Usulan Anggota DPR Soal Kasus Keracunan Massal: Tutup Dapur Bermasalah, Tolak Moratorium MBG

KARTNAEWS.COM, JAKARTA - Daripada menghentikan seluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG), Komisi IX DPR RI menolak moratorium dan mengusulkan solusi lain. Fokusnya adalah menindak tegas dan menutup operasional dapur penyedia makanan yang terbukti tidak memenuhi standar kebersihan dan kualifikasi SDM, tanpa harus merugikan pihak lain yang sudah menjalankan program dengan baik.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Senin (29/9/2025) membeberkan penilakan keras atas usulan moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca kasus keracunan.

Ia menilai penutupan total tidak adil, dan solusi yang lebih tepat adalah menindak tegas dan menutup dapur penyedia (SPPG) yang terbukti tidak memenuhi standar kebersihan atau kualifikasi SDM, daripada menghentikan program secara keseluruhan.

“Kalau moratorium, saya pribadi enggak setuju karena itu akan merugikan SPPG-SPPG yang bagus. Yang kami sarankan adalah SPPG-SPPG yang tidak sesuai standar, yang tidak sesuai standar itu ya harus disetop dulu,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan secara berkala. Ketidaksesuaian standar, meskipun belum memicu insiden keracunan, tetap harus berujung pada penghentian operasional sementara untuk perbaikan. Standar sanitasi dapur dan kualifikasi tenaga kerja menjadi dua poin utama yang wajib dipenuhi.

Ia memberikan contoh konkret mengenai situasi yang memerlukan tindakan evaluasi, seperti ditemukannya kondisi sanitasi yang buruk atau tenaga kerja yang tidak memiliki klasifikasi yang memadai, meskipun belum ada laporan keracunan di wilayah tersebut. Pencegahan dinilai jauh lebih penting daripada penanganan kasus setelah terjadi.

“Walaupun tidak terjadi kasus, tapi kalau tidak tersandar ya tetap saja. Jika sanitasinya tidak sesuai standar kemudian ternyata SPPG pekerja yang juga tidak sesuai klasifikasinya, maka harus dievaluasi dulu,” tegasnya.
 
Sikap anggota dewan ini berlawanan dengan desakan dari sejumlah pihak, termasuk Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang sebelumnya meminta Komisi IX DPR RI untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menghentikan program MBG secara keseluruhan. JPPI menilai keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama di atas ambisi program politik.

Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR pada Senin (22/9/2025) lalu, menyampaikan bahwa kasus keracunan yang menyebar di berbagai daerah mengindikasikan adanya masalah yang bersifat sistemik, bukan hanya kesalahan teknis semata.

“Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” katanya.

Senada dengan JPPI, peneliti dari Monash University, Grace Wangge, yang turut hadir dalam RDPU tersebut juga menyarankan agar pemerintah segera mempertimbangkan moratorium. Grace menilai kondisi saat ini sudah mendesak dan tidak bisa lagi ditunda.

“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” tuturnya. (J)