Viral di Sosial Media, Perilaku Kontroversial Pejabat Dinilai Berdampak pada Kesehatan Mental Publik

KARTANEWS.COM, INDONESIA – Perilaku kontroversial sejumlah pejabat negara, mulai dari pamer kekayaan hingga pernyataan yang dinilai meremehkan kesulitan rakyat, tidak hanya memicu polemik politik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental masyarakat. Pada era arus informasi digital, setiap tindakan pejabat dengan mudah dikonsumsi publik dan berpotensi menjadi beban psikologis.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi kerap merasa tertekan secara mental ketika melihat figur otoritas menunjukkan perilaku yang bertolak belakang dengan nilai empati dan keadilan sosial. Kondisi ini dinilai memperparah kecemasan publik, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan sosial.

Sejumlah kajian psikologi politik dan sosiologi menjelaskan fenomena tersebut sebagai bentuk betrayal trauma, yakni kondisi ketika institusi atau figur yang seharusnya memberikan rasa aman justru menjadi sumber stres. Situasi ini dapat memicu kecemasan berkepanjangan serta rasa tidak percaya terhadap masa depan.

Selain itu, perilaku elit yang berulang dan tidak disertai sanksi tegas juga memunculkan gejala learned helplessness atau ketidakberdayaan terpelajar. Masyarakat merasa upaya individu tidak akan membawa perubahan berarti, sehingga muncul sikap apatis, sinisme, hingga depresi kolektif. 

Paparan berulang terhadap ketidakadilan melalui media digital juga dapat menimbulkan vicarious trauma, yakni stres emosional akibat menyaksikan penderitaan orang lain.

Sejumlah indikator menunjukkan dampak nyata dari kondisi tersebut. Tingkat kecemasan publik meningkat, ditandai dengan kekhawatiran berlebih terhadap harga pangan dan stabilitas ekonomi. Kelelahan mental akibat paparan berita kontroversial yang terus-menerus juga kian dirasakan, disertai meningkatnya iritabilitas dan konflik antarwarga karena perbedaan pandangan politik.

Para ahli menyarankan masyarakat untuk mengambil langkah perlindungan kesehatan mental di tengah iklim politik yang dinilai tidak sehat. Di antaranya dengan membatasi konsumsi media sosial dan berita politik, mengalihkan fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali pribadi, serta membangun diskusi yang sehat di lingkungan terdekat.

Langkah lain yang dianjurkan adalah melakukan detoks berita secara berkala, yakni mengambil jeda dari paparan isu politik selama satu hingga dua hari dalam sepekan guna memberi ruang pemulihan bagi kesehatan mental.

Perilaku pejabat publik, menurut para pengamat, memiliki korelasi langsung dengan kesejahteraan psikologis masyarakat. Ketidakadilan sosial dan sikap nir-empati tidak hanya menjadi persoalan etika dan politik, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental publik. (AUNI)