Pemerintah Siapkan Rp335 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026

KARTANEWS.COM, BOGOR – Pemerintah memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini menegaskan komitmen negara dalam memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan tersebut usai mengikuti Retret Kabinet dan Taklimat Awal Tahun yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Besaran anggaran tersebut mengalami lonjakan signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berada pada kisaran Rp71 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan perluasan skala layanan agar program MBG dapat menjangkau lebih banyak anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui secara merata di seluruh daerah.

Prasetyo menjelaskan, program MBG tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan bantuan sosial, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.Pemerintah menilai pemenuhan gizi yang memadai sejak dini merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas nasional.

Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program di lapangan. Berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional (BGN), masih ditemukan sejumlah kendala teknis selama implementasi program pada Desember 2025, termasuk persoalan distribusi dan penerapan standar higienitas pangan.

“Beliau menghendaki untuk disiplin prosedur itu ditingkatkan. Masih ada kurang lebih 15 kejadian di bulan Desember, yang Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin ini tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” tegas Prasetyo.

Presiden, lanjut Prasetyo, menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat dan konsisten agar peningkatan anggaran tidak diiringi dengan risiko penurunan kualitas layanan maupun keselamatan penerima manfaat.

Pada tahun 2026, Badan Gizi Nasional akan memfokuskan pelaksanaan program pada sejumlah aspek strategis, antara lain penguatan rantai pasok berbasis potensi lokal, peningkatan sistem pemantauan dan pelaporan berbasis digital, serta standarisasi kandungan gizi sesuai rekomendasi ahli kesehatan.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan UMKM, koperasi, serta pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku program MBG. Skema ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan yang segar dan berkualitas.

Selain berdampak pada peningkatan status gizi masyarakat, program Makan Bergizi Gratis diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kerakyatan. Dengan alokasi anggaran yang besar, perputaran ekonomi di sektor pertanian, peternakan, dan logistik di tingkat daerah diperkirakan akan meningkat secara signifikan.

Pemerintah optimistis, dengan pengawasan yang ketat serta disiplin pelaksanaan yang diperkuat, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara berkelanjutan, aman, dan tepat sasaran. (AUNI)