Pemprov Kaltim Susun Peta Pengembangan UMKM 2026, Terget 1000 UMKM Punya Legalitas Usaha

KARTANEWS.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat komitmennya untuk mendongkrak daya saing pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor yang terbukti tangguh menghadapi krisis ini tidak sekadar bertahan hidup, melainkan mampu tumbuh dan naik kelas.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud memaparkan data bahwa hingga akhir tahun 2025, Kalimantan Timur memiliki 293 ribu UMKM aktif. Menariknya, struktur ekonomi daerah ini sangat didominasi oleh pelaku usaha akar rumput. 

Dirinya melanjutkan, tercatat sebanyak 291 ribu unit merupakan usaha mikro dengan omzet maksimal Rp2 miIiar per tahun. Sementara sisanya terdiri dari 1.293 usaha kecil dan 280 usaha menengah.​

Melihat besarnya potensi tersebut, Rudy menilai intervensi pemerintah dalam hal legalitas usaha dan transformasi digital menjadi sangat krusial. 

"Usaha yang sebelumnya belum memiliki legalitas harus dibantu menjadi tertib administrasi. Yang masih konvensional didorong masuk ekosistem digital. Tujuannya agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang," ucap Rudy dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Balikpapan, Rabu (17/6/2026). 

​Ia mengatakan Pemprov Kaltim telah menyusun peta jalan program prioritas sepanjang periode tahun 2026. Beberapa agenda unggulan yang siap digulirkan meliputi pemberdayaan dan perlindungan usaha, pendampingan koperasi modern, peningkatan literasi digital, hingga Bimbingan Teknis (Bimtek) ekspor bagi 100 UMKM potensial.

​Selain itu, program pelatihan terpadu yang menyasar 1.050 UMKM juga dijadwalkan berjalan sepanjang tahun 2025-2026. Pelatihan ini difokuskan pada sektor produktif, seperti kuliner, keahlian barista, digital printing, hingga menjahit untuk melahirkan pelaku usaha yang terampil dan inovatif.

​Sebagai fondasi jangka panjang, Pemprov Kaltim tengah mengejar penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur ekonomi strategis. Di antaranya adalah pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) di Kutai Kartanegara, kawasan industri, serta pusat distribusi provinsi yang ditargetkan rampung tahun ini.

"Seluruh infrastruktur tersebut akan diintegrasikan dengan program kewirausahaan terpadu di 10 kabupaten dan kota se-Kaltim," ucapnya. 

​Upaya masif ini mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Pusat. Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, memuji birokrasi Kaltim karena proses perizinan dan sertifikasi usaha di wilayah ini dinilai berjalan cepat serta semakin mudah diakses. 

“Ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Ketika akses perizinan dan pembiayaan semakin mudah, maka ekonomi daerah juga akan ikut bergerak,” pungkasnya. (REIN/daa)