JPPI Soroti Kesenjangan Upah Guru Honorer dan Sopir Program MBG

KARTANEWS.COM, JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti ketimpangan kesejahteraan antara guru honorer dan tenaga pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). JPPI menilai kondisi tersebut mencerminkan belum berpihaknya kebijakan negara terhadap guru, khususnya guru honorer di sekolah negeri.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyampaikan bahwa sopir kendaraan distribusi MBG menerima upah harian berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000. Jika diakumulasi selama satu bulan kerja, pendapatan mereka dapat melampaui Rp3 juta.

Sementara itu, menurut Ubaid, masih banyak guru honorer yang menerima upah jauh di bawah angka tersebut. Ia mencontohkan guru honorer di sekolah negeri di Jakarta yang hanya memperoleh gaji sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 per bulan.

“Ini terjadi di Jakarta, bukan di daerah terpencil. Fakta ini menunjukkan kesenjangan yang sangat mencolok,” ujarnya dikutip dari Kompas, Sabtu (3/1/2026).

JPPI menilai situasi tersebut ironis mengingat peran guru sebagai ujung tombak dalam mencerdaskan generasi muda. Namun, kesejahteraan guru honorer hingga kini dinilai belum menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran negara.

Ubaid menyebut banyak guru honorer telah mengabdi selama bertahun-tahun di sektor pendidikan, tetapi masih menerima penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap tenaga pendidik.

Ia juga menilai pemerintah memiliki ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jika alokasi anggaran pendidikan tidak terserap besar oleh program MBG.

Menurut JPPI, kebijakan pemberian MBG secara menyeluruh kepada seluruh siswa, tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, perlu dievaluasi. Ubaid membandingkan dengan praktik di sejumlah negara lain, seperti Jepang, yang menerapkan skema makan gratis terbatas pada jenjang pendidikan tertentu.

“Ketika anggaran terbatas, seharusnya ada skala prioritas. Negara perlu menentukan mana yang paling mendesak,” katanya.

JPPI mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan anggaran pendidikan agar lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, sebagai bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas pendidikan nasional. (AUNI)