Komisi IV DPR RI Kritik Keras Raja Juli Antoni, Usulkan Menhut Mundur

KARTANEWS.COM, JAKARTA — Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IV DPR RI dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berlangsung tegang. Agenda pembahasan kinerja dan program kementerian berubah menjadi kritik terbuka terhadap kepemimpinan Menhut, terutama terkait penanganan bencana ekologis yang terjadi di sejumlah provinsi.

Ketegangan memuncak ketika anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Usman Husin, menyampaikan kritik tajam dan secara terbuka meminta Raja Juli Antoni untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja. Pak Menteri tidak paham tentang kehutanan,” ujar Usman, dalam raker  Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan, dikutip dari detiknews, pada Jumat (05/12/2025).

Pernyataan itu memicu suasana panas di ruang sidang dan menjadi salah satu sorotan utama dalam Raker kali ini. Sebelumnya, kritik DPR berangkat dari rangkaian bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Beberapa anggota dewan menilai, kerusakan hutan dan deforestasi berperan besar memperburuk kondisi yang tengah terjadi.

Komisi IV menuntut penjelasan rinci mengenai langkah konkret Kementerian Kehutanan dalam upaya pemulihan dan reboisasi di wilayah terdampak, serta strategi jangka panjang dalam menekan laju kerusakan hutan. Anggota DPR juga menolak alasan kerusakan yang terjadi telah diwariskan pemerintahan sebelumnya, dan meminta Menhut fokus pada langkah cepat dalam penanganan saat ini.

Selain isu bencana, sejumlah anggota DPR menyoroti dugaan kebijakan pelepasan kawasan hutan yang dinilai tidak sejalan dengan komitmen penyelamatan lingkungan. Usman Husin menyebut adanya izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan yang dikabarkan diterbitkan pada 30 November 2025.

"Kenapa saya katakan begitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak," ujar Usman.

Usman menjelaskan bahwa bupati setempat telah mengusulkan agar izin tersebut dihentikan. Dugaan tersebut dinilai bertentangan dengan pernyataan Raja Juli Antoni yang berkali-kali menegaskan bahwa ia tidak pernah menerbitkan izin penebangan hutan baru sejak menjabat.

Menhut Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi atas seluruh isu yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa tidak pernah mengeluarkan izin penebangan hutan baru, izin yang diterbitkan sebatas PBPH yang berkaitan dengan jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem (RE), serta seluruh kebijakan kehutanan yang ia ambil mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi permintaan mundur dari sejumlah anggota DPR, Raja Juli menyatakan siap dievaluasi.

“Terkait posisi saya, itu sepenuhnya hak prerogatif PresidenJadi saya siap dievaluasi," kata Raja Juli, seusai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia menambahkan bahwa kementeriannya terus bekerja untuk memperkuat mitigasi bencana hutan dan mempercepat program rehabilitasi.

Dalam rapat tersebut, Komisi VI mencatatkan sejumlah evaluasi dan rekomendasi kepada Kementerian Kehutanan untuk segera di eksekusi. Komisi IV meminta kementerian mempertegas langkah pemulihan ekosistem di wilayah terdampak bencana, meningkatkan transparansi perizinan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan kerusakan hutan. (AUNI)