Berau Catat Inflasi Tertinggi di Kaltim, BPS Soroti Lonjakan Harga Pangan dan Emas

KARTANEWS.COM, BERAU — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Kabupaten Berau mencatat inflasi tahunan (Year-on-Year/YoY) tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur pada November 2025, yakni sebesar 2,76 persen. Angka ini berada di atas rata-rata inflasi provinsi yang mencapai 2,28 persen, menjadikan Berau sebagai daerah dengan tekanan harga paling tinggi di antara empat kabupaten/kota cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kaltim.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius dalam High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada Kamis (4/12/2025).

Kepala BPS Berau, Yudi Wahyudin mengungkapkan bahwa tekanan harga di Berau masih didorong oleh kenaikan sejumlah komoditas pangan dan nonpangan, terutama emas dan hasil laut.

Berdasarkan pemantauan BPS, kelompok makanan, minuman, dan tembakau terus memberi andil besar terhadap inflasi Berau. Beberapa komoditas bahkan tercatat berulang kali mendominasi 10 Besar Penyumbang Inflasi YoY sepanjang tahun 2025, seperti emas perhiasan, udang basah, ikan bandeng, minyak goreng, ikan layang, serta beras. 

Pada November 2025, harga ikan layang kembali menjadi salah satu penyumbang utama inflasi bulanan, seiring meningkatnya permintaan dan terkendalanya pasokan dari sektor perikanan.

BPS juga mengingatkan bahwa sejumlah komoditas lainnya diperkirakan masih berpotensi memicu inflasi menjelang akhir tahun, antara lain beras, kopi bubuk, bawang merah, sayuran daun, SKM, tarif rumah sakit, serta bahan bakar rumah tangga. Menyikapi kondisi tersebut, Yudi Wahyudin menegaskan perlunya langkah-langkah pengendalian yang lebih terarah menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

Pemerintah daerah perlu menekankan pentingnya pengawasan harga secara berkala, penguatan ketersediaan pasokan melalui peran Bulog dan toko penyeimbang, serta peningkatan kapasitas produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah.

Selain itu, sejumlah intervensi kebijakan turut dibahas, termasuk dukungan pembiayaan sektor pangan melalui KUR, potensi subsidi bahan bakar bagi nelayan untuk menjaga stabilitas pasokan ikan, serta optimalisasi penyaluran beras SPHP ke masyarakat.

BPS juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang efektif agar masyarakat tetap berbelanja secara lokal bukan impor, sekaligus menghindari lonjakan permintaan yang tidak perlu. Semua langkah tersebut diharapkan dapat meredam tekanan inflasi sepanjang akhir tahun dan menjaga stabilitas harga di Kabupaten Berau. (AUNI)