Anggaran Infrastruktur Kaltim Anjlok ke Rp850 Miliar di 2026, Pemprov Putar Otak Tentukan Prioritas

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) dipastikan akan turun drastis, hanya mencapai sekitar Rp850 miliar.

Angka ini sangat jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang kerap mengalokasikan hingga Rp3 triliun sampai Rp4 triliun untuk sektor ini. Penurunan tajam ini dilaporkan terjadi akibat adanya pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.

Dikutip dari Niaga.Asia. Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa keterbatasan dana ini memaksa pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang sangat ketat dalam memprioritaskan belanja. Fokus utama anggaran kini diarahkan pada pemeliharaan dan memaksimalkan pelayanan jalan raya demi menjaga kelancaran konektivitas antar wilayah.

"Dengan pagu APBD yang tersedia, prioritas kami adalah memaksimalkan pelayanan jalan serta pemeliharaan rutin, agar kondisi infrastruktur tidak banyak yang rusak," ujar Fitra.

Dikutip dari Vivaborneo.com. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengonfirmasi bahwa anjloknya anggaran PU di bawah Rp1 triliun pada tahun 2026 mengharuskan Pemprov untuk menghentikan perawatan rutin pada ruas jalan yang memiliki tingkat kemantapan tinggi (sekitar 80-85 persen).

Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran yang minim sepenuhnya dialokasikan untuk perbaikan ruas jalan yang benar-benar rusak parah.

"Yang dipangkas tentu saja jalan-jalan yang sudah baik. Urgensi kita adalah jalan-jalan yang sangat tidak baik, di bawah 60 persen," jelas Seno Aji.

Meskipun harus melakukan efisiensi yang ekstrem, Pemprov Kaltim menyatakan akan tetap berupaya mencari dukungan dana dari Pemerintah Pusat untuk proyek-proyek infrastruktur skala besar. Tujuannya adalah memastikan pelayanan dasar dan konektivitas utama di Kaltim tetap terjaga, menjadikan tahun 2026 sebagai momentum efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pembangunan strategis. (J)