Wagub Kaltim Janji Telusuri Dugaan Pembatalan Bantuan Pendidikan Gratispol Mahasiswa ITK

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji menyatakan akan menelusuri dugaan pembatalan bantuan pendidikan Gratispol yang dialami sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK). 

Dugaan itu mencuat setelah mahasiswa mengaku menerima surat pembatalan pada Januari 2026, meskipun sebelumnya telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sejak September 2025.

Seno Aji menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen kuat terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

“Pemerintah provinsi telah menjalankan program pendidikan gratis, termasuk bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk peningkatan kualitas SDM Kalimantan Timur,” ujarnya, dikutip dari Kompas, Kamis (22/1/2026).

Namun demikian, ia mengaku hingga saat ini belum menerima laporan resmi dari tim pengelola program Gratispol terkait adanya pembatalan bantuan yang dikeluhkan mahasiswa ITK tersebut.

“Saya belum mendapatkan laporan dari tim Gratispol. Kalau benar terjadi pembatalan tanpa kejelasan yang memadai, tentu ini perlu ditelusuri secara serius,” tegasnya.

Berdasarkan informasi awal, persoalan tersebut diduga berkaitan dengan status mahasiswa yang mengikuti perkuliahan melalui kelas eksekutif. 

Dalam ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang bantuan pendidikan daerah, program kelas eksekutif memang tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan pendidikan Gratispol.

Meski demikian, muncul bukti komunikasi berupa percakapan antara mahasiswa dan pihak admin program yang menyebutkan bahwa mahasiswa bersangkutan dinyatakan terakomodasi sebagai penerima bantuan. Hal tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan teknis dalam proses verifikasi atau pelaksanaan program.

“Kalau ada bukti komunikasi yang menyatakan mahasiswa tersebut terakomodasi, berarti kemungkinan ada masalah teknis. Bisa terjadi di internal kampus maupun di pengelolaan program Gratispol,” jelasnya.

Wagub menegaskan, pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap keluhan mahasiswa, terlebih jika menyangkut akses terhadap pendidikan.

“Pemerintah tidak ingin mahasiswa dirugikan. Apabila memang terdapat kesalahan teknis atau administrasi, tentu harus segera diperbaiki. Pendidikan ini menyangkut masa depan generasi kita,” ungkapnya.

Seno Aji memastikan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pengelola program Gratispol serta pihak ITK untuk memastikan kejelasan mekanisme, dasar kebijakan, dan alasan pembatalan bantuan yang dikeluhkan mahasiswa.

“Kami ingin semua jelas dan transparan. Masalah ini akan kami cek dan tindak lanjuti, kemudian hasilnya akan kami sampaikan,” tandasnya. (AUNI)