah dalam mempertemukan BPS, pemerintah, kalangan usaha, dan masyarakat untuk berdiskusi mengenai penguatan pendataan ekonomi.

Conrita menilai forum tersebut penting karena pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga membawa perubahan terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Ketersediaan data yang akurat diperlukan untuk memahami kondisi pelaku usaha dan kebutuhan masyarakat sehingga program pemberdayaan dapat disusun secara lebih tepat sasaran.

“Forum seperti ini penting karena pembangunan IKN bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, melainkan juga perubahan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Data yang akurat membantu kita memahami kondisi pelaku usaha serta kebutuhan masyarakat agar program pemberdayaan dapat dirancang lebih tepat sasaran,” ujar Conrita.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara Otorita IKN, BPS, DPR, dan berbagai elemen masyarakat untuk memetakan perkembangan perekonomian di kawasan IKN beserta wilayah sekitarnya secara lebih komprehensif.

Sementara itu, Kepala BPS Katim Mas’ud Rifai, turut menyampaikan apresiasi atas perhatian Hetifah terhadap penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 dan upaya memperkuat kelembagaan BPS.

Menurutnya dukungan Hetifah terhadap penguatan statistik nasional menjadi hal penting. Ia menilai masukan dari pelaku usaha, petugas sensus, pendamping PKH, dan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan sensus.

“Berbagai masukan dari pelaku usaha, petugas sensus, pendamping PKH, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan sensus, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta memperbaiki kualitas pendataan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran berbagai kelompok masyarakat dalam FGD memberikan kesempatan bagi BPS untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai tantangan pendataan sekaligus mempererat komunikasi dengan masyarakat.

Mas’ud berharap kerja sama yang terbangun melalui forum tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyampaikan informasi secara benar ketika menjalani proses pendataan. Dengan demikian, hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar yang semakin kuat dalam perencanaan pembangunan.

Apresiasi serupa disampaikan Kepala BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, Suko Hariono, terhadap pelaksanaan FGD yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas peningkatan kualitas pendataan ekonomi.

Suko menilai perhatian Hetifah terhadap pentingnya data ekonomi yang akurat sangat relevan bagi daerah seperti Penajam Paser Utara yang berada di sekitar kawasan IKN. Informasi mengenai perkembangan kegiatan usaha dan kondisi perekonomian masyarakat dibutuhkan untuk memahami berbagai perubahan yang tengah berlangsung.

“Kami mengapresiasi perhatian Ibu Hetifah terhadap pentingnya data ekonomi yang akurat. Informasi tentang perkembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat sangat diperlukan untuk memahami perubahan yang sedang terjadi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan pelaku UMKM, pengusaha, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan sensus. Melalui pendataan yang lebih berkualitas, diharapkan dapat tergambarkan secara menyeluruh sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Pelaksanaan FGD ini diharapkan tidak sekadar menjadi ruang bertukar pandangan, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memperkuat kelembagaan BPS RI.

Bagi Hetifah, keberhasilan pendataan tidak hanya ditentukan oleh jumlah data yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kemampuan data tersebut dalam membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan nyata di lapangan dan merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia berharap penguatan kelembagaan BPS yang didukung kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan kemampuan data ekonomi nasional dalam menggambarkan kondisi pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk kelompok usaha yang selama ini berisiko belum terjangkau secara optimal oleh proses pendataan.

“Data harus kembali kepada masyarakat melalui kebijakan yang lebih tepat. Kita ingin pembangunan ekonomi benar-benar memahami kondisi masyarakat, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat yang lebih merata,” tutup Hetifah. (Irla/Erni)

Sejati Chess Cup I Digelar, Turnamen Catur Pelajar se-Kaltim Hadirkan Sistem Piala Bergilir

Irla Hadratan Iman — Mon, 12 Oct 2026 01:01:02 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Turnamen catur tingkat pelajar se-Kalimantan Timur bertajuk Sejati Chess Cup I digelar pada Minggu, 11 Oktober 2026, di Sejati Food Court, Samarinda. Turnamen perdana ini diikuti pelajar dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, mulai dari Penajam Paser Utara (PPU), Sangatta, Bontang, Tenggarong, Samarinda, hingga wilayah lainnya, dengan menghadirkan sistem kompetisi piala bergilir sebagai daya tarik utama.

Ketua Pelaksana Sejati Chess Cup I, Tri Siswati, mengatakan turnamen tersebut diselenggarakan untuk memperluas kesempatan bagi pelajar dari berbagai latar belakang agar dapat berpartisipasi dalam kompetisi catur.

Peserta tidak hanya berasal dari klub atau tempat kursus catur, tetapi juga pelajar yang mengembangkan kemampuan secara mandiri maupun melalui kegiatan les di sekolah.

Menurut Tri, pemilihan kategori pelajar tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) didasarkan pada manfaat catur bagi perkembangan anak, khususnya dalam melatih konsentrasi, kemampuan menyusun strategi, serta mendukung perkembangan kognitif.

“Harapannya, ke depan catur bisa semakin dikenal luas karena selama ini biasanya hanya diminati oleh kalangan tertentu. Dengan adanya turnamen tingkat Kalimantan Timur ini, anak-anak yang sebelumnya belum pernah merasakan atmosfer pertandingan juga bisa ikut berpartisipasi,” ujar Tri.

Ia menjelaskan, salah satu keunikan Sejati Chess Cup I adalah penerapan sistem piala bergilir yang diperebutkan secara berkala setiap tiga bulan. Penentuan penerima piala dilakukan berdasarkan perolehan poin tertinggi sesuai ketentuan pertandingan yang ditetapkan oleh perangkat pertandingan.

Piala bergilir tersebut dapat menjadi piala tetap bagi peserta yang berhasil memenangkannya sebanyak tiga kali, tanpa harus meraih kemenangan secara berturut-turut. Dengan demikian, peserta memiliki kesempatan untuk kembali bersaing dalam periode berikutnya guna mengumpulkan kemenangan yang diperlukan.

“Pertandingan akan diadakan kembali setiap tiga bulan. Jika seorang peserta sudah mendapatkan piala bergilir sebanyak tiga kali, meskipun tidak berturut-turut, piala tersebut berhak menjadi piala tetap miliknya,” jelas Tri.

STM Organizer sebagai Panitia EO bekerjasama dengan Owner (Bp. Darmawan) SEJATI Food Court dengan Mendapatkan dukungan Rekomendasi PERCASI KAL-TIM melaksanakan kegiatan Berkesinambungan/berkelanjutan.

Sponsorship terlibat yaitu Surya Phone, PT. Desindo Agri Mandiri, Maxim, Hotel Grand Kartika, Pihak pribadi (Bp. Sutrisno, A.Md ,Bp. H. Muhammad Syahri, dan M.Fariz Asyraf)

Melalui penyelenggaraan Sejati Chess Cup I, panitia berharap turnamen ini dapat menjadi ruang pembinaan dan kompetisi yang lebih terbuka bagi pelajar di Kalimantan Timur.

Selain meningkatkan minat terhadap olahraga catur, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya bibit-bibit atlet catur muda yang memiliki kemampuan bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Sejati Chess Cup I sekaligus menjadi langkah awal untuk membangun kompetisi catur pelajar yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan berkala dan sistem penghargaan yang mendorong peserta terus mengembangkan kemampuan mereka. (IRLA/ERNI)

Andi Sofyan Hasdam Serap Aspirasi Mahasiswa Samarinda soal Revisi UU Pemilu 2029

Irla Hadratan Iman — Sun, 11 Oct 2026 12:50:50 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Sofyan Hasdam, menggelar diskusi publik bertajuk “Revisi Undang-Undang Pemilu Tahun 2029” di Samarinda pada Sabtu (10/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda penelitian untuk menyerap aspirasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sebagai bahan masukan dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu.

Andi Sofyan Hasdam menjelaskan bahwa diskusi tersebut merupakan salah satu upaya menghimpun pandangan masyarakat mengenai sejumlah isu strategi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

“Jadi kami kebetulan mengadakan reses dan salah satu agenda Komite I itu adalah mengenai revisi undang-undang pemilu. Jadi kami akan menyerap aspirasi dari berbagai lapisan,” ujarnya usai acara tersebut.

Dikatakannya, diskusi yang melibatkan mahasiswa tersebut diharapkan dapat menghasilkan berbagai gagasan dan masukan yang nantinya dijadikan bahan penyusunan usulan resmi terkait revisi undang-undang pemilu.

Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam forum diskusi menjadi penting untuk memperkaya perspektif mengenai sistem pemilu yang akan diterapkan pada Pemilu 2029.

Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam diskusi tersebut, di antaranya pilihan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup serta persoalan ambang batas atau ambang batas dalam pemilu.

Andi Sofyan Menyebutkan bahwa peserta diskusi menyampaikan beragam pandangan. Beberapa di antaranya juga didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan masukan.

“Saya kira cukup banyak hasil yang bagus. Artinya, bagaimana usulan mereka mengenai pemilu terbuka atau tertutup, kemudian masalah ambang batas, dan banyak hal lainnya yang memang kita harapkan muncul,” katanya.

Ia berharap berbagai aspirasi yang terkumpul melalui kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembahasan revisi undang-undang pemilu. Khususnya dalam mendorong sistem pemilu yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan demokrasi Indonesia.

Dia menyebut Diskusi publik ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap regulasi pemilu. Masukan dari masyarakat dinilai penting agar proses penyusunan kebijakan tidak hanya bertumpu pada perspektif pencipta dan pembuat undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai masukan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari bahan pembahasan lebih lanjut mengenai revisi Undang-Undang Pemilu Tahun 2029. (ERNI/IRLA)

Aksi Massa Mahasiswa Digelar di Rektorat Unmul, BEM FISIP Sampaikan Tiga Tuntutan

Irla Hadratan Iman — Sat, 10 Oct 2026 00:58:36 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Aliansi Mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar aksi massal di depan Gedung Rektorat Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 10.00 WITA.

Aksi tersebut diadakan untuk menyampaikan keresahan mahasiswa pasca proses pemilihan rektor Unmul serta menyoroti persoalan akses mahasiswa menuju lingkungan kampus.

Presiden BEM FISIP Unmul 2026, Rosa Tri Rahmawati Bahri, mengatakan aksi tersebut merupakan respon mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang muncul setelah pelaksanaan pemilihan rektor.

“Hari ini teman-teman Aliansi Mahasiswa Unmul sedang melakukan aksi di depan Rektorat Unmul dalam tujuan yaitu merespons adanya keresahan kami bersama akibat pasca dari hasil pemilihan rektor minggu lalu,” ucap Rosa dalam keterangannya saat aksi.

Menurut Rosa, salah satu persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa adalah adanya pihak eksternal yang disebut melakukan pemalangan dan penutupan akses jalan yang biasa digunakan mahasiswa untuk menuju kampus.

Kondisi tersebut, kata dia, dinilai mengganggu aktivitas perkuliahan mahasiswa, terutama saat mahasiswa sedang menjalani masa Ujian Tengah Semester (UTS).

Ia mencontohkan mahasiswa FISIP Unmul yang termasuk mengalami kendala dalam perjalanan menuju kelas hingga berpotensi terlambat mengikuti UTS.

“Adik-adik saya di FISIP kemarin juga merasakan ataupun meresahkan sampai hampir terlambat ikut kelas karena mereka sedang UTS. Makanya kemudian ini menjadi keresahan mahasiswa Unmul bersama,” ujarnya.

Rosa menjelaskan, sebelum aksi digelar, mahasiswa telah melakukan konsolidasi untuk menyatukan sikap dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak universitas.

Aliansi Mahasiswa Unmul, lanjutnya, membawa tiga tuntutan dalam aksi tersebut.

Pertama, mahasiswa meminta pimpinan universitas menyampaikan sikap atau pernyataan resmi terkait masalah yang menjadi kepentingan mahasiswa.

“Kami meminta sikap ataupun pernyataan dari pimpinan universitas secara resmi ke mana kemudian keberpihakannya hari ini,” kata Rosa.

Kedua, mahasiswa lomba Senat Universitas, Ketua Senat, serta panitia penyelenggara pemilihan rektor, khususnya Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Rektor, memberikan penjelasan mengenai proses pemilihan rektor tahun 2026 secara terbuka dan transparan.

Mahasiswa, menurut Rosa, meminta pihak terkait menyelenggarakan konferensi pers untuk menjelaskan tahapan serta proses yang telah berlangsung dalam pemilihan rektor.

“Kami hari ini menuntut baik dari pihak Senat, Ketua Senat, maupun panitia, terutama Ketua Panitia Penyelenggara Pilrek, untuk melakukan konferensi pers secara transparan dan terbuka,” ujarnya.

Ketiga, mahasiswa meminta komitmen universitas untuk menjaga ruang yang aman bagi mahasiswa serta menolak intervensi pihak eksternal yang dinilai tidak termasuk dalam unsur lingkungan pendidikan.

“Yang ketiga adalah kami meminta hari ini komitmen universitas untuk bisa menjaga ruang aman teman-teman mahasiswa, khususnya menolak segala bentuk intervensi dari pihak eksternal yang hari ini tidak ada di dalam lingkungan pendidikan,” kata Rosa.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa berharap dapat bertemu langsung dengan pimpinan Universitas Mulawarman, Ketua Senat, dan panitia penyelenggara pemilihan rektor untuk menyampaikan tuntutan sekaligus memperoleh penjelasan terkait permasalahan yang mereka soroti.

“Harapannya hari ini kami ingin disambut langsung oleh pimpinan universitas, Ketua Senat, dan juga panitia penyelenggara pemilihan rektor tahun 2026,” ujar Rosa.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai tanggapan resmi dari pihak Rektorat Universitas Mulawarman, Senat Universitas, maupun panitia penyelenggara pemilihan rektor terhadap tuntutan mahasiswa belum disertakan dalam informasi yang diperoleh. (Irla)

FISIP Unmul Rayakan Dies Natalis 2026 Lewat FISIP Harmony, Libatkan Dosen hingga Alumni

Irla Hadratan Iman — Mon, 05 Oct 2026 21:54:17 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar puncak peringatan Dies Natalis 2026 pada Sabtu (3/10). Kegiatan tersebut dikemas dalam suasana kebersamaan melalui berbagai perlombaan dan aktivitas yang melibatkan segeng alumni, dosen, maupun mahasiswa yang masih aktif menempuh pendidikan.

Mengusung tema “Harmoni FISIP: Satu Fakultas, Satu Semangat, dan Satu Masa Depan”, kegiatan yang diikuti oleh berbagai unsur civitas akademika, mulai dari dosen, tenaga kependidikan (tendik), mahasiswa aktif, hingga alumni dari berbagai angkatan. Keluarga dosen dan tendik serta sejumlah mitra FISIP Unmul juga turut menjadi bagian dalam kegiatan tersebut.

Beragam kegiatan menyiapkan panitia untuk memeriahkan puncak Dies Natalis, di antaranya lomba menyanyi, lomba mewarnai untuk anak-anak, lomba makan pedas, serta jalan santai. Panitia juga menyediakan sejumlah hadiah doorprize yang dibagikan kepada peserta sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Ketua Panitia Dies Natalis FISIP Unmul 2026, Kemal Sandi, mengatakan bahwa FISIP Harmony dirancang sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun rasa kebersamaan di antara seluruh elemen yang berada di lingkungan FISIP Unmul.

Kemal yang merupakan dosen Program Studi Administrasi Bisnis FISIP Unmul menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan bagi dosen dan tenaga kependidikan, tetapi juga melibatkan mahasiswa, alumni, keluarga dosen dan tendik, serta mitra yang selama ini menjalin kerja sama dengan FISIP Unmul.

Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antarelemen keluarga besar FISIP Unmul serta menciptakan semangat kebersamaan dalam satu lingkungan akademik.

Selain mengedepankan aspek silaturahmi, pelaksanaan FISIP Harmoni juga membawa pesan mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut diterapkan dalam kegiatan jalan santai yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian acara.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diajak membawa kantong plastik dan memungut sampah yang ditemukan sepanjang rute jalan santai. Upaya tersebut menjadi bagian dari perhatian panitia terhadap aspek keberlanjutan atau keinginan lingkungan.

Rangkaian perlombaan yang digelar juga memberikan kesempatan kepada peserta dari berbagai kelompok usia untuk ikut berpartisipasi. Kehadiran anak-anak dalam lomba mewarnai hingga keterlibatan siswa dan alumni menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dikemas sebagai perayaan bersama lintas generasi.

Puncak Dies Natalis FISIP Unmul 2026 melalui FISIP Harmony pada akhirnya menjadi momentum untuk mempertemukan kembali berbagai unsur keluarga besar fakultas. Selain menjadi bagian dari perayaan Dies Natalis, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan. (Irla)

Forum Masyarakat Peduli Perguruan Tinggi Kaltim Soroti Pilrek Unmul 2026, Kritik Porsi Suara Menteri

Irla Hadratan Iman — Thu, 01 Oct 2026 23:58:39 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Forum Aksi Masyarakat Peduli Perguruan Tinggi Kalimantan Timur menggelar aksi di depan pintu masuk Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 09.00 Wita. Aksi tersebut menyoroti proses Pemilihan Rektor (Pilrek) Unmul periode 2026–2030 yang dinilai peserta aksi mencederai demokrasi dan otonomi perguruan tinggi.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait mekanisme pemilihan rektor, khususnya mengenai porsi suara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam proses pemilihan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Melalui pernyataan sikap yang disampaikan dalam aksi, forum menyebut hasil pemilihan rektor telah menimbulkan persoalan terkait legitimasi suara Senat Akademik Unmul. Forum mengklaim calon petahana memperoleh dukungan mayoritas suara senat, namun hasil tersebut kemudian tidak berujung pada terpilihnya kandidat tersebut.

Forum menilai kondisi itu menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme pemilihan rektor yang memberikan porsi suara kepada kementerian.

“Ketika suara dosen, akademisi, dan warga kampus sendiri dirampas hak menentukannya, lalu di mana letak marwah Universitas Mulawarman sebagai ‘Jentera Perubahan’ di Kalimantan Timur?” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap forum.

Forum juga menyampaikan tiga pokok yang menjadi dasar perjuangan. Pertama, menolak segala bentuk intervensi pemerintah pusat yang menurut mereka dapat mencederai demokrasi kampus.

Kedua, forum meminta kedaulatan Senat Akademik dikembalikan secara penuh dalam proses pemilihan rektor. Ketiga, mereka mendesak adanya audit serta transparansi terhadap proses pemilihan yang dinilai mengabaikan suara mayoritas civitas akademika.

Soroti Porsi Suara Menteri

Salah satu peserta aksi, A. Vendy Meru, mengatakan suara yang diperoleh kandidat dalam pemilihan di tingkat senat seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting bagi kementerian dalam menentukan dukungan.

Ia menyebut kandidat petahana memperoleh sekitar 65 suara dari 91 suara dalam pemilihan di tingkat senat. Menurutnya, perolehan tersebut menunjukkan adanya dukungan mayoritas dari anggota senat.

“Seharusnya itu menjadi tolok ukur, menjadi barometer pihak kementerian. Berarti Pak Abdul Nur adalah yang menang, kandidat kuat dan menang,” kata Vendy.

Vendy menilai keputusan pada tahapan berikutnya yang melibatkan suara kementerian menjadi persoalan yang perlu dipertanyakan. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk intervensi dan berpotensi menimbulkan ketegangan di lingkungan kampus.

“Makanya kita berani men-judge bahwa kementerian melakukan intervensi, yang kedua menciptakan konflik tidak kondusif di Unmul. Nah, ini yang kita protes,” ujarnya.

Meski aksi berlangsung di lingkungan kampus, Vendy mengatakan pihaknya tidak bermaksud menghambat kegiatan akademik mahasiswa. Ia mencontohkan kegiatan perkuliahan tetap berlangsung.

“Buktinya sekarang enggak ada terganggu kok mahasiswa. Ada Prof. Pasar tadi, Prof. Aswin mengajar juga mereka, tetap perkuliahan jalan,” katanya.

Vendy juga meminta mahasiswa melihat persoalan tersebut dalam konteks yang lebih luas, khususnya mengenai mekanisme penentuan rektor dan legitimasi proses pemilihannya.

Dinilai Melukai Demokrasi Kampus

Sementara itu, Doktor Politik Unmul, Eddy Iskandar, menilai persoalan Pilrek Unmul tidak semata-mata dapat dilihat dari perbedaan jumlah suara. Menurut dia, suara mayoritas yang diperoleh kandidat pada tingkat senat juga merepresentasikan legitimasi dari lingkungan akademik.

“Di mana rasa keadilan, 65 harus dikalahkan dengan 24? Artinya, logika mana tidak ada yang bisa menjelaskan. Hanya logika politik,” kata Eddy.

Menurut Eddy, keberadaan porsi suara menteri sebesar 35 persen dalam mekanisme pemilihan tidak semestinya dimaknai sebagai dukungan yang tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ia mengatakan keputusan tersebut seharusnya disertai dasar pertimbangan yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan, terutama karena proses pemilihan sebelumnya telah menghasilkan dukungan mayoritas terhadap salah satu kandidat.

“Dukungan itu juga mesti dipertanggungjawabkan kepada publik. Ke mana dukungan itu diberikan,” ujarnya.

Eddy juga menilai istilah “kalah” kurang tepat untuk menggambarkan posisi kandidat yang memperoleh suara mayoritas di tingkat senat namun tidak terpilih setelah proses pemungutan suara yang melibatkan porsi suara kementerian.

“Makanya saya lebih tepatnya bukan kalah, tapi dikalahkan. Kenapa dikalahkan? Dipaksakan untuk kalah,” katanya.

Ia menegaskan, pandangannya tersebut berkaitan dengan persoalan legitimasi dan transparansi proses, bukan semata-mata perbedaan angka dalam pemungutan suara.

Menurut Eddy, rekam jejak dan capaian kandidat juga semestinya menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pemilihan. Ia mencontohkan capaian Universitas Mulawarman yang disebut mengalami peningkatan status akreditasi.

“Ukurannya bukan hanya sekadar suara, tetapi Abdul Noor dalam hal ini, ukurannya juga harus ada prestasi. Prestasinya dari B menjadi Unggul. Masa enggak dilihat?” katanya.

Empat Tuntutan Utama

Dalam aksi tersebut, Forum Aksi Masyarakat Peduli Perguruan Tinggi Kaltim menyampaikan sejumlah tuntutan.

Pertama, forum mengecam hasil akhir Pilrek Unmul 2026 yang menurut mereka mencederai rasa keadilan karena suara mayoritas senat tidak berujung pada kemenangan kandidat yang memperoleh dukungan tersebut.

Kedua, forum mendesak pemerintah pusat mengevaluasi sekaligus merevisi regulasi mengenai mekanisme pemilihan pimpinan PTN, terutama terkait porsi suara menteri sebesar 35 persen.

Ketiga, forum meminta transparansi dan akuntabilitas proses seleksi, termasuk penjelasan mengenai pertimbangan yang digunakan kementerian dalam menentukan dukungan terhadap kandidat.

Keempat, forum menyerukan agar otonomi akademik dan demokrasi kampus tetap dijaga serta tidak menjadikan perguruan tinggi sebagai objek kepentingan birokrasi pusat.

Forum juga menyerukan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Unmul untuk menjaga marwah kampus serta kebebasan akademik.

Aksi tersebut pada intinya menempatkan mekanisme pemilihan rektor, porsi suara kementerian, transparansi pengambilan keputusan, serta legitimasi Senat Akademik sebagai isu utama yang dipersoalkan massa.

Adapun berbagai tudingan mengenai intervensi kementerian dan ketidakadilan dalam proses pemilihan merupakan pandangan yang disampaikan oleh peserta aksi dan narasumber dalam kegiatan tersebut. Penjelasan dari pihak kementerian maupun Universitas Mulawarman mengenai proses dan dasar keputusan Pilrek 2026 diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai mekanisme serta pertimbangan dalam penetapan rektor periode 2026–2030. (Irla)

Festival Mooncake 2026 di Samarinda Tekankan Harmoni dan Kerukunan

Irla Hadratan Iman — Wed, 30 Sep 2026 22:41:01 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Perayaan Festival Mooncake 2026 di Kelenteng Thien Ie Kong Samarinda berlangsung selama lima hari, 23–27 September 2026. Kegiatan tahunan tersebut tidak hanya menjadi ruang pelestarian tradisi masyarakat Tionghoa, tetapi juga menjadi momentum memperkuat harmoni, kerukunan, dan kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat Kota Samarinda.

Rangkaian perayaan yang digelar di lingkungan Kelenteng Thien Ie Kong tersebut ditutup pada Minggu, 27 September 2026. Kegiatan turut mendapat apresiasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda dan Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Kota Samarinda.

Ketua FKUB Samarinda sekaligus Ketua TWAP Kota Samarinda, Saparuddin, mengatakan perayaan Mooncake merupakan kegiatan positif yang mencerminkan keberagaman tradisi dan budaya yang hidup di Kota Samarinda.

Menurutnya, Samarinda merupakan kota dengan masyarakat yang heterogen, baik dari sisi agama, budaya maupun tradisi. Karena itu, berbagai kegiatan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat perlu mendapat ruang untuk berkembang secara harmonis.

“FKUB dan pemerintah kota mengapresiasi kegiatan ini sebagai wujud bahwa Samarinda adalah kota yang sangat heterogen dan beragam. Ada beragam tradisi, agama, seni dan budaya serta akulturasi budaya yang hidup dan berkembang di Kota Samarinda,” ujar Saparuddin.

Ia menjelaskan, keberadaan Festival Mooncake juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut turut membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas masyarakat selama festival berlangsung.

Saparuddin menyebut, nilai utama yang terkandung dalam perayaan Mooncake bukan semata-mata hiburan, melainkan tradisi untuk mengungkapkan rasa syukur.

Dalam konteks sejarah dan budaya Tionghoa, perayaan tersebut berkaitan dengan rasa syukur atas hasil panen. Namun dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, makna syukur tersebut dapat dimaknai lebih luas, termasuk atas capaian kehidupan dan usaha yang telah dijalani.

“Setiap bulan purnama mereka mewujudkan rasa syukur itu dengan acara perayaan Mooncake. Jadi, bukan hanya sekadar perayaan, tetapi ada nilai syukur yang terkandung di dalamnya,” katanya.

Selain rasa syukur, menurut Saparuddin, terdapat pesan penting lainnya dalam perayaan Mooncake, yakni harmoni. Secara historis, perayaan tersebut menjadi momentum untuk berkumpul bersama keluarga dan memperkuat ikatan kekeluargaan.

Seiring perkembangan zaman, nilai tersebut kemudian diperluas menjadi pesan harmoni yang tidak hanya berada dalam lingkup keluarga, tetapi juga masyarakat dan kehidupan berbangsa.

“Kalau dari aspek sejarah, sesungguhnya ini merupakan upaya untuk mengumpulkan keluarga agar selalu bersatu dalam satu ikatan keluarga. Kemudian dengan perubahan zaman, tema harmoni itu diperluas menjadi harmoni keluarga, harmoni Samarinda, harmoni Indonesia, kita satu keluarga bumi,” jelasnya.

Menurutnya, pesan tersebut relevan dengan kondisi Samarinda sebagai kota yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang agama, suku dan budaya. Keragaman tersebut, kata dia, dapat menjadi kekuatan apabila dibangun melalui semangat saling menghormati dan hidup berdampingan.

Saparuddin berharap perayaan seperti Festival Mooncake dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Ia menilai, kegiatan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dapat menjadi ruang perjumpaan sekaligus mempererat hubungan antarkelompok di tengah keberagaman Kota Samarinda.

“Mudah-mudahan perayaan seperti ini terus bisa dilakukan dalam rangka mengikat kohesi sosial masyarakat kita. Dengan harmoni, kekompakan, kekerabatan dan semangat persaudaraan, kita bisa membangun daerah ini lebih maju dan lebih kuat,” pungkasnya.

Ia menambahkan, semangat kebersamaan dan gotong royong perlu terus dipelihara sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Samarinda yang majemuk.

Festival Mooncake 2026 di Kelenteng Thien Ie Kong pun menjadi salah satu ruang budaya yang mempertemukan tradisi, hiburan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pesan kebersamaan dalam kehidupan sosial Kota Samarinda. (Irla)

Mahakam Mask Carnival 2026 Hadirkan 27 Grup, Semarakkan Kreativitas Seni dan Budaya Kaltim

Irla Hadratan Iman — Mon, 28 Sep 2026 00:29:25 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Mahakam Mask Carnival 2026 digelar di Kota Samarinda, Minggu (27/9/2026) mulai pukul 06.30 WITA. Kegiatan yang menjadi bagian dari ruang ekspresi seni, budaya, dan pariwisata tersebut diikuti sebanyak 27 grup partisipan dengan mengambil rute dari Pelindo Samarinda hingga Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Pelaksanaan karnaval berlangsung dengan menampilkan beragam kreativitas peserta melalui penggunaan topeng sebagai elemen utama pertunjukan. Para peserta membawa karakter dan konsep masing-masing, sehingga sepanjang rute karnaval masyarakat dapat menyaksikan berbagai bentuk atraksi seni yang dikemas secara kreatif.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, mengatakan Mahakam Mask Carnival tidak hanya menjadi sebuah pertunjukan, tetapi juga ruang pertemuan bagi komunitas yang bergerak di bidang seni, budaya, dan pariwisata.

Menurutnya, kegiatan tersebut membuka kesempatan bagi komunitas maupun pelaku ekonomi kreatif untuk menunjukkan karya serta kreativitas mereka kepada masyarakat luas.

“Mahakam Mask Carnival menjadi ruang pertemuan komunitas seni, budaya, dan pariwisata. Kegiatan ini juga membuka kesempatan bagi komunitas serta pelaku ekonomi kreatif untuk ikut menampilkan kreativitas mereka melalui festival,” ujar Muhammad Faisal.

Ia menjelaskan, konsep topeng menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan Mahakam Mask Carnival. Topeng tidak hanya digunakan sebagai pelengkap penampilan, tetapi menjadi medium bagi peserta untuk mengeksplorasi ide, karakter, serta kekayaan seni dan budaya daerah.

Para peserta diberikan ruang untuk mengembangkan berbagai bentuk topeng dan mengemasnya menjadi sebuah atraksi yang memiliki nilai artistik. Kreativitas tersebut diharapkan dapat mencerminkan keberagaman budaya sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Kalimantan Timur.

“Konsep topeng menjadi kekuatan utama kegiatan. Nantinya mereka dapat mengeksplorasi berbagai bentuk topeng sekaligus mengemasnya dalam atraksi yang mencerminkan kreativitas dan kekayaan seni budaya Kaltim,” jelasnya.

Dengan melibatkan 27 grup partisipan, Mahakam Mask Carnival 2026 menjadi wadah kolaborasi bagi berbagai komunitas dan pelaku kreatif untuk berinteraksi sekaligus memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat.

Rute karnaval yang dimulai dari kawasan Pelindo Samarinda dan berakhir di Kantor Gubernur Kaltim juga menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyaksikan langsung parade seni dan budaya tersebut.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem seni dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur, sekaligus mendorong lahirnya berbagai bentuk kreativitas baru yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata daerah.

Mahakam Mask Carnival 2026 pun menjadi salah satu momentum untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Kaltim melalui pendekatan yang lebih kreatif, atraktif, dan dekat dengan masyarakat. (Irla)

Perkuat Pengawasan Profesi Advokat, DPD IKADIN Kaltim Jajaki Sinergi dengan Tokoh Masyarakat

Irla Hadratan Iman — Thu, 24 Sep 2026 13:43:00 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia (DPD IKADIN) Kalimantan Timur terus mendorong penguatan pengawasan terhadap profesi advokat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas, integritas, dan profesionalisme penegak hukum di daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan silaturahmi dengan tokoh masyarakat Kalimantan Timur, Rita Widyasari. Dalam pertemuan itu, pengurus DPD IKADIN Kaltim sekaligus menyampaikan permohonan kesediaan untuk menjadi bagian dari Komisi Pengawas DPD IKADIN Kaltim dari unsur tokoh masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah IKADIN Kaltim membangun sinergi dengan elemen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan.

Ketua DPD IKADIN Kaltim mengatakan, keterlibatan tokoh masyarakat dalam Komisi Pengawas memiliki peran penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat.

Menurutnya, pelibatan unsur masyarakat merupakan bagian dari ketentuan yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Pengawas, sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKADIN.

"Kehadiran unsur tokoh masyarakat di dalam Komisi Pengawas sangat krusial untuk memberikan sudut pandang yang objektif, independen, serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat sebagai officium nobile," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap advokat tidak cukup hanya dilakukan melalui mekanisme internal organisasi. Menurutnya, keterlibatan unsur masyarakat juga diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial agar pelaksanaan profesi tetap berada dalam koridor kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pengawasan yang efektif membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Kontrol sosial dari masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga agar advokat tetap menjunjung tinggi kode etik dan aturan hukum dalam menjalankan profesinya," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran DPD IKADIN Kaltim dan Rita Widyasari juga membahas pentingnya sinergi dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Kegiatan silaturahmi kemudian ditutup dengan foto bersama jajaran pengurus DPD IKADIN Kaltim.

IKADIN Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan profesionalisme advokat sekaligus membangun hubungan dengan berbagai unsur masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di Bumi Etam.

Komitmen tersebut sejalan dengan jargon IKADIN, "Fiat Justitia Ruat Coelum", yang bermakna hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. (Irla)

Erau 2026: Bepelas I Jadi Simbol Kedekatan Raja dan Rakyat di Tenggarong

Irla Hadratan Iman — Mon, 21 Sep 2026 23:15:28 +0800

KARTANEWS.COM, KUKAR – Rangkaian Festival Erau Adat Kutai 2026 di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, berlanjut pada Minggu (20/9/2026) malam melalui prosesi Bepelas I sebagai salah satu rangkaian adat yang sakral.

Mengusung tema “Raja Menunggal Bersama Rakyat, Raja Menjamu Rakyatnya”, pelaksanaan Erau tahun ini tidak hanya menjadi momentum pelestarian adat dan budaya Kutai, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara Kesultanan, pemerintah, dan masyarakat.

Prosesi Bepelas I dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, jajaran Forkopimda Kukar, kepala organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat serta sejumlah undangan lainnya.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan rangkaian Erau 2026 telah diawali dengan pembukaan pada pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian adat pada malam harinya.

“Acara hari ini karena tadi pagi pembukaan, kemudian ini berkas pertama dan alhamdulillah Sultan, Ayanda Sultan dalam keadaan sehat walafiat,” ujar Seno Aji.

Menurut Seno Aji, pemerintah provinsi berharap Erau tidak berhenti sebagai agenda budaya daerah, tetapi dapat berkembang menjadi panggung kebudayaan berskala nasional.

“Dan mudah-mudahan kita berharap Erau ini menjadi panggung nasional,” katanya.

Ia juga menyampaikan harapan agar keterlibatan pemerintah pusat semakin kuat, termasuk kehadiran Menteri Pariwisata dan Menteri Kebudayaan pada acara penutupan Erau.

“Kami berharap nanti pada saat penutupan, Menteri Pariwisata dan Menteri Kebudayaan hadir. Ini yang kita sedang dorong supaya adat istiadat budaya Erau ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga menjadi festival budaya nasional ke depan,” ujar Seno.

Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan Bepelas malam pertama merupakan bagian penting dalam rangkaian Erau Adat Kutai.

Ia menyebut pelaksanaan Bepelas I turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim, jajaran Forkopimda Kukar, kepala perangkat daerah hingga tokoh masyarakat.

“Kita sangat senang tradisi ini tetap terus bisa dijaga, dan mudah-mudahan ini memberi semangat tersendiri untuk kita melestarikan adat budaya di Tanah Kutai,” kata Aulia.

Menurutnya, semangat pelestarian budaya juga diwujudkan dengan melibatkan generasi muda, termasuk anak-anak sekolah dalam rangkaian kegiatan Erau.

Hal tersebut, kata Aulia, sejalan dengan semangat tema Erau 2026 yang menempatkan hubungan antara raja dan rakyat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pesta adat.

“Kita juga sesuai dengan tema yang kita berikan, ‘Raja Merawat Rakyatnya’, salah satu implementasinya adalah kita menghadirkan anak-anak sekolah. Mereka menikmati sajian dari proses sakral pada malam hari ini,” ujarnya.

Aulia menambahkan, anak-anak yang hadir juga mendapatkan jamuan makanan sebagai bagian dari kegiatan tersebut.

“Kita juga memberikan mereka makan dan lain sebagainya. Dan ini merupakan bentuk dari keseriusan kita untuk melestarikan adat budaya yang ada di Kutai Kartanegara,” katanya.

Erau Adat Kutai 2026 sendiri berlangsung pada 20 hingga 27 September 2026. Tahun ini, Erau masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN), sebuah agenda pariwisata nasional, sehingga penyelenggara mendorong agar tradisi Kutai semakin dikenal di tingkat nasional.

Sejumlah prosesi adat menjadi bagian dari rangkaian Erau, mulai dari Menjamu Benua, Mendirikan Tiang Ayu, Beluluh, Bepelas, hingga prosesi puncak yang dilanjutkan dengan Belimbur.

Dengan tema “Raja Menunggal Bersama Rakyat, Raja Menjamu Rakyatnya”, Erau 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyaksikan sekaligus terlibat dalam pelestarian tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Bagi Pemkab Kukar, keberlangsungan Erau tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan sebuah pesta adat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga identitas dan warisan budaya Kutai agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. (Irla)

Kabut Asap Makin Pekat, Disdikbud Samarinda Wajibkan Sekolah Terapkan PJJ

Irla Hadratan Iman — Thu, 17 Sep 2026 13:09:16 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda mewajibkan satuan pendidikan di wilayah terdampak kabut asap untuk menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah antisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul laporan masyarakat dan pihak sekolah terkait kondisi udara yang semakin pekat.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Ibnu Araby, mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan setelah Disdikbud menerima berbagai respons dari masyarakat, kepala sekolah, guru, serta tenaga pendidik dan kependidikan mengenai kondisi kabut asap di Samarinda.

“Latar belakangnya macam-macam. Kemarin ada respons masyarakat, ada respons dari sekolah, dari kepala sekolah, guru-guru, bahkan di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan,” kata Ibnu saat dikonfirmasi.

Menurut Ibnu, sejumlah pihak sebelumnya juga melakukan konfirmasi mengenai kondisi kabut asap kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda.

Disdikbud, kata dia, juga menerima sejumlah laporan melalui pesan komunikasi serta informasi yang beredar di media sosial.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Ibnu bersama Kepala BPBD Samarinda, Warso, dan Sekda Samarinda melakukan koordinasi. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui rapat lintas sektor pada malam hari.

Rapat yang berlangsung melalui Zoom Meeting sekitar pukul 19.00 WITA itu melibatkan seluruh camat se-Kota Samarinda. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD, Kepala DLH, Kepala BMKG, serta sejumlah analis dan pejabat fungsional dari DLH dan BPBD.

“Setelah berdiskusi kurang lebih satu jam, kita putuskan edaran tersebut,” ujarnya.

Ibnu menjelaskan, Disdikbud sebelumnya telah menerbitkan surat edaran pada 1 September 2026 dengan Nomor 400.3.5/8592/100.01/2026 tentang Antisipasi dan Penanganan Dampak Kabut Asap Akibat Karhutla di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda.

Edaran tersebut menjadi langkah awal bagi satuan pendidikan untuk melakukan mitigasi terhadap dampak kabut asap akibat karhutla. Penerbitan kebijakan lanjutan dilakukan setelah kondisi di lapangan kembali menjadi perhatian masyarakat dan sekolah.

PJJ Berlaku 17–19 September

Ibnu mengatakan PJJ diberlakukan selama tiga hari, yakni Kamis hingga Sabtu, 17–19 September 2026.

Setelah periode tersebut, pemerintah akan kembali melihat perkembangan kondisi udara pada Minggu, 20 September, sebelum menentukan apakah pembelajaran jarak jauh perlu diperpanjang.

“Kalau memang masih terjadi kabut asap seperti ini, tapi kita berharap berkurang. Kalau masih terjadi seperti ini atau kemungkinan nanti bisa lebih pekat, kita akan rapat kembali untuk menentukan apakah perlu dari hari Senin itu kita lanjutkan PJJ ini,” jelasnya.

Kebijakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka dan pengalihan ke PJJ tersebut juga telah diberitakan sebagai tindak lanjut koordinasi lintas instansi terkait kondisi kualitas udara di Samarinda.

Sekolah di Wilayah Terdampak Wajib Ikuti

Ibnu menegaskan, penerapan kebijakan tersebut bersifat wajib, terutama bagi sekolah yang berada di wilayah yang terdampak kabut asap.

Beberapa wilayah yang disebut menjadi perhatian antara lain Palaran, Samarinda Utara, Sungai Siring, Tanah Merah, Lempake, Belimau, Betapus, dan Bukuan.

“Ini sifatnya wajib. Wajib, terutama sekolah-sekolah yang daerahnya terdampak,” tegasnya.

Sementara untuk sekolah di kawasan tengah kota, terdapat mekanisme pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. PJJ tetap dilaksanakan, sedangkan guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas dengan pengaturan kehadiran yang ditentukan kepala sekolah.

Guru Diatur Bergiliran WFO dan WFH

Ibnu menjelaskan, pelaksanaan tugas guru selama PJJ dapat diatur secara bergiliran melalui skema Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).

Pengaturan tersebut disesuaikan dengan jadwal pembelajaran dan jumlah rombongan belajar di masing-masing sekolah.

“Guru tetap posisi di sekolah, tapi nanti diatur oleh kepala sekolah. Kalau mata pelajarannya ada pada pagi, berarti yang WFO itu guru yang mengajar pagi. Kalau dua rombel berarti guru pagi itu WFH. Guru siang berarti WFO, bergiliran seperti itu,” jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, proses pembelajaran tetap berjalan secara daring, sementara kepala sekolah memiliki kewenangan mengatur pembagian tugas dan kehadiran guru agar pelayanan pendidikan tetap berlangsung.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bentuk respons Disdikbud Samarinda terhadap kondisi kabut asap yang berdampak pada aktivitas satuan pendidikan. Sebelumnya, melalui edaran 1 September, Disdikbud juga telah meminta sekolah melakukan langkah pencegahan, termasuk penggunaan masker dan pengendalian aktivitas yang berpotensi memperburuk kondisi udara. (Irla)

Otorita IKN dan Lintas Lembaga Perketat Pencegahan Karhutla demi Amankan Zona Inti Nusantara

Irla Hadratan Iman — Wed, 16 Sep 2026 13:40:39 +0800

KARTANEWS.COM, NUSANTARA — Kualitas udara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) dipastikan tetap terjaga baik di tengah potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Guna mengantisipasi dampak karhutla masuk ke wilayah inti, Otorita IKN memperketat kesiapsiagaan bersama Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/Polri, serta Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.

Langkah konkret dilakukan melalui peninjauan langsung ke lokasi bekas karhutla di Kawasan Bukit Tengkorak dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto pada Senin (14/9/2026). Rombongan kemudian menggelar rapat koordinasi di Bendungan Sepaku Semoi untuk mengevaluasi strategi penanganan dan memperkuat langkah pencegahan agar api tidak meluas.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa perlindungan IKN merupakan instruksi langsung dari Kepala Negara.

“Bapak Presiden memiliki perhatian khusus terhadap Kalimantan Timur karena ada IKN. Perintah Pak Presiden di rapat terbatas terakhir sangat jelas: jangan sampai api masuk ke zona inti IKN. Kita semua bekerja keras agar hal itu tidak terjadi,” ujar Raja Juli.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BNPB, Suharyanto, menyebut kawasan IKN sebagai objek vital nasional yang mendapatkan prioritas tertinggi dalam pengerahan personel maupun armada pemadam.

“Kawasan IKN ini terus menjadi prioritas sesuai arahan langsung dari Bapak Prabowo Subianto. Seluruh kekuatan kami kerahkan,” kata Suharyanto.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya penguatan armada teknis dan patroli berkala di lapangan sebagai garis pertahanan utama.

“Patroli darat perlu ditingkatkan. Selain itu, penambahan peralatan untuk tim pemadam kebakaran di lapangan juga sangat diperlukan,” tutur Basuki.

Melalui sinergi lintas instansi ini, Otorita IKN bersama instansi terkait berkomitmen meningkatkan pengawasan ketat demi memastikan zona inti IKN tetap aman dan terbebas dari paparan asap maupun ancaman kebakaran. (Irla)

Nakes RS AWS Kaltim Gelar Aksi Damai, TPP Empat Bulan Belum Dicairkan

Irla Hadratan Iman — Tue, 08 Sep 2026 16:03:11 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Tenaga kesehatan (nakes) dan karyawan Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie (RS AWS) Samarinda, Kalimantan Timur menggelar aksi damai dan doa bersama pada Selasa, 8 September 2026.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hingga kini belum dicairkan.

Humas RS AWS Kaltim, dr. Arysia Andhina, mengatakan aksi damai tersebut berkaitan dengan tuntutan pencairan TPP yang belum diterima karyawan sejak Juni hingga September 2026.

“Unjuk rasa aksi damai dan doa bersama terkait tuntutan TPP yang belum dicairkan dari bulan Juni-September oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” kata Arysia.

Menurutnya, para karyawan berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menyelesaikan pembayaran TPP yang menjadi hak pegawai.

Adapun tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah agar pembayaran TPP segera dilakukan. Berdasarkan keterangan pihak RS AWS Kaltim, terdapat 1.081 karyawan yang terdampak belum dicairkannya TPP tersebut.

“Kami berharap agar segera dilakukan pembayaran TPP,” ujar Arysia.

Aksi damai dan doa bersama tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi karyawan RS AWS Kaltim agar persoalan pembayaran TPP segera mendapatkan kepastian dan penyelesaian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Para karyawan berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti tuntutan tersebut sehingga hak pegawai untuk menerima TPP dapat dibayarkan dan aktivitas pelayanan kesehatan di RS AWS Kaltim tetap berjalan secara optimal. (Irla)

Aliansi Rakyat Kaltim: Kontribusi Besar untuk Negara, Pemerataan Belum Terasa

Irla Hadratan Iman — Thu, 03 Sep 2026 20:20:14 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi penyampaian aspirasi bertajuk “Indonesia Ironi, Kaltim Jadi Anak Tiri” di Samarinda, Kamis (3/9/2026). Aksi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan nasional dan daerah yang dinilai belum mendapat penyelesaian secara maksimal.

Humas Aksi Aliansi Rakyat Kaltim, Salman Alfarisy, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi keresahan dan kemarahan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur.

“Aliansi Rakyat Kalimantan Timur bersama-sama masyarakat dan seluruh elemen kota Kalimantan Timur mencoba mengaspirasikan akumulasi kemarahan yang terjadi di Kalimantan Timur dan di Indonesia,” ujar Salman.

Menurutnya, aksi tersebut membawa paket tuntutan yang terdiri atas tujuh tuntutan nasional dan delapan tuntutan daerah. Tuntutan tersebut disusun dengan mengaitkan persoalan nasional dengan kondisi yang terjadi di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.

Salman mencontohkan persoalan penetapan status bencana nasional di sejumlah wilayah yang menurutnya masih menjadi perhatian masyarakat. Ia juga menyoroti persoalan kualitas udara di wilayah Kalimantan yang dinilai semakin mengkhawatirkan akibat kabut asap.

“Kami coba merangkai kemarahan-kemarahan nasional, isu-isu yang terjadi di skala nasional, kemudian kami kaitkan dengan apa yang terjadi di Kalimantan Timur khususnya,” katanya.

Selain membawa tuntutan yang telah dirumuskan, aksi tersebut juga dikemas dalam bentuk mimbar bebas. Menurut Salman, forum tersebut terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keresahan maupun kritik terhadap berbagai persoalan yang mereka rasakan.

Ia menegaskan, mimbar bebas tersebut bersifat inklusif dan tidak terbatas pada kelompok tertentu.

“Ini adalah mimbar bebas yang inklusif, tidak eksklusif. Seluruh masyarakat yang mau marah, yang mau sedih, yang mau merasakan kecemburuan, boleh untuk hadir di sini,” ucapnya.

Salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut adalah narasi “Kaltim Jadi Anak Tiri”. Aliansi menilai Kalimantan Timur memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat daerah dinilai belum sebanding dengan kontribusi tersebut.

Salman menyebut Kaltim sebagai salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Karena itu, pihaknya mendorong adanya pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.

“Makanya kami menuntut adanya pemerataan di daerah 3T, kami menuntut adanya pendidikan, kami menuntut adanya kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, massa juga menyuarakan persoalan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) hingga pasokan listrik. Aliansi meminta persoalan antrean BBM dan pemadaman listrik tidak terus berulang karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

“Kami menuntut supaya BBM enggak antre lagi, kami menuntut supaya pemadaman listrik itu tidak terjadi lagi,” kata Salman.

Dalam aksi tersebut, keterlibatan massa tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa. Salman mengatakan sejumlah elemen masyarakat turut hadir untuk menyampaikan aspirasi.

“Elemen tentunya mahasiswa sebagai agent of change. Tapi tentunya ada masyarakat-masyarakat Kota Samarinda dan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur lainnya,” tuturnya.

Ia menyebut masyarakat yang hadir berasal dari sejumlah wilayah, termasuk Kota Samarinda dan Kabupaten Paser. Menurutnya, aksi tersebut terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang yang ingin menyampaikan aspirasi.

“Semua boleh hadir, semua boleh teriak, semua boleh muak,” tegas Salman.

Aliansi Rakyat Kaltim berharap penyampaian aspirasi tersebut dapat menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar berbagai keresahan masyarakat, sekaligus mendorong penyelesaian terhadap persoalan nasional dan daerah yang selama ini dinilai belum tuntas. (Irla)

MPR RI Goes to Campus di Unmul, Eddy Soeparno Dorong Percepatan Transisi Energi dan Penguatan Ketahanan Nasional

Irla Hadratan Iman — Wed, 02 Sep 2026 11:16:04 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong percepatan transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional sebagai langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dan krisis iklim. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan MPR RI Goes to Campus di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (2/9/2026).

Dalam pemaparannya di hadapan sivitas akademika dan mahasiswa Unmul, Eddy menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan energi. Aktivitas industri, transportasi, rumah tangga hingga pelayanan publik membutuhkan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan.

Namun, menurutnya, kebutuhan energi yang terus meningkat tidak boleh membuat Indonesia mengabaikan agenda dekarbonisasi. Penggunaan energi fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas, masih menjadi bagian besar dari bauran energi nasional dan menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi terhadap krisis iklim.

Eddy menyebut ketergantungan terhadap energi fosil juga membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik global. Gangguan rantai pasok energi, terutama akibat konflik di kawasan Timur Tengah, dapat memengaruhi ketersediaan dan harga minyak maupun gas.

"Indonesia hari ini menghadapi krisis energi. Rantai pasok terganggu semua," ujar Eddy dalam pemaparannya.

Ia menjelaskan, gangguan pada sektor energi tidak berhenti pada persoalan ketersediaan bahan bakar. Dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor perekonomian, mulai dari industri, transportasi hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Kenaikan harga minyak mentah dan produk turunannya, kata Eddy, dapat meningkatkan harga berbagai komoditas seperti plastik, pupuk, obat-obatan dan tekstil. Kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat dan mendorong inflasi.

"Ini mata rantai yang tidak berhenti di sektor energi saja, tetapi masuk ke sektor perekonomian kita secara keseluruhan," katanya.

Ketergantungan Impor Dinilai Perlu Dikurangi

Eddy juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Menurut dia, meskipun Indonesia memiliki sumber daya energi fosil dan energi terbarukan yang melimpah, sebagian kebutuhan energi nasional masih dipenuhi melalui impor.

Ia mencontohkan kebutuhan BBM yang banyak bergantung pada pasokan dari negara lain. Begitu pula dengan LPG yang sebagian besar kebutuhannya masih harus dipenuhi melalui impor.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih rentannya ketahanan energi Indonesia.

"Artinya kita sangat rentan," tegasnya.

Menurut Eddy, ketergantungan terhadap impor energi bukan hanya berisiko ketika terjadi gangguan rantai pasok global, tetapi juga memberikan tekanan terhadap devisa dan fiskal negara.

Ia menilai persoalan tersebut perlu dijawab melalui penguatan produksi energi dalam negeri sekaligus percepatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Indonesia, kata dia, memiliki modal besar untuk melakukan hal tersebut. Selain memiliki cadangan batu bara, minyak dan gas, Indonesia juga mempunyai potensi energi surya, angin, air, bioenergi dan panas bumi yang besar.

"Kita ini negara kaya. Fosilnya punya banyak, sumber energi terbarukannya juga punya banyak," ujarnya.

Transisi Energi Tiga Tahap

Eddy memaparkan strategi transisi energi Indonesia yang menurutnya perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari jangka pendek, menengah hingga panjang.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperkuat elektrifikasi, termasuk memperluas penggunaan kendaraan listrik dan transportasi publik berbasis listrik.

Sementara dalam jangka menengah, Indonesia perlu meningkatkan pemanfaatan bioenergi. Pengembangan biodiesel, menurut Eddy, merupakan salah satu langkah yang sudah dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Sedangkan dalam jangka panjang, Indonesia perlu mulai mengembangkan sumber energi baru seperti hidrogen dan nuklir.

"Jadi elektrifikasi satu, kedua bioenergi kita tingkatkan, dan jangka panjang kita kemudian mengembangkan sumber energi baru, hidrogen dan nuklir," jelasnya.

Eddy menilai energi nuklir dapat menjadi salah satu opsi untuk mendukung keandalan pasokan energi nasional. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sumber energi yang mampu menjamin ketersediaan pasokan dalam negeri secara berkelanjutan.

Subsidi Energi Perlu Tepat Sasaran

Selain persoalan sumber energi, Eddy juga menyoroti tata kelola subsidi energi. Ia menilai subsidi energi perlu diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Eddy, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai sektor pembangunan lainnya.

Ia menekankan pentingnya melakukan penyesuaian besaran subsidi sekaligus memastikan penerimanya tepat sasaran.

"Subsidi ini bisa kemudian dilakukan rightsizing dan right targeting. Angkanya kita sesuaikan dengan kebutuhannya dan kita targetkan kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan," katanya.

Eddy menyebut Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah penting dalam pengembangan energi terbarukan nasional.

Menurutnya, Kaltim memiliki potensi bioenergi, energi surya serta sumber daya lain yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari transisi energi.

"Saya melihat bahwa Kalimantan Timur memiliki peluang yang besar yang tidak kalah dengan daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia," kata Eddy.

Ia berharap pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dapat mempercepat akselerasi transisi energi dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia.

Kampus Diminta Berkontribusi

Di hadapan mahasiswa, Eddy juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menghadapi krisis energi dan krisis iklim.

Menurutnya, kampus memiliki posisi strategis karena gagasan dan solusi yang dihasilkan berasal dari penelitian serta berbasis data. Karena itu, ia berharap perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan transisi energi.

"Kami juga menunggu kiranya apa yang bisa dikontribusikan oleh kampus untuk penanganan krisis iklim melalui transisi energi sekaligus menguatkan ketahanan energi kita," ujarnya.

Eddy juga mengingatkan bahwa persoalan lingkungan saat ini telah memasuki tahap yang lebih serius. Ia memilih menggunakan istilah "krisis iklim" dibandingkan sekadar perubahan iklim untuk menggambarkan kondisi yang sedang dihadapi dunia.

Menurutnya, mencairnya es abadi di Pegunungan Jayawijaya menjadi salah satu tanda nyata perubahan kondisi lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Ia menilai Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengubah arah tersebut melalui percepatan transisi energi, pengurangan emisi karbon dan penguatan ketahanan energi nasional.

"Jangan sampai kita berada di titik di mana seperti yang tadi disampaikan di dalam video, Pegunungan Carstensz, itu adalah Pegunungan Jayawijaya yang menjadi kebanggaan kita karena ada salju abadi, hari ini salju abadinya tinggal sisa 5 persen," tuturnya.

Di akhir pemaparannya, Eddy mengajak mahasiswa Unmul untuk mengambil peran dalam menghadapi tantangan energi dan iklim. Menurutnya, transisi energi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kontribusi seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda dan perguruan tinggi.

"Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan bisa juga menjadi inspirasi bagi para mahasiswa untuk memberikan kontribusi nyata dalam penanganan krisis energi dan krisis iklim yang kita hadapi," pungkasnya. (Irla)

Penguatan Regulasi Tambang Rakyat MBLB di Kaltim Dinilai Bawa Potensi Kesejahteraan Masyarakat

Irla Hadratan Iman — Mon, 31 Aug 2026 14:09:52 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur mendorong percepatan legalisasi pertambangan rakyat untuk sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Upaya ini dinilai strategis untuk mendongkrak perekonomian masyarakat lokal sekaligus memberikan kepastian hukum atas hak-hak warga.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam mendampingi dan membina aktivitas tambang masyarakat agar tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan.

"Percepatan perizinan ini tentu membutuhkan dasar hukum yang jelas, mulai dari Peraturan Daerah hingga Peraturan Gubernur, khususnya yang mengatur MBLB dan jaminan reklamasi," ujar, Jumat (28/08/2026)

Langkah percepatan regulasi tersebut tengah dimatangkan bersama Komisi III DPRD Kaltim melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Penyusunan Raperda berfokus pada penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah pusat, mengingat kewenangan pengawasan pertambangan serta pembentukan tim pengawas nasional masih berada di bawah kendali pusat.

Bambang juga menekankan bahwa kemudahan izin MBLB tidak bisa disaratkan secara terburu-buru tanpa memperhitungkan potensi risiko di lapangan.

"Setiap permohonan harus diverifikasi berdasarkan tingkat risiko dan kesesuaian dokumen teknis," jelasnya.

Ia menyampaikan setiap pemohon ijin wajib memenuhi dokumen krusial, seperti, Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM), Rencana Reklamasi. Rencana Pascatambang.

Melalui skema perizinan yang ketat namun terarah ini, Pemprov Kaltim optimistis dapat menjamin kemudahan berinvestasi tanpa mengorbankan penataan ruang, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan hidup.(Irla)

BNNP Kaltim Ungkap Peredaran Sabu di Muara Badak, 45,85 Gram Diamankan

Irla Hadratan Iman — Sat, 29 Aug 2026 23:54:40 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika golongan I jenis sabu di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Senin (27/7/2026) sekitar pukul 20.00 WITA. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial RJ beserta tiga paket sabu dengan berat bersih 45,85 gram.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan adanya jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah Muara Badak. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti Tim Penindakan dan Pengejaran BNNP Kaltim melalui serangkaian kegiatan penyelidikan.

Hasil pemantauan petugas mengarah ke sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin, Gang Polmas, RT 11, Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekitar pukul 20.00 WITA, tim melihat seorang laki-laki berada di dalam rumah tersebut.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pria yang mengaku berinisial RJ. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan sebuah tas berwarna hijau yang berada dalam penguasaannya. Setelah diperiksa, di dalam tas tersebut ditemukan tiga bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih mencapai 45,85 gram.

Berdasarkan keterangan RJ kepada petugas, barang tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial RM yang saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO). RJ mengaku tidak mengetahui secara pasti lokasi keberadaan RM, namun berdasarkan informasi yang diperoleh, RM diketahui berada di wilayah Sulawesi Barat.

Atas temuan tersebut, RJ bersama barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor BNNP Kalimantan Timur untuk menjalani proses pengembangan dan penyidikan lebih lanjut.

BNNP Kaltim menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.

Selain pengungkapan kasus di Muara Badak, BNNP Kaltim pada Rabu (5/8/2026) juga melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan jaringan peredaran sabu dari Pontianak, Kalimantan Barat, menuju Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam kasus tersebut, petugas sebelumnya mengamankan dua orang berinisial KY, warga Pontianak, dan IH, warga Samarinda, pada Rabu (24/6/2026) sekitar pukul 13.00 WITA. Keduanya diamankan di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda.

Dari penindakan tersebut, petugas menyita narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 996 gram netto. Barang bukti tersebut ditemukan dalam kemasan plastik teh Cina berwarna hijau dan dibawa menggunakan tas berwarna merah muda.

Berdasarkan keterangan KY, dirinya berada di Samarinda untuk menemui perempuan yang merupakan pacarnya. Dalam proses tersebut, KY mengaku dihubungi seseorang berinisial MK, warga yang telah lama dikenalnya di Pontianak. MK kemudian diduga meminta KY mengambil dan mengantarkan sebuah bungkusan yang diketahui berisi narkotika ke sebuah rumah di Jalan DI Panjaitan.

Dalam menjalankan aksinya, KY disebut bersama IH. Berdasarkan keterangan dalam rilis BNNP Kaltim, IH berperan menemani KY sekaligus menjadi penunjuk jalan dengan mengikuti arahan MK.

Dari total barang bukti 996 gram sabu tersebut, sebanyak 993,78 gram netto dimusnahkan. Sementara itu, sebanyak 1,17 gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan 1,05 gram lainnya untuk kebutuhan pembuktian di persidangan.

BNNP Kalimantan Timur menegaskan proses penyelidikan dan penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap keseluruhan jaringan peredaran narkotika yang menghubungkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, termasuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

BNNP Kaltim menyatakan upaya pemberantasan tersebut merupakan bagian dari komitmen menciptakan Kalimantan Timur BERSINAR atau Bersih Narkoba. Langkah itu sekaligus diarahkan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menuju Indonesia Emas 2045. (Irla)

Helo East Festival 2026 Angkat Kekayaan Budaya Kaltim Lewat Seni dan Kreativitas Generasi Muda

Irla Hadratan Iman — Fri, 28 Aug 2026 22:53:39 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Helo East Festival 2026 digelar di Temindung Creative Hub Samarinda pada 22–23 Agustus 2026 sebagai ruang pertemuan bagi komunitas budaya, pelaku seni, pelajar, dan masyarakat untuk mengenal sekaligus mengembangkan kekayaan budaya Kalimantan Timur melalui seni, kreativitas, dan kolaborasi generasi muda.

Festival tersebut menjadi bagian dari program Kementerian Kebudayaan yang diinisiasi oleh Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, Kegiatan ini diarahkan untuk membuka ruang bagi komunitas dan pegiat budaya dalam memperkenalkan warisan budaya daerah kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Ketua Helo Kaltim, Nazwa Rizli Ananda, mengatakan pelestarian budaya membutuhkan pendekatan yang mampu mengikuti perkembangan zaman agar tetap dekat dengan kehidupan generasi muda.

Menurutnya, budaya tidak cukup hanya dilestarikan sebagai warisan masa lalu, tetapi juga perlu diberi ruang untuk berkembang melalui kreativitas dan keterlibatan generasi penerus.

“Budaya tidak hanya perlu dijaga, tetapi juga perlu diberikan ruang agar dapat terus dikenal dan dikembangkan oleh generasi berikutnya. Melalui Helo East Festival, kami ingin menghadirkan pengalaman budaya yang lebih dekat, terbuka, dan relevan bagi anak muda,” kata Nazwa.

Helo East Festival 2026 berlangsung selama dua hari dengan mengangkat dua tema. Pada tanggal 22 Agustus, kegiatan mengusung tema “Jejak Budaya, Ruang Berkarya”, sedangkan pada tanggal 23 Agustus mengangkat tema “Simfoni Benua Etam: Merajut Warisan, Menggema untuk Masa Depan.”

Sejumlah kegiatan seni dan budaya disiapkan untuk memberikan pengalaman langsung pengunjung kepada. Rangkaian acara di antaranya talkshow dan diskusi interaktif yang menghadirkan pegiat musik tradisional, musisi muda Kalimantan Timur, pegiat lingkungan, serta pemerhati budaya.

Selain diskusi, pengunjung juga dapat mengikuti Workshop Eco Craft Nusantara dan menyaksikan sejumlah pertunjukan seni tradisional. Pertunjukan tari Topeng khas Kutai dan musik Sape' menjadi bagian dari agenda yang memperkenalkan kesenian khas Kalimantan Timur kepada masyarakat.

Kehadiran musisi lokal turut melengkapi rangkaian acara. Konsep festival tidak hanya menempatkan budaya sebagai tontonan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk berinteraksi secara langsung dengan berbagai bentuk warisan budaya.

Salah satunya melalui pameran alat musik tradisional yang dapat dimainkan oleh pengunjung. Konsep tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman budaya yang lebih interaktif, terutama bagi kalangan anak muda.

Festival juga menghadirkan sejumlah tenant UMKM yang bergerak di bidang budaya, kuliner tradisional, dan kerajinan tangan. Kehadiran pelaku UMKM tersebut sekaligus menampilkan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kreativitas dan ekonomi masyarakat.

Pada hari terakhir pelaksanaan, Helo East Festival 2026 secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda yang diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Samarinda, Barlin Hady Kesuma.

Rangkaian festival kemudian ditutup pada malam hari oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV Kaltimtara, Lestari.

Lebih dari 70 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut. Peserta berasal dari berbagai unsur, di antaranya komunitas pemuda, mahasiswa, dan pegiat budaya.

Melalui penyelenggaraan Helo East Festival 2026, penyelenggara berharap kekayaan budaya Kalimantan Timur tidak hanya dikenal sebagai warisan daerah, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk menghasilkan karya-karya baru tanpa meninggalkan nilai dan identitas budaya lokal.

Festival tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya ruang kolaborasi antara komunitas, pelaku seni, generasi muda, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan budaya Kalimantan Timur di tengah perkembangan zaman. (Irla)

Museum Negeri Mulawarman Tutup Sementara, Dukung Kelancaran Pesta Adat Erau Kukar 2026

Irla Hadratan Iman — Thu, 27 Aug 2026 23:03:48 +0800

KARTANEWS COM, KUKAR — Museum Negeri Mulawarman menutup sementara layanan kunjungan bagi masyarakat umum mulai 15 September hingga 2 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pesta Adat Erau Kutai Kartanegara 2026 yang akan berlangsung di kawasan Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara.

Penutupan sementara dilakukan karena gedung utama Museum Negeri Mulawarman beserta area pelataran kompleks Kedaton akan menjadi bagian dari lokasi pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan adat. Selama periode tersebut, kawasan museum akan digunakan untuk kebutuhan proses adat, persiapan teknis, hingga kegiatan pembersihan setelah seluruh rangkaian acara selesai.

Museum Humas Negeri Mulawarman, Mangir Anggoro Titiantoro, mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan seluruh rangkaian Pesta Adat Erau dapat berlangsung dengan khidmat, tertib, dan lancar.

“Gedung utama museum beserta seluruh area pelataran kompleks Kedaton akan digunakan sepenuhnya untuk rangkaian ritual sakral, persiapan teknis, hingga pembersihan pasca-acara Pesta Adat Erau 2026. Oleh karena itu, area tersebut harus steril dari aktivitas wisata umum,” ujar Mangir dalam keterangan resminya di Tenggarong.

Menurut Mangir, pelaksanaan Pesta Adat Erau Kutai Kartanegara 2026 diselenggarakan berlangsung pada tanggal 20 hingga 27 September 2026. Namun, periode penutupan museum dibuat lebih panjang untuk memberikan ruang bagi proses persiapan sebelum acara serta pengaturan dan pembersihan kawasan setelah seluruh proses adat berakhir.

Langkah tersebut meliputi persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan, termasuk pengaturan berbagai kebutuhan logistik Kesultanan Kutai Kartanegara.

Dengan demikian, masyarakat maupun wisatawan yang berencana mengunjungi Museum Negeri Mulawarman pada tanggal 15 September hingga 2 Oktober 2026 untuk sementara belum dapat melakukan kunjungan seperti biasa.

Pihak pengelola museum menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, agen perjalanan, wisatawan domestik, maupun wisatawan mancanegara yang telah merencanakan kunjungan ke Tenggarong pada periode tersebut.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, terutama bagi para pengunjung yang sudah merencanakan liburannya jauh-jauh hari. Namun, kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta menyukseskan dan memeriahkan Pesta Adat Erau 2026 sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya Nusantara,” kata Mangir.

Museum Negeri Mulawarman dijadwalkan kembali membuka layanan kunjungan secara normal pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Pembukaan kembali tersebut dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan Erau dan proses penataan kawasan selesai dilaksanakan.

Masyarakat dan wisatawan yang membutuhkan informasi terbaru mengenai jadwal kunjungan maupun perkembangan operasional museum selama periode tersebut dapat mengumpulkan informasi melalui kanal media sosial resmi Museum Negeri Mulawarman.

Penutupan sementara ini menjadi bagian dari dukungan pengelola Museum Negeri Mulawarman terhadap pelaksanaan Pesta Adat Erau Kutai Kartanegara sebagai salah satu agenda budaya yang memiliki nilai sejarah dan tradisi penting bagi masyarakat Kutai serta pelestarian warisan budaya di Kalimantan Timur. (Irla)

Gelar Forum Konsultasi Publik, Camat Muara Jawa: Masukan Masyarakat Jadi Bahan Perbaikan

Irla Hadratan Iman — Mon, 24 Aug 2026 12:52:36 +0800

KARTANEWS.COM, KUKAR — Pemerintah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai agenda tahunan untuk memutarkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menghimpun masukan terkait hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Camat Muara Jawa, Senin (24/8/2026), dengan melibatkan sejumlah masyarakat dan pemangku kepentingan.

Camat Muara Jawa, Muhammad Ramli, mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan agenda yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah kecamatan untuk mendengar langsung pandangan dan masukan dari masyarakat.

“Jadi forum konsultasi publik ini adalah agenda yang dilakukan setiap tahun untuk evaluasi kegiatan pelayanan kami tahun-tahun sebelumnya. Jadi harus dilakukan setiap tahun,” ujar Ramli.

Ramli menjelaskan, forum tersebut tidak hanya melibatkan unsur pemerintah, tetapi juga menghadirkan berbagai perwakilan masyarakat. Di antaranya tokoh masyarakat, Kepala Puskesmas, perwakilan media, serta para ketua RT yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan RT (IPRT).

Dalam pelaksanaan forum kali ini, Kecamatan Muara Jawa turut mengundang delapan ketua IPRT yang mewakili masing-masing kelurahan. Keterlibatan para ketua RT dinilai penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan dapat menjadi penghubung dalam menyampaikan hasil forum kepada warga di lingkungannya.

Dia berharap para perwakilan yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dapat meneruskan informasi dan hasil pembahasan kepada ketua RT lainnya serta di masyarakat masing-masing wilayah.

“Harapan kami, ketika nanti ini mereka pulang bisa menyampaikan ke teman-teman RT lain, selanjutnya sampaikan ke masyarakat,” katanya.

Namun, untuk memastikan informasi mengenai hasil konsultasi publik dapat diterima masyarakat secara lebih luas, Kecamatan Muara Jawa juga menyiapkan langkah lanjutan. Pemerintah kecamatan berencana melakukan sosialisasi langsung ke masing-masing kelurahan dengan melibatkan ketua RT.

Ramli mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan agar diberikan kesempatan untuk mengumpulkan para ketua RT di setiap kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan upaya memperluas informasi sekaligus pesan yang dibahas dalam forum tidak berhenti pada peserta yang hadir.

Nanti kami akan menyurati kelurahan agar kami diberikan waktu untuk mengumpulkan RT di masing-masing kelurahan untuk menyampaikan tentang hal ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ramli menegaskan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik bukan sekadar agenda administratif tahunan. Menurut dia, forum tersebut menjadi bagian penting dalam identifikasi kekurangan pelayanan pemerintah kecamatan berdasarkan pengalaman dan penilaian masyarakat.

Ia mengakui bahwa meskipun pemerintah kecamatan telah berupaya memberikan pelayanan secara maksimal, masih mungkin terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

"Kenapa hal ini dilakukan? Karena kami sekali lagi merasa bahwa pelayanan kami mungkin barangkali masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Sekalipun kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tentu saja mungkin ada masyarakat yang belum puas tentang pelayanan kami," ungkap Ramli.

Oleh karena itu, masukan yang disampaikan masyarakat dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Kecamatan Muara Jawa untuk melihat kekurangan pelayanan pada tahun sebelumnya serta menentukan hal-hal yang perlu ditingkatkan pada tahun berjalan.

Dia menilai evaluasi secara berkala diperlukan agar pemerintah kecamatan tidak hanya melihat dari perspektif internal pemerintahan, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan.

“Makanya setiap tahun kita adakan ini supaya kita bisa evaluasi tahun lalu kekurangan kita di mana, tahun ini apa yang perlu kita tambahi,” ujarnya.

Ia berharap keterlibatan masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi pelayanan di Kecamatan Muara Jawa. Masukan dari masyarakat, kata dia, akan menjadi bahan bagi pemerintah kecamatan untuk melakukan pembenahan secara bertahap.

Ia juga menyadari bahwa meningkatkan kualitas pelayanan hingga mencapai kondisi yang benar-benar sempurna merupakan tantangan tersendiri. Namun, ia menegaskan pemerintah kecamatan akan terus berupaya memperbaiki kekurangan berdasarkan masukan yang diterima.

“Mudah-mudah dengan masukan-masukan dari masyarakat yang kita ini, ada hal-hal yang tadi belum sempurna bisa kita coba menjadi sempurna, walaupun saya yakin tidak bisa sempurna,” tutupnya.

Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, Kecamatan Muara Jawa mengirimkan masukan masyarakat sebagai salah satu dasar dalam melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Pelibatan tokoh masyarakat, RT, fasilitas kesehatan, media, serta unsur masyarakat lainnya diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan warga sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Irla)

Otorita IKN Gelar Kuliah Umum, Bahas Perencanaan dan Infrastruktur Kota Masa Depan

Irla Hadratan Iman — Sun, 23 Aug 2026 23:29:02 +0800

KARTANEWS.COM, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memperkuat penyebaran gagasan dan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan IKN melalui penyelenggaraan Kuliah Umum dan Dialog Perkotaan: Pembahasan Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur IKN.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (21/8/2026) di Multifunction Hall 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), menghadirkan akademisi dari Leiden University, Bart Barendregt, sebagai pembicara utama.

Kuliah umum tersebut menjadi ruang diskusi yang mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi, hingga berbagai pemangku kepentingan untuk membahas perjalanan perencanaan IKN dari tahap konseptual hingga implementasi pembangunan fisik yang kini terus berlangsung di kawasan ibu kota baru Indonesia.

Mengusung tema “Designing Nusantara”, kegiatan ini menyoroti bagaimana proses desain sebuah kota tidak hanya berhenti pada gambar atau sketsa, tetapi berkembang menjadi kebijakan, tata ruang, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat di masa depan.

Dalam forum tersebut, peserta diajak memahami tahapan perencanaan pembangunan IKN, mulai dari penyusunan konsep kawasan, penataan ruang perkotaan, hingga penerapan berbagai rekayasa infrastruktur yang menjadi fondasi pembangunan Nusantara sebagai ibu kota negara.

Bart Barendregt memaparkan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam merancang kota masa depan. Menurutnya, pembangunan sebuah ibu kota baru memerlukan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, budaya, teknologi, dan kebutuhan masyarakat kota agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Diskusi juga mengulas transformasi kawasan KIPP sebagai pusat pemerintahan nasional yang dirancang menjadi kawasan modern. Dengan konsep kota hijau, cerdas, dan berkelanjutan.

Perjalanan pembangunan tersebut digambarkan sebagai proses panjang yang dimulai dari rencana awal hingga menjadi kawasan yang kini mulai berfungsi sebagai pusat aktivitas pemerintahan.

Selain membahas konsep perencanaan kota, dialog perkotaan juga memberikan perhatian khusus terhadap tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah IKN.

Salah satu isu yang menjadi fokus adalah kondisi geologi kawasan yang memerlukan pendekatan teknik dan rekayasa khusus agar pembangunan tetap aman dan berkelanjutan.

Para narasumber menjelaskan bahwa karakteristik tanah dan bentang alam di wilayah Nusantara menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembangunan jalan, gedung pemerintahan, sistem utilitas, hingga infrastruktur transportasi. Oleh karena itu, proses perencanaan dilakukan melalui kajian ilmiah dan analisis teknis yang komprehensif.

Ketangguhan infrastruktur juga menjadi topik utama dalam pembahasan. Infrastruktur IKN dirancang agar mampu menahan berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, curah hujan tinggi, hingga potensi risiko bencana. Pendekatan pembangunan tersebut diharapkan mampu menciptakan kota yang tangguh sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman.

Konektivitas transportasi juga menjadi bagian penting dalam dialog. Peserta membahas bagaimana sistem transportasi di IKN dirancang untuk menghubungkan kawasan pemerintahan, organisasi, pusat ekonomi, hingga ruang publik melalui jaringan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

Otorita IKN menekankan bahwa konektivitas pembangunan tidak hanya fokus pada pembangunan jalan, tetapi juga mencakup integrasi berbagai moda transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat secara berkelanjutan. Konsep tersebut menjadi bagian dari visi Nusantara sebagai kota yang mengutamakan kualitas hidup warganya.

Melalui penyelenggaraan kuliah umum ini, Otorita IKN ingin memperluas diseminasi pengetahuan mengenai pembangunan Nusantara kepada masyarakat pelajar, dan praktisi. Forum seperti ilmiah ini dinilai penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan ibu kota negara.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah pertukaran ide dan pengalaman antara pemerintah dengan institusi akademik internasional.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pengetahuan.

Sinergi antara pemerintah, sejarawan, dan praktisi menjadi salah satu pesan utama yang mengemuka dalam dialog tersebut. Unsur ketiga tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam menciptakan perencanaan kota yang inovatif, responsif terhadap tantangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Otorita IKN berharap hasil diskusi dan gagasan yang berkembang dalam kuliah umum ini dapat menjadi masukan bagi proses pembangunan Nusantara yang terus berjalan.

Dengan kolaborasi lintas sektor, pembangunan IKN diharapkan tidak hanya menghasilkan pemerintahan pusat baru, tetapi juga kota masa depan yang layak huni, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Melalui forum “Designing Nusantara”, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog ilmiah sebagai bagian dari pembangunan ibu kota negara yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. (Irla)

Sidang Perdana Gugatan Demosi ASN di PTUN Samarinda, Bupati Nunukan Mangkir

Irla Hadratan Iman — Sun, 23 Aug 2026 22:48:37 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA - Sengketa tata usaha negara terkait penurunan jabatan atau demosi dua aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Nunukan mulai disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, Kamis (20/8/2026).

Dalam sidang perdana tersebut, kuasa hukum dan kedua prinsipal penggugat hadir memenuhi panggilan pengadilan. Sementara, Bupati Nunukan selaku tergugat tidak hadir.

Perkara itu diajukan oleh Mutiq Hasan Nasir dan Rachmansyah untuk mempersoalkan keabsahan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 288 Tahun 2026 yang berdampak pada penurunan jabatan keduanya. Gugatan didampingi kuasa hukum dari Kantor Hukum Muin & Partner, M. Taufik.

Mutiq sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada jabatan administrator atau Eselon III.B. Dalam keputusan yang disengketakan, ia ditempatkan sebagai Analis Hukum Ahli Muda.

Sementara itu, Rachmansyah yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Ketenagaan, Kurikulum, Sastra dan Perizinan pada Eselon III.B diturunkan ke jabatan Pranata Komputer Ahli Muda.

Pihak penggugat menilai penerbitan keputusan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kedudukan jabatan, tetapi juga menyangkut aspek kepastian karier dan status hukum kedua ASN. Dalam materi gugatannya, penggugat mempersoalkan sejumlah aspek yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu dasar yang digunakan penggugat adalah Pasal 24 ayat (1) juncto ayat (2) PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Menurut penggugat, ketentuan tersebut mengatur bahwa penyetaraan dari jabatan administrator seharusnya diarahkan pada jenjang Jabatan Fungsional Ahli Madya.

Karena itu, penempatan penggugat pada jenjang Ahli Muda dinilai tidak sesuai dengan ketentuan penyetaraan jabatan dan berimplikasi terhadap jenjang karier keduanya.

Penggugat juga mendalilkan bahwa penurunan jabatan satu tingkat dapat dikategorikan sebagai hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Namun, menurut pihak penggugat, kedua ASN tersebut memiliki rekam kinerja yang baik dan tidak pernah menerima hukuman disiplin. Kondisi tersebut, kata penggugat, juga tercermin dalam proses keberatan administratif yang sebelumnya telah ditempuh.

Selain persoalan jenjang jabatan dan disiplin ASN, gugatan turut menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan. Penggugat merujuk pada Pasal 17 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut dalil gugatan, kewenangan dalam melakukan penataan dan penyetaraan jabatan semestinya digunakan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi birokrasi. Namun, penggugat menilai kewenangan tersebut justru digunakan dengan cara yang berdampak pada pemangkasan jenjang karier mereka.

Penggugat juga menilai penerbitan keputusan tersebut tidak memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Persoalan lain yang dipersoalkan berkaitan dengan validasi data kepegawaian, khususnya angka kredit dan jenjang karier yang menurut penggugat seharusnya menjadi dasar dalam menentukan posisi jabatan fungsional masing-masing.

Ketidakhadiran Bupati Nunukan dalam sidang perdana menjadi bagian dari dinamika awal perkara tersebut. Meski demikian, ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta menghentikan proses pemeriksaan perkara di PTUN Samarinda.

Melalui gugatan tersebut, Mutiq Hasan Nasir dan Rachmansyah meminta majelis hakim PTUN Samarinda menyatakan batal atau tidak sah SK Bupati Nunukan Nomor 288 Tahun 2026. Mereka juga meminta pemulihan kedudukan hukum dan jabatan, termasuk rehabilitasi harkat serta martabat sebagai ASN.

Penggugat berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan jenjang karier mereka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkara selanjutnya akan bergulir sesuai tahapan persidangan di PTUN Samarinda. Substansi mengenai sah atau tidaknya keputusan Bupati Nunukan tersebut pada akhirnya akan dinilai berdasarkan alat bukti, dalil para pihak, serta pertimbangan hukum majelis hakim. (Irla)

Ayunda, Sudiarsana dan Rifaldi Bahas Persekusi, HAM dan Dampak Psikologis dalam Isu LGBTQ

Irla Hadratan Iman — Wed, 19 Aug 2026 15:39:16 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Ketua Ikatan Psikologi Klinis (IPK) HIMPSI Wilayah Kalimantan Timur Ayunda Ramadhani menyoroti dampak psikologis yang dapat muncul akibat persekusi dan kekerasan dalam polemik isu lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer (LGBTQ).

Pandangan tersebut disampaikan Ayunda dalam kegiatan yang digelar Garuda Law and Policy Institute bersama sejumlah pihak sebagai ruang edukasi dan diskusi untuk merespons keresahan publik terkait fenomena yang disebut "boti hunter" serta berbagai tindakan kekerasan yang muncul di tengah masyarakat.

Ayunda menilai fenomena tersebut perlu menjadi perhatian karena tindakan kekerasan berpotensi menimbulkan kerugian bagi korban sekaligus bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, edukasi mengenai isu sosial semestinya tidak dibarengi dengan tindakan yang mengedepankan kekerasan maupun diskriminasi.

“Kita memang concern karena bagaimanapun suatu edukasi itu mestinya dibarengi dengan sikap-sikap yang tidak mengedepankan kekerasan dan juga nondiskriminasi,” ujar Ayunda.

Dari perspektif psikologi klinis, Ayunda menjelaskan bahwa perhatian utama bukan diarahkan untuk mengubah orientasi seksual seseorang, melainkan melihat kondisi kesejahteraan psikologis dan kemampuan seseorang menjalani kehidupan sehari-hari.

Ia mengatakan, seseorang yang mengalami kecemasan, konflik, stres berkepanjangan, depresi, atau tekanan akibat ancaman dari lingkungan perlu mendapatkan perhatian psikologis. Kondisi tersebut, menurutnya, harus dilihat berdasarkan dampak yang dialami individu, bukan semata-mata berdasarkan orientasi seksualnya.

“Concern kami adalah membantu bagaimana mereka tetap bisa berfungsi secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari tanpa menghakimi orientasi seksual mereka,” katanya.

Ayunda juga menegaskan bahwa dalam perspektif psikologi, orientasi seksual LGBTQ tidak diposisikan sebagai gangguan kejiwaan yang secara otomatis membutuhkan terapi untuk mengubah orientasi seseorang.

Menurut dia, intervensi psikologis diberikan ketika terdapat persoalan atau tekanan yang mengganggu keberfungsian individu. Karena itu, pendekatan yang digunakan seharusnya berfokus pada persoalan psikologis yang nyata, seperti kecemasan, depresi, konflik, maupun tekanan sosial yang dialami seseorang.

“Jadi bukan fokus pada merubah orientasi, tapi bagaimana membuat mereka tetap berdaya meskipun pilihan-pilihan mereka itu penuh dengan konsekuensi,” ujarnya.

Ayunda menambahkan, setiap individu tetap perlu memahami konsekuensi dari pilihan hidup yang dijalani. Namun, pemahaman tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan kekerasan, persekusi, atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang.

Pandangan serupa disampaikan I Kadek Sudiarsana, akademisi dan peneliti di bidang HAM. Ia menilai persoalan yang berkaitan dengan isu LGBTQ maupun fenomena "boti hunter" tidak dapat dilihat hanya dari satu perspektif karena memiliki dimensi sosial, hukum, HAM, psikologi, hingga kebijakan publik.

Sudiarsana mengatakan bahwa persekusi maupun tindakan yang mengganggu kenyamanan dan merugikan orang lain tidak dapat dibenarkan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia memiliki batas sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.

“Pada prinsipnya setiap orang memiliki hak asasi manusianya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa hak asasi manusia dalam konteks Indonesia, sesuai dengan Pasal 28J Undang-Undang 1945, bahwa HAM itu sendiri ada batasannya,” kata Sudiarsana.

Menurutnya, penghormatan terhadap HAM harus berjalan dengan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Karena itu, penyelesaian persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial tidak semestinya dilakukan melalui tindakan kekerasan ataupun persekusi.

Sudiarsana mendorong dibukanya ruang dialog yang melibatkan berbagai pihak. Dialog dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak lahir secara sepihak, melainkan melalui pertimbangan dari berbagai pemangku kepentingan.

“Hemat saya ini kan mestinya dibuka ruang-ruang dialog" Ujarnya

Ia menilai kebijakan publik yang matang perlu dirumuskan melalui proses yang sehat dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Dalam konteks Indonesia, pembahasan HAM juga perlu ditempatkan dalam kerangka nilai agama, moral, Pancasila, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Rifaldi Syahputra dari Garuda Law and Policy Institute mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai upaya merespons keresahan publik sekaligus memperluas perspektif masyarakat terhadap isu yang berkembang.

Menurut Rifaldi, perhatian pihaknya bukan untuk membenarkan tindakan kekerasan maupun persekusi terhadap kelompok tertentu. Ia justru menyoroti tindakan kekerasan yang dilakukan dengan dalih menolak perilaku atau orientasi seksual tertentu.

“Yang kita salahkan ketika orang yang melakukan penyimpangan itu dipersekusi, disiksa dan lain sebagainya,” ujar Rifaldi.

Ia juga mengatakan pihaknya berupaya memberikan perspektif yang lebih luas mengenai isu HIV/AIDS yang kerap dikaitkan secara langsung dengan orientasi seksual tertentu. Menurutnya, risiko penularan HIV tidak dapat disederhanakan hanya berdasarkan orientasi seksual seseorang karena faktor penularan berkaitan dengan perilaku dan kondisi lainnya.

Rifaldi menyebut hasil diskusi tersebut akan dituangkan dalam policy brief yang ditujukan kepada pemerintah dan anggota legislatif. Dokumen itu diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam merumuskan kebijakan terkait perlindungan hukum dan HAM.

“Kami tujukan kepada pemerintah. Kami tujukan ke anggota DPR juga,” katanya.

Ia berharap hasil diskusi tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kajian kebijakan oleh pemerintah maupun lembaga legislatif.

Dengan adanya perspektif dari psikologi, hukum, HAM, dan kebijakan publik, para narasumber menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam merespons isu sensitif di masyarakat. Perbedaan pandangan, menurut mereka, semestinya diselesaikan melalui edukasi, dialog, serta mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui kekerasan dan persekusi. (Irla)

MAP FISIP Unmul Gelar PKKMB Perdana, Bekali Mahasiswa Baru Hadapi Kehidupan Akademik

Irla Hadratan Iman — Sun, 16 Aug 2026 13:29:09 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Mulawarman (Unmul), menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Angkatan XXXV Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum perdana bagi Program Studi MAP dalam memberikan pembekalan awal kepada mahasiswa baru sebelum memasuki proses perkuliahan.

Dosen Magister Administrasi Publik FISIP Unmul, Santi Rande, mengatakan pelaksanaan PKKMB menjadi langkah awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal lebih dekat lingkungan akademik yang akan menjadi bagian dari perjalanan pendidikan mereka.

Menurut Santi, kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai kehidupan kampus, khususnya lingkungan Program Studi Magister Administrasi Publik. Mahasiswa tidak hanya diperkenalkan dengan lingkungan akademis, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses pendidikan selama jenjang studi di jenjang magister.

“Ini merupakan pertama kalinya Program Studi Magister Administrasi Publik melaksanakan PKKMB. Kegiatan ini menjadi gerbang awal untuk memperkenalkan mahasiswa baru secara lebih mendalam mengenai berbagai hal yang ada di lingkungan kampus, khususnya di Program Studi Magister Administrasi Publik,” ujar Santi.

Ia menjelaskan, masa awal perkuliahan menjadi fase penting bagi siswa baru untuk memahami lingkungan pendidikan yang akan mereka jalani. Oleh karena itu, pengenalan sejak awal diharapkan dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi berbagai tuntutan akademik maupun aktivitas yang ada selama masa studi.

Melalui PKKMB Angkatan XXXV Tahun 2026, mahasiswa baru mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih jauh karakteristik lingkungan Program Studi MAP. Pemahaman tersebut dinilai penting agar siswa memiliki gambaran mengenai proses pendidikan yang akan dijalani sebelum mereka sepenuhnya beradaptasi dengan aktivitas perkuliahan.

Santi menilai, mahasiswa yang memiliki pemahaman awal mengenai lingkungan kampus akan lebih mudah beradaptasi ketika mulai menjalani kegiatan akademik. Terlebih lagi, pendidikan pada tingkat magister memerlukan kesiapan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang lebih mendalam dan menuntut keterlibatan aktif.

“Dengan adanya kegiatan PKKMB ini, mahasiswa baru diharapkan sudah lebih mengenal kondisi kehidupan kampus serta hal-hal yang nantinya akan mereka hadapi selama menjalani pendidikan,” katanya.

Menurutnya, pengenalan kehidupan kampus tidak sebatas kegiatan seremonial penyambutan mahasiswa baru. Lebih dari itu, PKKMB menjadi ruang untuk memberikan informasi dan membangun kesiapan mahasiswa sebelum mereka berinteraksi secara intensif dengan lingkungan akademik.

Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana awal bagi mahasiswa untuk memahami proses adaptasi di lingkungan Program Studi Magister Administrasi Publik. Dengan demikian, mahasiswa dapat memulai perjalanan akademiknya dengan bekal pengetahuan mengenai lingkungan kampus dan berbagai aktivitas yang akan dihadapi.

Santi berharap PKKMB dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, kegiatan serupa akan tetap relevan karena setiap mahasiswa angkatan baru membutuhkan pembekalan dan informasi awal sebelum memulai perkuliahan.

Ia memutuskan ingin PKKMB dapat menjadi bagian dari upaya Program Studi MAP dalam menciptakan proses penerimaan mahasiswa baru yang lebih terarah. Kegiatan tersebut juga dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan mahasiswa dan dinamika kehidupan akademik di lingkungan program studi.

“Kami berharap kegiatan PKKMB ini kedepannya dapat terus dilaksanakan untuk memberikan informasi awal kepada mahasiswa baru pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Santi.

Ia menyebut PKKMB sebagai kegiatan yang positif karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dunia kampus sebelum benar-benar menjalani rutinitas perkuliahan. Menurutnya, siswa memerlukan pemahaman awal agar proses interaksi, adaptasi, dan pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih baik.

Bagi mahasiswa Magister Administrasi Publik Angkatan XXXV Tahun 2026, kegiatan tersebut menjadi titik awal untuk mengenal lingkungan akademik yang akan mereka tempati selama masa studi. Pengenalan tersebut diharapkan tidak hanya membantu mahasiswa memahami kehidupan kampus, tetapi juga membangun kesiapan untuk mengikuti proses pendidikan secara lebih optimal.

Santi berharap mahasiswa baru dapat memanfaatkan PKKMB sebagai kesempatan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai Program Studi MAP. Bekal tersebut diharapkan dapat membantu siswa menghadapi proses perkuliahan sekaligus menyesuaikan diri dengan lingkungan akademik yang baru.

Pelaksanaan PKKMB Angkatan XXXV Tahun 2026 sekaligus menjadi awal bagi Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Unmul untuk menghadirkan kegiatan pengenalan kampus secara khusus bagi mahasiswa baru. Ke depan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi agenda berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi setiap mahasiswa angkatan yang memasuki Program Studi Lingkungan MAP.

Dengan adanya pembekalan sejak awal, mahasiswa diharapkan tidak hanya siap mengikuti perkuliahan, tetapi juga mampu memahami lingkungan akademik, beradaptasi dengan baik, serta menjalani proses pendidikan di Magister Administrasi Publik dengan kesiapan yang lebih matang. (Irla)

Senator DPD RI Aji Mirni: Lobi ke Pusat Harus Dibarengi Kinerja dan Tata Kelola Keuangan yang Baik

Irla Hadratan Iman — Thu, 13 Aug 2026 20:03:29 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Senator DPD RI asal Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, menegaskan dukungannya terhadap langkah kepala daerah di Kalimantan Timur yang melakukan lobi kepada pemerintah pusat agar tidak terjadi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan menyampaikan tuntutan, melainkan harus disertai bukti nyata mengenai kinerja pemerintah daerah.

Aji Mirni mengatakan, sebagai wakil daerah di DPD RI, dirinya bersama anggota lainnya siap mendukung perjuangan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak fiskal Kalimantan Timur. Meski demikian, pemerintah pusat juga membutuhkan dasar yang kuat sebelum memutuskan kebijakan terkait alokasi anggaran.

"Kami sebagai wakil daerah tentu mendukung lobi-lobi yang dilakukan kepala daerah di Kalimantan Timur kepada Menteri Keuangan maupun pemerintah pusat agar jangan sampai TKD dipotong," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Hal tersebut meliputi capaian kinerja, tingkat penyerapan anggaran, hingga pengelolaan keuangan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Ia menilai, rekam jejak pemerintahan yang baik akan menjadi modal penting dalam meyakinkan pemerintah pusat agar tetap memberikan dukungan fiskal kepada daerah.

"Yang harus dibawa saat melobi bukan hanya permintaan. Tunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah bagus, serapan anggarannya baik, pengelolaan keuangannya bersih, dan bebas dari korupsi," tegasnya.

Selain itu, Aji Mirni mendorong pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Program tersebut, kata dia, harus memiliki target yang jelas serta mampu menunjukkan dampak yang akan dihasilkan apabila memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian sebagai bidang strategis yang perlu menjadi prioritas. Terlebih saat ini pemerintah tengah mendorong program swasembada pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Perlihatkan program-program yang pro rakyat. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Jelaskan targetnya, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana hasilnya apabila anggaran diberikan," katanya.

Aji Mirni juga mencontohkan pengalaman yang dialaminya ketika mengajukan dukungan anggaran di tingkat pusat. Menurutnya, setiap permohonan subsidi selalu disertai permintaan data, indikator keberhasilan, hingga target capaian yang ingin diwujudkan.

Karena itu, ia menilai pendekatan serupa juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat, lanjutnya, membutuhkan argumentasi berbasis data dan perencanaan yang terukur sebelum mengucurkan anggaran tambahan.

"Tidak mungkin datang ke pemerintah pusat hanya mengatakan, 'tolong naikkan anggaran karena fiskal Kalimantan Timur menurun'. Harus ada program yang jelas, target yang jelas, dan manfaat yang bisa diukur," ujarnya.

Lebih jauh, senator asal Kalimantan Timur tersebut mengingatkan pentingnya menjaga disiplin dalam penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, semangat efisiensi harus diterapkan secara konsisten dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial maupun pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia menilai anggaran negara merupakan uang rakyat yang harus digunakan secara bertanggung jawab sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan.

Aji Mirni bahkan membandingkan praktik pengelolaan anggaran di sejumlah negara yang pernah dikunjunginya. Menurutnya, dalam berbagai kunjungan resmi di luar negeri, fasilitas yang disediakan sangat sederhana sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi belanja negara.

"Saya melihat ketika berkunjung ke luar negeri, banyak yang sangat sederhana. Tidak ada jamuan berlebihan, bahkan makanan ringan pun tidak selalu disediakan. Itu menunjukkan bagaimana mereka benar-benar menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara," tuturnya.

Ia berharap pemerintah daerah di Kalimantan Timur dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, serta menyusun program pembangunan yang terukur agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat di hadapan pemerintah pusat.

Menurutnya, keberhasilan memperoleh dukungan anggaran bukan semata ditentukan oleh intensitas lobi, melainkan oleh kualitas kinerja pemerintahan yang dapat dibuktikan melalui data, capaian pembangunan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, perjuangan mempertahankan maupun meningkatkan alokasi TKD bagi Kalimantan Timur akan memiliki landasan yang lebih kuat dan meyakinkan. (Irla)

GAB Group English Club Dorong Budaya Berbahasa Inggris di Samarinda, Buka Ruang Belajar Gratis untuk Publik

Irla Hadratan Iman — Wed, 12 Aug 2026 23:11:15 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Kepedulian terhadap kemampuan berbahasa Inggris di tengah perkembangan Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) mendorong lahirnya GAB Group English Club di Samarinda. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2024 tersebut hadir sebagai ruang belajar bahasa Inggris yang terbuka bagi masyarakat umum.

Pendiri sekaligus penggagas GAB Group English Club, Hasby Yahya, mengatakan komunitas tersebut sengaja dibentuk dengan konsep yang berbeda dari kebanyakan English Club yang umumnya berbasis sekolah maupun perguruan tinggi.

“GAB Group adalah English Club yang berbasis di Samarinda dan terbuka untuk umum. Kalau biasanya English Club berbasis di sekolah atau kampus, kami fokuskan untuk umum,” ujar Hasby, Selasa (11/08/2026)

Memasuki tahun kedua sejak berdiri, komunitas tersebut telah berkembang cukup pesat. Hasby menyebut jumlah anggota GAB Group English Club kini telah mencapai lebih dari 400 orang. Sementara dalam setiap kegiatan rutin atau public session, rata-rata peserta yang hadir mencapai sekitar 70 orang.

Menurutnya, GAB Group hadir dengan tujuan sederhana, yakni menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat belajar dan berlatih bahasa Inggris secara gratis, santai, serta menyenangkan.

“Kami hadir dengan tujuan untuk membangun lingkungan untuk berlatih bahasa Inggris yang gratis dan seru. Kami sadar cara belajar yang paling efektif adalah bersama-sama dalam suasana yang seru,” katanya.

Hasby menilai salah satu persoalan yang membuat sebagian masyarakat enggan belajar bahasa Inggris adalah rasa malu dan takut mendapatkan penilaian negatif dari lingkungan sekitar.

Tidak sedikit orang, kata dia, merasa malu ketika hendak berbicara bahasa Inggris karena khawatir dianggap sok menggunakan bahasa asing. Padahal, menurut Hasby, kemampuan berbahasa akan berkembang jika seseorang berada dalam lingkungan yang mendukung proses latihan.

“Teman-teman sering mendengar, 'Malu ah latihan bahasa Inggris, nanti disebut sok-sokan bahasa Inggris.' Padahal, jika kita berada di lingkungan yang tepat, kita punya ruang untuk latihan dengan lebih mudah,” tuturnya.

Hasby juga mengaku bahwa dirinya tidak merasa sebagai seseorang yang sangat mahir dalam bahasa Inggris. Namun menurutnya, lingkungan pertemanan yang mendukung menjadi salah satu faktor penting yang membuatnya mampu membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris.

Ia kemudian bersama sejumlah rekannya berinisiatif menciptakan lingkungan serupa yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

"Saya sampai di level ini sebenarnya bukan karena merasa jago-jago banget. Saya hanya bisa percaya diri dalam berbahasa Inggris. Saya diberi kesempatan memiliki teman-teman yang jago, sehingga saya dan teman-teman berinisiatif membuka lingkungan ini untuk umum," jelasnya.

Berkembang di Tengah Kedekatan dengan IKN

Perkembangan GAB Group English Club juga tidak terlepas dari konteks pembangunan Kalimantan Timur yang kini semakin dekat dengan IKN. Hasby melihat kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat seiring meningkatnya interaksi masyarakat Kaltim dengan lingkungan internasional.

Menurutnya, keberadaan IKN memberikan urgensi tersendiri bagi peningkatan kemampuan bahasa Inggris masyarakat.

"Kami senang bisa membantu pembangunan melalui bahasa Inggris karena kita sudah dekat dengan IKN. Tidak mungkin kita menjadi ibu kota, tetapi kemampuan bahasa internasional kita masih belum fasih. Saya merasa ada urgensi penting di situ," ungkap Hasby.

Oleh karena itu, GAB Group berupaya membangun lingkungan yang membuat masyarakat tidak takut melakukan kesalahan ketika belajar bahasa Inggris.

Bagi Hasby, proses belajar tidak harus selalu dilakukan di ruang kelas formal. Interaksi antarpeserta dalam suasana santai justru dapat membantu meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri untuk berbicara.

Manfaatkan Ruang Publik

Sebagai komunitas yang masih berdiri secara mandiri, GAB Group English Club hingga kini belum memiliki sekretariat atau lokasi kegiatan permanen.

Hasby mengatakan komunitasnya lebih sering memanfaatkan ruang publik, khususnya taman kota, agar kegiatan dapat diikuti masyarakat tanpa dikenakan biaya tempat.

“Kami komunitas yang masih independen, jadi belum punya tempat yang statis. Kami paling sering mengadakan kegiatan di taman kota karena bisa diakses secara gratis,” katanya.

Salah satu lokasi yang sering digunakan adalah Taman Cerdas Samarinda. Selain itu, komunitas tersebut terkadang mengadakan kegiatan di sejumlah kafe yang menyediakan fasilitas bagi komunitas.

Namun, pertumbuhan jumlah peserta membuat penggunaan kafe semakin memiliki batasan. Dengan rata-rata peserta mencapai 70 orang dalam satu kegiatan, tidak semua tempat mampu menampung jumlah tersebut.

“Kadang ada beberapa kafe yang dengan senang hati memberikan fasilitas.Tetapi seiring dengan jumlah peserta yang mencapai 70 orang, agak sulit mencari kafe yang bisa menampung sebanyak itu. Jadi kami lebih sering menggunakan taman,” jelasnya.

Dua Kali Sebulan

Untuk menjaga kegiatan, GAB Group English Club secara rutin mengadakan public session sebanyak dua kali dalam satu bulan atau kurang lebih setiap dua minggu.

Kegiatan tersebut umumnya dilaksanakan pada akhir pekan, antara Sabtu atau Minggu. Pemilihan waktu dilakukan agar masyarakat dari berbagai latar belakang dapat berpartisipasi tanpa mengganggu aktivitas sekolah, pekerjaan maupun kegiatan lainnya.

“Kami dua minggu sekali mengadakan public session. Biasanya di akhir pekan, antara Sabtu dan Minggu, untuk menyesuaikan dengan teman-teman karena konsepnya memang untuk umum,” ujar Hasby.

Dengan format tersebut, masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dapat bergabung tanpa harus menjadi anggota institusi pendidikan tertentu.

Terbuka untuk Kolaborasi Kampung Inggris

Lebih lanjut, Hasby menyambut positif wacana pengembangan Kampung Inggris di Kalimantan Timur yang sebelumnya disampaikan oleh Senator DPD RI asal Kaltim, Aji Mirni Mawarni.

Menurut Hasby, komunitasnya terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi, terutama jika program tersebut memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris masyarakat.

"Kami akan selalu senang dengan adanya kolaborasi dalam bentuk apa pun dan dalam format apa pun. Kami selalu terbuka, apalagi kalau itu menjadi suatu program yang sangat penting. Kami akan sangat senang untuk bisa bersinergi," katanya.

Ia menilai komunitas seperti GAB Group dapat menjadi salah satu mitra masyarakat dalam membangun ekosistem pembelajaran bahasa Inggris yang lebih inklusif.

Hasby berharap peluang kerja sama antara komunitas, pemerintah, maupun pihak lain dapat diwujudkan dalam bentuk program yang memberikan ruang lebih luas kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih.

“Kami punya harapan besar untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan. Kami sangat siap untuk terjalinnya hubungan sinergi apa pun, karena apa yang kami lakukan juga berdasarkan keresahan kami,” tegasnya.

Ia pun berharap ke depan Samarinda dan Kalimantan Timur tidak hanya berkembang secara infrastruktur seiring hadirnya IKN, tetapi juga memiliki masyarakat yang semakin siap berinteraksi dalam lingkungan global.

“Jika memang ada peluang untuk kita bersama-sama membangun kota yang fasih berbahasa Inggris dan tetap seru, kami sangat ingin menjalin kerja sama tersebut,” pungkas Hasby. (Irla)

BEM FISIP Unmul Gelar Mimbar Bebas, Serukan Penolakan terhadap Kekerasan dan Diskriminasi

Irla Hadratan Iman — Wed, 12 Aug 2026 21:28:08 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (FISIP Unmul) menyuarakan keresahan terhadap munculnya tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dinilai berkembang seiring dengan fenomena yang mereka sebut sebagai “Boti Hunter”.

Keresahan itu disampaikan melalui kegiatan mimbar bebas yang digelar oleh BEM FISIP Unmul. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan sekaligus mengajak masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain.

Sekretaris Menteri Kementerian Gender BEM FISIP Unmul, Alexandria Yolanda, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari keresahan mahasiswa yang melihat adanya tindakan yang dinilai mulai mengarah pada kekerasan terhadap individu tertentu.

“Hari ini kami dari teman-teman Gender BEM FISIP Unmul mengadakan mimbar bebas untuk menolak fenomena sosial ‘Boti Hunter’,” ujar Alexandria.

Menurut Alexandria, keresahan tersebut semakin kuat setelah mahasiswa melakukan konsolidasi internal. Dalam pertemuan itu, sejumlah mahasiswa menceritakan pengalaman maupun informasi mengenai tindakan perundungan dan kekerasan yang dialami orang-orang yang dianggap berbeda.

Ia menyebut terdapat cerita mengenai seseorang yang dipermalukan, menjadi sasaran perundungan, hingga mengalami tindakan yang merendahkan martabat.

“Dari situ kami menerima banyak pandangan dari teman-teman FISIP terkait banyaknya kekerasan yang mulai muncul,” katanya.

Bagi Alexandria, persoalan tersebut tidak lagi sekadar mengenai perbedaan cara seseorang memandang identitas diri. Ketika perbedaan tersebut mulai dibalas dengan kekerasan, persoalannya telah menyentuh hal yang jauh lebih mendasar, yakni rasa aman dan perlindungan terhadap setiap manusia.

“Kami merasa urgensinya sudah besar karena sudah menyangkut kekerasan dan keamanan setiap individu,” ujarnya.

Khawatir Narasi Berkembang Menjadi Kekerasan

Alexandria mengatakan kegiatan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari berbagai kampanye yang sebelumnya muncul dengan menggunakan istilah “Boti Hunter”.

Ia mengaku khawatir narasi yang awalnya berupa kampanye atau ekspresi penolakan terhadap suatu kelompok justru berkembang menjadi pembenaran terhadap tindakan kekerasan.

“Kami mulai resah apabila kampanye-kampanye sebelumnya terkait ‘Boti Hunter’ sudah mulai mengarah kepada ajakan kekerasan terhadap teman-teman LGBTQ+,” katanya.

Namun, Alexandria menegaskan bahwa apa yang diperjuangkan mahasiswa bukanlah upaya untuk memaksa semua orang memiliki pandangan yang sama.

Menurutnya, seseorang tetap memiliki hak untuk berbeda pendapat. Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan tersebut berubah menjadi tindakan yang menyakiti, mempermalukan, atau menghilangkan rasa aman orang lain.

“Hari ini sebenarnya kami hanya memperjuangkan keamanan dan keadilan bagi seluruh individu,” tuturnya.

“Kami tidak menuntut kita semua satu pandangan. Kami hanya menuntut, meskipun berbeda pandangan, kita harus tetap merangkul sesama,” lanjut Alexandria.

MPM FISIP Unmul Soroti Persekusi dan Main Hakim Sendiri

Sejalan dengan kegiatan tersebut, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (MPM FISIP Unmul) juga menyampaikan pernyataan sikap.

Dalam pernyataannya, MPM FISIP Unmul menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, diskriminasi, persekusi, intimidasi, penghakiman massa, serta tindakan yang merendahkan martabat manusia.

MPM berpandangan bahwa setiap persoalan semestinya diselesaikan dengan cara yang adil dan berdasarkan fakta. Pelabelan terhadap seseorang, terlebih jika kemudian berujung pada tindakan main hakim sendiri, dinilai bukan merupakan jalan keluar.

Mereka juga menyoroti penggunaan istilah “Boti Hunter” yang dinilai berpotensi menimbulkan stigma dan perlakuan diskriminatif apabila tidak disertai pemahaman yang tepat.

Dalam pernyataan sikapnya, MPM FISIP Unmul turut meminta adanya penjelasan yang lebih terang mengenai kebijakan pemerintah terkait isu LGBTQ+. Menurut mereka, kejelasan diperlukan agar kebijakan negara tidak dipahami secara keliru sebagai alasan untuk menganggap setiap individu LGBTQ+ sebagai ancaman.

MPM FISIP Unmul menilai perbedaan pandangan seharusnya tetap dapat ditempatkan dalam ruang dialog. Perbedaan sikap tidak semestinya membuat seseorang kehilangan hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlakuan yang manusiawi.

Mengajak Masyarakat Tidak Membenarkan Kekerasan

MPM FISIP Unmul juga mengingatkan bahwa jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual merupakan hal yang berbeda. Pemahaman yang keliru terhadap istilah-istilah tersebut dinilai dapat mendorong munculnya pelabelan dan penghakiman terhadap individu.

Dalam pernyataannya, MPM merujuk pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari landasan perlindungan warga negara dari perlakuan diskriminatif.

Mereka juga menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tetap tidak dapat dibenarkan. Apabila terjadi dugaan kekerasan atau tindak pidana, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum, bukan dengan melakukan penghakiman terhadap seseorang secara langsung.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa FISIP Unmul mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini dari sisi kemanusiaan. Perbedaan pandangan, menurut mereka, merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan sosial. Namun, perbedaan itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan kekerasan.

Pesan yang ingin disampaikan pun sederhana: berbeda pandangan tidak berarti boleh saling menyakiti. Ruang dialog tetap perlu dibuka agar setiap persoalan dapat dibicarakan dengan kepala dingin, tanpa mengorbankan rasa aman, martabat, dan hak orang lain. (Irla)

KPID Kaltim Dorong Kolaborasi Radio dan Televisi dengan Media Sosial Hadapi Perubahan Perilaku Audiens

Irla Hadratan Iman — Sat, 01 Aug 2026 17:24:39 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini beralih ke platform digital menjadi tantangan besar bagi lembaga penyiaran konvensional. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi Penyuaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur mendorong radio dan televisi untuk membangun kolaborasi yang lebih erat dengan media sosial agar tetap mampu menjangkau masyarakat luas.

Ketua KPID Kalimantan Timur, Awang Mohammad Jumri Syafi'i, menilai perkembangan teknologi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan peluang bagi lembaga penyiaran untuk memperluas jangkauan siaran melalui berbagai platform digital.

Menurutnya, kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi telah berubah secara signifikan. Jika sebelumnya radio dan televisi menjadi sumber utama dan hiburan, kini masyarakat, khususnya generasi muda, lebih banyak menghabiskan waktu di platform digital seperti Instagram informasi, Facebook, hingga berbagai layanan media sosial lainnya.

“Kami berharap bisa terus berkolaborasi dengan media sosial. Kalau sekarang hanya mengandalkan frekuensi siaran saja, kemungkinan jumlah pendengar dan penonton bisa semakin berkurang karena sudah memiliki banyak pilihan platform digital,” ujar Awang belum lama ini.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan media sosial tidak perlu diposisikan sebagai pesaing radio maupun televisi. Sebaliknya, media sosial dapat menjadi sarana promosi sekaligus pintu masuk untuk mengajak masyarakat kembali menikmati konten yang diproduksi oleh lembaga Penerbitan konvensional.

Menurut Awang, strategi tersebut penting dilakukan mengingat perubahan perilaku masyarakat dalam memperoleh informasi berlangsung sangat cepat. Konten-konten yang dipublikasikan melalui media sosial dapat menjadi jembatan bagi publik untuk mengenal program-program radio maupun televisi yang berkualitas.

“Kita ingin menggalang teman-teman media sosial untuk menarik kembali pendengar dan penonton agar mengenal bahkan menikmati siaran radio maupun televisi. Jadi bukan saling bersaing, tetapi saling memperkuat,” katanya.

Ia menambahkan, pola kemitraan seperti itu telah mulai dibangun KPID Kalimantan Timur melalui komunikasi dengan berbagai pengelola media digital dan kreator konten di daerah. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari adaptasi lembaga penyiaran terhadap perkembangan informasi teknologi yang terus berubah.

Awang menyebut, kolaborasi lintas platform merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari apabila industri penyiaran ingin tetap bertahan di tengah derasnya arus digitalisasi. Radio dan televisi tetap memiliki keunggulan dalam menghadirkan informasi yang telah melalui proses penyuntingan, verifikasi, serta berada di bawah pengawasan penyiaran.

Di sisi lain, media sosial memiliki keunggulan dalam kecepatan distribusi informasi dan kemampuan menjangkau berbagai kelompok masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, menurutnya, kedua platform tersebut dapat saling melengkapi.

“Kolaborasi itu sangat mungkin dibangun. Kita bisa terjadi dengan teman-teman media sosial maupun platform over-the-top atau OTT sebagaimana istilah yang digunakan di Kementerian Komunikasi dan Digital,” jelasnya.

Lebih lanjut, Awang mengatakan transformasi digital harus direspons dengan inovasi oleh seluruh lembaga penyiaran di Kalimantan Timur. Tidak cukup hanya mengandalkan pola siaran konvensional, tetapi juga harus mampu menghadirkan konten yang mudah diakses melalui perangkat digital.

Ia berharap setiap stasiun radio maupun televisi mulai memperkuat kehadiran mereka di berbagai platform media sosial melalui potongan siaran, tayangan langsung, maupun konten-konten kreatif yang mampu menarik perhatian masyarakat, khususnya kalangan muda.

Menurutnya, keberhasilan lembaga penyiaran pada masa mendatang tidak hanya diukur dari kekuatan frekuensi siaran, tetapi juga dari kemampuan membangun ekosistem digital yang terintegrasi dengan berbagai platform komunikasi modern.

KPID Kalimantan Timur, kata Awang, siap menjadi mitra bagi seluruh lembaga Penerbitan dalam mendorong transformasi tersebut. Pendampingan, komunikasi, hingga penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus dilakukan agar industri penyiaran daerah mampu berkembang di tengah persaingan media digital yang semakin ketat.

Ia optimistis radio dan televisi tetap memiliki masa depan apabila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik dan penyiaran yang sehat.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kemitraan dan kolaborasi. Dengan begitu, masyarakat tetap mendapatkan informasi yang berkualitas melalui radio maupun televisi, sementara media sosial menjadi ruang untuk memperluas jangkauan tersebut,” tutupnya. (Irla)

Di Tengah Rawa, Siswa Belajar di Bawah Ancaman Bangunan Rapuh

Irla Hadratan Iman — Fri, 31 Jul 2026 12:04:45 +0800

KARTANEWS.COM, KUKAR – Suara riuh anak-anak yang belajar membaca dan berhitung masih terdengar nyaring dari enam ruang kelas SD Negeri 002 Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di atas lahan rawa tempat sekolah berdiri, para siswa dan guru tetap menjalankan aktivitas belajar-mengajar seperti biasa, tanpa keluh kesah.

Namun, dibalik wajah riang para murid yang sedang memperhatikan guru mengajar, tersimpan kekhawatiran yang besar, karena konsistensi pendidikan sejati tersebut berlangsung di bawah ancaman nyata. Bangunan sekolah kian lapuk, bahkan menurut keterangan yang bersangkutan, belum mendapatkan perbaikan yang memadai.

Kondisi gedung sekolah tidak lagi sekedar menua, melainkan telah menunjukkan kerusakan tingkat serius. Struktur bangunan tampak miring, plafon di beberapa ruangan ambrol, rangka atap terbuka, dan bekas rembesan udara menjejak di berbagai sudut. Kondisi ini memicu pertanyaan besar, sejauh mana keselamatan siswa dan guru benar-benar menjadi prioritas pemerintah daerah.

Dariluar, sekolah berbasis panggung untuk menyiasati lahan rawa ini terlihat sederhana. Namun saat melangkah ke dalam, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak justru menyimpan potensi bahaya.

BagiSumargoto, Kepala SDN 002 Anggana yang baru seumur jagung bertugas, kerapuhan gedung ini adalah kecemasan yang terus-menerus. Ia sadar, keselamatan warga sekolah berada pada tingkat yang paling berisiko. Bangunan yang kian melapuk itu bukan lagi sekedar membutuhkan perbaikan, melainkan pertolongan mendesak sebelum ketakutannya menelan korban.

"Kami tidak meminta gedung yang megah. Yang penting anak-anak bisa belajar dengan aman, nyaman, dan tenang. Kondisi saat ini jelas mengganggu proses belajar mereka," tambahnya.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Sebelum Sumargoto menjabat, salah satu plafon kelas sempat ambrol. Beruntung, kejadian tersebut terjadi saat masa libur sekolah sehingga tidak menelan korban jiwa.

Peristiwa tersebut seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Bangunan yang lapuk tak bisa terus dibiarkan hingga menelan korban. Sumargoto memastikan kondisi ini akan segera dilaporkan ke Dinas Pendidikan agar masuk skala prioritas rehabilitasi.

Bertahan di Tengah Keterbatasan Fasilitas

SDN 002 Anggana merupakan tumpuan pendidikan dasar bagi masyarakat kawasan Anggana, termasuk warga di tepian sungai. Sekolah ini menampung 101 siswa yang komprehensif dalam enam rombongan belajar (rombel).

Masing-masing jenjang memiliki satu kelas dengan jumlah murid berkisar 10 hingga 30 anak. Pada tahun ajaran baru ini, sebanyak 15 siswa resmi diterima. Kepercayaan warga untuk menyekolahkan anaknya di tempat ini tetap tinggi, meski sarana dan prasarananya jauh dari kata ideal

“Selama masyarakat ingin menyekolahkan anaknya di sini, tentu kami terima.Yang terpenting pelayanan pendidikan tetap berjalan dan kepercayaan warga terus terjaga,” ungkap Sumargoto.

Ia menceritakan, sekolah ini sebelumnya terletak lebih dekat dengan tepi sungai sebelum dipindahkan ke tempat yang sekarang. Sayangnya, pemindahan lokasi tidak serta-merta diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur

Ditengah keterbatasan, proses pembelajaran terus bergulir setiap hari mulai pukul 07.30 hingga 13.00 WITA. Selain mata pelajaran umum, sekolah juga menyelipkan Bahasa Kutai Tenggarong sebagai muatan lokal.

Meski begitu, fasilitas pendukung utama seperti laboratorium dan perpustakaan masih menjadi kemewahan yang belum terwujud. Seluruh koleksi buku pelajaran terpaksa disimpan dalam lemari di dalam ruang kelas.

“Yang penting bukunya ada dan bisa dipakai anak-anak. Meski belum punya gedung perpustakaan, semuanya tetap kami inventarisasi dengan baik,” tuturnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sarana tidak hanya terjadi pada bangunan, tetapi juga pada fasilitas penunjang pembelajaran.

Ancaman Genangan dan Jalan Keluar Kemandirian

Masalah tak berhenti di gedung fisik. Berdiri di atas lahan rawa membuat area sekolah sering terkena banjir saat hujan deras. Air tak jarang meluap hingga merendam ruang kantor, memaksa para guru sigap menyelamatkan dokumen dan perangkat elektronik.

Menurut Sumargoto, pembangunan di kawasan rawa idealnya memperhitungkan karakter tanah sejak awal melalui pondasi yang kokoh. Kombinasi konstruksi panggung dan bangunan permanen yang digunakan saat ini dinilai perlu dievaluasi secara total, tidak hanya diperbaiki secara parsial

Menariknya, di tengah keterbatasan anggaran operasional, SDN 002 Anggana berupaya mandiri dengan memanfaatkan panel surya. Saat cuaca cerah, pasokan listrik dari energi matahari digunakan untuk menekan biaya tagihan PLN. Listrik PLN baru difungsikan sebagai cadangan saat cuaca mendung atau ketika kebutuhan daya meningkat.

Menanti Tindakan Nyata Daerah

Bagi Sumargoto, megahnya panel inovasi surya tak pernah mampu menyembunyikan luka di tubuh sekolahnya. Perbaikan fisik gedung adalah sebuah rahasia yang tak bisa ditutupi.

"Barang yang patah masih bisa dibeli. Namun nyawa yang hilang, tak ada sebaliknya. Keselamatan adalah harga yang tak boleh ditawar," tuturnya sambil menatap sudut ruangan dengan getir.

Saban pagi, lebih dari Seratus langkah kecil tetap menjejak, meniti harapan di atas tanah rawa. Para guru terus menitipkan ilmu di bawah naungan atap yang kian lapuk, atap yang diam-diam menyimpan ancaman bahaya.

PotretSDN 002 Anggana adalah luka menganga dari wajah pendidikan di tepian negeri. Selama janji pembenahan hanya menjadi tinta dingin di atas kertas dokumen, keselamatan anak-anak ini akan terus digantungkan pada nasib. Negara tak boleh terus memejamkan mata, menunggu tragedi mengetuk pintu sebelum akhirnya melangkah.(Irla)

Duta DPD RI Kaltim 2026 Dibuka, Ajak Generasi Muda Jadi Penghubung Aspirasi Daerah

Irla Hadratan Iman — Thu, 30 Jul 2026 18:07:33 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Proses pemilihan Duta DPD RI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) angkatan kedua resmi dibuka. Program yang digagas untuk memperkuat kedekatan lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan ini mengajak generasi muda Kaltim berperan aktif menjadi jembatan komunikasi antara senator DPD RI dan masyarakat.

Duta DPD RI Kaltim, Novalin Delvia Sari, menjelaskan bahwa program tersebut bukan sekedar ajang pemilihan tokoh muda berprestasi, tetapi juga menjadi wadah kaderisasi generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu kebangsaan, pembangunan daerah, serta mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada para senator di daerah.

Menurut Novalin, keberadaan Duta DPD RI diharapkan mampu memperluas pemahaman masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Selama ini, kata dia masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh peran strategi DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah melalui jalur konstitusional.

“Program Duta DPD RI bertujuan memperkenalkan lembaga DPD RI kepada masyarakat, khususnya generasi muda di Kalimantan Timur. Nantinya para duta akan menjadi penghubung antara senator maupun kelembagaan DPD RI dengan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan melalui dialog ruang-ruang yang lebih luas,” ujarnya saat diwawancarai.

Ia mengatakan, peran generasi muda sangat penting dalam memperkuat partisipasi publik terhadap pembangunan daerah. Melalui program ini, para peserta tidak hanya dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tetapi juga wawasan kebangsaan, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur.

Saat ini, proses rekrutmen peserta masih memasuki tahap sosialisasi sekaligus penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Meski demikian, antusiasme kalangan pemuda untuk mengikuti seleksi disebut sudah cukup tinggi.

"Pendaftaran masih terus berlangsung dan respons masyarakat, khususnya anak-anak muda, sangat positif. Banyak yang sudah mulai mencari informasi mengenai persyaratan dan tahapan seleksi," kata Novalin.

Pendaftaran Duta DPD RI Provinsi Kalimantan Timur telah dibuka sejak awal Juli 2026 dan akan berlangsung hingga 20 Agustus 2026. Kesempatan tersebut terbuka bagi seluruh putra-putri daerah yang memenuhi persyaratan administrasi maupun komitmen mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Adapun persyaratan utama yang harus dipenuhi peserta di antaranya berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur, berusia minimal 18 tahun, minimal sedang menempuh pendidikan atau telah lulus SMA atau sederajat, memiliki proporsi tinggi dan berat badan yang ideal, serta bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga masa pengabdian apabila terpilih.

Novalin menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka tanpa adanya pembatasan jumlah peserta pada tahap awal. Seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri.

"Tidak ada batasan kuota pada tahap pemberkasan. Semua peserta yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti proses seleksi. Setelah itu barulah dilakukan penyaringan secara bertahap berdasarkan kemampuan dan kompetensi masing-masing peserta," jelasnya.

Setelah tahap administrasi selesai, peserta akan mengikuti seleksi wawancara pertama. Dari seluruh peserta yang lolos pemberkasan, panitia akan memilih 10 peserta terbaik yang terdiri atas lima putra dan lima putri.

Tahapan berikutnya adalah wawancara lanjutan yang akan menguji kemampuan komunikasi, wawasan kebangsaan, pemahaman mengenai DPD RI, kepemimpinan, hingga kemampuan menyampaikan gagasan terhadap isu-isu pembangunan daerah.

Melalui proses tersebut, jumlah peserta kembali diseleksi menjadi tiga pasang finalis yang terdiri atas tiga putra dan tiga putri terbaik. Mereka kemudian akan mengikuti rangkaian pembekalan dan penilaian akhir sebelum ditetapkan sebagai Duta DPD RI Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahap final, dewan juri akan memilih satu putra dan satu putri terbaik sebagai Duta DPD RI Provinsi Kalimantan Timur 2026. Keduanya akan mewakili provinsi pada kegiatan di tingkat nasional sekaligus menjalankan berbagai program sosialisasi dan edukasi mengenai DPD RI kepada masyarakat.

Novalin berharap program tersebut mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki prestasi akademik maupun nonakademik, tetapi juga mempunyai kepedulian sosial dan semangat untuk mengabdi kepada daerah.

Menurutnya, Duta DPD RI merupakan representasi anak muda yang siap menjadi mitra strategis para senator dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, maupun dialog publik, para duta diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat mengenai sistem ketatanegaraan dan fungsi lembaga perwakilan daerah.

Selain itu, keberadaan Duta DPD RI juga menjadi ruang pengembangan kapasitas bagi generasi muda. Para peserta akan memperoleh pengalaman berharga dalam bidang kepemimpinan, komunikasi publik, penguatan karakter, hingga kemampuan membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan.

Program ini diharapkan mampu melahirkan figur-figur muda yang memiliki integritas, wawasan kebangsaan, serta semangat untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat hubungan antara lembaga DPD RI dengan masyarakat Kalimantan Timur melalui berbagai kegiatan yang edukatif, partisipatif, dan inklusif.

Dengan masih dibukanya masa pendaftaran hingga 20 Agustus 2026, Novalin mengajak seluruh pemuda dan pemudi Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan untuk tidak ragu mengikuti seleksi. Ia menilai kesempatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk belajar, mengembangkan potensi diri, sekaligus berkontribusi dalam memperkuat partisipasi terhadap masyarakat pembangunan daerah melalui peran strategis DPD RI.

Melalui penyelenggaraan angkatan kedua ini, diharapkan Duta DPD RI Provinsi Kalimantan Timur mampu menjadi wajah perwakilan generasi muda yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi dalam memperjuangkan aspirasi daerah, membangun komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat, serta memperkuat eksistensi DPD RI sebagai lembaga yang menggalang kepentingan daerah di tingkat nasional. (Irla)

UNU Kaltim Bangun Kampus Berdampak Lewat Penguatan Jurnal Ilmiah

Irla Hadratan Iman — Wed, 29 Jul 2026 23:52:38 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur ( Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui pengembangan ekosistem publikasi ilmiah. Di bawah kepemimpinan Rektor UNU Kaltim, Profesor Hamdani.

Kampus tersebut menargetkan seluruh jurnal yang dikelola setiap program studi, mampu meraih akreditasi nasional melalui indeks Science and Technology Index (SINTA), sekaligus mendorong jurnal internasional yang dimiliki agar dapat menembus indeks Scopus.

Dalam kesempatan itu, Prof Hamdani menjelaskan, penguatan tata kelola jurnal ilmiah merupakan bagian penting dari strategi pengembangan universitas menuju kampus yang unggul dalam penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Saat ini ada beberapa jurnal yang dikelola di UNU Kaltim. Kami memiliki 10 program studi, sehingga masing-masing program studi memiliki jurnal yang dikelola secara khusus. Harapan besar kami, seluruh jurnal tersebut dapat memperoleh akreditasi nasional, minimal terindeks SINTA,” ujarnya kepada Kartanews.

Ia memaparkan bahwa sepuluh jurnal tersebut berasal dari sepuluh program studi yang ada di lingkungan UNU Kaltim, yaitu Program Studi Farmasi, Akuntansi, Teknik Industri, Teknologi Industri Pertanian, Arsitektur, Desain Interior, Informatika, Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menurutnya, keberadaan jurnal pada setiap program studi bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademik, tetapi menjadi wadah bagi dosen, mahasiswa, maupun peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian berbagai permasalahan di masyarakat.

Selain jurnal nasional, UNU Kaltim juga telah mengelola tiga jurnal internasional yang menjadi bagian dari strategi internasionalisasi kampus. Jurnal ketiga meliputi Information System Design and Development (ISADD), International Journal of Apply Mathematics and Computing (IJAMC), serta International Journal of Machine Learning (IJOML).

Ia menjelaskan, jurnal internasional ketiga tersebut saat ini telah terindeks Index Copernicus. Meski demikian, pihak universitas tidak berhenti pada pencapaian tersebut karena target berikutnya adalah memperoleh pengakuan melalui indeks Scopus, yang merupakan salah satu dasar data publikasi ilmiah bereputasi internasional.

“Sementara jurnal nasional kami targetkan masuk SINTA, untuk jurnal internasional kami menargetkan bisa terindeks Scopus. Saat ini sudah ada satu jurnal di UNU Kaltim yang berhasil terindeks SINTA. Kami berharap sembilan jurnal lainnya segera menyusul, sedangkan tiga jurnal internasional dapat meningkatkan kualitasnya hingga memenuhi standar Scopus,” katanya.

Untuk mewujudkan target tersebut, kata dia UNU Kaltim membangun strategi kolaborasi dengan berbagai pihak yang telah berpengalaman dalam pengelolaan jurnal ilmiah, salah satunya melalui Asosiasi Pengelola Jurnal Informatika dan Komputer (APJIK) yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, APJIK memiliki pengalaman panjang dalam mendampingi pengelolaan jurnal ilmiah di Indonesia.

“Kami bekerja sama dengan APJIK. Mereka sudah mengelola sekitar 800 jurnal di Indonesia bahkan internasional. Pengalamannya sangat luar biasa, sehingga kami berharap dapat belajar dari sistem pengelolaan yang telah mereka bangun,” jelasnya.

Ia mengatakan, sejumlah jurnal yang dikelola bersama para sejarawan di Pulau Jawa bahkan telah berhasil masuk dalam indeks Scopus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola jurnal menjadi faktor penting dalam meningkatkan reputasi publikasi ilmiah sebuah perguruan tinggi.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengelolaan jurnal internasional memerlukan standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan jurnal nasional. Tidak hanya dari sisi kualitas artikel, tetapi juga melibatkan editor dan reviewer dari berbagai negara.

“Editor jurnal kami berkolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri. Begitu pula reviewer berasal dari berbagai negara seperti Kolombia, Korea Selatan, India, Tiongkok, Malaysia, Singapura hingga beberapa negara Eropa seperti Polandia. Kolaborasi internasional seperti ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas jurnal,” ungkapnya.

Dia menilai, keterlibatan pengajar internasional dalam proses penyuntingan maupun penelaahan artikel menjadi salah satu indikator penting untuk meningkatkan kredibilitas jurnal ilmiah di tingkat global.

Menurutnya, pengembangan jurnal ilmiah bukan semata-mata mengejar pengakuan akademik, tetapi menjadi instrumen untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui hasil-hasil penelitian yang aplikatif.

Ia mengusung konsep kampus berdampak, yakni perguruan tinggi yang mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah maupun nasional melalui penelitian, inovasi, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

“Harapan kami, semangat yang dibawa bersama rekan-rekan dari Jawa dapat dikembangkan di UNU Kaltim. Kami ingin membangun kampus yang berdampak. Hasil penelitian tidak henti-hentinya menjadi dokumen ilmiah, tetapi mampu memberikan solusi bagi masyarakat. Begitu pula kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa harus benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Menurutnya keterbukaan menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan jurnal di lingkungan UNU Kaltim. Oleh karena itu, seluruh jurnal yang dikelola tidak hanya diperuntukkan bagi sivitas akademika internal, tetapi juga terbuka bagi para peneliti dari berbagai institusi.

Untuk jurnal nasional, kesempatan publikasi diberikan kepada seluruh penulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Proses penilaian artikel dilakukan oleh reviewer yang berasal dari berbagai kampus di tanah air guna menjaga objektivitas dan kualitas naskah.

Sementara itu, jurnal internasional juga membuka ruang seluas-luasnya bagi penulis dari berbagai negara. Reviewer maupun editor yang terlibat berasal dari institusi akademik luar negeri sehingga proses publikasi mengikuti standar internasional.

“Kami terbuka bagi semua peneliti, baik nasional maupun internasional. Siapapun yang memiliki hasil penelitian berkualitas dapat mengirimkan artikelnya ke jurnal-jurnal kami. Kami ingin membangun budaya kolaborasi ilmiah yang semakin luas,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses publik terhadap publikasi ilmiah, seluruh jurnal yang dikelola UNU Kaltim dapat diakses melalui portal resmi journal.unukaltim.ac.id.

Selain itu, informasi mengenai jurnal internasional seperti Information System Design and Development (ISADD), International Journal of Apply Mathematics and Computing (IJAMC), serta International Journal of Machine Learning (IJOML) juga tersedia melalui laman resmi masing-masing yang memuat informasi mengenai ruang lingkup jurnal, dewan editor, hingga tim reviewer internasional.

Melalui penguatan tata kelola jurnal, perluasan jejaring internasional, serta peningkatan kualitas publikasi ilmiah, UNU Kaltim berharap mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendukung peningkatan daya saing akademik Indonesia di tingkat global.

Langkah tersebut diharapkan menjadi landasan bagi lahirnya lebih banyak penelitian berkualitas yang tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia akademik, tetapi juga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. (Irla)

Andi Sofyan Hasdam Soroti Ancaman LGBTQ dan Dampak Perkembangan Teknologi

Irla Hadratan Iman — Tue, 28 Jul 2026 12:04:21 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur menyoroti isu LGBTQ yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Ia menilai persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan sosial yang harus diantisipasi sejak dini, terutama karena dinilai menyasar generasi muda.

Pernyataan itu disampaikan Andi Sofyan Hasdam saat diwawancarai usai kegiatan di Reses di Kota Samarinda. Ia mengungkapkan bahwa meski isu tersebut bukan merupakan bidang tugas khusus yang ditanganinya di DPD RI, sebagai senator daerah dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan kepada masyarakat.

"Kalau di DPD itu bukan bidang kerja saya. Tapi selaku anggota DPD di daerah itu tidak ada batas. Ini salah satu hal yang paling rawan," ujarnya.

Andi menjelaskan, dirinya menghadiri kegiatan ceramah yang diselenggarakan bersama organisasi remaja masjid di Kota Bontang. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tantangan sosial yang menurutnya dapat memengaruhi kehidupan generasi muda.

"Saya sampaikan bahwa masalah LGBTQ ini sasarannya anak-anak. Kalau ini tidak kita tangani dengan baik, mereka sekarang sudah akan menuntut legalitas sebagaimana di negara-negara tertentu yang sudah membolehkannya," katanya.

Menurut Andi, perkembangan yang terjadi di sejumlah negara menjadi perhatian tersendiri. Ia berharap Indonesia tetap mempertahankan nilai-nilai yang selama ini dianut masyarakat serta tidak mengikuti kebijakan yang diterapkan di negara lain terkait isu tersebut.

"Bayangkan kalau ini dibolehkan di negara kita. Saya tidak kebayang," ucapnya.

Selain itu, Andi juga menyinggung perkembangan teknologi reproduksi yang menurutnya turut menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan sosial. Ia mencontohkan adanya teknologi reproduksi berbantu yang telah berkembang di sejumlah negara.

"Misalnya perempuan dengan perempuan ingin memiliki anak. Di beberapa negara sudah ada bank sperma. Mereka bisa memperoleh sperma, kemudian melalui teknologi bayi tabung sehingga akhirnya bisa memiliki anak. Hal-hal seperti ini menurut saya juga menjadi tantangan yang harus kita pahami," tuturnya.

Ia menilai kemajuan teknologi di bidang kesehatan dan reproduksi perlu diiringi dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai dampak sosial yang mungkin muncul. Karena itu, menurutnya diperlukan langkah antisipatif melalui pendidikan, penguatan keluarga, serta pembinaan generasi muda.

"Ancaman-ancaman ini harus kita antisipasi dari awal," tegasnya.

Andi berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemerintah, dapat bersinergi dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja agar memiliki ketahanan moral serta mampu menyaring berbagai pengaruh yang berkembang di era digital.

Ia menambahkan, upaya menjaga nilai-nilai sosial dan budaya perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan komunikasi yang melibatkan berbagai pihak sehingga generasi muda memiliki bekal yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman. (Irla/KN)

Andi Sofyan Hasdam Soroti Tingginya Kasus Kekerasan Seksual di Kaltim, Dorong Penguatan Pengawasan UU HAM

Irla Hadratan Iman — Mon, 27 Jul 2026 18:49:01 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur sekaligus Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menegaskan perlunya penguatan implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Kalimantan Timur menyusul masih tingginya angka seksual kekerasan dan kekerasan berbasis gender (Gender-Based Violence/GBV).

Pernyataan tersebut disampaikan saat menggelar kegiatan reses bertajuk "Pengawasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Fokus Khusus Penguatan Penanganan Kekerasan Seksual dan Kekerasan Berbasis Gender (GBV)" di Warung Kopi Bagios, Jalan KH Abdurrasyid Nomor 8, Samarinda, Senin (27/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Andi menekankan bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Negara harus hadir untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan hak asasi, terutama perempuan dan anak yang menjadi kelompok paling rentan menjadi korban kekerasan,” tegas Andi Sofyan Hasdam.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang HAM tidak hanya fokus pada aspek regulasi, tetapi juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan, pemulihan, serta akses terhadap keadilan.

Sebagai Ketua Komite I DPD RI, Andi mengatakan memiliki fungsi konstitusional dalam mengawasi pelaksanaan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, hingga kebijakan yang berdampak pada pelayanan publik dan perlindungan masyarakat.

Dalam paparannya, Andi mengungkapkan kondisi empiris kekerasan di Kalimantan Timur berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim melalui aplikasi Simfoni PPA.

Tercatat sebanyak 1.108 kasus kekerasan pada tahun 2023 dan 1.002 kasus sepanjang tahun 2024. Meskipun secara statistik terjadi penurunan, laporan penanganan kasus di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak masih menunjukkan tren peningkatan.

Rata-rata terdapat tiga hingga empat kasus kekerasan setiap hari di Kalimantan Timur dengan sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak. Kota Samarinda daerah menjadi dengan jumlah laporan tertinggi.

Menurut Andi, meningkatnya jumlah laporan juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melapor serta kemudahan akses terhadap layanan pengaduan.

Ia juga menyebutkan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak adalah kekerasan seksual, sedangkan pada korban dewasa didominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan fisik.

“Tingkat tinggi dari angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan berbasis gender tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Persoalan ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, masyarakat organisasi, hingga keluarga sebagai benteng pertama perlindungan anak dan perempuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penegakan HAM, di antaranya keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta masih adanya stigma sosial yang menyebabkan korban enggan melapor.

Oleh karena itu, DPD RI mendorong penguatan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan kekerasan seksual, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perluasan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan layanan pemulihan bagi para korban.

Melalui forum diskusi bersama para pemangku kepentingan, Andi juga menghimpun berbagai aspirasi yang nantinya akan dibawa ke tingkat nasional sebagai bahan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ia menegaskan bahwa hasil reses tersebut tidak hanya menjadi wadah menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar kebijakan perlindungan perempuan dan anak dapat diterapkan secara lebih efektif di daerah.

“Kita ingin memastikan setiap rekomendasi yang lahir benar-benar menjawab permasalahan di lapangan, sehingga hak-hak korban dapat dilindungi secara optimal,” tutupnya. (Irla)

Mantan Jaksa KPK Chatarina Muliana Pimpin Kejati Kalimantan Timur

Irla Hadratan Iman — Fri, 24 Jul 2026 12:45:22 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA - Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan rotasi dan promosi sejumlah pejabat eselon II sebagai bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Korps Adhyaksa. Salah satu pejabat yang mendapat amanah baru adalah Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., yang ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur menggantikan Assoc. Prof. Dr. Supardi, S.H., M.H.

Pengangkatan Chatarina tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 831 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan pada 22 Juli 2026. Sementara itu, Supardi mendapat promosi jabatan sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI.

Sebelum dipercaya memimpin Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Chatarina menjabat sebagai Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset (MPPA) Kejaksaan Agung, posisi yang diembannya sejak April 2026. Penunjukan tersebut melanjutkan perjalanan kariernya yang panjang di bidang penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.

Perempuan kelahiran Jakarta, 19 November 1972, itu memiliki rekam jejak yang kuat, termasuk saat diperbantukan sebagai Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2005–2011. Pengalaman tersebut memperkaya kapasitasnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi serta memperkuat kompetensinya di bidang penegakan hukum.

Selepas bertugas di KPK, Chatarina mengemban sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, Kepala Biro Hukum KPK, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, hingga Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia juga pernah dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Manado (Unima).

Pada Oktober 2025, Chatarina dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sebelum dipromosikan menjadi Kepala Pusat MPPA Kejaksaan Agung pada April 2026. Kini, ia kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Kejati Kalimantan Timur, provinsi yang memiliki posisi strategis karena menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan pengalaman di Kejaksaan Agung, KPK, kementerian, hingga dunia pendidikan tinggi, Chatarina diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum, meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional, serta menjaga integritas institusi kejaksaan di Kalimantan Timur.

Yulianus Henock Minta PLN Tingkatkan Keandalan Listrik Kaltim Usai Gangguan Blackout

Irla Hadratan Iman — Wed, 22 Jul 2026 16:31:01 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Yulianus Henock Sumual, meminta PT PLN (Persero) terus meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan setelah terjadinya gangguan pemadaman listrik yang sempat menimpa sejumlah wilayah di Kaltim. Menurutnya, pasokan listrik menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Yulianus saat menjalankan agenda reses pada 20 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, ia melakukan dialog dengan jajaran PLN serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, guna memperoleh gambaran mengenai pelayanan kelistrikan, tantangan yang dihadapi, serta rencana pengembangan energi di daerah.

Dia menjelaskan bahwa sektor energi, khususnya ketenagalistrikan, menjadi salah satu fokus pengawasan DPD RI, karena menyangkut kepentingan publik. Menurutnya, sebagai penyedia layanan kelistrikan nasional, PLN mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan pasokan listrik tetap andal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kinerja PLN Kaltim, termasuk memancarkan pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan serta mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Dalam pertemuan itu, Yulianus juga menyoroti peristiwa pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi selama kurang lebih dua pekan. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya dari General Manager PLN, gangguan tersebut kini telah berhasil diatasi dan tidak disebabkan oleh kerusakan mesin pembangkit.

Meski begitu, ia menilai PLN perlu memperkuat langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Terlebih lagi, sistem interkoneksi kelistrikan di Pulau Kalimantan membuat gangguan pada satu wilayah berpotensi mempengaruhi daerah lainnya.

Menurutnya, pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat menghambat kegiatan ekonomi serta menyebabkan kerusakan pada berbagai peralatan elektronik milik warga. Oleh karena itu, ia berharap peningkatan kinerja sistem kelistrikan menjadi prioritas utama.

Dia menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan terbaik karena telah memenuhi kewajiban membayar biaya pemasangan maupun penggunaan listrik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan harus terus menjadi perhatian PLN.

Selain berdiskusi dengan PLN, Yulianus juga menerima paparan dari Dinas ESDM Kalimantan Timur mengenai berbagai program pengembangan sektor energi. Ia mengapresiasi langkah-langkah pemerintah daerah yang mulai menyusun strategi pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Menurutnya, pengembangan energi terbarukan ketenagalistrikan menjadi langkah strategis untuk menjawab peningkatan kebutuhan di Kalimantan Timur, terutama seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pertumbuhan sektor industri, dan peningkatan aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, Yulianus mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan energi pelayanan berjalan optimal melalui Dinas ESDM. Ia menegaskan bahwa masyarakat akan menilai kinerja pemerintah dari kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan, bukan sekedar janji pada masa kampanye.

Ia berharap sinergi antara PLN, Dinas ESDM, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus diperkuat agar terciptanya sistem kelistrikan yang semakin andal, merata, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. (Irla/KN)

Rayakan Dua Tahun Usia, GAB Group English Club Gandeng MyRepublic Perkuat Digitalisasi Anak Muda

Irla Hadratan Iman — Tue, 21 Jul 2026 23:09:05 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Perayaan Anniversary ke-2 GAB Group English Club Samarinda bertema "A Humble Celebration" yang digelar di Hotel Plaza Mesra Samarinda, Sabtu (18/7/2026), bukan sekadar menjadi ajang syukuran perjalanan komunitas belajar bahasa Inggris.

Di balik kemeriahan acara tersebut, tersimpan dua semangat besar yang saling melengkapi, yakni memperluas akses pembelajaran bahasa Inggris bagi masyarakat serta memperkuat ekosistem digital melalui kolaborasi dengan MyRepublic Samarinda sebagai penyedia layanan internet.

Mengusung konsep sederhana namun penuh makna, kegiatan ini menghadirkan anggota komunitas, pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga mitra usaha dalam satu ruang kolaborasi. Sebanyak 14 booth UMKM turut meramaikan acara tanpa dipungut biaya, sementara seluruh peserta dapat menikmati rangkaian kegiatan serta konsumsi secara gratis.

Chief Inisiator Office GAB Group English Club Samarinda, Hasby Yahya, mengatakan komunitas yang dibangunnya lahir dari keinginan menyediakan wadah belajar bahasa Inggris yang terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang.

"Hari ini kami merayakan anniversary ke-2 GAB Group English Club Samarinda. Kami merupakan English Club independen yang berbasis publik atau untuk umum. Selama dua tahun ini kami berupaya menyediakan lingkungan yang seru dan gratis bagi masyarakat Samarinda untuk belajar bahasa Inggris," ujarnya.

Menurut Hasby, selama dua tahun terakhir GAB Group tidak hanya menjadi tempat belajar bahasa Inggris, tetapi juga menjadi ruang bertemunya anak-anak muda dengan berbagai profesi untuk saling bertukar pengalaman, membangun relasi, sekaligus meningkatkan kemampuan komunikasi internasional.

"Tujuan utama anniversary tahun ini sebenarnya adalah syukuran karena banyak kolaborator yang sudah mendukung perjalanan kami. Selain itu kami juga ingin kembali terhubung dengan teman-teman yang mungkin sudah lama tidak bertemu. Harapannya tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak kegiatan yang lebih seru lagi," katanya.

Hasby menilai keberhasilan sebuah komunitas tidak hanya diukur dari jumlah anggota, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, GAB Group berkomitmen memperluas jangkauan programnya.

Meski belum memiliki agenda spesifik dalam waktu dekat, pihaknya telah menyiapkan visi jangka panjang untuk membawa kegiatan belajar bahasa Inggris ke lingkungan yang lebih luas.

"Kami berharap nantinya bisa hadir ke sekolah-sekolah, bahkan ke daerah pedalaman untuk menyampaikan bahwa belajar bahasa Inggris itu sebenarnya mudah dan menyenangkan," jelasnya.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menganggap bahasa Inggris sebagai mata pelajaran yang sulit. Padahal dengan metode belajar yang santai dan lingkungan yang mendukung, siapa pun dapat menguasainya.

Semangat berbagi juga terlihat dari konsep acara yang sepenuhnya gratis. Tidak hanya peserta yang tidak dikenakan biaya, GAB Group juga membuka kesempatan promosi bagi pelaku UMKM.

"Ada sekitar 14 booth UMKM yang ikut berkolaborasi. Booth-nya gratis karena kami memang ingin saling mendukung. Bahkan peserta yang datang juga tidak dipungut biaya, termasuk makanan kami sediakan secara gratis," ungkap Hasby.

Di sisi lain, peringatan dua tahun GAB Group juga menjadi momentum bagi MyRepublic Samarinda untuk memperkenalkan layanan internetnya kepada masyarakat, khususnya kalangan muda yang menjadi mayoritas anggota komunitas.

Account Executive MyRepublic Samarinda, Erni Rosita, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan internet kepada komunitas yang aktif dan produktif.

"Kami berkolaborasi dengan komunitas GAB Group. Melalui kegiatan ini kami juga memperkenalkan bahwa MyRepublic merupakan provider terbaik di Samarinda. Jangkauan layanan kami luas, harga juga terjangkau sehingga cocok untuk kebutuhan teman-teman Gen-Z," ujarnya.

Menurut Erni, akses internet yang stabil kini menjadi kebutuhan utama bagi generasi muda, baik untuk belajar, bekerja, mengikuti kelas daring, hingga mengembangkan usaha digital.

"Wi-Fi kami cepat dan yang pasti minim gangguan. Paketnya juga cukup beragam, mulai sekitar Rp150 ribuan hingga lebih dari Rp1 juta sesuai kebutuhan pelanggan," katanya.

Risky Ari Erlanda selaku Area Supervisor Manager (ASM) juga menjelaskan bahwa pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya pemasangan karena layanan tersebut telah digratiskan sejak awal peluncuran.

"Kalau pemasangan gratis. Pelanggan hanya membayar biaya langganan setiap bulan sesuai paket yang dipilih," jelasnya.

Bagi MyRepublic, kolaborasi dengan komunitas seperti GAB Group bukan sekadar kegiatan promosi, tetapi juga bagian dari upaya mendukung lahirnya komunitas-komunitas kreatif di Samarinda.

"Kami berterima kasih kepada GAB Group yang sudah memfasilitasi kami. Melalui kegiatan ini kami juga bisa mengenal lebih banyak teman-teman komunitas maupun pelaku UMKM di Samarinda. Semoga kerja sama seperti ini bisa terus berlanjut," tuturnya.

Kolaborasi antara GAB Group English Club dan MyRepublic memperlihatkan bagaimana komunitas dan dunia usaha dapat saling mendukung untuk menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Di satu sisi, GAB Group menghadirkan ruang belajar bahasa Inggris yang inklusif dan gratis bagi masyarakat. Di sisi lain, MyRepublic menyediakan dukungan konektivitas digital yang kini menjadi kebutuhan penting dalam proses belajar maupun aktivitas sehari-hari.

Sinergi tersebut juga memberikan manfaat ekonomi melalui keterlibatan 14 pelaku UMKM yang memperoleh kesempatan memperkenalkan produknya kepada para peserta tanpa dipungut biaya sewa booth.

Perayaan anniversary bertema "A Humble Celebration" pun menjadi simbol bahwa keberhasilan sebuah komunitas tidak selalu diukur dari kemewahan acara, melainkan dari besarnya dampak yang diberikan kepada masyarakat.

Memasuki usia dua tahun, GAB Group English Club Samarinda berharap dapat memperluas gerakan literasi bahasa Inggris hingga ke sekolah-sekolah dan wilayah pedalaman. Sementara MyRepublic menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kegiatan komunitas sekaligus menyediakan layanan internet yang cepat, stabil, dan terjangkau bagi masyarakat Samarinda.

Kolaborasi tersebut menjadi contoh bahwa ketika komunitas pendidikan dan perusahaan penyedia layanan digital berjalan beriringan, akan lahir ekosistem yang mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat transformasi digital di Kalimantan Timur.(Irla/Rdk)

Kadis Kominfo Kaltim: Literasi Digital Jadi Tantangan Utama, Media dan Penyiaran Harus Beradaptasi dengan AI Tanpa Kehilangan Perannya

Irla Hadratan Iman — Sun, 19 Jul 2026 15:01:15 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menegaskan bahwa penguatan literasi digital masyarakat menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah di tengah derasnya arus informasi di era digital. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari satuan pendidikan hingga insan pers sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang.

Hal tersebut disampaikan Ririn saat diwawancarai usai menghadiri kegiatan Jambore Radio dan Televisi se-Kalimantan Timur yang mengangkat tema "Penguatan Peran Radio dan Televisi Kalimantan Timur sebagai Media Informasi, Edukasi, dan Hiburan Berkualitas di Era Digital", hasil kolaborasi Komisi X DPR RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur.

Menurut Ririn, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut masyarakat memiliki kemampuan untuk memilah dan memahami informasi secara kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru maupun menyesatkan.

"Tantangan pertama kami di Diskominfo adalah penguatan literasi digital. Bagaimana kami membersamai masyarakat agar melek digital, mampu membaca sebuah informasi secara cerdas, memahami konteksnya, hingga mengetahui bagaimana memberikan respons yang tepat terhadap informasi yang diterima," ujarnya.

Ia menjelaskan, Diskominfo Kaltim secara aktif menggandeng berbagai sekolah, mulai dari tingkat SMP, SMA hingga SMK sebagai mitra dalam menyosialisasikan pentingnya literasi digital kepada generasi muda.

Melalui program tersebut, para pelajar diberikan pemahaman mengenai etika bermedia sosial, cara mengenali informasi yang valid, serta pentingnya menyampaikan informasi sesuai dengan norma, etika, dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, sekolah menjadi ruang strategis untuk membangun budaya digital yang sehat karena peserta didik merupakan kelompok yang paling aktif memanfaatkan media digital dalam kehidupan sehari-hari.

Selain dunia pendidikan, Ririn juga menilai media massa memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat di tengah masyarakat.

Ia mengajak seluruh media, khususnya media online, untuk terus menjaga profesionalisme dalam menjalankan fungsi jurnalistik dengan mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan.

"Kami juga menghimbau teman-teman media online, yang merupakan salah satu mitra utama kami, untuk terus membersamai pemerintah dalam menyampaikan informasi secara baik, tegas, dan akurat kepada masyarakat," katanya.

Ririn menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap kritik yang disampaikan media maupun masyarakat. Namun demikian, apabila terdapat pemberitaan yang dinilai belum berimbang atau hanya memuat satu sudut pandang, pemerintah memiliki hak untuk menyampaikan klarifikasi melalui mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan pers.

Menurutnya, hak jawab merupakan instrumen penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan sesuai fakta.

"Kalau ada pemberitaan yang sifatnya sepihak, kami menggunakan hak jawab untuk memberikan klarifikasi mengenai kronologi sebenarnya sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap," jelasnya.

Sebagai contoh, Ririn menyinggung polemik keterlambatan distribusi seragam sekolah yang sempat menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu.

Ia mengakui pemerintah memang mengalami pergeseran jadwal distribusi akibat adanya sejumlah mekanisme administrasi yang harus dipenuhi.

Pemerintah, kata dia, memilih untuk menjelaskan kondisi tersebut secara terbuka kepada masyarakat melalui kerja sama dengan media cetak maupun media online.

"Kami tidak anti kritik. Kami juga meminta maaf ketika ada pergeseran jadwal yang semula direncanakan pada Juni atau Juli, namun harus bergeser menjadi Agustus karena ada beberapa mekanisme yang harus diselesaikan. Semua kronologinya kami sampaikan secara terbuka bersama teman-teman media," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ririn menyampaikan apresiasi terhadap insan pers yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam menjaga kualitas informasi publik.

Ia mengaku telah merasakan langsung pentingnya peran media sejak menjabat di sektor pariwisata sebelum memimpin Diskominfo Kalimantan Timur.

"Selama saya sebelum di Kominfo, teman-teman media adalah mitra terbaik saya. Saat saya bertugas sekitar dua setengah tahun di sektor pariwisata, insan pers selalu membersamai kami melalui proses check and re-check sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Ririn menilai hubungan yang harmonis antara pemerintah dan media merupakan modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Sementara itu, terkait penyelenggaraan Jambore Radio dan Televisi se-Kalimantan Timur, Ririn memberikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun antara Komisi X DPR RI, BRIN, dan KPID Kalimantan Timur dalam menghadirkan forum yang membahas masa depan dunia penyiaran di era transformasi digital.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi yang relevan untuk memperkuat peran radio dan televisi di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.

Ia berharap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dapat dimanfaatkan untuk memperkuat industri penyiaran, bukan justru menggantikan fungsi utama media penyiaran.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan rutin kolaborasi Komisi X DPR RI bersama BRIN. Tahun ini mengangkat tema penyiaran, khususnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada televisi dan radio. Harapan kami, kemajuan teknologi ini menjadi pendukung utama bagi perkembangan penyiaran, bukan mendisrupsi keberadaan televisi dan radio," ujarnya.

Menurut Ririn, kehadiran AI merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun, teknologi tersebut seharusnya menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas produksi, penyebaran informasi, serta inovasi dalam industri penyiaran tanpa menghilangkan peran manusia sebagai penyampai informasi yang kredibel.

Ia optimistis radio dan televisi masih memiliki ruang yang besar di tengah perkembangan media digital selama mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tetap menjaga kualitas konten yang disajikan kepada masyarakat.

"Di era disrupsi sekarang, ketika AI hadir di berbagai sektor, jangan sampai AI justru menggantikan fungsi televisi dan radio. Sebaliknya, AI harus menjadi pendukung bagi kemajuan penyiaran sehingga teknologi dan media penyiaran bisa saling menguatkan," pungkasnya. (IRLA/daa)

Hetifah Sjaifudian Dorong Radio dan Televisi Kaltim Bertransformasi Jadi Media Cerdas di Era Digital

Irla Hadratan Iman — Sun, 19 Jul 2026 13:18:30 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa radio dan televisi daerah harus mampu bertransformasi menjadi media yang adaptif, cerdas, serta berorientasi pada kepentingan publik di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, lembaga penyiaran tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi penyampai informasi, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan literasi masyarakat agar mampu memilah informasi yang benar di tengah maraknya hoaks dan disinformasi.

Pesan tersebut disampaikan Hetifah saat menghadiri Jambore Radio dan Televisi Se-Kalimantan Timur bertema "Penguatan Peran Radio dan Televisi Kalimantan Timur sebagai Media Informasi, Edukasi, dan Hiburan Berkualitas di Era Digital", yang merupakan hasil kolaborasi Komisi X DPR RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan itu, Hetifah menilai kolaborasi lintas lembaga merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem penyiaran di Kalimantan Timur. Tantangan penyiaran saat ini, menurutnya, semakin kompleks karena berkaitan erat dengan perkembangan teknologi digital yang mengubah cara masyarakat mengakses informasi.

"Justru hari ini kita berkolaborasi. Ke depan, saya berharap kolaborasi ini semakin luas dengan melibatkan kementerian, lembaga, maupun dinas-dinas terkait. Persoalan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama," ujarnya.

Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa membangun masyarakat yang cerdas tidak cukup hanya dengan menyediakan informasi sebanyak-banyaknya. Yang jauh lebih penting adalah membangun budaya berpikir kritis sehingga masyarakat tidak mudah percaya terhadap setiap informasi yang beredar di media sosial maupun platform digital lainnya.

Menurut Hetifah, masyarakat harus memiliki rasa ingin tahu atau curiosity yang tinggi terhadap setiap informasi yang diterima. Sikap kritis tersebut menjadi modal utama dalam menghadapi derasnya arus informasi yang sering kali tidak memiliki sumber yang jelas.

"Ketika membaca sebuah informasi dan terasa ada yang kurang tepat, masyarakat harus terdorong untuk mencari tahu sumber aslinya. Jangan langsung percaya, apalagi langsung menyebarkannya. Inilah budaya literasi digital yang harus terus kita bangun bersama," katanya.

Ia mengakui bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar bagi dunia penyiaran. Di satu sisi, teknologi memudahkan distribusi informasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi juga membuka ruang semakin luas bagi penyebaran informasi yang belum tentu benar.

Karena itu, Hetifah menilai penguatan literasi informasi harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga penyiaran, dunia pendidikan, hingga masyarakat sendiri.

Dalam pandangannya, lembaga penyiaran memiliki posisi yang sangat strategis karena masih menjadi salah satu sumber informasi yang dipercaya publik. Kepercayaan tersebut harus dijaga melalui penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan telah melalui proses verifikasi jurnalistik.

Lebih lanjut, Hetifah juga menyoroti perubahan besar dalam dunia jurnalistik akibat kemajuan teknologi. Ia menilai jurnalisme saat ini tidak lagi dapat mengandalkan pola-pola konvensional semata, melainkan harus bertransformasi menjadi smart journalism yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) maupun big data merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun penggunaan teknologi tersebut harus tetap berada dalam koridor etika jurnalistik dan digunakan untuk memperkuat kualitas informasi, bukan menggantikan fungsi utama insan pers dalam melakukan verifikasi fakta.

"Sumber informasi saat ini juga harus didukung oleh smart journalism. Kita perlu memanfaatkan big data bahkan teknologi AI untuk memperkuat informasi yang kita berikan kepada masyarakat. Jangan justru mengandalkan AI tanpa digunakan secara cerdas dan bertanggung jawab," tegasnya.

Hetifah menilai kehadiran teknologi seharusnya menjadi alat bantu bagi jurnalis untuk menghasilkan pemberitaan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mendalam. Sebaliknya, jika digunakan tanpa pengawasan dan verifikasi, teknologi justru berpotensi memperbesar penyebaran informasi yang menyesatkan.

Oleh sebab itu, ia mendorong insan penyiaran di Kalimantan Timur untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar jurnalistik.

Selain membahas transformasi media, Hetifah juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya peran pegiat media sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, media bukan hanya bertugas menyampaikan berbagai program pemerintah kepada publik, tetapi juga memiliki fungsi penting sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada para pengambil kebijakan.

"Teman-teman pegiat media ini sesungguhnya menjadi jembatan. Mereka mengamplifikasi informasi yang memang perlu diketahui masyarakat. Sebaliknya, mereka juga menjadi jembatan agar aspirasi maupun berbagai keluhan masyarakat dapat sampai kepada para pembuat kebijakan," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa fungsi tersebut menjadi salah satu pilar utama demokrasi yang harus terus dijaga. Tanpa media yang independen, profesional, dan bertanggung jawab, proses komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak akan berjalan secara optimal.

Karena itu, Hetifah berharap hubungan kemitraan antara DPR RI, pemerintah, lembaga riset, regulator penyiaran, dan insan media dapat terus diperkuat melalui berbagai forum diskusi maupun kegiatan bersama seperti Jambore Radio dan Televisi Se-Kalimantan Timur.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar menjadi ajang silaturahmi antarlembaga penyiaran, melainkan juga menjadi ruang bertukar gagasan dalam merumuskan berbagai solusi atas tantangan dunia informasi dan penyiaran di era digital.

"Acara seperti ini menjadi salah satu contoh kolaborasi yang baik. Ke depan, kami ingin lebih banyak melibatkan teman-teman media untuk berdiskusi, mencari berbagai terobosan, dan bersama-sama menemukan solusi atas berbagai persoalan yang kita hadapi," ungkapnya.

Hetifah optimistis Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah yang mampu menghadirkan ekosistem penyiaran yang sehat, inovatif, dan berkualitas. Terlebih, posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) akan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya.

Ia berharap radio dan televisi lokal tidak kehilangan eksistensinya di tengah persaingan platform digital. Sebaliknya, media penyiaran harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan informasi sekaligus mempertahankan kualitas jurnalistik yang menjadi kekuatan utama mereka.

Melalui sinergi antara DPR RI, BRIN, KPID Kalimantan Timur, lembaga penyiaran, akademisi, dan komunitas media, Hetifah meyakini pembangunan ekosistem informasi yang sehat dapat terus diwujudkan. Dengan demikian, radio dan televisi di Kalimantan Timur tidak hanya menjadi media penyampai berita, tetapi juga menjadi sarana edukasi, peningkatan literasi digital, serta hiburan berkualitas yang mampu mencerdaskan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. (IRLA/daa)

Gebrakan KPID Kaltim! Usul Wajib Iklan Perusahaan dan Pengawasan Konten di Media Sosial Jadi Sorotan

Irla Hadratan Iman — Thu, 16 Jul 2026 23:53:31 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA - Ketua KPID Kalimantan Timur, Awang Mohammad Jumri Syafi'i, menilai industri penyiaran di daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi masyarakat dan beralihnya belanja iklan ke platform digital.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional radio dan televisi lokal yang selama ini menjadi salah satu sumber utama penyebaran informasi masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa semakin sedikitnya pemasang iklan membuat banyak lembaga penyiaran harus berjuang mempertahankan eksistensinya.

Meski demikian, Awang tetap optimistis radio dan televisi masih memiliki pangsa pasar tersendiri yang tidak akan mudah tergantikan. Ia berharap dalam waktu tiga hingga lima tahun ke depan media penyiaran konvensional tetap mampu bertahan karena memiliki karakteristik dan kedekatan dengan masyarakat yang tidak memiliki seluruh platform digital.

Menurut Awang, tantangan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pelaku industri penyiaran semata. KPID, kata dia, kini tidak lagi hanya fokus pada fungsi pengawasan terhadap isi siaran atau aspek hilir Publikasi, tetapi juga mulai memperkuat peran advokasi di sisi hulu.

Salah satu gagasan yang didorong adalah hadirnya peraturan daerah berupa Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah yang mengatur kebijakan periklanan untuk mendukung keberlangsungan lembaga penyiaran di Kalimantan Timur.

Ia berpandangan pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim memiliki ruang dan kewajiban tertentu untuk menyampaikan promosi maupun publikasi melalui radio dan televisi lokal.

Awang menjelaskan, Kalimantan Timur memiliki ribuan perusahaan dari berbagai sektor usaha yang berpotensi menjadi mitra lembaga penyiaran. Apabila sebagian aktivitas promosi perusahaan tersebut diarahkan ke media penyiaran lokal, maka dampaknya akan sangat besar terhadap keberlangsungan industri radio dan televisi.

Bahkan menurutnya, skema tersebut dapat dikaitkan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sehingga perusahaan ikut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem informasi publik di daerah. Dengan meningkatnya belanja iklan di media penyiaran lokal, maka lembaga penyiaran akan memperoleh sumber pendapatan yang lebih sehat sehingga mampu meningkatkan kualitas produksi program siaran.

Ia menegaskan bahwa keberlangsungan ekonomi media Penerbitan memiliki hubungan erat dengan kualitas informasi yang diterima masyarakat. Menurutnya, ketika radio dan televisi memperoleh pendapatan yang memadai, maka perusahaan media dapat lebih fokus menghadirkan program-program berkualitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja media, serta menjaga profesionalisme dalam menjalankan fungsi jurnalistik dan penyiaran.

“Kalau lembaga penyiaran sehat, maka informasi publik yang diterima masyarakat Kalimantan Timur juga akan semakin baik,” ujarnya.

Selain memberikan manfaat bagi industri penyiaran, Awang menilai kebijakan tersebut juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect terhadap daerah. Aktivitas ekonomi lembaga penyiaran yang kembali tumbuh diyakini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dengan demikian, regulasi mengenai periklanan tidak hanya menyelamatkan keberlangsungan media lokal, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis informasi di Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, KPID Kaltim kini mengubah pendekatan kelembagaannya dengan tidak semata-mata menitikberatkan pada penindakan pelanggaran siaran. Awang menekankan ingin membangun hubungan yang lebih kolaboratif dengan lembaga penyiaran melalui berbagai program pendampingan dan advokasi.

Menurutnya, radio dan televisi tidak boleh merasa berjalan sendiri di tengah tekanan industri yang semakin berat. KPID ingin hadir sebagai mitra yang ikut mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi media penyiaran sehingga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan pelatihan dapat berjalan secara optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Awang juga menyoroti perkembangan teknologi informasi yang memunculkan tantangan baru berupa maraknya penyebaran hoaks melalui media sosial. Ia mengakui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyuaran, kewenangan pengawasan KPI saat ini masih terbatas pada lembaga penyiaran konvensional, yakni radio dan televisi.

Namun menurutnya, perkembangan zaman menuntut adanya penyesuaian regulasi agar pengawasan terhadap informasi publik dapat mengikuti dinamika media digital.

Untuk itu, KPID Kalimantan Timur berencana membawa usulan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional KPI se-Indonesia. Awang berharap seluruh KPID provinsi memiliki kesamaan pandangan untuk mendorong perluasan kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan terhadap konten digital, khususnya yang berpotensi menyebarkan hoaks dan disinformasi.

Usulan tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah pusat, termasuk kemungkinan revisi Undang-Undang Penyusunan maupun penyusunan regulasi baru yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi komunikasi.

Menurut Awang, apabila KPI diberikan kewenangan mengawasi media sosial, maka penyebaran informasi palsu dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Dalam skema yang diusulkannya, KPI dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan take down terhadap konten yang terbukti mengandung hoaks setelah melalui proses verifikasi yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Namun ia menegaskan bahwa gagasan tersebut sama sekali bukan bertujuan membatasi kebebasan pers maupun membungkam kritik masyarakat terhadap pemerintah.

Sebaliknya, Awang menilai mekanisme tersebut hanya diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan telah melalui proses verifikasi. Ia menegaskan KPID tetap menghormati kebebasan berekspresi dan tidak anti terhadap kritik.

"Yang menjadi perhatian utama adalah penyebaran informasi yang tidak benar sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap rekomendasi yang diajukan harus didasarkan pada mekanisme yang obyektif, transparan, dan melibatkan lembaga yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya," jelasnya.

Ia kemudian mengusulkan pola kolaborasi antarlembaga sebagai solusi pengawasan informasi digital. Menurutnya, KPID dapat berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk memastikan apakah suatu pemberitaan telah memenuhi kaidah dan Kode Etik Jurnalistik.

Kemudian dilakukan penjelasan kepada instansi pemerintah terkait apabila informasi tersebut mencakup kebijakan publik. Apabila hasil koordinasi menunjukkan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks atau melanggar ketentuan yang berlaku, maka rekomendasi dapat diteruskan kepada Komdigi untuk dilakukan penindakan sesuai ketentuan hukum.

Awang menyebut pola kerja tersebut sebagai sebuah ekosistem kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari KPID, Dewan Pers, pemerintah daerah hingga Komdigi. Menurutnya, pendekatan semacam ini akan menciptakan sistem pengawasan informasi yang lebih akuntabel, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, sekaligus tetap menjujung tinggi prinsip kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar.

Ke depan, ia berharap pengawasan KPID tidak lagi terbatas pada radio dan televisi, tetapi juga mampu menjangkau ruang digital sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas informasi publik di era transformasi media. (IRLA/daa)

DPD RI Kaltim Buka Pendaftaran Duta DPD 2026, Jadi Wadah Generasi Muda Kenalkan Peran Lembaga Negara

Irla Hadratan Iman — Thu, 16 Jul 2026 23:33:01 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Kalimantan Timur resmi membuka pendaftaran Duta DPD RI 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 DPD RI.

Program yang memasuki penyelenggaraan tahun kedua ini diharapkan mampu melibatkan generasi muda dalam memperkenalkan fungsi dan peran DPD RI kepada luas masyarakat sekaligus menjadi mitra dalam menyebarkan luaskan informasi mengenai kegiatan lembaga-lembaga tersebut di daerah.

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faizal Anhar, mengatakan bahwa program Duta DPD RI pertama kali dilaksanakan pada tahun 2025 dan mendapatkan respon positif dari berbagai daerah. Atas keberhasilan penyelenggaraan perdana tersebut, program kembali digelar pada tahun 2026 dengan cakupan yang lebih luas.

“Ini sebenarnya kegiatan Duta DPD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun DPD RI,” ujar Faizal saat memberikan keterangan kepada awak media.

Menurutnya, penyelenggaraan Duta DPD RI menjadi salah satu agenda penting menjelang puncak peringatan HUT ke-22 DPD RI yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2026. Seluruh kantor DPD RI di provinsi diberi mandat untuk menjaring peserta terbaik yang nantinya akan mewakili daerah masing-masing pada tingkat nasional.

Faizal menjelaskan bahwa saat proses seleksi ini telah memasuki tahap pembukaan pendaftaran yang berlangsung hingga 20 Agustus 2026. Setelah masa pendaftaran berakhir, peserta akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi di tingkat provinsi sebelum akhirnya peserta terbaik dikirim ke Jakarta.

“Tahap pertama saat ini adalah pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Agustus 2026. Setelah itu akan dilanjutkan dengan seleksi tahap pertama dan tahap kedua untuk menjaring peserta terbaik. Dari seluruh provinsi nantinya akan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional hingga pemilihan Duta DPD RI Nasional,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa proses seleksi tidak hanya fokus pada penampilan peserta, tetapi juga menilai berbagai aspek yang mencerminkan kualitas generasi muda Indonesia. Dengan demikian, peserta terpilih benar-benar memiliki kapasitas sebagai representasi daerah sekaligus mampu membawa nama baik DPD RI di tengah masyarakat.

Lebih lanjut Faizal menegaskan bahwa program Duta DPD RI tidak sekedar ajang kompetisi, melainkan memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan DPD RI sebagai salah satu lembaga negara.

Menurutnya, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh fungsi, tugas, maupun kewenangan DPD RI. Oleh karena itu, keberadaan para duta nantinya diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara DPD RI dengan masyarakat.

“Salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan DPD RI. Nantinya tugas para duta adalah membantu memperkenalkan berbagai aktivitas dan program DPD RI kepada masyarakat di daerah masing-masing,” katanya.

Peran tersebut dinilai penting mengingat perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Kehadiran generasi muda yang memiliki kemampuan komunikasi dan literasi digital diyakini mampu menjangkau masyarakat lebih luas melalui berbagai platform informasi.

Selain menjadi wajah DPD RI di daerah, para duta nantinya juga diharapkan mampu menyampaikan edukasi mengenai fungsi representasi daerah yang dijalankan DPD RI, termasuk memperkenalkan berbagai aspirasi yang diperjuangkan oleh senator asal Kalimantan Timur di tingkat nasional.

Faizal mengungkapkan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan panitia pusat.

Beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi peserta di antaranya berkaitan dengan batas usia, tinggi badan, kemampuan berbahasa, hingga wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum.

“Ada beberapa syarat yang diwajibkan seperti usia, tinggi badan, kemampuan berbahasa, dan wawasan. Selain itu juga ada persyaratan umum maupun persyaratan khusus yang dapat dipelajari lebih lanjut oleh calon peserta,” ujarnya.

Ia mengajak generasi muda Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan untuk tidak ragu mengikuti seleksi tersebut. Menurutnya, ajang Duta DPD RI bukan hanya menjadi pengalaman berharga bagi peserta, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi dalam memperkenalkan lembaga negara kepada masyarakat.

Melalui program ini, peserta juga berpeluang mengembangkan kemampuan komunikasi publik, kepemimpinan, kepercayaan diri, serta memperluas jejaring dengan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur berharap partisipasi masyarakat, khususnya kalangan pemuda, semakin meningkat pada penyelenggaraan tahun ini. Semakin banyak peserta nasional yang mendaftar, semakin besar pula peluang lahirnya sosok muda yang mampu menjadi representasi Kalimantan Timur di tingkat.

Dengan dibukanya pendaftaran Duta DPD RI 2026, DPD RI tidak hanya menghadirkan sebuah kompetisi, tetapi juga membangun partisipasi ruang generasi muda dalam memperkuat hubungan antara lembaga negara dan masyarakat.

Program ini menjadi salah satu langkah strategi DPD RI untuk menghadirkan wajah lembaga yang lebih dekat, terbuka, dan komunikatif di tengah perkembangan era digital.

Pendaftaran Duta DPD RI 2026 masih dibuka hingga 20 Agustus 2026, sehingga masyarakat yang memenuhi persyaratan masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi dan berpeluang menjadi wakil Kalimantan Timur pada kompetisi tingkat nasional di Jakarta. (Irla/KN)

DPD RI Kaltim Perkuat Sinergi dengan Media, Dorong Publikasi Aspirasi Daerah Lebih Luas

Irla Hadratan Iman — Thu, 16 Jul 2026 22:46:08 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Kalimantan Timur menerima audiensi jajaran media pers dalam upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faizal Anhar, S.Sos., didampingi N. Nurdiyanto, S.Sos., Kasubbag Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Kedua belah pihak membahas pentingnya peran media massa dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai aktivitas, program, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat nasional.

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faizal Anhar, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang dilakukan insan pers. Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam menjembatani informasi antara lembaga negara dengan masyarakat.

"Kita senang sekali bisa didatangi oleh teman-teman dari media. Memang DPD ini perlu sekali sebenarnya untuk publikasi yang lebih luas lagi," ujar Faizal saat ditemui usai audiensi.

Ia mengakui bahwa selama ini publikasi mengenai aktivitas DPD RI di daerah masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi berbagai kegiatan, termasuk publikasi kelembagaan.

"Memang ada beberapa kondisi sekarang, seperti efisiensi dan lainnya. Tetapi kami berharap ke depannya kolaborasi dengan media bisa terus kita tingkatkan," katanya.

Faizal menilai keberadaan media sangat penting agar masyarakat semakin mengenal fungsi, tugas, dan peran DPD RI sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah di tingkat pusat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh bagaimana DPD RI bekerja dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah.

"DPD juga harus makin dikenal, terutama di daerah. Apalagi memang DPD merupakan perwakilan daerah. Jadi kontribusi teman-teman media itu sebenarnya sangat kami butuhkan," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tugas utama DPD RI adalah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah untuk kemudian diperjuangkan dalam proses legislasi maupun pengawasan di tingkat nasional. Karena itu, publikasi yang baik akan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh anggota maupun sekretariat DPD RI di daerah.

Menurut Faizal, keterbukaan informasi kepada publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dengan pemberitaan yang akurat dan berimbang, masyarakat dapat mengetahui secara langsung berbagai aktivitas yang dilakukan DPD RI dalam menjalankan amanat konstitusi.

Lebih lanjut, ia berharap sinergi yang mulai terbangun melalui audiensi tersebut tidak berhenti pada satu pertemuan saja. Ke depan, berbagai kegiatan yang dilaksanakan Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat dipublikasikan secara lebih luas sehingga manfaatnya dapat diketahui masyarakat.

"Harapan kita ke depannya, kegiatan-kegiatan khususnya di Kantor Daerah Kalimantan Timur dapat terpublikasi dengan baik. Jadi masyarakat juga mengetahui apa saja yang sudah kita lakukan," ujarnya.

Faizal mengatakan, publikasi bukan sekadar menyampaikan informasi mengenai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai proses penyerapan aspirasi yang selama ini dilakukan DPD RI.

Menurutnya, setiap aspirasi yang diterima dari masyarakat memiliki nilai penting karena menjadi bahan masukan untuk diperjuangkan di tingkat pusat sesuai dengan kewenangan DPD RI.

"Kita menjaring aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk kita perjuangkan di pusat. Itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman media," katanya.

Ia menambahkan bahwa penyebarluasan informasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan maupun kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian, komunikasi antara masyarakat dan DPD RI dapat berjalan lebih terbuka dan produktif.

Faizal juga berharap media dapat menjadi mitra strategis yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan perjuangan aspirasi daerah.

"Kami harapkan kegiatan-kegiatan ini dapat terinfokan kepada masyarakat secara menyeluruh," tuturnya.

Sementara itu, audiensi tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur dengan insan pers. Dalam diskusi yang berlangsung, kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik serta penguatan komunikasi yang berkelanjutan.

Media dinilai memiliki peran penting dalam membangun literasi publik mengenai fungsi lembaga negara sekaligus menjadi jembatan penyampai informasi yang kredibel kepada masyarakat. Melalui pemberitaan yang objektif dan profesional, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar mengenai berbagai program dan kegiatan yang dijalankan DPD RI di daerah.

Kolaborasi antara DPD RI dan media juga diharapkan mampu memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan daerah melalui penyampaian aspirasi secara lebih luas. Dengan meningkatnya akses informasi, masyarakat dapat memahami bahwa setiap aspirasi yang disampaikan memiliki peluang untuk diperjuangkan melalui jalur konstitusional di tingkat nasional.

Audiensi tersebut menandai komitmen bersama untuk membangun hubungan yang lebih erat antara lembaga negara dan media massa. Ke depan, komunikasi yang intensif diharapkan mampu menghadirkan informasi yang lebih terbuka, memperluas jangkauan publikasi kegiatan DPD RI Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran strategis DPD RI sebagai wakil daerah dalam memperjuangkan kepentingan Kalimantan Timur di tingkat pusat. (IRLA/daa)

KPID Kaltim Dorong Penguatan Penyiaran Lewat Dukungan DPRD, Jambore Radio dan TV Jadi Wadah Suarakan Aspirasi Industri

Irla Hadratan Iman — Thu, 16 Jul 2026 22:24:21 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan industri penyiaran di daerah. Setelah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, KPID kini mempersiapkan Jambore Radio dan TV Kalimantan Timur sebagai forum konsolidasi sekaligus penyampaian aspirasi pelaku penyiaran kepada pemerintah pusat.

Ketua KPID Kalimantan Timur, Awang Mohammad Jumri Syafi'i, mengatakan RDP bersama Komisi I DPRD Kaltim menjadi momentum penting untuk menyampaikan capaian kinerja empat bulan pertama sejak para komisioner dilantik, sekaligus memaparkan arah kebijakan dan kebutuhan anggaran guna mendukung berbagai program pengawasan penyiaran.

Menurut Awang, dalam pertemuan tersebut KPID mempresentasikan metrik kegiatan yang telah dilaksanakan selama empat bulan terakhir serta menyampaikan rencana kerja jangka pendek dan menengah yang akan dijalankan.

"Yang diminta dalam rapat itu adalah metrik kegiatan selama empat bulan, kemudian apa yang akan kita lakukan ke depan. Selanjutnya tentu disinkronkan dengan kebutuhan anggaran yang realistis agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Ia menjelaskan, sejak mengikuti proses fit and proper test di DPRD Kaltim, tujuh komisioner KPID telah menyampaikan berbagai komitmen untuk memperkuat ekosistem penyiaran di Kalimantan Timur. Komitmen tersebut kini mulai diterjemahkan ke dalam berbagai program nyata yang berorientasi pada peningkatan kualitas lembaga penyiaran radio maupun televisi.

"Kami pernah menyampaikan berbagai janji kepada DPRD sebagai lembaga yang mengawasi kami. Sekarang saatnya kami mengeksekusi program-program tersebut. Dengan tujuh komisioner, tentu banyak program yang bisa dijalankan untuk kepentingan radio dan televisi di Kalimantan Timur," katanya.

Program yang disiapkan, lanjut Awang, tidak hanya berfokus pada pengawasan isi siaran sebagaimana amanat regulasi, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan, peningkatan kapasitas, hingga keberlangsungan industri penyiaran lokal yang saat ini menghadapi tantangan besar akibat perkembangan platform digital.

Ia menegaskan bahwa seluruh program tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, KPID berharap adanya sinergi antara DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi melalui Diskominfo agar kebutuhan tersebut dapat diakomodasi, baik pada perubahan anggaran tahun berjalan maupun penyusunan APBD murni Tahun Anggaran 2027.

"Dalam RDP itu kami juga menyampaikan apa saja yang diperlukan sehingga nantinya bisa menjadi perhatian pada perubahan anggaran maupun APBD murni 2027. Posisi KPID memang sangat berkaitan dengan Diskominfo dan Komisi I DPRD yang membidangi penyiaran dan informasi publik," jelasnya.

Awang menilai dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi lembaga penyiaran lokal di tengah perubahan lanskap media yang semakin kompetitif.

Selain membahas hasil RDP, KPID Kaltim juga tengah mempersiapkan Jambore Radio dan TV Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli mendatang. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang temu seluruh pengelola radio dan televisi se-Kalimantan Timur untuk memperkuat solidaritas sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada para pemangku kepentingan.

Menurut Awang, jambore tersebut mendapat dukungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komisi X DPR RI, termasuk kehadiran Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang dijadwalkan hadir dan mendengarkan langsung aspirasi insan penyiaran di Kalimantan Timur.

"Kami bersyukur ada fasilitasi dari BRIN yang dibantu Komisi X DPR RI. Ibu Hetifah Sjaifudian juga bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan langsung keluh kesah teman-teman radio dan televisi," ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, KPID ingin menunjukkan bahwa pemerintah masih memberikan perhatian terhadap keberlangsungan media penyiaran konvensional yang hingga kini tetap memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

"Kami ingin menginformasikan kepada seluruh lembaga penyiaran bahwa pemerintah masih peduli terhadap nasib radio dan televisi. Itu menjadi pesan penting dari penyelenggaraan jambore ini," katanya.

Awang menjelaskan, jambore bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi forum komunikasi antara regulator, pemerintah, legislatif, dan pelaku industri penyiaran. Seluruh peserta nantinya akan berdiskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari penurunan pendapatan, perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap media digital, hingga perlunya dukungan kebijakan bagi radio dan televisi lokal.

"Kita ingin semua lembaga penyiaran berkumpul, saling menguatkan, berbagi pengalaman, sekaligus menyampaikan kegelisahan mereka secara langsung kepada para pengambil kebijakan," ujarnya.

KPID juga berharap perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat hadir dalam kegiatan tersebut sehingga berbagai persoalan yang selama ini dihadapi lembaga penyiaran daerah dapat disampaikan langsung kepada pemerintah pusat.

"Kami berharap Menteri Komunikasi dan Digital atau perwakilannya dapat hadir sehingga teman-teman radio dan televisi di Kalimantan Timur bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung," kata Awang.

Ia menambahkan, keberadaan radio dan televisi masih memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tetap memberikan perhatian terhadap keberlangsungan media penyiaran konvensional yang memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta perekat persatuan bangsa.

Menurutnya, transformasi digital tidak boleh mengesampingkan eksistensi radio dan televisi yang selama puluhan tahun menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat, khususnya di daerah.

"Melalui jambore nanti kami ingin menyampaikan bahwa dunia radio dan televisi di Kalimantan Timur saat ini sedang berjuang untuk bertahan hidup. Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendengar dan bersama-sama mencari solusi agar industri penyiaran daerah tetap hidup dan berkembang," pungkas Awang. (IRLA/daa)

Helmi Abdullah Ungkap Pesan Prabowo: "Panglima Perang Gerindra Wajib Siap Maju Jadi Kepala Daerah"

Irla Hadratan Iman — Sat, 11 Jul 2026 23:11:29 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa fokus utama partainya saat ini adalah memperkuat infrastruktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus memastikan kader Gerindra mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, penguatan struktur partai menjadi langkah strategis untuk menyerap aspirasi warga sekaligus mempersiapkan berbagai agenda politik di masa mendatang, termasuk menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah.

Helmi yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Samarinda mengatakan, arah perjuangan kader Gerindra di seluruh Indonesia telah ditegaskan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyebut para ketua DPC sebagai "panglima perang" yang memiliki tanggung jawab besar membangun daerah masing-masing.

“Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami bahwa ketua-ketua di daerah adalah panglima perang. Sebagai panglima perang, kami wajib mendukung pembangunan daerah kami berada. Kehadiran Gerindra harus benar-benar memberikan manfaat bagi,” ujar Helmi saat diwawancarai.

Ia menjelaskan, amanat tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kesiapan menghadapi agenda politik, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat ketika menghadapi berbagai persoalan. Menurutnya, kader Gerindra harus menjadi pihak pertama yang turun mendengar keluhan warga dan memperjuangkan aspirasi melalui jalur masyarakat politik maupun kebijakan.

“Ketika ada aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan, kami juga diminta bergerak cepat. Itu menjadi pesan yang selalu ditekankan oleh Ketua Umum kepada seluruh kader di daerah,” katanya.

Helmi menambahkan, Prabowo juga memberikan arahan bahwa setiap panglima perang di daerah harus memiliki kesiapan apabila mendapatkan amanah untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra telah menyampaikan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh kepada kader-kader terbaik yang dipercaya masyarakat yang memimpin daerahnya.

Dia menyampaikan bahwa panglima-panglima perang di daerah wajib siap maju ketika dibutuhkan. Ia juga menegaskan akan berada di belakang kader-kadernya untuk mendukung bagaimana memperluas daerah masing-masing jika diberikan amanah menjadi kepala daerah.

Meski demikian, Helmi menegaskan bahwa saat ini dirinya lebih mengutamakan pembenahan internal organisasi dibandingkan berbicara mengenai pencalonan dalam Pilkada. Menurutnya, landasan organisasi yang kuat akan menjadi modal utama bagi Gerindra dalam memberikan pelayanan politik kepada masyarakat.

Dia membeberkan, proses konsolidasi organisasi terus dilakukan mulai dari tingkat DPC, pengurus kecamatan, kelurahan hingga anak mengomel di tingkat Rukun Tetangga (RT). Pembenahan tersebut dilakukan agar seluruh wilayah di Kota Samarinda memiliki representasi kader Gerindra.

"Hari ini fokus kami adalah pembenahan infrastruktur partai. Kami memiliki kepengurusan mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga RT. Saat ini yang sedang kami sempurnakan adalah kepengurusan di tingkat RT agar seluruh wilayah memiliki perwakilan Gerindra," jelasnya.

Menurut Helmi, Kota Samarinda memiliki sebanyak 1.971 RT. Seluruh RT tersebut dimaksudkan untuk memiliki pengurus anak mengomel sebagai ujung tombak partai dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat.

"Kami ingin seluruh 1.971 RT di Kota Samarinda memiliki perwakilan anak-anak gerindra yang mengomel. Dengan begitu komunikasi antara masyarakat dengan partai akan semakin dekat dan berbagai persoalan warga dapat diketahui lebih cepat," katanya.

Ia menilai keberadaan pengurus hingga tingkat RT bukan sekadar memperkuat mesin partai, melainkan menjadi sarana untuk mendengarkan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses pembentukan kepengurusan selalu dilakukan dengan kegiatan turun langsung ke lapangan.

Menurut Helmi, berbagai masukan yang diperoleh dari masyarakat nantinya akan menjadi bahan penyusunan program-program prioritas yang benar-benar sesuai kebutuhan warga Kota Samarinda.

“Dari proses pembenahan organisasi ini kami juga turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Kami ingin mendengar apa saja yang menjadi harapan masyarakat, persoalan yang mereka hadapi, hingga program apa yang mereka inginkan ke depan,” tuturnya.

Seluruh aspirasi tersebut, lanjut Helmi, akan dikaji dan dirumuskan menjadi berbagai program unggulan suatu saat dia memperoleh amanah yang lebih besar dalam memimpin Kota Samarinda.

“Nanti semua masukan masyarakat itu akan kami olah menjadi program-program unggulan apabila ke depan ada kesempatan dan amanah untuk maju sebagai Wali Kota Samarinda. Program yang disusun harus lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan partai,” tegasnya.

Di sisi lain, Helmi juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah program pembangunan yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun. Menurutnya, berbagai kebijakan yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat layak untuk dipertahankan dan dilanjutkan.

Salah satu program yang dinilai mendapat respon positif dari masyarakat adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Program tersebut dinilai mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan di tingkat kelurahan dan RT.

“Program-program Pak Andi Harun hari ini mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat.Terutama Probebaya, saya melihat masyarakat memberikan penilaian yang positif terhadap program tersebut,” ujarnya.

Helmi menegaskan dirinya tidak memiliki keraguan untuk melanjutkan maupun mengadopsi berbagai kebijakan yang telah terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat apabila nantinya mendapatkan amanah memimpin Kota Samarinda.

“Saya tidak akan malu untuk mencontohkan program yang memang terbukti baik. Program yang memberikan manfaat bagi masyarakat tentu harus dilanjutkan. Yang baik tidak perlu dihentikan, tetapi harus dikembangkan agar manfaatnya semakin besar bagi warga Kota Samarinda,” tutupnya. (IRLA/daa)

Kunjungan Kartanews.com dan Suara.com ke KPID Kaltim Perkuat Kolaborasi Pers, Radio, dan Televisi

Irla Hadratan Iman — Tue, 07 Jul 2026 23:01:59 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – PT Digitalindo Media Utama melalui Kartanews.com bersama media nasional Suara.com melakukan audiensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara pers, radio, dan televisi.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor KPID Kalimantan Timur tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mendukung ekosistem informasi yang sehat, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.

Audiensi tersebut disambut langsung oleh Ketua KPID Kalimantan Timur, Awang Mohammad Jumri Syaf'i. Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, kedua belah pihak berdiskusi mengenai tantangan industri media di era digital, pentingnya penguatan kualitas jurnalistik, hingga peluang kerja sama dalam berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Penerbitan dan pers.

Ketua KPID Kalimantan Timur, Awang Mohammad Jumri Syaf'i, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang dilakukan Kartanews.com dan Suara.com. Menurutnya, kehadiran media untuk bersilaturahmi dengan KPID merupakan langkah positif dalam membangun komunikasi yang lebih erat antara lembaga penyiaran dan pers media.

“Selama saya menjabat sebagai Ketua KPID Kalimantan Timur, baru kali ini ada media yang datang berkunjung dan bersilaturahmi secara langsung. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat kami apresiasi karena komunikasi dan kolaborasi merupakan hal yang penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat,” ujar Awang.

Ia menilai hubungan yang baik antara KPID dengan insan pers akan memberikan dampak positif terhadap kualitas penyebaran informasi kepada masyarakat. Meski memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda, baik KPID maupun perusahaan pers memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, edukatif, dan bertanggung jawab.

Dalam kesempatan tersebut, Awang juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas media melalui sistem klasifikasi atau tier media. Menurutnya, keberadaan media dengan kategori tier 1, tier 2, maupun tier 3 perlu menjadi perhatian bersama agar kualitas pemberitaan, profesionalisme pengelolaan media, serta kompetensi sumber daya manusia dapat terus meningkat.

Ia berharap keberadaan klasifikasi tersebut tidak hanya menjadi alat pemetaan kualitas media, tetapi juga menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus melakukan pembenahan sehingga mampu memenuhi standar profesional yang semakin baik.

Selain membahas penguatan kualitas media, Awang juga mengungkapkan bahwa KPID Kalimantan Timur tengah berupaya mendorong lahirnya regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang dapat memperkuat keberlangsungan lembaga Penerbitan di daerah.

Menurutnya, salah satu gagasan yang sedang diperjuangkan adalah adanya ketentuan agar setiap perusahaan atau pelaku usaha yang ingin memasang iklan pada radio maupun televisi swasta memiliki kelengkapan perizinan operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola penyiaran yang lebih tertib, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Kami terus berupaya mengejar terbitnya Pergub sebagai bentuk penguatan terhadap ekosistem penyiaran di Kalimantan Timur. Harapannya, setiap perusahaan yang melakukan kerja sama periklanan dengan radio maupun televisi dapat memenuhi persyaratan administrasi dan perizinan yang berlaku," jelasnya.

Lebih lanjut, Awang menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi KPID selama ini adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh isi siaran yang menggunakan spektrum frekuensi publik, yakni televisi dan radio. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh lembaga penyiaran mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sehingga masyarakat memperoleh tayangan yang berkualitas, mendidik, dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Namun demikian, seiring perkembangan teknologi digital, KPID juga memandang perlunya penguatan kewenangan dalam menghadapi perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini semakin didominasi oleh platform digital dan media sosial. Karena itu, ke depan terdapat wacana penambahan tugas dan fungsi KPID untuk ikut melakukan pengawasan terhadap konten di media sosial melalui mekanisme dan regulasi yang akan diatur oleh pemerintah.

Menurut Awang, perkembangan teknologi informasi menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk beradaptasi agar pengawasan terhadap penyebaran informasi dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

Selain membahas regulasi dan pengawasan penyiaran, KPID Kalimantan Timur juga membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan media dalam bidang peningkatan kompetensi profesi. Awang mengungkapkan pihaknya berinisiatif menjalin kerja sama dengan media, organisasi profesi, maupun lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan dan sertifikasi bagi wartawan serta profesi lain yang berkaitan dengan industri media.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik, penyiaran, dan komunikasi sehingga dapat menghasilkan produk informasi yang profesional, beretika, dan memiliki daya saing tinggi.

Audiensi antara PT Digitalindo Media Utama/Kartanews.com, Suara.com, dan KPID Kalimantan Timur pun ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi yang intensif dan menghadirkan berbagai program kolaboratif di masa mendatang.

Sinergi antara media pers, radio, televisi, serta lembaga regulator diharapkan mampu memperkuat kualitas ekosistem informasi di Kalimantan Timur sekaligus meningkatkan literasi media masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Melalui kolaborasi tersebut, seluruh pihak berharap tercipta ruang informasi yang semakin sehat, mandiri, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur maupun Indonesia secara umum. (IRLA/daa)

Raih Predikat Lulusan Terbaik S2 Unmul, Ayu Buktikan Perempuan Tetap Bisa Berprestasi di Tengah Beragam Peran

Irla Hadratan Iman — Sun, 05 Jul 2026 00:29:22 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dalam prosesi Wisuda Gelombang II Universitas Mulawarman tahun 2026. Wahyu Wedi Aningrum atau yang akrab disapa Ayu, dinobatkan sebagai lulusan terbaik jenjang Magister (S2) se-Universitas Mulawarman setelah berhasil menyelesaikan studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00 dalam waktu 1 tahun 8 bulan.

Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa tekad, kerja keras, dan konsistensi mampu mengantarkan seseorang meraih prestasi akademik tertinggi, meskipun harus menjalani berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari. Di balik keberhasilannya, Ayu merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN), ibu rumah tangga, ibu dari dua orang anak, sekaligus pelaku usaha yang harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan pendidikan.

Ayu mengungkapkan bahwa keberhasilannya tidak diraih secara instan. Sejak awal, ia telah menanamkan tekad untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister sebagai bentuk ikhtiar memperbaiki kualitas diri sekaligus mewujudkan harapan kedua orang tuanya.

Ia menceritakan, dirinya berasal dari keluarga sederhana yang sebagian besar anggota keluarganya hanya mampu mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA, bahkan ada yang harus putus sekolah. Kondisi tersebut justru menjadi motivasi terbesar untuk memutus keterbatasan pendidikan di lingkungan keluarganya.

"Saya berasal dari keluarga yang kurang berada. Pendidikan paling tinggi di keluarga rata-rata hanya SMA, bahkan ada yang putus sekolah. Dari situ saya berpikir bahwa harus ada perubahan. Saya ingin menjadi orang yang bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan menginspirasi keluarga agar tidak berhenti mengejar pendidikan," ujar Ayu.

Sejak saat itu, ia menetapkan target untuk minimal menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2. Baginya, gelar tersebut bukan sekadar pencapaian akademik, melainkan wujud bakti kepada orang tua yang selalu berharap anak-anaknya memperoleh pendidikan lebih tinggi daripada mereka.

Keputusan melanjutkan studi juga bukan tanpa tantangan. Saat menjalani perkuliahan, Ayu harus membagi waktu sebagai ASN, ibu rumah tangga, ibu dari dua anak, serta tetap menjalankan usaha yang dirintisnya. Kondisi tersebut membuat setiap hari dipenuhi berbagai tanggung jawab yang harus diselesaikan secara bersamaan.

"Proses itu bukan sesuatu yang ringan. Sangat berat membagi waktu, tenaga, dan pikiran. Tetapi saya yakin kalau kita sudah punya cita-cita dan niat yang baik, Allah pasti akan memberikan jalan," tuturnya.

Menurut Ayu, kunci utama menghadapi seluruh tantangan tersebut adalah menjaga komitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Rasa lelah dan keinginan menyerah memang kerap muncul, namun ia memilih tetap melangkah karena percaya setiap perjuangan akan menghasilkan sesuatu yang baik.

Latar belakangnya sebagai ASN di bidang pelayanan publik juga menjadi alasan memilih Program Studi Magister Administrasi Publik dengan konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah.

Ia menilai ilmu yang dipelajari sangat relevan dengan pekerjaannya sehingga dapat diterapkan secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tidak hanya berhenti pada dunia birokrasi, Ayu juga memiliki cita-cita untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan. Ia mengaku memiliki ketertarikan besar untuk mengajar dan berbagi pengalaman kepada orang lain.

"Passion saya sebenarnya mengajar. Saya berharap suatu saat bisa menjadi widyaiswara, narasumber, ataupun dosen sehingga pengalaman bekerja dan ilmu yang saya peroleh selama kuliah bisa saya bagikan kepada banyak orang," katanya.

Bagi Ayu, keberhasilan yang diraihnya diharapkan mampu menjadi inspirasi, khususnya bagi para perempuan yang telah berkeluarga. Menurutnya, status sebagai ibu rumah tangga maupun perempuan yang telah bekerja tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memiliki mimpi.

"Jangan pernah berhenti bermimpi. Walaupun sudah menjadi ibu rumah tangga, punya anak, bekerja, dan memiliki banyak kesibukan, kalau kita punya tujuan, terus berusaha, dan pantang menyerah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Insya Allah hasilnya akan datang pada waktunya," ujarnya.

Ayu juga menyampaikan pesan kepada mahasiswa maupun masyarakat yang sedang menempuh pendidikan agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ia menilai semangat memang bisa naik turun, tetapi yang terpenting adalah tetap bangkit dan melanjutkan perjuangan.

"Bagi rekan-rekan yang sedang kuliah atau baru akan menjadi mahasiswa, teruslah semangat dan pantang menyerah. Merasa lelah itu wajar, merasa ingin menyerah juga wajar. Tetapi jangan benar-benar menyerah. Modal utama kita adalah semangat," imbuhnya.

Menutup pesannya, Ayu menegaskan bahwa seluruh prestasi yang diraihnya merupakan hasil dari proses panjang yang penuh pengorbanan. Ia mengaku pernah berada di titik yang sangat berat, namun tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa kerja keras akan membuahkan hasil.

"Saya bisa berada di titik ini bukan karena proses yang mudah. Saya melewatinya dengan perjuangan yang luar biasa. Tetapi saya tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa saya pasti bisa. Selama kita terus berusaha dan tidak menyerah, insya Allah hasil terbaik akan datang pada waktunya," pungkasnya. (IRLA/daa)

Komunitas Puan Lestari Dorong Perempuan Jadi Agen Perubahan Lingkungan Lewat Eco-Chic Day

Irla Hadratan Iman — Thu, 02 Jul 2026 20:48:53 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Komunitas Puan Lestari terus memperkuat perannya sebagai wadah pemberdayaan perempuan yang aktif mendorong berbagai gerakan sosial dan lingkungan di Kota Samarinda. Berangkat dari kepedulian terhadap meningkatnya berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di tengah masyarakat, komunitas yang beranggotakan perempuan dari berbagai latar belakang profesi ini berkomitmen menghadirkan ruang edukasi, kolaborasi, dan aksi nyata yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat. Salah satu fokus utama yang saat ini menjadi perhatian Komunitas Puan Lestari adalah mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup berkelanjutan, khususnya melalui perubahan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab.

Sejak berdiri, Puan Lestari aktif menginisiasi berbagai kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan kapasitas perempuan, tetapi juga mengajak anggotanya untuk turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, komunitas ini berupaya membangun kesadaran bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan sosial, termasuk dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Kesadaran tersebut lahir dari keyakinan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi sampah, mendukung produk lokal, hingga memilih pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Komunitas Puan Lestari telah menggelar kegiatan bertajuk Eco-Chic Day selama dua hari, pada Kamis hingga Jumat, 12–13 Februari 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Redefining Fashion with a Splash of Sustainability” ini menjadi salah satu program unggulan komunitas dalam mengajak masyarakat, khususnya perempuan, untuk memahami hubungan antara dunia fashion dan keberlanjutan lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, Puan Lestari ingin menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk dari pilihan berpakaian dan gaya hidup yang dijalani sehari-hari.

Founder Puan Lestari, Hanna Pertiwi, menjelaskan bahwa Eco-Chic Day dirancang bukan sekadar menjadi ajang berbagi informasi mengenai tren fashion berkelanjutan. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak untuk bersama-sama membangun kesadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui perubahan perilaku konsumsi. Menurutnya, industri fesyen saat ini menjadi salah satu sektor yang memberikan dampak cukup besar terhadap lingkungan, mulai dari penggunaan sumber daya alam yang masif hingga meningkatnya jumlah limbah tekstil yang sulit terurai.

Hanna mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari dampak lingkungan dari kebiasaan membeli pakaian secara berlebihan. Fenomena fast fashion yang menawarkan produk murah dari berbagai platform e-commerce dan mengikuti tren secara cepat dinilai telah mendorong budaya konsumtif yang pada akhirnya menghasilkan tumpukan limbah tekstil dalam jumlah besar. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dan eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas agar masyarakat dapat memahami pentingnya memilih produk yang lebih berkelanjutan dan menggunakan pakaian secara lebih bijak.

“Melalui Eco-Chic Day, kami ingin menunjukkan bahwa tampil modis tidak harus mengorbankan lingkungan. Perempuan memiliki peran besar dalam mendorong perubahan gaya hidup yang lebih berkelanjutan, dimulai dari pilihan-pilihan sederhana dalam keseharian,” ujar Hanna.

Dalam pelaksanaannya, Eco-Chic Day akan menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan interaktif yang dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta. Salah satu agenda utama adalah sesi diskusi mengenai dampak industri fast fashion terhadap lingkungan. Peserta akan diajak memahami berbagai persoalan yang muncul akibat tingginya produksi dan konsumsi pakaian, mulai dari meningkatnya limbah tekstil, perubahan iklim, hingga tingginya penggunaan air dan energi dalam proses produksi. Melalui sesi tersebut, diharapkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga terdorong untuk mengubah kebiasaan konsumsi menjadi lebih bertanggung jawab.

Selain kegiatan edukasi, Eco-Chic Day juga akan menghadirkan program pertukaran dan penjualan pakaian preloved yang bertujuan memperpanjang usia pakai pakaian. Program ini menjadi salah satu bentuk kampanye nyata untuk mengurangi limbah tekstil sekaligus mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam membeli pakaian baru. Tak hanya itu, peserta juga dapat mengikuti workshop ecoprinting yang mengenalkan teknik pewarnaan kain menggunakan bahan-bahan alami. Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak melihat bahwa kreativitas dalam dunia fesyen dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan.

Kegiatan semakin semarak dengan hadirnya pop-up market yang menampilkan berbagai produk lokal ramah lingkungan hasil karya pelaku usaha kreatif. Kehadiran para pelaku usaha tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk-produk yang diproduksi secara berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis lingkungan. Bagi Komunitas Puan Lestari, keberlanjutan tidak hanya berbicara mengenai pelestarian alam, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan peluang ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Eco-Chic Day juga membuka program donasi pakaian layak pakai. Hasil penjualan pakaian preloved yang terkumpul didonasikan ke Rumah Singgah Kanker Kota Samarinda. Langkah ini menjadi bagian dari upaya komunitas untuk memperpanjang manfaat pakaian sekaligus membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan. Melalui kegiatan tersebut, Puan Lestari ingin menunjukkan bahwa satu pakaian yang tidak lagi digunakan oleh seseorang masih dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

Ketua Puan Lestari menegaskan bahwa Eco-Chic Day merupakan bagian dari gerakan yang lebih besar untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya keberlanjutan. Menurutnya, tanggung jawab menjaga lingkungan tidak hanya berada di tangan pemerintah maupun pelaku industri, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Dengan memperpanjang usia pakaian, mendukung produk lokal yang berkelanjutan, serta mengurangi perilaku konsumtif terhadap fast fashion, setiap individu dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan.

Melalui penyelenggaraan Eco-Chic Day, Komunitas Puan Lestari berharap semakin banyak perempuan yang terinspirasi untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Fashion tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bagian dari tren atau gaya hidup, melainkan juga sebagai sarana untuk menyebarkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Dengan semangat kolaborasi dan keberlanjutan, Puan Lestari menargetkan lahirnya komunitas masyarakat yang semakin sadar bahwa setiap pilihan berpakaian memiliki dampak terhadap masa depan bumi dan generasi yang akan datang. (Irla/KN)

Polda Kaltim Terbitkan SP3 untuk Irma Suryani, Penyidik Nyatakan Bukti Belum Mencukupi

Irla Hadratan Iman — Tue, 30 Jun 2026 20:04:56 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) resmi menghentikan penyidikan perkara dugaan pemerasan, perampasan, dan pengancaman yang sebelumnya dilaporkan Nurfadiah terhadap Irma Suryani. Penghentian perkara tersebut dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 22 Juni 2026 setelah penyidik menyatakan perkara tidak memiliki bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Keputusan penghentian penyidikan itu mengakhiri proses hukum yang telah berjalan hampir enam tahun sejak laporan tersebut bergulir pada 2020. Dengan diterbitkannya SP3, status tersangka yang sebelumnya disandang Irma Suryani juga dicabut.

Kuasa hukum Irma Suryani, Jumintar Napitupulu, menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, sejak awal pihaknya meyakini laporan yang diajukan terhadap kliennya tidak memenuhi unsur pidana dan seharusnya tidak berlanjut ke tahap penyidikan.

"Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya penyidik menyimpulkan bahwa perkara ini tidak memiliki alat bukti yang cukup. Dengan demikian, status hukum klien kami telah dipulihkan," ujar Jumintar dalam keterangannya.

Jumintar menjelaskan, perkara tersebut berawal dari hubungan kerja sama bisnis antara Irma Suryani dan Nurfadiah pada Juni 2016. Saat itu, kata dia, Irma menyerahkan modal usaha sebesar Rp2,7 miliar kepada Nurfadiah dengan kesepakatan pembagian keuntungan sebesar 40 persen selama empat bulan. Namun, menurut Jumintar, seiring berjalannya waktu, keuntungan yang dijanjikan maupun pengembalian modal tidak kunjung diterima oleh kliennya.

Karena itu, Irma Suryani meminta adanya jaminan atas dana yang telah diserahkan. Sebagai bentuk jaminan, lanjutnya, Nurfadiah disebut menerbitkan sebuah cek. Akan tetapi, ketika cek tersebut diajukan untuk proses kliring pada Maret 2017, pihak bank menolaknya sebanyak tiga kali karena saldo dinilai tidak mencukupi.

"Penolakan bukan karena tanda tangan berbeda atau alasan administratif lainnya, tetapi karena saldo rekening tidak mencukupi," kata Jumintar.

Ia menambahkan, setelah dilakukan penagihan, Nurfadiah sempat melakukan pembayaran keuntungan secara bertahap melalui enam kali transfer dengan total nilai Rp195 juta.

Meski demikian, menurutnya, pokok modal sebesar Rp2,7 miliar masih belum dikembalikan. Karena kewajiban tersebut belum juga dipenuhi, pada awal 2018 Nurfadiah disebut menyerahkan enam sertifikat tanah dan lima BPKB kendaraan kepada Irma Suryani sebagai jaminan. Penyerahan itu, menurut Jumintar, dilakukan secara sukarela di Jalan Milono, Samarinda, serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Merasa tidak memperoleh kepastian mengenai pelunasan kewajiban tersebut, Irma Suryani kemudian melaporkan dugaan penggunaan cek kosong ke Polresta Samarinda pada 9 April 2020. Tidak lama setelah laporan tersebut dibuat, Nurfadiah mengajukan laporan balik ke Polda Kaltim.

Dalam laporannya, Irma Suryani dituduh melakukan dugaan pemerasan, perampasan, dan pengancaman terkait sejumlah perhiasan, sertifikat tanah, serta BPKB kendaraan.

Perkara tersebut kemudian bergulir selama beberapa tahun hingga dilakukan gelar perkara pada 20 Mei 2026. Berdasarkan hasil proses penyidikan, Polda Kaltim akhirnya menerbitkan SP3 dengan pertimbangan bahwa bukti yang tersedia belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan hukum acara pidana.

Menurut Jumintar, penyidik menyampaikan bahwa perkara tersebut hanya didukung oleh satu alat bukti berupa keterangan saksi dari pihak pelapor.

"Untuk melanjutkan suatu perkara pidana diperlukan minimal dua alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, penyidik menyampaikan kepada kami bahwa alat bukti yang tersedia belum memenuhi ketentuan tersebut," jelasnya.

Selain itu, Jumintar juga mengungkapkan sejumlah hal yang menurutnya menjadi perhatian dalam proses gelar perkara. Salah satunya berkaitan dengan keberadaan kamera pengawas (CCTV) di lokasi yang disebut sebagai tempat terjadinya dugaan perampasan.

Menurutnya, pihak pelapor menyampaikan bahwa CCTV di rumah saat itu sedang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat memperlihatkan rekaman kejadian. Hal lain yang juga disoroti adalah keterangan mengenai brankas tempat penyimpanan barang-barang yang dipersoalkan. Menurut Jumintar, pelapor menyebut brankas tersebut sedang dalam kondisi rusak sehingga tidak terkunci.

Berdasarkan keseluruhan rangkaian penyidikan tersebut, pihaknya berpendapat bahwa tuduhan terhadap kliennya tidak memiliki dasar pembuktian yang memadai. Ia menegaskan bahwa sertifikat tanah dan BPKB yang berada di tangan Irma Suryani merupakan jaminan atas hubungan bisnis dan bukan hasil perampasan sebagaimana yang dituduhkan dalam laporan.

"Dengan diterbitkannya SP3 ini, klien kami telah memperoleh kepastian hukum. Status hukumnya telah dipulihkan dan perkara ini dinyatakan dihentikan karena tidak cukup bukti," tegas Jumintar. (Irla/KN)

Kaltim Kind Gelar Bakti Sosial di Rumah Singgah Kanker Samarinda, Hadirkan Kelas Membatik dan Dukungan Psikologis bagi Penyintas

Irla Hadratan Iman — Sat, 27 Jun 2026 23:35:42 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Komunitas Kaltim Kind kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan menggelar kegiatan bakti sosial di Yayasan Rumah Singgah Kanker Samarinda, Kamis (25/6/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai aktivitas yang bertujuan memberikan dukungan moral dan psikologis kepada para penyuntas kanker, mulai dari kelas membatik, berbagi bunga, hingga sesi berbagi bersama psikologi.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata gerakan sosial Kaltim Kind yang berupaya menghadirkan semangat baru bagi para penyuntas kanker yang tengah menjalani pengobatan maupun proses pemulihan.

Tidak hanya memberikan hiburan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi para pasien untuk saling menguatkan dan merasakan bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi perjuangan melawan penyakit.

Dalam pelaksanaannya, Kaltim Kind menggandeng berbagai pihak. Komunitas tersebut berkolaborasi dengan Komunitas Kanker Kota Samarinda, Brave Florist yang memberikan bunga sebagai simbol harapan dan kasih sayang, seniman lokal Ihsanul yang memandu kelas membatik, serta psikolog Aulia yang memberikan pendampingan psikologis kepada para peserta.

Perwakilan Kaltim Kind, Hanna Pertiwi, mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari komitmen komunitas untuk membantu lebih banyak masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan dukungan sosial dan emosional.

"Jadi gerakan yang mana kita ingin membantu banyak teman-teman, khususnya yang di Samarinda. Hari ini kita di Rumah Singgah Kanker Kota Samarinda. Kita berkolaborasi dengan Komunitas Kanker Kota Samarinda. Di sini juga ada teman-teman dari Brave Florist yang memberikan bunga, kemudian ada kegiatan membatik bersama Ihsanul, salah satu seniman di Samarinda, dan juga kita berkolaborasi dengan psikolog, Bu Aulia," ujar Hanna.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda bakti sosial biasa, melainkan bentuk kepedulian agar masyarakat lebih peka terhadap keberadaan para penyintas kanker yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Hanna menuturkan bahwa semangat kebersamaan menjadi nilai utama yang ingin dibangun melalui kegiatan tersebut. Ia berharap masyarakat semakin menyadari bahwa penyintas kanker merupakan bagian dari keluarga besar masyarakat yang layak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan.

"Hari ini di belakang kita lagi membatik dan nanti kita bakal sharing sama psikolog. Semoga dari gerakan ini kita bisa membuka mata kita bahwa banyak sekali teman-teman kita yang butuh bantuan kita dan ini kita saling menguatkan bahwa penyintas kanker tidak sendiri. Penyintas kanker punya kita semua, tidak ada satu pun penyintas kanker yang dikucilkan karena mereka juga bagian dari kita, saudara kita juga," katanya.

Kelas membatik menjadi salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian para peserta. Aktivitas tersebut tidak hanya melatih kreativitas, tetapi juga memberikan efek relaksasi yang mampu membantu mengurangi stres dan kecemasan yang kerap dialami pasien selama menjalani pengobatan.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terlihat sepanjang kegiatan berlangsung, di mana para penyintas, pendamping, relawan, hingga komunitas yang hadir saling berinteraksi dan berbagi cerita.

Sementara itu, pengelola Rumah Singgah Kanker Kota Samarinda, Astriping, menjelaskan bahwa rumah singgah tersebut telah berdiri selama sembilan tahun dan terus menjadi tempat persinggahan bagi pasien kanker yang menjalani pengobatan di Samarinda.

Saat ini, kata dia, terdapat 12 pasien yang menempati rumah singgah tersebut dengan didampingi 12 anggota keluarga atau pendamping, sehingga total penghuni mencapai 24 orang.

Ia berharap rumah singgah tersebut ke depan mampu berkembang menjadi rumah singgah kanker yang berbasis pelayanan paliatif kesehatan keluarga, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara bagi pasien, tetapi juga mampu memberikan pelayanan kesehatan, pendampingan, dan penguatan bagi seluruh anggota keluarga pasien.

Menurut Astriping, dukungan dari berbagai komunitas seperti Kaltim Kind menjadi energi baru bagi para penghuni rumah singgah. Kehadiran para relawan dinilai mampu memberikan semangat serta mengurangi beban psikologis yang dirasakan pasien maupun keluarganya.

Di sisi lain, tokoh masyarakat Samarinda, Irma Suryani, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Kaltim Kind. Ia menilai komunitas tersebut berhasil menghadirkan semangat gotong royong di kalangan anak muda melalui berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

Menurut Irma, Kaltim Kind merupakan kumpulan anak muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama, khususnya kepada para penyunting kanker. Bahkan komunitas-komunitas tersebut tidak hanya bergerak sendiri, tetapi juga mampu mengajak komunitas lain untuk ikut berkolaborasi dalam aksi-aksi sosial.

Ia berharap semakin banyak organisasi kepemudaan maupun komunitas di Samarinda yang terinspirasi untuk melakukan kegiatan serupa. Menurutnya, kepedulian terhadap penyuluhan kanker tidak harus diwujudkan dalam bentuk bantuan materi, tetapi juga melalui perhatian, pendampingan, dan kehadiran yang mampu memberikan semangat bagi mereka yang sedang berjuang.

Melalui kegiatan bakti sosial tersebut, Kaltim Kind ingin menegaskan bahwa solidaritas sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Kolaborasi antara komunitas, seniman, psikolog, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap penyuntas kanker merupakan tanggung jawab bersama.

“Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, penuh empati, serta memberikan harapan bagi setiap penyunting kanker dan keluarganya,” tutupnya.(Rdk)

TRC PPA Kaltim Desak Kemenag Tutup Ponpes yang Diduga Jadi Lokasi Kekerasan Santri, Soroti Maraknya Kasus di Kalimantan Timur

Irla Hadratan Iman — Sat, 27 Jun 2026 17:31:07 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kalimantan Timur, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Kamis (25/6/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada Kementerian Agama agar mengambil langkah tegas terhadap sebuah pondok pesantren yang terletak di L3, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang tengah menjadi sorotan masyarakat menyusul dugaan kasus kekerasan terhadap santri.

Massa aksi menilai langkah cepat dari pemerintah diperlukan demi mencegah munculnya korban baru sekaligus memastikan lingkungan pendidikan tetap menjadi tempat yang aman bagi anak-anak.

Dalam aksi tersebut, para peserta membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar Kementerian Agama tidak hanya melakukan pembinaan administratif, tetapi juga menjalankan operasional pondok pesantren secara menyeluruh yang diduga menjadi lokasi terjadinya tindak kekerasan. Mereka menilai perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama di atas lembaga kepentingan mana pun.

Selain berorasi, massa juga menyerahkan pernyataan sikap yang berisi tuntutan agar Kanwil Kemenag Kaltim segera bertindak sesuai kewenangannya dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Ketua TRC PPA Kalimantan Timur, Rina Zainun, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di lingkungan pondok pesantren. Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat potensi munculnya korban lain sehingga diperlukan langkah cepat dari pemerintah sebelum kasus serupa terjadi kembali.

Ia menilai penanganan masalah kekerasan terhadap anak tidak boleh dilakukan dengan setengah hati karena dampaknya dapat berlangsung seumur hidup bagi para korban.

Rina juga menyampaikannya terhadap sikap pihak pondok pesantren yang dinilai belum menunjukkan empati yang memadai kepada para korban. Menurutnya, perhatian utama seharusnya diarahkan pada pemulihan kondisi fisik dan psikologis para santri, bukan semata-mata menjaga citra lembaga.

Ia menegaskan bahwa setiap dugaan tindak kekerasan harus ditangani secara terbuka, profesional, serta memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan tanpa adanya tekanan ataupun intimidasi.

Dalam orasinya, Rina mengungkapkan bahwa dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan tidak hanya terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan pendampingan yang dilakukan TRC PPA Kaltim, kasus serupa juga ditemukan di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, hingga yang terbaru di Kota Samarinda.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren tidak dapat dianggap sebagai kasus yang berdiri sendiri, melainkan menjadi persoalan serius yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan perlindungan anak.

Menurut Rina, TRC PPA Kalimantan Timur telah menangani sedikit lima kasus serupa yang terjadi di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Ia menyebut bahwa dalam seluruh kasus yang mereka redam, pihak yang diduga sebagai pelaku merupakan pimpinan pondok pesantren. Salah satu kasus bahkan berkaitan dengan dugaan hubungan sejenis yang melibatkan pimpinan lembaga pendidikan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai gambaran mengenai pola kasus yang menurut TRC PPA perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Meski demikian, dugaan tersebut tetap harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

TRC PPA menilai bahwa semakin banyaknya laporan dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi sinyal perlunya penguatan sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis asrama.

Selain pengawasan internal, organisasi tersebut juga mendorong adanya evaluasi berkala terhadap pengelolaan pondok pesantren, termasuk mekanisme pelaporan apabila terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan pengurus maupun tenaga pendidik. Mereka berharap setiap lembaga pendidikan memiliki sistem perlindungan anak yang efektif sehingga korban dapat segera mendapatkan pendampingan tanpa rasa takut.

Dalam tindakan tersebut, massa juga meminta Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur untuk tidak menunggu proses hukum selesai sebelum melakukan langkah administratif yang menjadi kewenangannya apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut mereka, tindakan pencegahan diperlukan agar tidak muncul korban baru selama proses hukum masih berjalan. Di sisi lain, mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut setiap laporan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

TRC PPA Kalimantan Timur berharap momentum aksi tersebut menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak, khususnya di lingkungan pendidikan.

Organisasi itu menegaskan bahwa lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda sehingga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Mereka juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan apabila mengetahui atau mengalami dugaan tindak kekerasan terhadap anak, sehingga setiap kasus dapat segera ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hingga aksi berakhir, berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. TRC PPA Kalimantan Timur menyatakan akan terus mengawali perkembangan penanganan kasus tersebut serta mendorong adanya langkah-langkah konkret dari pihak yang berwenang demi memastikan perlindungan terhadap anak benar-benar menjadi prioritas.

Mereka berharap pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sekaligus memberikan rasa keadilan bagi para korban melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel. (Irla/KN)

Haraku Ramen Resmi Buka Gerai Perdana di Kalimantan, ISMAYA Group Pilih Samarinda sebagai Langkah Awal Ekspansi

Irla Hadratan Iman — Sat, 27 Jun 2026 09:02:32 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Haraku Ramen resmi membuka gerai pertamanya di Pulau Kalimantan yang berlokasi di Big Mall Samarinda, Lantai LG, Jumat (26/6/2026). Pembukaan tersebut menjadi tonggak penting bagi Haraku Ramen sekaligus menandai ekspansi perdana ISMAYA Group ke pasar Kalimantan. Gerai di Samarinda merupakan outlet ke-21 Haraku Ramen di Indonesia dan menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan serta menghadirkan pengalaman kuliner yang lebih dekat dengan masyarakat di berbagai daerah.

Pemilihan Samarinda sebagai kota pertama di Kalimantan bukan tanpa pertimbangan. Perusahaan menilai ibu kota Kalimantan Timur tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif, aktivitas masyarakat yang terus meningkat, serta potensi besar bagi perkembangan industri makanan dan minuman modern. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan masyarakat di kota-kota luar Jakarta terhadap pilihan kuliner yang semakin beragam juga terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan ISMAYA Group menjadikan Samarinda sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan konsep kuliner khasnya kepada masyarakat Kalimantan.

Sebagai langkah awal, ISMAYA Group menghadirkan Haraku Ramen, restoran ramen halal yang dikenal menyajikan cita rasa Jepang dengan pendekatan yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Dengan sertifikasi halal yang telah dikantongi, Haraku Ramen menawarkan pengalaman menikmati hidangan Jepang yang dapat dinikmati berbagai kalangan, mulai dari keluarga, anak muda, hingga pekerja.

President Director ISMAYA Group, Cendyarani, mengatakan pihaknya optimistis Samarinda memiliki prospek yang baik bagi pengembangan bisnis perusahaan. Menurutnya, kehadiran Haraku Ramen di Big Mall Samarinda merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus mendekatkan layanan kepada pelanggan di Kalimantan.

"Kami sangat senang dapat menghadirkan Haraku Ramen di Samarinda sebagai gerai pertama ISMAYA Group di Kalimantan. Kami melihat Samarinda sebagai kota yang memiliki potensi pertumbuhan yang sangat baik, dengan perkembangan ekonomi yang positif dan kebutuhan masyarakat akan pilihan kuliner yang semakin beragam. Kehadiran Haraku Ramen di Big Mall Samarinda menjadi langkah strategis bagi ISMAYA Group untuk memperluas jangkauan sekaligus lebih dekat dengan pelanggan di Kalimantan," ujarnya.

Ia menambahkan, Haraku Ramen dipilih sebagai merek pertama yang diperkenalkan di Kalimantan karena ramen telah menjadi salah satu hidangan yang akrab di lidah masyarakat Indonesia. Melalui konsep ramen halal, perusahaan berharap dapat menghadirkan pengalaman menikmati hidangan Jepang yang hangat, nyaman, dan cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman. Menurutnya, pembukaan gerai di Samarinda juga diharapkan menjadi awal perjalanan ISMAYA Group untuk terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak pilihan kuliner di Kalimantan.

Dari sisi menu, Haraku Ramen menawarkan sejumlah pilihan andalan. Salah satunya adalah Chicken Chashu Classic Ramen, yang menyajikan kuah gurih dengan cita rasa ringan dipadukan dengan chicken chashu bertekstur lembut. Menu tersebut ditujukan bagi pelanggan yang menginginkan semangkuk ramen hangat dengan rasa yang seimbang.

Pilihan lainnya adalah Spicy Chicken Karaage Bara Ramen, varian yang menawarkan cita rasa lebih kuat dengan kuah kaya umami, mi bertekstur kenyal, serta potongan chicken karaage renyah dengan sensasi pedas. Menu ini menyasar pecinta ramen dengan karakter rasa yang lebih intens dan kombinasi tekstur yang beragam.

Selain ramen, Haraku Ramen juga memperkenalkan Raishi, rangkaian menu berbasis nasi yang menjadi pengembangan dari konsep donburi. Menu ini menghadirkan pilihan nasi dengan berbagai topping yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan, sehingga menjadi alternatif bagi mereka yang ingin menikmati hidangan Jepang selain ramen tanpa meninggalkan cita rasa khas Haraku Ramen.

Melalui pembukaan gerai perdana di Samarinda, Haraku Ramen berharap dapat menjadi salah satu destinasi kuliner bagi masyarakat untuk berbagai kesempatan, mulai dari makan bersama keluarga, berkumpul dengan teman, hingga menikmati hidangan setelah beraktivitas. Kehadiran gerai ini juga menjadi langkah awal ISMAYA Group dalam memperkuat ekspansi bisnisnya di Kalimantan, seiring komitmen perusahaan untuk menghadirkan pengalaman kuliner yang relevan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. (Irla/KN)

HMI Cabang Samarinda Bergabung dalam Aksi GERAM, Suarakan Lima Tuntutan Rakyat di Simpang Jembatan Mahakam

Irla Hadratan Iman — Thu, 18 Jun 2026 23:50:41 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda turut bergabung dalam aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) pada Kamis (18/6/2026). Kehadiran puluhan kader HMI menambah kekuatan massa aksi yang sejak awal mengusung lima tuntutan rakyat sebagai bentuk kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian dari pemerintah.

Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Ahmad Fawaz Albani, menyampaikan bahwa bergabungnya HMI dalam aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi mahasiswa untuk mengawal kepentingan masyarakat. Menurutnya, HMI memiliki komitmen untuk tetap berada di tengah-tengah rakyat ketika berbagai persoalan publik membutuhkan perhatian dan keberpihakan.

Dalam aksi tersebut, massa HMI melebur bersama Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dan menyuarakan lima tuntutan rakyat yang sebelumnya telah disampaikan oleh aliansi. Kelima tuntutan tersebut meliputi Penurunan harga BBM dan bahan pokok (efek domino pangan), Penghentian represivitas aparat di ruang publik, Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis & Koperasi Desa Merah Putih, Penghentian pemborosan anggaran APBN dan APBD, dan Desakan untuk segera memparipurnakan Hak Angket tanpa penundaan.

Sebelum bergerak menuju lokasi utama aksi, seluruh peserta terlebih dahulu berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai titik awal konsolidasi. Di lokasi tersebut, massa melakukan orasi secara bergantian serta menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi demokrasi, penegakan hukum, dan tuntutan agar wakil rakyat segera menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat.

Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Gedung DPRD Kalimantan Timur, massa kemudian bergerak menuju Simpang Jembatan Mahakam, Samarinda, yang menjadi titik kedua aksi. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu pusat lalu lintas masyarakat sehingga diharapkan pesan yang disampaikan dapat diketahui oleh publik secara lebih luas.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 17.00 WITA itu diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat. Puluhan kader HMI Cabang Samarinda yang hadir tampak mengenakan atribut organisasi dan berjalan bersama massa GERAM sepanjang jalannya aksi. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap berbagai persoalan yang menjadi tuntutan aksi.

Dalam keterangannya, Ahmad Fawaz Albani menegaskan bahwa HMI hadir bukan semata-mata untuk menunjukkan eksistensi organisasi, melainkan sebagai bentuk konsistensi perjuangan mahasiswa dalam mengawal demokrasi. Ia menyebut mahasiswa memiliki tanggung jawab sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan sehingga berbagai aspirasi masyarakat harus terus diperjuangkan melalui cara-cara yang konstitusional.

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, ia berharap seluruh pihak dapat menghormati jalannya aksi damai serta mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat.

Situasi di Simpang Jembatan Mahakam sempat memanas ketika massa aksi berusaha mendekati area pengamanan yang dijaga aparat kepolisian. Aksi saling dorong antara peserta unjuk rasa dan petugas sempat terjadi beberapa saat. Meski demikian, aparat bersama koordinator lapangan berupaya meredam ketegangan sehingga situasi kembali kondusif dan aksi dapat dilanjutkan.

Selama aksi berlangsung, para peserta terus menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah dan lembaga legislatif lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur.

HMI Cabang Samarinda juga menyatakan akan terus mengawal setiap perkembangan terkait lima tuntutan rakyat yang menjadi fokus aksi GERAM. Organisasi tersebut menilai pengawasan dari masyarakat sipil dan mahasiswa merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta memastikan setiap kebijakan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Aksi kemudian ditutup dengan seruan agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan, mengawal proses demokrasi secara damai, dan terus mengawasi jalannya pemerintahan. Massa membubarkan diri secara tertib setelah rangkaian kegiatan selesai dengan pengamanan dari aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi aksi. (IRLA/daa)

GERAM Kepung Simpang Mahakam, Ratusan Mahasiswa Nyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Pemangku Kebijakan Kaltim

Irla Hadratan Iman — Thu, 18 Jun 2026 23:23:19 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA -- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jilid 2 menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Simpang Tiga Jembatan Mahakam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (18/6/2026). Massa aksi yang didominasi kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka nilai mendesak untuk segera mendapat perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Aksi berlangsung sejak sore hari dengan pengawalan aparat kepolisian. Para peserta membawa spanduk, poster, bendera organisasi, serta menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami perlambatan akibat konsentrasi massa, namun tetap dapat dikendalikan oleh petugas di lapangan.

Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang umumnya dipusatkan di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur atau Kantor Gubernur Kalimantan Timur, kali ini massa memilih menggelar demonstrasi di Simpang Tiga Jembatan Mahakam. Lokasi tersebut dinilai memiliki nilai simbolis sebagai titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Kota Samarinda sehingga aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diketahui publik secara lebih luas.

Humas Aliansi GERAM Jilid 2, Maulana Faiq Maftuh, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi aksi merupakan bentuk kekecewaan terhadap para pemangku kebijakan daerah. Menurutnya, berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pemerintah maupun lembaga legislatif belum memperoleh respons yang dianggap memadai.

"Kami sengaja memilih turun di Simpang Tiga Jembatan Mahakam karena kami ingin menunjukkan bahwa hari ini kami sudah tidak lagi menaruh kepercayaan kepada para pemangku kebijakan daerah. Berkali-kali kami menyampaikan aspirasi di depan kantor pemerintahan, namun tidak menghasilkan langkah konkret sebagaimana yang diharapkan masyarakat," ujar Maulana dalam orasinya.

Ia menegaskan bahwa aksi tersebut juga menjadi bentuk penyampaian mosi tidak percaya terhadap para pejabat daerah yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap berbagai isu yang menyangkut kepentingan publik, khususnya persoalan ekonomi, kebebasan berekspresi, hingga tata kelola anggaran.

Dalam aksi tersebut, Aliansi GERAM Jilid 2 menyampaikan lima tuntutan utama. Tuntutan pertama ialah mendesak pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) beserta harga kebutuhan pokok. Massa aksi menilai kenaikan harga BBM memberikan dampak berantai terhadap meningkatnya harga pangan dan kebutuhan sehari-hari yang semakin membebani masyarakat.

Tuntutan kedua ialah penghentian tindakan represif aparat terhadap masyarakat di ruang publik. Massa meminta agar setiap bentuk penyampaian pendapat di muka umum dijamin sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara serta dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, massa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih. Menurut mereka, berbagai program pemerintah perlu dievaluasi secara terbuka agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Aliansi GERAM Jilid 2 menuntut penghentian pemborosan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD. Massa menilai anggaran negara harus difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tuntutan terakhir yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah desakan agar proses Hak Angket segera diparipurnakan tanpa adanya penundaan. Massa menilai proses tersebut penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta bentuk komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol secara transparan dan akuntabel.

Sepanjang aksi berlangsung, para peserta secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mereka juga mengajak masyarakat untuk tetap mengawal jalannya demokrasi serta aktif mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun lembaga legislatif.

Koordinator lapangan aksi menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan secara damai dan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Massa juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Aksi berlangsung selama beberapa jam sebelum akhirnya massa membubarkan diri secara tertib. Hingga demonstrasi berakhir, situasi di sekitar Simpang Tiga Jembatan Mahakam terpantau kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan petugas terkait.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah dan lembaga legislatif. Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat serta tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila aspirasi yang mereka suarakan belum mendapatkan tindak lanjut dari para pemangku kebijakan. (IRLA/daa)

Hak Angket Memanas, Aliansi Rakyat Kaltim Gelar Mimbar Bebas dan Soroti Dugaan Represivitas Aparat

Irla Hadratan Iman — Sat, 06 Jun 2026 23:13:26 +0800

KARTANEWS.COM, TENGGARONG - Aliansi Rakyat Kaltim (ARAK) menggelar aksi Mimbar Bebas di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (5/6/2026). Aksi tersebut sebagai bentuk pengawalan terhadap agenda paripurna hak angket yang dijadwalkan berlangsung di DPRD Kalimantan Timur pada 10 Juni 2026 mendatang.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajakan kepada masyarakat Kalimantan Timur untuk turut membersamai dan mengawal jalannya proses hak angket yang dinilai penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Aksi yang berlangsung di kawasan Tenggarong itu diikuti oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang menyuarakan berbagai persoalan publik di Kalimantan Timur. Selain menyampaikan tuntutan terkait hak angket, peserta juga menyoroti sejumlah isu yang sebelumnya telah disampaikan dalam aksi massa pada 21 April 2026.

Kordinator Lapangan Aliansi Rakyat Kaltim, Rahmat Fathur Rahman, mengatakan bahwa Mimbar Bebas tersebut merupakan aksi solidaritas yang difasilitasi oleh mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara sebagai bentuk konsistensi perjuangan rakyat dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah dan fungsi pengawasan legislatif.

“Kegiatan ini merupakan aksi solidaritas untuk mengawal tuntutan rakyat, mulai dari audit terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, hingga mendorong DPRD Kaltim agar menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Kami juga menyoroti tindakan represif yang terjadi saat aksi Mimbar Bebas di Balikpapan pada 1 Juni 2026,” ujar Rahmat kepada awak media.

Menurut Rahmat, tindakan represif yang diduga dilakukan aparat saat pengamanan aksi di Balikpapan telah menyebabkan salah seorang peserta aksi dari Universitas Kutai Kartanegara mengalami perlakuan kekerasan hingga almamater yang dikenakannya robek.

Sementara itu, Presiden BEM Universitas Kutai Kartanegara, Zulkarnain, menyampaikan kecaman terhadap tindakan represif yang dialami mahasiswa saat menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menegaskan bahwa almamater kampus bukan sekadar atribut, melainkan simbol identitas, perjuangan, dan kebanggaan civitas akademika.

“Kami mengecam tindakan represif yang dilakukan terhadap mahasiswa. Almamater bukan hanya simbol kampus, tetapi juga kebanggaan yang diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan orang tua kami. Perobekan almamater merupakan tindakan yang tidak pantas dan mencederai semangat demokrasi,” tegas Zulkarnain.

Ia juga mengingatkan bahwa aparat kepolisian memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sehingga pendekatan persuasif dan humanis harus lebih diutamakan dalam setiap pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Melalui aksi Mimbar Bebas tersebut, Aliansi Rakyat Kaltim berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal agenda paripurna hak angket DPRD Kalimantan Timur pada 10 Juni 2026. Mereka menilai keterlibatan publik menjadi faktor penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. (Irla/KN)

Majelis Hakim Jatuhkan Vonis 1 Tahun, Kuasa Hukum Haji Limpo Soroti Fakta Persidangan yang Diabaikan

Irla Hadratan Iman — Sat, 06 Jun 2026 22:36:22 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada Apriandi Billy alias Limpo dalam perkara yang telah menyita perhatian publik. Putusan yang dibacakan pada Jumat (5/6/2026) tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman empat tahun penjara.

Meski demikian, Tim Penasihat Hukum Apriandi Billy dari Kantor Advokat Agus Amri & Affiliates (Triple A) menyatakan belum menerima sepenuhnya putusan tersebut. Kuasa hukum menegaskan bahwa mereka tetap berkeyakinan kliennya tidak bersalah dan seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam keterangan pers yang disampaikan usai sidang, tim kuasa hukum menyebut vonis satu tahun penjara belum mencerminkan keadilan secara utuh. Menurut mereka, berbagai fakta yang terungkap selama proses persidangan menunjukkan bahwa Apriandi Billy lebih tepat diposisikan sebagai korban dalam perkara tersebut dibanding sebagai pelaku tindak pidana.

“Walaupun vonis ini jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa, kami tetap tidak sependapat dengan putusan tersebut. Keyakinan hukum kami tetap sama, yakni klien kami seharusnya divonis bebas,” demikian pernyataan yang disampaikan tim penasihat hukum.

Kuasa hukum menilai terdapat sejumlah fakta persidangan yang belum memperoleh pertimbangan maksimal dalam putusan majelis hakim. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait aliran dana yang menurut mereka menunjukkan sebagian besar dana dikuasai oleh pihak lain yang dianggap sebagai aktor utama dalam perkara tersebut.

Berdasarkan fakta yang mereka kemukakan, sebanyak 91,5 persen dana disebut mengalir kepada pihak lain yang dalam perkara ini dikaitkan dengan PT Armadina dan seorang pihak bernama Sri Agustina Emboen atau yang dikenal dengan nama Titin. Selain itu, tim hukum juga menyoroti adanya itikad baik dari Apriandi Billy yang disebut menggunakan dana pribadinya untuk membeli tiket susulan bagi sejumlah jemaah.

Menurut kuasa hukum, tindakan tersebut menunjukkan bahwa klien mereka tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Mereka berpendapat bahwa unsur pidana dalam perkara tersebut seharusnya tidak terpenuhi apabila seluruh fakta persidangan dipertimbangkan secara menyeluruh.

Selain mempersoalkan pertimbangan hukum dalam putusan, tim penasihat hukum juga menyoroti status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pernah disematkan kepada Sri Agustina Emboen. Mereka menilai keberadaan pihak yang disebut dalam dakwaan tersebut belum mendapatkan perhatian yang proporsional dalam proses penegakan hukum.

Kuasa hukum menyatakan keprihatinannya karena pihak yang menurut mereka memiliki peran penting dalam perkara tersebut belum berhasil diproses sebagaimana mestinya. Bahkan, mereka menyinggung bahwa pihak tersebut masih dapat menjalankan aktivitasnya, termasuk ibadah haji, sementara proses hukum terhadap klien mereka terus berjalan hingga berujung pada putusan pidana.

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, tim penasihat hukum menyatakan sikap “pikir-pikir” terhadap putusan yang baru dibacakan majelis hakim. Sikap tersebut merupakan langkah hukum yang lazim dilakukan untuk memberikan waktu kepada terdakwa dan kuasa hukumnya mempelajari secara rinci pertimbangan hukum dalam putusan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Mereka menyebut akan menunggu salinan resmi putusan pengadilan guna melakukan kajian lebih mendalam terhadap seluruh pertimbangan majelis hakim. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan apakah akan menerima putusan atau menempuh upaya hukum lanjutan melalui pengajuan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi.

“Setelah menerima salinan putusan resmi, kami akan melakukan koordinasi dengan klien untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding,” ujar tim penasihat hukum dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, kuasa hukum menegaskan perjuangan hukum untuk memperjuangkan keadilan bagi Apriandi Billy belum berakhir. Mereka tetap berpegang pada keyakinan bahwa kliennya bukan pelaku utama dalam perkara yang menjeratnya, melainkan pihak yang juga mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain.

Tim hukum juga memastikan akan terus mengawal sejumlah laporan yang sebelumnya telah mereka sampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya pembiaran maupun rekayasa dalam penanganan perkara yang mereka nilai perlu mendapatkan perhatian dari aparat pengawas internal.

Kasus yang menjerat Apriandi Billy sendiri menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian masyarakat karena berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah dan dugaan kerugian yang dialami sejumlah pihak. Dengan adanya putusan ini, proses hukum memasuki babak baru yang masih memungkinkan adanya upaya hukum lanjutan dari pihak terdakwa.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak jaksa penuntut umum terkait sikap mereka atas putusan majelis hakim maupun tanggapan terhadap berbagai keberatan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa. (Irla/KN)

Sidang Putusan Kasus Haji Samarinda Ditunda, Tim Pembela Siapkan Banding Jika Divonis Bersalah

Irla Hadratan Iman — Thu, 04 Jun 2026 22:22:57 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Sidang pembacaan putusan perkara dugaan penipuan perjalanan ibadah haji dengan terdakwa Apriandi Billy alias Limpo yang semula dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Samarinda, terpaksa ditunda hingga Jumat, 5 Juni 2026. Penundaan tersebut disampaikan majelis hakim dengan alasan kondisi fisik hakim yang kelelahan setelah menangani agenda persidangan lain hingga larut malam.

Informasi tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum terdakwa, Laura Azani Perwakilan dari Kantor Agus Amri dan Rekan yang menyatakan bahwa pihaknya menerima keputusan penundaan tersebut sebagai bagian dari kewenangan majelis hakim dalam menjaga kualitas dan objektivitas putusan.

“Hakim juga sudah kelelahan karena semalam beliau para hakim sidang larut malam hingga pukul 10 malam. Jadi, mau enggak mau kita terima penundaan itu pada tanggal 5 di hari Jumat,” ujar Laura kepada awak media usai persidangan.

Meski menerima penundaan tersebut, Laura menegaskan pihaknya tetap berharap putusan yang akan dibacakan pada 5 Juni mendatang dapat memberikan keadilan bagi kliennya. Menurutnya, berbagai fakta persidangan yang telah terungkap menunjukkan bahwa Apriandi Billy bukan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara yang menyeret sejumlah nama terkait penyelenggaraan perjalanan haji tersebut.

Oleh karena itu, tim pembela berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keterangan saksi secara objektif sebelum menjatuhkan putusan.

“Tanggal 5 itu diharapkan bebas. Jika tidak dibebaskan, kita mungkin akan melakukan banding karena klien kita bukan orang yang harus dilimpahkan dosa-dosa dari pihak pertama yang menerima seluruh dana,” tegas Laura.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas sikap tim hukum yang sebelumnya telah menyampaikan berbagai keberatan terhadap proses penanganan perkara melalui siaran pers yang beredar pada 30 Mei 2026. Dalam keterangan resmi itu, Tim Penasihat Hukum Apriandi Billy dari Kantor Hukum Agus Amri & Affiliates (Triple A) menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara nomor 159/Pid.B/2026/PN Smr.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah status Sri Agustina Emboen alias Titin yang disebut sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam surat dakwaan, namun di sisi lain diketahui dapat melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji secara legal. Kondisi tersebut dinilai memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan status hukum yang bersangkutan.

Selain itu, tim pembela juga menyoroti aliran dana jamaah yang menurut mereka sebagian besar berada dalam penguasaan pihak lain. Berdasarkan argumentasi yang disampaikan dalam persidangan, sekitar Rp540 juta dari total dana yang dipersoalkan disebut telah diterima pihak lain yang juga tercantum dalam dakwaan.

Atas dasar itu, kuasa hukum menilai klien mereka tidak layak diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Laura bahkan mengingatkan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang dianggap melakukan kriminalisasi terhadap kliennya.

“Jangan jadikan klien kita menjadi tersangka utama atas dosa-dosa penyelenggara utama. Kita ingatkan lagi, kita akan melaporkan siapa saja pihak mana pun yang mengkriminalisasi klien kita, karena bukti-bukti sudah kita lampirkan semua, mulai dari bukti transfer hingga bukti terkait tiket dan poin-poin yang menurut kami berasal dari pihak penyelenggara, bukan dari klien kami,” ujarnya.

Lebih lanjut, Laura menegaskan bahwa tim hukum akan terus mengawal jalannya perkara hingga putusan akhir dibacakan. Mereka berharap majelis hakim dapat memutus perkara secara independen dan objektif berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

Dengan ditundanya agenda putusan hingga 5 Juni 2026, perhatian publik terhadap perkara yang sempat menjadi sorotan di Samarinda ini diperkirakan akan semakin meningkat. Berbagai pihak kini menantikan sikap majelis hakim dalam menentukan nasib terdakwa sekaligus menjawab berbagai polemik yang muncul sepanjang proses persidangan berlangsung. (Irla/KN)

Dari Mimbar Bebas Rakyat Kaltim: Pengawalan Hak Angket Kaltim Memasuki Babak Panas

Irla Hadratan Iman — Mon, 01 Jun 2026 23:07:33 +0800

KARTANEWS.COM, BALIKPAPAN – Aliansi Rakyat Kaltim (ARAK) kembali menggelar Aksi Mimbar Rakyat di Kota Balikpapan, Senin (1/6/2026), sebagai bentuk konsolidasi gerakan masyarakat dalam mengawal proses hak angket yang tengah bergulir di DPRD Kalimantan Timur terhadap Gubernur Kalimantan Timur.

Kegiatan yang diikuti berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi ruang terbuka bagi publik untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menunjukkan komitmen dalam mengawasi jalannya proses politik dan konstitusional yang saat ini menjadi perhatian luas masyarakat Kalimantan Timur.

Dalam aksi tersebut, peserta secara bergantian menyampaikan pandangan, kritik, serta harapan terkait pelaksanaan hak angket yang sedang dibahas oleh DPRD Kaltim. Massa menilai bahwa proses tersebut harus dijalankan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut mereka, hak angket merupakan instrumen konstitusional yang harus digunakan secara bertanggung jawab untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.

Selain menjadi wadah penyampaian aspirasi, Mimbar Rakyat yang digelar ARAK juga dimaksudkan sebagai langkah konsolidasi menjelang Aksi Massa Jilid III yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2026 mendatang. Tanggal tersebut bertepatan dengan agenda rapat paripurna DPRD Kalimantan Timur yang dinilai akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah dan kelanjutan proses hak angket yang saat ini sedang bergulir.

Para peserta aksi menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses politik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Mereka menilai bahwa pengawasan publik dibutuhkan agar setiap keputusan yang diambil oleh lembaga legislatif benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat serta mengedepankan kepentingan daerah.

Oleh karena itu, ARAK menyatakan akan terus melakukan pengawalan hingga seluruh proses hak angket mencapai kejelasan dan memperoleh keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Namun demikian, jalannya aksi tidak sepenuhnya berlangsung kondusif. Ketegangan sempat terjadi antara peserta aksi dan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di lokasi kegiatan. Insiden bermula ketika sejumlah massa berupaya membakar ban sebagai bagian dari simbol protes yang kerap digunakan dalam berbagai aksi demonstrasi.

Situasi tersebut kemudian memicu respons dari aparat keamanan yang berupaya mencegah tindakan pembakaran ban. Dalam proses tersebut terjadi gesekan antara massa aksi dan petugas yang menyebabkan suasana sempat memanas. Sejumlah peserta aksi terlihat berusaha mempertahankan simbol aksi mereka, sementara aparat berupaya menjaga ketertiban dan mencegah potensi gangguan keamanan yang lebih luas.

Kericuhan yang berlangsung dalam waktu singkat itu mengakibatkan satu orang peserta aksi mengalami luka ringan. Selain itu, sebuah almamater mahasiswa milik peserta aksi yang diketahui berasal dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dilaporkan mengalami kerusakan atau robek saat insiden berlangsung. Meski demikian, situasi berhasil dikendalikan dan kegiatan Mimbar Rakyat dapat dilanjutkan hingga selesai.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu catatan dalam rangkaian pengawalan isu hak angket DPRD Kalimantan Timur yang hingga kini terus menyita perhatian publik. Dinamika yang terjadi menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti perkembangan proses politik daerah, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif di Kalimantan Timur.

ARAK menegaskan bahwa insiden yang terjadi tidak akan mengurangi komitmen mereka dalam mengawal proses hak angket. Massa aksi menyatakan akan tetap melakukan konsolidasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi jalannya proses tersebut.

Mereka juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban serta mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam menyampaikan aspirasi.

Menjelang pelaksanaan Aksi Massa Jilid III pada 10 Juni 2026, perhatian publik kini tertuju pada agenda rapat paripurna DPRD Kalimantan Timur yang akan menjadi penentu arah kelanjutan hak angket.

Berbagai kelompok masyarakat diperkirakan akan terus mengawal perkembangan tersebut sebagai bentuk partisipasi warga dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara terbuka, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat Kalimantan Timur. (IRLA/daa)

Hak Angket Resmi Masuk Paripurna, DPRD Kaltim Klaim Semua Sudah Sesuai Aturan

Irla Hadratan Iman — Tue, 26 May 2026 02:29:43 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan rapat paripurna terkait hak angket akan dilaksanakan pada 10 Juni 2026. Kepastian tersebut diambil setelah Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim melakukan revisi jadwal agenda dalam rapat yang berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026.

Keputusan itu, sekaligus menjadi tindak lanjut dari hasil konsultasi pimpinan DPRD Kaltim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan hak angket berjalan sesuai mekanisme hukum dan tata tertib kelembagaan yang berlaku.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menjelaskan bahwa perubahan agenda tersebut dilakukan setelah adanya arahan dari Kemendagri, agar DPRD menyesuaikan seluruh proses dengan ketentuan formal yang berlaku di lingkungan legislatif daerah. Menurutnya, konsultasi tersebut penting dilakukan agar tidak muncul persoalan administratif maupun perdebatan terkait keabsahan tahapan hak angket yang tengah menjadi perhatian publik di Kalimantan Timur.

Ia menegaskan bahwa sebelumnya Banmus DPRD Kaltim sebenarnya telah menyusun agenda kerja untuk dua bulan ke depan. Namun, dinamika politik yang berkembang serta meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu hak angket membuat DPRD merasa perlu melakukan penyesuaian jadwal.

Revisi agenda tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat legitimasi kelembagaan sekaligus memastikan seluruh proses berjalan secara konstitusional.

“Ini hasil konsultasi pimpinan ke Kemendagri. Kita diarahkan menyesuaikan dengan proses yang ada di DPRD, sehingga hari ini Banmus melakukan perubahan jadwal,” ujar Ekti saat memberikan keterangan kepada awak media.

Menurut Ekti, penetapan tanggal 10 Juni 2026, juga mempertimbangkan agenda reses anggota DPRD Kaltim yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 9 Juni 2026. Dengan demikian, seluruh anggota dewan diharapkan telah kembali menjalankan tugas kedewanan sehingga dapat mengikuti rapat paripurna secara penuh.

Ia menyebut keputusan tersebut telah disepakati bersama oleh seluruh fraksi yang hadir dalam rapat Banmus.

“Kita sepakat bersama seluruh fraksi di Banmus untuk menjadwalkan paripurna hak angket pada 10 Juni. Setelah ini, jadwal tersebut juga akan diparipurnakan,” katanya.

Lebih lanjut, Ekti menegaskan bahwa keputusan mengenai jadwal paripurna hak angket tersebut telah bersifat final. DPRD Kaltim, kata dia, ingin memastikan bahwa seluruh tahapan yang dijalankan memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.

Menurutnya, kepastian prosedur sangat penting untuk menjaga marwah lembaga legislatif sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses politik yang sedang berlangsung.

“Ini sudah final. Kita ingin semua proses berjalan sesuai aturan, sehingga tidak ada lagi perdebatan soal sah atau tidak,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menyampaikan bahwa tahapan hak angket selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib DPRD maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa Banmus telah menyiapkan tahapan awal dan saat ini DPRD tinggal menjalankan proses berikutnya pada tingkat rapat paripurna.

“Banmus sudah menyiapkan. Tinggal nanti mekanismenya dijalankan sesuai aturan,” ujar Hasanuddin Mas’ud usai menghadiri Rapat Paripurna Ke-11 DPRD Kaltim.

Hasanuddin yang akrab disapa Hamas juga mengungkapkan bahwa hasil konsultasi dengan Kemendagri pada prinsipnya memberikan ruang bagi DPRD Kaltim untuk melaksanakan hak angket selama seluruh prosedur dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah pusat tidak mempermasalahkan penggunaan hak angket sepanjang mekanismenya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan tata tertib lembaga.

“Kemendagri pada dasarnya menyetujui, selama mekanisme yang ada kita ikuti,” jelasnya.

Pelaksanaan hak angket di DPRD Kaltim sendiri belakangan menjadi sorotan publik dan memunculkan berbagai dinamika politik di daerah. Sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, hingga organisasi sipil pun turut memberikan perhatian terhadap proses tersebut karena dianggap berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Oleh sebab itu, langkah DPRD melakukan konsultasi ke Kemendagri dinilai sebagai upaya untuk menjaga legitimasi politik sekaligus memastikan setiap keputusan memiliki landasan hukum yang jelas.

Dengan ditetapkannya jadwal paripurna tersebut, DPRD Kaltim kini bersiap memasuki tahapan lanjutan dalam proses hak angket. Keputusan ini sekaligus menandai komitmen lembaga legislatif daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan secara prosedural dan konstitusional.

Publik pun kini menantikan bagaimana proses paripurna tersebut akan berlangsung dan sejauh mana hak angket nantinya mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di Kaltim. (Irla/KN)

Gerakan Warga Bantu Warga: Pemuda Kaltim KIND Kumpulkan Donasi untuk Mbah Win

Irla Hadratan Iman — Sat, 14 Mar 2026 08:44:07 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA -- Aksi kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh sekelompok pemuda di Kota Samarinda yang tergabung dalam komunitas Kaltim KIND.

Komunitas yang digerakkan oleh Wawan Irawan ini menggelar kegiatan bakti sosial berupa penggalangan dana untuk membantu seorang lansia bernama Mbah Win (68), yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung sampah dengan mendorong gerobaknya menyusuri jalanan kota demi mengais barang-barang bekas.

Kisah Mbah Win pertama kali menjadi perhatian publik setelah video yang diunggah Wawan Irawan di media sosial beberapa hari sebelumnya viral dan menyentuh hati banyak warganet.

Dalam video tersebut terlihat Mbah Win tetap bekerja keras meskipun usianya tidak lagi muda, berjalan perlahan sambil mendorong gerobak berisi barang-barang bekas di tengah panas dan lalu lintas kota. Pemandangan itu memantik rasa empati masyarakat luas, sekaligus mendorong komunitas Kaltim KIND untuk bergerak cepat melakukan aksi nyata membantu sesama.

Penggalangan dana resmi dimulai pada Jumat, 13 Maret 2029, dan mendapat respons luar biasa dari masyarakat. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam sejak informasi bantuan disebarkan melalui berbagai platform media sosial, donasi dari warga berhasil terkumpul sebesar Rp5.590.000. Dana tersebut berasal dari berbagai kalangan masyarakat yang tergerak oleh kisah perjuangan Mbah Win, mulai dari mahasiswa, pekerja, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat umum yang ingin ikut berkontribusi dalam aksi kemanusiaan tersebut.

Antusiasme warga menunjukkan bahwa solidaritas sosial masih sangat kuat di tengah masyarakat, terutama ketika informasi mengenai kondisi seseorang yang membutuhkan bantuan dapat tersampaikan secara luas melalui media digital.

Wawan Irawan selaku penggerak utama komunitas Kaltim KIND menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan besar dari masyarakat.

Ia mengatakan bahwa aksi penggalangan dana ini tidak hanya bertujuan untuk membantu Mbah Win secara langsung, tetapi juga untuk menumbuhkan kembali semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, komunitas Kaltim KIND memang dibentuk sebagai wadah bagi anak-anak muda Samarinda yang memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial di lingkungan sekitar. Dengan memanfaatkan kekuatan media sosial dan jaringan komunitas, mereka berharap dapat menjadi jembatan antara masyarakat yang ingin membantu dan warga yang membutuhkan bantuan.

Komunitas Kaltim KIND sendiri dikenal beranggotakan anak-anak muda yang kreatif, cerdas, dan kritis dalam merespons isu-isu sosial di daerah. Di bawah komando Wawan Irawan, komunitas ini dihuni oleh sejumlah anggota aktif seperti Hanna Pratiwi, Sayid Ferhat, Erni Rosita, Denada, Albikopi, Nur Alisah, serta beberapa anggota lainnya yang selama ini aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial.

Mereka bekerja secara sukarela, mengoordinasikan penggalangan dana, menyebarkan informasi di media sosial, hingga memastikan bantuan dapat tersalurkan secara tepat kepada pihak yang membutuhkan. Semangat gotong royong yang mereka bangun menjadi salah satu kekuatan utama dalam setiap kegiatan sosial yang digelar komunitas tersebut.

Kegiatan bakti sosial ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Irma Suryani, seorang advokat sekaligus aktivis sosial yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan di Kota Samarinda. Irma Suryani bahkan disebut sebagai salah satu promotor utama yang mendorong terlaksananya aksi bakti sosial tersebut.

Ia menilai bahwa gerakan sosial yang digagas oleh anak-anak muda seperti Kaltim KIND merupakan contoh nyata bagaimana generasi muda dapat menjadi motor perubahan positif di tengah masyarakat. Menurutnya, aksi warga membantu warga seperti ini perlu terus didorong agar menjadi gerakan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Irma Suryani juga menyampaikan bahwa dirinya akan terus mendukung dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial serupa di masa mendatang. Baginya, solidaritas sosial merupakan nilai penting yang harus terus dijaga, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat.

Ia berharap semakin banyak komunitas muda yang tergerak untuk melakukan aksi nyata, bukan hanya sebatas wacana di media sosial, tetapi benar-benar turun langsung membantu masyarakat yang membutuhkan.

Bagi komunitas Kaltim KIND, keberhasilan penggalangan dana dalam waktu singkat ini menjadi bukti bahwa kekuatan solidaritas masyarakat masih sangat besar. Para anggota komunitas berharap gerakan “warga bantu warga” seperti yang mereka lakukan dapat terus eksis dan berkembang lebih luas, menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan.

Mereka juga berharap aksi ini dapat menginspirasi komunitas lain di Samarinda maupun di daerah lain untuk melakukan kegiatan sosial serupa. Dengan kolaborasi antara generasi muda, masyarakat umum, serta tokoh-tokoh yang peduli terhadap kemanusiaan, mereka yakin semangat gotong royong akan terus hidup dan menjadi kekuatan besar dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. (IHI/KN)

Sidang Vonis Penembakan THM Samarinda Rampung, JPU Buka Peluang Banding

Irla Hadratan Iman — Thu, 26 Feb 2026 01:54:29 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara penembakan di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Samarinda menyampaikan pernyataan resmi terkait putusan terhadap 10 terdakwa yang telah dibacakan dalam sidang agenda vonis. Dalam keterangannya kepada awak media usai persidangan, JPU membuka pernyataan dengan salam lintas agama sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh pihak yang hadir, sebelum menyampaikan perkembangan terbaru penanganan perkara tindak pidana pembunuhan yang menjadi perhatian publik tersebut. Ia menegaskan bahwa sidang tersebut merupakan agenda pembacaan putusan, yang hasilnya telah didengar secara langsung oleh para pihak di ruang persidangan.

Menurut JPU yang ditemui pada Rabu (25/2/2026) menyatakan seluruh sikap dan keinginan penuntut umum terhadap perkara tersebut sebelumnya telah dituangkan secara resmi dalam surat tuntutan yang dibacakan pada persidangan terdahulu.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana, tuntutan merupakan representasi sikap institusi penuntutan atas fakta-fakta persidangan yang terungkap selama proses pembuktian. “

Apabila ditanya apa yang menjadi keinginan penuntut umum, semuanya telah kami tuangkan di dalam surat tuntutan,” ujarnya.

Dengan demikian, ia menekankan bahwa tuntutan tersebut menjadi pijakan resmi posisi jaksa dalam perkara yang menjerat para terdakwa.

Lebih lanjut, JPU menyampaikan bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim, pihaknya menghormati sepenuhnya kewenangan peradilan. Ia mengajak seluruh pihak untuk mencermati bersama dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis. Menurutnya, setiap putusan tentu melalui proses analisis yuridis atas fakta persidangan, alat bukti, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa apa yang telah diputuskan pada hari tersebut merupakan bagian dari proses peradilan yang harus dihargai secara proporsional.

Dalam kesempatan itu, JPU juga menyoroti hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak pascaputusan. Ia menegaskan bahwa baik penuntut umum maupun para terdakwa memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum untuk menentukan langkah lanjutan.

“Kami penuntut umum dan para terdakwa sama-sama memiliki hak untuk melakukan upaya hukum,” katanya.

Pernyataan tersebut merujuk pada kemungkinan pengajuan banding atau langkah hukum lain sesuai dengan mekanisme yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, pada persidangan tersebut JPU menyatakan sikap “pikir-pikir” sebelum memutuskan apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan Majelis Hakim. Sikap tersebut secara resmi telah disampaikan di dalam ruang sidang.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena pihaknya perlu melaporkan hasil putusan secara berjenjang kepada pimpinan sebagai bagian dari mekanisme internal institusi kejaksaan.

“Untuk hari ini, kami menyatakan sikap pikir-pikir karena kami harus melaporkan hasil putusan ini secara berjenjang kepada pimpinan,” tegasnya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa langkah lanjutan yang akan diambil tidak dapat diputuskan secara sepihak di tempat, melainkan melalui proses evaluasi dan koordinasi internal. Dalam praktiknya, keputusan untuk mengajukan banding biasanya mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesesuaian antara tuntutan dengan putusan, pertimbangan hukum hakim, serta kepentingan penegakan hukum secara menyeluruh.

Kasus penembakan di THM Samarinda ini sebelumnya menyita perhatian publik karena melibatkan banyak terdakwa dan berdampak luas terhadap rasa aman masyarakat. Dengan telah dibacakannya vonis terhadap 10 terdakwa, proses hukum memasuki babak baru yang berpotensi berlanjut apabila salah satu pihak menempuh upaya hukum. Sementara itu, JPU menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan seluruh kewenangan sesuai koridor hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penanganan perkara. (IHI/KN)

Penembakan THM Samarinda: 10 Terdakwa Divonis, Keluarga Nilai Belum Penuhi Rasa Keadilan

Irla Hadratan Iman — Thu, 26 Feb 2026 00:32:41 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda akhirnya menjatuhkan putusan terhadap sepuluh terdakwa dalam perkara penembakan yang terjadi di THM Crown Samarinda, sebuah insiden yang mengguncang publik pada Mei 2025 lalu. Dalam sidang terbuka yang berlangsung di bawah pengamanan ketat dan disaksikan keluarga korban, hakim menyatakan seluruh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas keterlibatan mereka dalam peristiwa yang menewaskan Dedy Indrajid Putra. Vonis yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari lima tahun hingga delapan belas tahun penjara. Majelis hakim menetapkan hukuman yang bervariasi bagi para tersangka J sebagai eksekutor utama didakwa 18 tahun penjara. Kemudian K, F dan AA didakwa 6 tahun penjara. Terdakwa AL, AG, SM dan WA dihukum 5 tahun penjara. Untuk terdakwa AR dihukum 11 tahun dan terdakwa AAA dihukum 7 tahun penjara.

Kendati majelis hakim menegaskan bahwa putusan telah didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, reaksi keras langsung muncul dari pihak keluarga korban. Mereka menilai hukuman tersebut tidak sebanding dengan tuntutan jaksa yang sebelumnya lebih tinggi, bahkan disebut hanya berkisar setengah dari ekspektasi hukuman maksimal yang diharapkan. Tangis dan luapan emosi tak terbendung saat amar putusan dibacakan. Bagi keluarga, vonis tersebut belum mencerminkan keadilan atas hilangnya nyawa korban di ruang publik yang seharusnya aman bagi masyarakat.

Kuasa hukum keluarga korban secara tegas menyatakan keberatan atas putusan tersebut. Mereka berpendapat bahwa rangkaian fakta persidangan menunjukkan adanya unsur perencanaan serta keterlibatan bersama yang sistematis, sehingga hukuman yang dijatuhkan seharusnya lebih berat. Dalam pandangan mereka, pengurangan signifikan dari tuntutan awal berpotensi melemahkan pesan moral dan efek jera terhadap tindak kekerasan bersenjata. Karena itu, desakan agar Jaksa Penuntut Umum segera menempuh upaya banding disampaikan secara terbuka di hadapan awak media. Keluarga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkara ini hingga memperoleh putusan yang dianggap benar-benar memenuhi rasa keadilan.

Di luar ruang sidang, suasana tak kalah tegang. Sejumlah anggota keluarga dan kerabat korban menyuarakan kekecewaan mereka, menilai bahwa tragedi yang terjadi bukanlah peristiwa spontan, melainkan rangkaian tindakan yang memiliki unsur kesengajaan. Insiden penembakan di lokasi hiburan malam tersebut sebelumnya telah memicu keresahan luas karena berlangsung di tempat umum, sehingga menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Publik menaruh perhatian besar terhadap proses hukum yang berjalan, mengingat perkara ini menyangkut keamanan warga dan ketegasan negara dalam menindak kejahatan serius.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa hukuman dijatuhkan setelah menilai peran masing-masing terdakwa secara individual, termasuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Aspek sikap terdakwa selama persidangan serta tingkat keterlibatan dalam peristiwa turut menjadi dasar dalam menentukan berat ringannya pidana. Namun bagi keluarga korban, pertimbangan tersebut dinilai belum mencerminkan dampak luas yang ditimbulkan, baik secara emosional maupun sosial. Mereka berpandangan bahwa hilangnya satu nyawa akibat tindakan kolektif seharusnya berujung pada hukuman maksimal guna memberikan rasa keadilan yang proporsional.

Putusan ini sendiri belum berkekuatan hukum tetap. Jaksa masih memiliki waktu untuk menyatakan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Langkah jaksa akan menjadi penentu arah lanjutan perkara ini. Jika banding diajukan, maka majelis hakim di tingkat berikutnya akan kembali menilai keseluruhan aspek hukum dan fakta persidangan. Sebaliknya, apabila tidak ditempuh upaya hukum lanjutan, maka vonis yang telah dijatuhkan akan berkekuatan hukum tetap dan para terdakwa menjalani masa pidana sesuai amar putusan.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap tindak kekerasan bersenjata di ruang publik. Masyarakat menuntut kepastian bahwa setiap tindakan kriminal yang mengancam keselamatan warga akan ditindak tegas dan transparan. Perkara penembakan di THM tersebut bukan sekadar kasus pidana biasa, melainkan telah berkembang menjadi simbol harapan publik terhadap keadilan yang substantif. Dengan sorotan luas dan tekanan moral dari masyarakat, proses hukum yang masih berjalan ini menjadi ujian nyata bagi sistem peradilan pidana dalam menjawab rasa keadilan kolektif. Bagi keluarga korban, perjuangan belum berakhir. Mereka menegaskan akan terus memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum yang tersedia, seraya berharap negara hadir secara utuh dalam memastikan bahwa setiap nyawa yang hilang akibat tindak kejahatan memperoleh pembelaan hukum yang setimpal. (IHI/KN)

Semangat Hidup Sehat Menggema di Samarinda, WIM Club dan MyRepublic Kolaborasi Gelar Lari Bersama

Irla Hadratan Iman — Sat, 14 Feb 2026 23:21:04 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA -- Komunitas lari Waktu Indonesia Melangkah (WIM) Club Samarinda kembali menunjukkan eksistensinya dengan sukses menggelar kegiatan lari bersama yang melibatkan ratusan warga di Samarinda.

Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan partisipasi peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga anggota komunitas olahraga lainnya. Sejak petang, para peserta telah memadati titik kumpul dengan mengenakan atribut olahraga, menciptakan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif.

Antusiasme peserta terlihat jelas sejak awal kegiatan dimulai. Peserta tidak hanya datang untuk berolahraga, tetapi juga menjadikan momentum ini sebagai ajang memperluas relasi dan mempererat silaturahmi. Kegiatan lari bersama ini dirancang dengan konsep inklusif, sehingga dapat diikuti oleh pelari pemula maupun yang telah berpengalaman. Semangat kolektif yang terbangun menjadi bukti bahwa olahraga lari kini semakin diminati masyarakat Samarinda sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

WIM Club yang berdiri sejak tahun 2025 kini telah memiliki lebih dari 287 anggota aktif dari berbagai kalangan usia dan profesi. Dalam perjalanannya, komunitas ini dikenal konsisten menghadirkan program-program positif yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan fisik. Keberadaan WIM juga dinilai berkontribusi dalam membangun kultur olahraga yang berkelanjutan di Kota Tepian.

Komunitas ini dinahkodai oleh Dwiky Irawan bersama jajaran pengurus yang terdiri dari Ryan Ade Putra, Arneta Natalia, Davina Audy Nurfadhillah, Adisty Sekar Savitri, dkk. Di bawah kepemimpinan tersebut, WIM Club terus mengembangkan berbagai kegiatan yang tidak hanya berfokus pada olahraga, tetapi juga pada penguatan solidaritas sosial. Mereka menekankan bahwa lari bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan sarana membangun disiplin, konsistensi, serta kebersamaan antaranggota dan masyarakat luas.

Kesuksesan kegiatan ini turut didukung oleh sejumlah pihak, yaitu di antaranya MyRepublic Indonesia dan 77Sportshub Samarinda. Kolaborasi antara komunitas dan sektor swasta tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun budaya hidup sehat secara lebih luas. Dukungan sponsor tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi bentuk nyata sinergi dalam menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat.

Perwakilan MyRepublic Branch Samarinda, Ilman Nur Insyani selaku Area Supervisor Manager, menyampaikan apresiasi atas inisiatif WIM Club yang dinilai mampu menggerakkan masyarakat untuk aktif berolahraga.

Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat relevan dengan kebutuhan generasi masa kini yang hidup di era digital. Ia menegaskan bahwa keseimbangan antara aktivitas fisik dan aktivitas daring harus dijaga agar masyarakat tetap produktif sekaligus sehat.

MyRepublic yang merupakan bagian dari Sinarmas kini telah hadir di Samarinda dengan layanan jaringan fiber optic berkecepatan tinggi. Berbagai pilihan paket internet ditawarkan kepada masyarakat, mulai dari ECO 20 Mbps, Neo 100 Mbps, Velo 300 Mbps, Nexus 400 Mbps, Prime 500 Mbps, hingga Wonder 750 Mbps. Layanan tersebut dipasarkan kisaran harga langganan Rp150.000 hingga Rp721.000 per bulan dengan instalasi gratis, guna menjangkau kebutuhan pelanggan dari berbagai segmen.

Ilman juga mengingatkan pentingnya penggunaan internet secara bijak, sehat, dan positif, khususnya bagi generasi muda. Ia menilai bahwa kehidupan modern tidak dapat dilepaskan dari teknologi digital, namun aktivitas fisik tetap harus menjadi prioritas.

Melalui dukungan terhadap kegiatan lari bersama ini, pihaknya berharap masyarakat Samarinda semakin sadar akan pentingnya bergerak aktif sekaligus memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

Bagi warga yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut terkait layanan internet MyRepublic, narahubung resmi dapat diakses melalui brosur yang telah disediakan dalam kegiatan tersebut.

Dengan terselenggaranya acara ini, WIM Club kembali menegaskan komitmennya sebagai komunitas yang tidak hanya mendorong kesehatan fisik, tetapi juga membangun jejaring sosial serta kolaborasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Samarinda secara berkelanjutan. (IHI/KN)

Replik Dibacakan, Jaksa Nilai Pledoi Tak Berdasar. Keadilan Jadi Harapan Keluarga Korban

Irla Hadratan Iman — Sat, 14 Feb 2026 21:55:37 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA -- Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Kota Samarinda kembali digelar dengan agenda pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai tanggapan atas nota pembelaan (pledoi) dari penasihat hukum terdakwa.

Dalam momen tersebut, kuasa hukum keluarga korban, Andi Renaldy Iskandar, S.H., menyampaikan pernyataan sikap secara resmi kepada publik. Ia menegaskan bahwa pihak keluarga korban menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memberikan apresiasi atas ketegasan JPU yang tetap konsisten pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya.

Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan komitmen aparat penuntut umum dalam menegakkan hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang telah diuji di persidangan.

Dalam pernyataannya, kuasa hukum keluarga korban menilai bahwa replik yang disampaikan JPU secara substansial telah menjawab serta membantah seluruh dalil pembelaan yang diajukan oleh pihak terdakwa. Ia menyebut bahwa argumentasi dalam pledoi tidak memiliki dasar hukum yang kuat maupun dukungan fakta persidangan yang memadai untuk menghapus atau meringankan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Seluruh rangkaian fakta yang terungkap di ruang sidang, menurutnya, justru memperkuat konstruksi perkara sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan dan tuntutan jaksa.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi secara jelas dan meyakinkan. Khususnya terkait unsur kesengajaan dalam merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.

Unsur perencanaan, kata dia, tidak dapat dipandang secara sederhana, melainkan harus dilihat dari adanya rentang waktu yang memungkinkan pelaku untuk berpikir dengan tenang, mempertimbangkan konsekuensi tindakannya, serta menentukan cara pelaksanaan perbuatan tersebut.

Fakta-fakta persidangan dinilai menunjukkan adanya tahapan berpikir dan persiapan sebelum tindakan penembakan terjadi, sehingga unsur “direncanakan terlebih dahulu” menjadi relevan dan tidak terbantahkan.

Ia juga menegaskan bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Upaya pembelaan yang mencoba menggiring opini bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam kondisi terdesak atau sebagai bentuk pembelaan terpaksa, menurutnya, telah dipatahkan secara sistematis oleh JPU melalui replik yang dibacakan di hadapan majelis hakim.

Berdasarkan fakta yang terungkap, tindakan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai respons spontan demi mempertahankan diri, melainkan sebagai perbuatan yang disengaja dan memiliki konsekuensi fatal terhadap korban.

Keluarga korban, lanjutnya, sejak awal tidak pernah menuntut hal lain selain keadilan yang seadil-adilnya. Mereka harus menerima kenyataan pahit atas kehilangan anggota keluarga dalam peristiwa yang dinilai tragis dan menyisakan luka mendalam.

Oleh karena itu, kuasa hukum berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang objektif, proporsional, dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap secara terbuka di persidangan. Ia menekankan bahwa putusan tersebut nantinya bukan hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga menjadi cerminan tegaknya supremasi hukum di Kota Samarinda.

Selain itu, kuasa hukum keluarga korban turut mengimbau masyarakat untuk tetap menghormati dan mempercayai proses peradilan yang sedang berlangsung. Ia meminta agar publik tidak mudah terpengaruh oleh opini, spekulasi, maupun narasi yang berpotensi mengaburkan fakta-fakta hukum yang telah diuji dalam persidangan.

Menurutnya, pengaburan fakta atau penyebaran informasi yang tidak objektif justru dapat mencederai proses penegakan hukum dan menghambat upaya pencarian kebenaran materiil.

Ia juga menyoroti pentingnya integritas seluruh aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini secara profesional dan transparan. Dalam pandangannya, fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan merupakan dasar utama yang tidak dapat diabaikan ataupun ditutup-tutupi.

Setiap pihak, khususnya yang memiliki peran dalam sistem peradilan pidana, diharapkan tetap berpegang pada prinsip objektivitas dan keadilan. Dengan demikian, proses hukum yang berjalan tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan substantif bagi korban dan masyarakat luas.

Menutup pernyataannya, kuasa hukum keluarga korban menyampaikan terima kasih atas perhatian serta dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Ia berharap seluruh rangkaian proses persidangan dapat berjalan dengan lancar hingga putusan akhir dibacakan, serta menghasilkan keputusan yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Bagi keluarga korban, putusan yang adil menjadi harapan terakhir untuk mendapatkan kepastian atas peristiwa yang telah merenggut nyawa orang yang mereka cintai, sekaligus sebagai penegasan bahwa hukum tetap berdiri tegak tanpa pandang bulu.

Sidang Pledoi Kasus Penembakan THM Samarinda, Kuasa Hukum Korban Tegaskan Ada Unsur Perencanaan

Irla Hadratan Iman — Thu, 12 Feb 2026 22:58:09 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Sidang lanjutan perkara penembakan yang terjadi di depan salah satu tempat hiburan malam (THM) di Kota Samarinda kembali digelar di Pengadilan Negeri Samarinda pada Rabu (11/2/2026) dengan agenda pembacaan pembelaan (pledoi) dari penasihat hukum para terdakwa.

Persidangan yang menyita perhatian publik tersebut menghadirkan respons tegas dari pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya, Agus Amri. Ia menyatakan bahwa pihaknya menghormati hak para terdakwa untuk menyampaikan pembelaan sebagai bagian dari proses hukum yang adil.

Namun demikian, Agus menilai sejumlah dalil yang disampaikan dalam pledoi justru memperkuat dugaan bahwa peristiwa penembakan tersebut dilakukan secara sadar dan terencana. Menurutnya, terdapat poin-poin dalam pembelaan yang secara tidak langsung mengakui adanya kesadaran dalam tindakan para terdakwa saat kejadian berlangsung.

Agus secara khusus menyoroti narasi yang dibangun pihak terdakwa mengenai motif balas dendam atas insiden yang disebut terjadi pada tahun 2021.

Ia menolak keras dalih tersebut dan menyebutnya sebagai konstruksi yang tidak berdasar serta berpotensi mencemarkan nama baik almarhum. Menurut Agus, penggiringan opini seolah-olah peristiwa ini merupakan aksi balas dendam justru menghadirkan gambaran keliru bahwa selama bertahun-tahun tidak ada proses hukum yang berjalan di Samarinda.

Ia mempertanyakan logika tudingan tersebut, dengan menyatakan bahwa apabila benar korban terlibat dalam tindak pidana pada 2021, seharusnya aparat penegak hukum telah mengambil tindakan sejak saat itu.

Dirinya menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di negara ini dan tidak mungkin seseorang dapat dengan bebas berkeliaran selama bertahun-tahun tanpa tersentuh proses hukum apabila benar melakukan kejahatan.

Lebih lanjut, Agus membantah pernyataan penasihat hukum terdakwa yang menyebut tidak terdapat unsur perencanaan dalam aksi penembakan tersebut. Ia menilai klaim itu tidak masuk akal, mengingat adanya keyakinan dan stigma yang disebut dipelihara selama bertahun-tahun oleh terdakwa terkait insiden 2021.

Menurutnya, apabila seseorang menyimpan keyakinan tersebut dalam waktu lama hingga akhirnya mendatangi lokasi kejadian dan melepaskan tembakan, maka hal itu menunjukkan adanya proses berpikir dan persiapan yang matang.

Agus menegaskan bahwa tindakan datang ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melepaskan tembakan hingga isi magazen habis tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan spontan. Dari sudut pandang forensik maupun psikologi, kata dia, spontanitas terjadi secara seketika tanpa jeda waktu panjang untuk mempertimbangkan tindakan, sementara dalam perkara ini terdapat rentang waktu bertahun-tahun yang menunjukkan adanya perencanaan.

Agus berharap polemik mengenai motif balas dendam segera dihentikan dan seluruh pihak menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga mengingatkan agar tidak terus-menerus menyebarkan tudingan terhadap almarhum yang telah meninggal dunia dan tidak lagi dapat membela diri.

Menurutnya, penyebaran tuduhan yang tidak terbukti tidak hanya melukai keluarga, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk pencemaran nama baik yang dapat diproses secara hukum.

Sementara itu, ibu korban, Ratnawati, mengaku sangat terpukul dengan adanya permintaan pembebasan terhadap sembilan terdakwa dalam perkara tersebut. Dengan suara bergetar, ia mempertanyakan makna keberadaan hukum apabila para terdakwa dapat dibebaskan begitu saja.

Ratnawati menilai, jika kejahatan berat seperti ini tidak mendapat hukuman setimpal, maka akan muncul ketakutan di tengah masyarakat dan rasa keadilan akan tercederai. Ia juga membantah keras tudingan yang menyebut anaknya sebagai otak pembunuhan dalam kasus tahun 2021. Menurutnya, tuduhan tersebut merupakan fitnah yang sangat keji dan tidak pernah terbukti di hadapan hukum.

Ratnawati menegaskan bahwa anaknya tidak pernah menjalani hukuman atas tuduhan tersebut dan mempertanyakan kapan serta di mana almarhum pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa apabila benar anaknya bersalah, tentu aparat kepolisian telah mengambil tindakan sejak dahulu.

Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa almarhum tidak bersalah dan merasa nama baik anaknya telah tercemar di ruang publik. Ratnawati berharap keadilan benar-benar ditegakkan dan para terdakwa menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya di persidangan tanpa rekayasa maupun fitnah, seraya menyerahkan hasil akhir perkara kepada putusan majelis hakim. (IHI/KN)

Pengadilan Negeri Samarinda Tolak Praperadilan Jimmy Koyongian, Kuasa Hukum Soroti Pertimbangan Hakim

Irla Hadratan Iman — Wed, 11 Feb 2026 23:42:08 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA - Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan Jimmy Koyongian dalam perkara Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN.SMR. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka pada Selasa (10/2). Menyanggapi keputusan itu, Tim Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap menghormati putusan majelis hakim, namun menyampaikan keberatan atas dasar pertimbangan hukum yang dinilai tidak sejalan dengan fakta konferensi.

Kuasa hukum menyampaikan bahwa selama proses konferensi, sejumlah keterangan telah dihadirkan, termasuk tiga Saksi fakta, Notaris/PPAT, Ahli Perdata, serta Ahli Pidana. Berdasarkan keterangan tersebut, mereka berpendapat perkara yang dipersoalkan sebenarnya merupakan penyelesaian keperdataan dalam ranah keluarga. Para Saksi, termasuk istri sah pelapor, adik kandung pemohon, dan notaris pembuat Akta Jual Beli (AJB), disebut menjelaskan bahwa tidak terdapat unsur paksaan, ancaman, maupun pemalsuan keterangan dalam proses pembuatan akta, serta seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan hukum.

Menurut tim kuasa hukum, perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, bukan pidana. Mereka juga menyaring aspek prosedural dalam proses penyidikan, termasuk pernyataan bahwa pemohon tidak menerima surat penetapan tersangka secara sah. Dalam pandangan mereka, kondisi ini berpotensi menciptakan kejadian yang dapat memicu praktik kriminalisasi dalam menyelamatkan internal keluarga.

Lebih lanjut lagi, kuasa hukum menyatakan bahwa AJB dibuat di hadapan PPAT dan ditandatangani oleh pihak-pihak secara sadar, dengan Merujuk pada surat pernyataan keluarga tahun 2006. Mereka juga menyebut tidak adanya kerugian nyata yang dialami pelapor. Namun, proses hukum tetap bergulir di ranah pidana yang, menurut mereka, berisiko memperdalam konflik dalam hubungan keluarga.

Meskipun permohonan praperadilan telah ditolak, tim kuasa hukum memastikan akan melanjutkan upaya hukum yang tersedia. Mereka berkomitmen mengawali proses penyidikan agar berlangsung secara profesional, menyiapkan pembelaan dalam perkara pokok, serta menempuh langkah pengaduan apabila ditemukan dugaan pelanggaran etik atau prosedural. Upaya tersebut disebut sebagai bagian dari ikhtiar untuk melindungi hak-hak kliennya.

Kuasa hukum juga mengimbau masyarakat untuk melihat perkara ini secara proporsional dan tidak langsung menyimpulkan kebenaran hanya berdasarkan laporan pidana atau penetapan tersangka. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang menjunjung prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak termohon maupun aparat penegak hukum terkait mengenai tanggapan atas pernyataan tersebut. Perkara ini selanjutnya akan berlanjut ke tahapan proses hukum berikutnya sesuai peraturan yang berlaku.

Hadirkan Dua Saksi Ahli, Jimmy Koyongian Uji Keabsahan Penetapan Tersangka lewat Praperadilan

Irla Hadratan Iman — Fri, 06 Feb 2026 22:42:07 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA -- Permohonan praperadilan yang diajukan Jimmy Koyongian terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran Polda Kalimantan Timur dan Polresta Samarinda menjadi perhatian luas setelah tim kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Agus Amri & Rekan dengan menghadirkan saksi ahli dan menyampaikan kesimpulan hukum secara komprehensif di Pengadilan Negeri Samarinda.

Dalam perkara praperadilan yang teregister dengan Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN.Smr tersebut, Pemohon menilai tindakan penyidik Unit Ekonomi Khusus Satreskrim Polresta Samarinda dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka sarat dengan pelanggaran hukum acara pidana, baik dari sisi prosedural maupun substansial.

Melalui kesimpulan tertulis yang disampaikan kepada hakim tunggal, Pemohon menegaskan bahwa keberadaan hukum acara pidana pada dasarnya bukan hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam konteks tersebut, lembaga praperadilan dipandang sebagai mekanisme korektif yang menjamin penerapan prinsip due process of law serta perlindungan hak asasi manusia, terutama ketika aparat penegak hukum melakukan upaya paksa terhadap warga negara.

Pemohon mempersoalkan penetapan status tersangka atas dirinya dalam dugaan tindak pidana pemalsuan keterangan dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dugaan pidana tersebut berkaitan dengan Akta Jual Beli Nomor 150 Tahun 2024 yang dibuat di hadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah di Samarinda. Namun demikian, Pemohon berpendapat bahwa objek perkara tersebut sesungguhnya merupakan persoalan keperdataan yang berakar dari kesepakatan keluarga sejak tahun 2006, sehingga tidak relevan untuk ditarik ke dalam ranah hukum pidana.

Selain itu, Pemohon juga menilai bahwa penyidik telah keliru dalam menafsirkan peristiwa hukum yang terjadi. Kuasa hukum menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah dan saling berkaitan sebagaimana dipersyaratkan oleh KUHAP serta ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Dengan tidak terpenuhinya syarat pembuktian tersebut, maka penetapan tersangka dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Aspek prosedural penyidikan turut menjadi sorotan utama. Pemohon mengungkapkan bahwa hingga permohonan praperadilan diajukan, dirinya tidak pernah menerima Surat Penetapan Tersangka secara resmi dari penyidik.

Padahal, dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tercantum adanya surat penetapan tersangka dengan nomor dan tanggal tertentu.

Kondisi ini, menurut Pemohon, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang mewajibkan penyidik menyampaikan pemberitahuan penetapan tersangka kepada pihak yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Lebih lanjut, Pemohon menilai tindakan penyidik memanggil dirinya sebagai tersangka melalui surat panggilan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum acara pidana. Pasalnya, pemanggilan tersebut dilakukan tanpa didahului pemberitahuan resmi mengenai penetapan status tersangka.

Keadaan ini dianggap telah merugikan Pemohon secara hukum dan melanggar hak konstitusionalnya untuk memperoleh kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kesimpulan hukumnya, Pemohon juga mengutip sejumlah putusan praperadilan dari berbagai pengadilan negeri di Indonesia yang pada prinsipnya menyatakan bahwa penetapan tersangka dapat dinyatakan tidak sah apabila dilakukan tanpa prosedur yang benar atau tanpa alat bukti yang memadai.

Yurisprudensi tersebut digunakan untuk menegaskan bahwa praperadilan merupakan forum yang sah dan konstitusional untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam proses penetapan tersangka.

Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, Pemohon meminta hakim praperadilan Pengadilan Negeri Samarinda untuk menyatakan bahwa penetapan tersangka serta seluruh rangkaian tindakan penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pemohon juga memohon agar hak-haknya dipulihkan sebagaimana sebelum adanya penetapan tersangka.

Melalui perkara ini, Pemohon berharap pengadilan dapat menegaskan kembali pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum. (Irla/KN)

Fakta Persidangan Membuktikan: Kuasa Hukum Nilai Penetapan Tersangka Jimmy Koyongian Cacat Prosedur

Irla Hadratan Iman — Wed, 04 Feb 2026 23:08:46 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA -- Tim kuasa hukum Jimmy Koyongian menilai penetapan tersangka terhadap kliennya dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum acara pidana. Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Samarinda, penyidik disebut tidak dapat menunjukkan Surat Penetapan Tersangka sebagaimana diwajibkan undang-undang.

Sidang praperadilan (Samarinda, 4 Februari 2026) yang diajukan Jimmy Koyongian terhadap Polresta Samarinda mengungkap sejumlah fakta hukum yang dinilai krusial dalam menilai sah atau tidaknya penetapan status tersangka terhadap pemohon. Dalam agenda pembuktian surat dan pemeriksaan saksi yang digelar di Pengadilan Negeri Samarinda, tim kuasa hukum menyoroti dugaan pelanggaran prosedur hukum acara pidana yang dilakukan penyidik sejak tahap penetapan tersangka.

Dalam persidangan, terungkap bahwa pihak Termohon tidak dapat menunjukkan Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dipersyaratkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dokumen yang ditunjukkan hanya berupa Surat Pemberitahuan Tersangka. Tim kuasa hukum menilai hal ini sebagai persoalan mendasar, karena secara normatif kedua dokumen tersebut memiliki fungsi hukum yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan.

Mengacu pada Pasal 90 ayat (2) KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penetapan tersangka wajib dituangkan dalam Surat Penetapan Tersangka dan diberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat satu hari sejak diterbitkan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak warga negara dalam proses penyidikan. Tidak dipenuhinya kewajiban ini, menurut pemohon, berimplikasi langsung pada cacat formil penetapan tersangka.

Tim kuasa hukum menegaskan bahwa ketiadaan Surat Penetapan Tersangka tidak dapat dianggap sebagai kekeliruan administratif semata. Persoalan tersebut menyentuh aspek legalitas tindakan penyidik, karena status tersangka merupakan pintu masuk bagi serangkaian tindakan hukum lanjutan yang berpotensi membatasi hak seseorang. Oleh karena itu, penetapan tersangka tanpa dasar prosedural yang sah dinilai bertentangan dengan prinsip due process of law.

Selain pembuktian dokumen, persidangan juga menghadirkan tiga orang saksi yang dinilai relevan dengan pokok perkara. Mereka adalah Go Wen, ibu dari Jimmy Koyongian; Herry Koyongian, adik kandung yang turut menandatangani Akta Jual Beli (AJB); serta saksi di bawah sumpah yaitu Hernawan, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT yang menyusun dan mengesahkan akta tersebut. Ketiga saksi memberikan keterangan yang saling menguatkan terkait proses pembuatan AJB.

Para saksi menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembuatan AJB dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tidak ditemukan adanya paksaan, penipuan, maupun penyampaian keterangan palsu. Notaris yang dihadirkan di persidangan juga menegaskan bahwa akta dibuat secara sah di hadapan pejabat berwenang, setelah seluruh isi akta dibacakan dan dijelaskan kepada para pihak.

Dalam persidangan terungkap pula bahwa sebelum penandatanganan AJB, Notaris memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk memahami isi akta, termasuk secara eksplisit menyebutkan objek tanah yang diperjualbelikan. Penandatanganan dilakukan secara bersama-sama setelah para pihak menyatakan memahami dan menyetujui isi dokumen. Fakta ini dinilai memperkuat argumentasi bahwa tidak terdapat cacat substansial dalam proses pembuatan akta.

Berdasarkan rangkaian keterangan saksi tersebut, tim kuasa hukum menilai konstruksi pidana yang disematkan kepada kliennya tidak memiliki dasar yang kuat. Menurut mereka, persoalan yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai sengketa keperdataan dalam lingkup keluarga, bukan peristiwa pidana. Tidak ditemukan adanya unsur pemalsuan, penipuan, maupun kerugian pidana sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana.

Kuasa hukum pemohon menilai bahwa penarikan perkara ke ranah pidana justru berpotensi mencederai prinsip pemisahan antara hukum perdata dan pidana. Kriminalisasi terhadap sengketa perdata, menurut mereka, tidak hanya merugikan pihak yang diproses hukum, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.

Meski menyoroti berbagai dugaan pelanggaran prosedur, tim kuasa hukum menyatakan tetap menyerahkan sepenuhnya penilaian akhir kepada majelis hakim praperadilan. Mereka menekankan bahwa forum praperadilan merupakan mekanisme konstitusional untuk menguji keabsahan tindakan penyidik, khususnya dalam hal penetapan tersangka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, tim kuasa hukum menyatakan optimisme bahwa majelis hakim akan mengabulkan permohonan praperadilan dan menyatakan penetapan tersangka terhadap Jimmy Koyongian tidak sah secara hukum. Putusan praperadilan ini dipandang penting tidak hanya bagi pemohon, tetapi juga sebagai preseden dalam memastikan kepatuhan aparat penegak hukum terhadap prosedur yang ditetapkan undang-undang.

Hingga berita ini ditulis, pihak Polresta Samarinda belum memberikan keterangan resmi terkait dalil-dalil yang disampaikan dalam persidangan. Sidang praperadilan dijadwalkan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya dalam waktu dekat, dengan putusan yang dinantikan sebagai penentu arah perkara selanjutnya. (IHI/KN)

Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Pelanggaran Prosedur Penyidik Polresta Samarinda

Irla Hadratan Iman — Mon, 02 Feb 2026 22:36:56 +0800

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Tim kuasa hukum Jimmy Koyongian menilai penetapan kliennya sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Samarinda melanggar hukum, cacat prosedur, dan bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pernyataan tersebut disampaikan tim kuasa hukum melalui siaran pers di Samarinda, Senin (2/2/2026). Mereka menyatakan penjelasan ini perlu disampaikan kepada publik agar masyarakat memahami duduk perkara secara utuh dan tidak terbentuk opini sepihak di ruang publik.

Menurut tim kuasa hukum, langkah penyidik menetapkan Jimmy sebagai tersangka tidak hanya merugikan kliennya, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum apabila proses penyidikan dijalankan tanpa prosedur yang semestinya. Mereka menegaskan bahwa aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Kuasa hukum menjelaskan perkara ini bermula dari laporan polisi yang dibuat Doan T. Napitupulu selaku kuasa hukum Eddy Hartono ke Polresta Samarinda pada 25 April 2025. Laporan tersebut mempersoalkan Akta Jual Beli Nomor 150/2024 tertanggal 22 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Hermawan Wangdana, S.H., M.Kn.

Namun demikian, tim kuasa hukum menyatakan objek dalam akta jual beli tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2006 yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh Eddy Hartono bersama istrinya, Go Chui Lie (Go Wan Jan) sebagai kesepakatan keluarga.

Menurutnya, seluruh proses pembuatan akta jual beli telah dilakukan sesuai mekanisme hukum perdata dan diketahui para pihak terkait, sehingga dinilai tidak tepat apabila perkara tersebut serta-merta ditarik ke ranah pidana.

Meski demikian, penyidik Polresta Samarinda disebut telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 12 Maret 2025 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor Sp.Tap/260/XII/2025 tertanggal 15 Desember 2025 yang menetapkan Jimmy Koyongian sebagai tersangka.

Dalam surat tersebut, Jimmy disangkakan melanggar Pasal 394 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terkait dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Tim kuasa hukum menilai langkah tersebut janggal karena menurutnya, hingga saat ini kliennya tidak pernah menerima surat penetapan tersangka secara resmi. Mereka juga menyebut penyidik tidak pernah memperlihatkan alat bukti yang sah, namun kliennya tiba-tiba dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka.

Dalam kajiannya, tim kuasa hukum mengungkapkan sedikitnya terdapat tiga dugaan pelanggaran serius dalam proses penyidikan.

Pertama, penetapan tersangka diduga dilakukan tanpa terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Mereka menyebut penyidik tidak pernah menunjukkan dua alat bukti yang saling berkaitan, serta menilai keterangan pelapor tidak diperoleh secara layak dan objektif.

Kedua, kuasa hukum menegaskan perkara tersebut merupakan sengketa keperdataan karena berkaitan dengan akta jual beli yang dibuat sah di hadapan notaris/PPAT dan berangkat dari kesepakatan para pihak sejak 2006. Menurut mereka, tidak terdapat unsur pemalsuan maupun niat jahat, sehingga membawa perkara ini ke ranah pidana dinilai sebagai bentuk kriminalisasi.

Ketiga, kuasa hukum menyebut adanya dugaan pelanggaran prosedur formil, termasuk tidak adanya pemberitahuan resmi sebagaimana menjadi kewajiban penyidik. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip due process of law, hak asasi manusia, serta kepastian hukum.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum menyatakan penetapan tersangka terhadap Jimmy Koyongian patut dinilai tidak sah. Mereka mengaku telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Samarinda untuk menguji dan membatalkan penetapan tersangka tersebut.

Selain itu, kuasa hukum juga menyatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran etik penyidik ke Divisi Propam Polri, mengajukan pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta meminta supervisi dari Kapolda Kalimantan Timur dan Kapolri.

Dalam tuntutannya, tim kuasa hukum mendesak Polresta Samarinda untuk menghentikan penyidikan, membatalkan status tersangka terhadap Jimmy Koyongian, serta mengembalikan perkara ke ranah perdata. Mereka juga mengajak media dan masyarakat untuk mengawal proses hukum secara objektif dan berimbang, seraya mengingatkan bahwa praktik kriminalisasi, apabila dibiarkan, berpotensi menimpa siapa saja.

Kasus Pelecehan Seksual di Pantai Panrita Lopi, Polisi Diminta Bertindak Tegas

Irla Hadratan Iman — Tue, 20 Jan 2026 07:41:46 +0800

Kutai Kartanegara, Kartanews – Dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu kawasan pantai di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, kini resmi bergulir ke ranah hukum. Laporan korban telah diterima kepolisian dan tengah diproses oleh aparat penegak hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) No Viral No Justice selaku kuasa hukum korban menegaskan bahwa perkara ini tidak boleh ditangani secara setengah hati. Menurut mereka, kejahatan seksual bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan serangan serius terhadap martabat dan kemanusiaan korban.

Advokat Andi Renaldy menyatakan, pihaknya berkomitmen mengawal proses hukum hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual tidak boleh diberi ruang toleransi apa pun. Negara, kata dia, wajib hadir secara nyata untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban.

“Kami akan mengawal perkara ini sampai ada kepastian hukum. Kekerasan seksual adalah kejahatan serius, dan negara tidak boleh absen dalam memastikan keadilan bagi korban,” ujar Andi Renaldy, Senin (19/1/2026).

Meski mengapresiasi langkah awal kepolisian yang telah menerima laporan dan memulai penyelidikan, Andi menekankan bahwa proses hukum harus dijalankan secara profesional, objektif, dan transparan. Ia mengingatkan agar penanganan perkara bebas dari intervensi maupun kepentingan apa pun yang berpotensi mengaburkan keadilan.

LBH No Viral No Justice DPD Kalimantan Timur juga menyoroti kondisi korban yang hingga kini masih mengalami trauma berat. Oleh karena itu, mereka mendesak agar korban segera mendapatkan pendampingan psikologis, perlindungan hukum maksimal, serta jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung.

“Aparat penegak hukum harus memastikan seluruh hak korban terpenuhi, mulai dari kerahasiaan identitas, perlindungan dari intimidasi, hingga perlakuan yang manusiawi selama pemeriksaan,” tegas Andi.

Selain itu, LBH mengingatkan masyarakat, termasuk pengguna media sosial, untuk tidak menyebarkan identitas korban maupun membangun opini yang menghakimi. Tindakan semacam itu dinilai tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan memperparah trauma korban.

“Menyebarkan identitas korban atau membentuk opini menyesatkan adalah pelanggaran hukum. Kami tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang justru memperburuk kondisi korban,” ujar Andi Renaldy.

Kuasa hukum menegaskan, pengawalan perkara akan dilakukan hingga putusan berkekuatan hukum tetap guna memastikan pertanggungjawaban pelaku sekaligus pemulihan hak-hak korban.

Sebagai bentuk transparansi dan kontrol publik, LBH No Viral No Justice DPD Kalimantan Timur menyatakan akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara berkala, sekaligus memastikan aparat penegak hukum bekerja sesuai mandat keadilan.

Pilkada Tidak Langsung: Antara Rasionalitas Politik dan Kemunduran Demokrasi

Irla Hadratan Iman — Tue, 06 Jan 2026 22:12:55 +0800

Wacana pengembalian mekanisme pilkada tidak langsung kembali mengemuka di tengah kelelahan publik terhadap praktik demokrasi elektoral yang kian mahal, riuh, dan sarat problem. Pilkada langsung, yang sejak awal diposisikan sebagai instrumen pendalaman demokrasi lokal, justru dinilai gagal memenuhi janji dasarnya: melahirkan pemimpin berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik. Biaya politik yang membengkak, politik uang yang semakin vulgar, hingga polarisasi sosial di akar rumput menjadi alasan utama munculnya gagasan bahwa pemilihan kepala daerah sebaiknya kembali diserahkan kepada DPRD. Namun, pertanyaannya bukan sekadar soal efisiensi, melainkan soal arah demokrasi itu sendiri.

Secara faktual, ongkos pilkada langsung memang tidak kecil. Setiap siklus pemilihan menguras anggaran negara dan daerah hingga triliunan rupiah. Belum lagi biaya yang harus ditanggung kandidat, yang kerap mendorong mereka mencari “balik modal” ketika berkuasa. Dalam konteks ini, pilkada tidak langsung sering dipromosikan sebagai solusi rasional: lebih murah, lebih cepat, dan dianggap mampu meminimalkan konflik horizontal di masyarakat. Argumen ini terdengar masuk akal di atas kertas. Namun sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa rasionalitas prosedural tidak selalu sejalan dengan substansi demokrasi.

Pengalaman sebelum era pilkada langsung memperlihatkan bagaimana DPRD kerap menjadi arena transaksi elite. Pemilihan kepala daerah tidak jarang ditentukan oleh kompromi politik tertutup, lobi kekuasaan, dan kepentingan partai, bukan oleh aspirasi publik. Risiko ini tetap relevan hari ini, bahkan bisa semakin besar di tengah lemahnya institusionalisasi partai politik. Ketika partai lebih berfungsi sebagai kendaraan elektoral ketimbang institusi kaderisasi, menyerahkan sepenuhnya pilkada kepada DPRD berpotensi memperkuat oligarki lokal dan menjauhkan kepala daerah dari kontrol rakyat.

Di titik inilah dilema demokrasi muncul. Pilkada langsung memang tidak steril dari cacat, tetapi ia memberi ruang partisipasi dan legitimasi yang tidak bisa digantikan oleh mekanisme perwakilan semata. Kepala daerah yang dipilih langsung memiliki ikatan mandat dengan warga, setidaknya secara normatif lebih mudah dimintai pertanggungjawaban politik. Menghapus mekanisme ini berarti memutus satu jalur penting akuntabilitas publik, sekaligus mempersempit makna kedaulatan rakyat dalam demokrasi lokal.

Pendukung pilkada tidak langsung sering berargumen bahwa demokrasi tidak identik dengan pemilihan langsung. Secara teoritis, klaim ini benar. Banyak negara demokratis menerapkan mekanisme tidak langsung dalam berbagai level kekuasaan. Namun perbandingan tersebut kerap mengabaikan konteks. Demokrasi perwakilan hanya bekerja efektif ketika partai politik kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Tanpa prasyarat itu, pilkada tidak langsung berisiko menjadi demokrasi prosedural yang kehilangan roh.

Persoalan utama pilkada langsung sejatinya bukan terletak pada mekanismenya, melainkan pada ekosistem politik yang menyelubunginya. Regulasi pendanaan politik yang longgar, penegakan hukum pemilu yang inkonsisten, serta budaya politik transaksional menjadi akar masalah yang tak kunjung disentuh secara serius. Mengganti sistem pemilihan tanpa membenahi akar persoalan ibarat memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Karena itu, perdebatan pilkada tidak langsung seharusnya tidak disederhanakan menjadi pilihan hitam-putih antara menerima atau menolak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: demokrasi lokal seperti apa yang ingin dibangun? Jika tujuannya hanya efisiensi anggaran dan stabilitas jangka pendek, maka pilkada tidak langsung mungkin tampak menggoda. Namun jika demokrasi dipahami sebagai proses pendewasaan politik warga, partisipasi publik, dan kontrol terhadap kekuasaan, maka kemunduran mekanisme partisipatif justru berisiko membawa konsekuensi jangka panjang yang lebih mahal.

Pada akhirnya, demokrasi memang tidak pernah murah dan tidak selalu rapi. Ia menuntut kesabaran, pembenahan institusi, dan keberanian menghadapi ketidaksempurnaan. Pilkada langsung perlu diperbaiki, bukan ditinggalkan. Reformasi pendanaan politik, penguatan partai, dan penegakan hukum yang tegas adalah pekerjaan rumah yang jauh lebih berat, tetapi juga lebih jujur. Menyerah pada pilkada tidak langsung tanpa prasyarat yang memadai berpotensi menjadi jalan pintas yang justru membawa demokrasi lokal mundur selangkah ke belakang.

Kebijakan Publik: Sah secara Politik, Rapuh secara Sosial

Irla Hadratan Iman — Mon, 05 Jan 2026 21:50:49 +0800

Dalam negara demokrasi, kebijakan publik kerap diklaim sebagai wujud kehendak rakyat, tetapi realitas di lapangan sering menunjukkan sebaliknya. Banyak kebijakan lahir melalui prosedur yang sah dibahas di parlemen, disahkan lewat regulasi, dan diumumkan secara resmi namun gagal menjawab persoalan mendasar masyarakat. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, menampilkan wajah demokrasi prosedural yang lengkap, tetapi menyisakan polemik berkepanjangan karena minimnya partisipasi publik yang bermakna dan lemahnya komunikasi kebijakan. Gelombang penolakan dari buruh, akademisi, hingga masyarakat sipil menunjukkan bahwa legalitas formal tidak otomatis berbanding lurus dengan legitimasi sosial.

Fenomena serupa tampak dalam berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur. Di sejumlah daerah, proyek strategis nasional berjalan cepat atas nama pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan kesiapan sosial dan dampak lingkungan. Kasus relokasi warga akibat pembangunan bendungan atau kawasan industri kerap memperlihatkan ketimpangan relasi antara negara dan warga. Ganti rugi yang tidak sebanding, proses konsultasi yang terbatas, hingga hilangnya mata pencaharian lokal mempertegas bahwa kebijakan publik sering kali lebih berpihak pada target proyek daripada keberlanjutan hidup masyarakat terdampak.

Dalam sektor perlindungan sosial, kebijakan bantuan sosial juga menghadapi persoalan serupa. Program bantuan tunai yang dirancang untuk meredam dampak krisis ekonomi tidak jarang tersandung masalah data. Banyak warga miskin tercecer karena tidak tercatat, sementara penerima yang relatif mampu justru masih mendapatkan bantuan. Persoalan data terpadu kesejahteraan sosial yang berulang ini menegaskan bahwa kebijakan berbasis angka tanpa verifikasi lapangan berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Negara hadir, tetapi tidak sepenuhnya tepat sasaran.

Kebijakan pendidikan pun tak luput dari kritik. Penerapan sistem zonasi sekolah, misalnya, digagas dengan tujuan mulia untuk pemerataan akses pendidikan. Namun, implementasinya di banyak daerah menunjukkan ketidaksiapan infrastruktur dan kualitas sekolah yang belum merata. Alih-alih mengurangi kesenjangan, kebijakan ini justru memicu keresahan orang tua dan praktik manipulasi alamat. Lagi-lagi, kebijakan yang baik secara konsep terjebak pada pelaksanaan yang abai terhadap konteks sosial.

Contoh-contoh tersebut memperlihatkan pola yang sama: kebijakan publik dirumuskan dengan logika administratif dan politik, tetapi kurang diuji melalui dialog sosial yang jujur. Partisipasi publik sering dipersempit menjadi formalitas konsultasi, bukan ruang deliberasi yang setara. Kritik dianggap gangguan, bukan sumber koreksi. Akibatnya, kebijakan kehilangan daya ikat sosial dan berumur pendek karena terus dipersoalkan.

Membingkai ulang kebijakan publik menjadi keharusan jika demokrasi tidak ingin terjebak sebagai prosedur kosong. Kebijakan harus kembali diposisikan sebagai alat pemecahan masalah publik, bukan sekadar pencapaian politik atau target pembangunan. Demokrasi diuji bukan saat kebijakan disahkan, melainkan ketika ia dijalankan dan dirasakan adil oleh warganya. Tanpa koreksi serius, kebijakan publik akan terus sah secara politik, tetapi rapuh secara sosial—dan demokrasi pun perlahan kehilangan maknanya.

Menakar Ulang Pengetahuan Geopolitik di Tengah Kabut Disinformasi

Irla Hadratan Iman — Tue, 28 Oct 2025 16:32:52 +0800

Di tengah derasnya informasi digital, peta dunia tak lagi sekadar hiasan di ruang kelas. Geopolitik kini menjadi bagian dari keseharian masyarakat — mempengaruhi harga bahan pokok, energi, hingga arah kebijakan negara. Namun, kesadaran geopolitik di Indonesia masih minim. Banyak warga yang belum paham bagaimana dinamika global mempengaruhi isi dompet dan kehidupan mereka sehari-hari.

Kita sering terbuai oleh semangat nasionalisme instan yang hanya hidup di layar ponsel. Mengibarkan bendera virtual memang mudah, tapi membaca arah kepentingan global membutuhkan nalar yang tajam. Ketika Amerika dan Tiongkok bersaing dalam perang ekonomi, sebagian besar masyarakat menilainya hanya sekedar rebutan pasar. Padahal, di baliknya tersembunyi perebutan kendali politik, teknologi, dan sumber daya yang juga menekan posisi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Rendahnya pemahaman geopolitik membuat masyarakat rentan termakan berita bohong dan propaganda. Narasi populis yang disebar lewat media sosial cepat diterima tanpa proses berpikir kritis. Begitu ada isu luar negeri yang bersentuhan dengan kepentingan nasional, respon publik sering meledak secara emosional, bukan rasional. Padahal, inti dari memahami geopolitik bukanlah tentang mencari kawan atau lawan, melainkan tentang mencari posisi suatu bangsa di tengah-tengah pusaran kepentingan global.

Kondisi ini kian terasa di kalangan muda. Banyak anak muda yang fasih bicara tren luar negeri, tapi gagap menjelaskan strategi geopolitik negaranya. Hal ini tidak sepenuhnya kesalahan mereka. Dunia pendidikan pun jarang membangkitkan kesadaran geopolitik secara serius. Sekolah dan universitas lebih fokus pada angka dan prestasi akademik, bukan pada pembentukan daya nalar global yang kritis dan reflektif.

Padahal, generasi muda adalah penentu masa depan bangsa. Mereka akan menghadapi tantangan geopolitik yang jauh lebih rumit, mulai dari perang data, krisis energi, hingga pertarungan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Tanpa memahami geopolitik, mereka dengan mudah terseret arus opini global yang tampak menarik namun penuh dengan jebakan.

Sudah waktunya pengetahuan geopolitik keluar dari ruang seminar dan buku tebal. Ia harus hidup di ruang publik: dalam pemberitaan, diskusi kampus, hingga diskusi warung kopi. Literasi geopolitik bukan wacana elit, tapi kebutuhan rakyat. Sebab bangsa yang tidak paham arah geopolitiknya akan mudah disetir oleh kekuatan asing. Sebaliknya, bangsa yang memahami letak pijaknya akan lebih siap menghadapi badai global.

Melek geopolitik berarti sadar bahwa setiap berita, kebijakan, dan konflik internasional dapat berdampak pada kita. Di zaman ketika kabar palsu bisa jadi alat perang, kesadaran geopolitik adalah hal pertama yang harus dimiliki bangsa ini.