Pemkab Berau Tingkatkan Koordinasi Lintas Sektor untuk Cegah TPPO

KARTANEWS.COM, BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) memperkuat upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui kegiatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor yang digelar di Ruang Paris, Hotel Bumi Segah, pada Senin (17/11/2025) pagi.

Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat daerah, kepolisian, serta berbagai lembaga yang berwenang dalam perlindungan perempuan dan anak.

Kabid Perlindungan Anak dan Perempuan DPPKBP3A Kabupaten Berau, Sulistiyawati, memaparkan perkembangan terbaru terkait kasus TPPO di Berau. 

Tercatat ada tiga korban yang berasal dari Semarang yang sebelumnya dijanjikan pekerjaan, namun ternyata dieksploitasi saat tiba di Berau. Penanganan ini telah dilakukan secara terpadu oleh Polres Berau, Dinas Sosial, dan DPPKBP3A hingga para korban saat ini telah berhasil dipulangkan.

Meski kasus tersebut dapat diselesaikan, pemerintah menegaskan pentingnya deteksi dini dan kewaspadaan kolektif. Kabupaten Berau dinilai memiliki kerentanan tinggi karena posisi wilayahnya yang strategis serta mobilitas masyarakat yang sangat dinamis.

Dalam paparannya, Kabid Perlindungan Anak dan Perempuan menyebut bahwa tantangan pencegahan TPPO kini semakin berat, terutama di era digital, karena komunikasi dan interaksi berlangsung cepat tanpa batas.

Secara geografis, Berau memiliki sejumlah jalur yang rawan TPPO, karena wilayah ini:

• Berbatasan dengan Kalimantan Utara,
• Memiliki Pulau Maratua yang dekat dengan Filipina,
• Memiliki pesisir Biduk-Biduk yang terhubung dengan kawasan Sulawesi,
• Serta beberapa titik yang berada tidak jauh dari wilayah Malaysia.

Kondisi tersebut menjadikan Berau sebagai wilayah yang sangat potensial disasar jaringan perdagangan orang. Selain itu, tingginya arus tenaga kerja dari luar daerah, aktivitas transportasi laut dan udara, serta semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang juga menambah potensi risiko.

DPPKBP3A turut menyampaikan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat, mulai dari ayah tiri, kakak kandung, hingga orang tua kandung. 

Oleh karena itu, kelompok perempuan dan anak masih menjadi pihak paling rentan yang memerlukan perlindungan dan edukasi berkelanjutan. Relawan SAPA dan PATBM juga terus dilibatkan untuk memperluas sosialisasi di tingkat kampung/desa.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa dinamika mobilitas tinggi di Berau harus disikapi dengan keseriusan. Saat ini, jumlah penduduk Berau mencapai lebih dari 330 ribu jiwa dengan komposisi etnis yang beragam, yakni sekitar 30% suku Jawa, 30% suku Bugis, serta sisanya merupakan penduduk lokal dan pendatang dari berbagai daerah.

Peningkatan arus penumpang pesawat, keberadaan jalur laut, serta banyaknya tenaga kerja yang datang dari luar daerah juga membuka peluang kejahatan jika tidak diawasi secara ketat.

“Berau ini daerah yang sangat terbuka. Tanpa koordinasi yang kuat, peluang aktivitas ilegal akan masuk dengan mudah,” tegasnya.

Bupati juga menekankan bahwa pertemuan strategis terkait TPPO tidak boleh hanya diwakilkan kepada staf, karena tindak lanjut kebijakan berada pada pimpinan instansi. Ia meminta seluruh perwakilan lintas sektor hadir langsung agar pesan dan instruksi tidak terputus.

Sri Juniarsih menegaskan bahwa anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan, bukan sekadar menjalankan kegiatan seremonial belaka.

Sebagai respons terhadap meningkatnya potensi TPPO, Bupati memastikan akan memanggil semua sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Mulai dari pihak bandara, perhotelan, restoran, agen perjalanan, hingga perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja luar daerah untuk membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi kedepannya. 

Pada akhir kegiatan, peserta menerima penguatan materi dari perwakilan Polres Semarang terkait pola kasus TPPO, modus terbaru yang marak terjadi, serta langkah teknis yang harus dilakukan di lapangan. 

Diharapkan seluruh anggota gugus tugas dapat mengimplementasikan pengetahuan tersebut untuk memperkuat pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten Berau secara mendalam dan komprehensif. (AUNI)