Prabowo Saksikan Penyerahan Rp6,6 Triliun dan 4 Juta Hektare Hutan Hasil Penertiban Kawasan

KARTANEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali mencatat capaian strategis dalam upaya penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali kawasan hutan. 

Di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Satgas PKH menyerahkan hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp6,62 triliun serta penguasaan kembali kawasan hutan seluas lebih dari 4 juta hektare di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

Jaksa Agung, ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga saat ini Satgas PKH berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare. 

Dari jumlah tersebut, pada tahap kelima dilakukan penyerahan lahan perkebunan sawit seluas 896.969 hektare kepada negara untuk dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penguasaan kembali kawasan hutan ini merupakan hasil kerja terpadu lintas kementerian dan lembaga, sebagai wujud kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya alam,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (24/12/2025). 

Selain penguasaan lahan, Satgas PKH juga berhasil menyelamatkan keuangan negara berupa uang tunai sebesar Rp6.625.294.190.469,74. Dana tersebut berasal dari denda administratif serta hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Rinciannya, sebesar Rp4,34 triliun berasal dari denda administratif terhadap 20 perusahaan perkebunan sawit dan satu perusahaan nikel, sementara Rp2,28 triliun lainnya merupakan hasil pemulihan keuangan negara dari perkara korupsi, termasuk kasus ekspor crude palm oil (CPO) dan impor gula.

Jaksa Agung juga mengungkapkan potensi penerimaan negara ke depan yang sangat signifikan. Untuk tahun 2026, potensi denda administratif dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan diperkirakan mencapai lebih dari Rp142 triliun.

Dalam laporannya, Jaksa Agung turut menyinggung upaya relokasi penduduk di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, sebagai bagian dari strategi pemulihan kawasan hutan dan ekosistem.

Satgas PKH juga menemukan korelasi kuat antara terjadinya banjir bandang di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan alih fungsi lahan secara masif di daerah hulu sungai oleh korporasi. Temuan ini menjadi dasar penguatan langkah penegakan hukum dan penataan ulang kawasan hutan demi mencegah bencana ekologis berulang.

Dalam prosesi penyerahan simbolis yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung menyerahkan laporan capaian penguasaan kembali kawasan hutan seluas lebih dari 4 juta hektare kepada Menteri Pertahanan. Selanjutnya, dana hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp6,6 triliun diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Selain itu, penertiban kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan, sementara lahan perkebunan sawit hasil penertiban diserahkan kepada Menteri Keuangan dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh unsur Satgas PKH, mulai dari Kejaksaan, Polri, TNI, hingga kementerian dan lembaga terkait yang dinilai telah bekerja keras di lapangan, meski kerap menghadapi perlawanan dari pihak-pihak tertentu.

“Saya tahu di lapangan tidak mudah. Ada intimidasi, ada preman, bahkan ada yang dibayar oleh korporasi besar. Tapi saudara-saudara tetap berdiri di garis depan,” ujar Presiden, dalam siaran pers Rabu (24/12/2025).

Prabowo menginstruksikan aparat penegak hukum agar tidak ragu dan tidak pandang bulu dalam menindak pelanggar hukum. Ia juga menjanjikan langkah-langkah yang lebih berani dan tegas pada tahun 2026.

“Kalian adalah pendekar sejati, patriot yang membela kebenaran demi jutaan rakyat Indonesia,” tutupnya. (AUNI)