Tuai Sorotan Usai Beli Mobil 8,5 Miliar, Begini Penjelasan Sekprov Kaltim

KARTANEWS.COM, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ramai menjadi sorotan usai membeli kendaraan dinas seharga 8,5 Miliar rupiah yang diperuntukan kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. 

Ditengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah, muncul kebijakan tak terduga untuk membeli mobil dengan harga fantastis. Sontak banyak kalangan menilai bahwa keputusan tersebut adalah pemborosan anggaran.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni menyampaikan pembelian kendaraan dinas untuk Gubernur Kaltim tersebut merupakan upaya memudahkan kerja Gubernur dalam memantau seluruh lokasi yang direncanakan akan dibangun infrastruktur di Kaltim.

“Pak Gubernur berkomitmen memantau langsung berbagai persoalan di pelosok daerah. Misalnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga," ujarnya dikutip dari Antara.

"Untuk mencapai titik-titik dengan medan berat seperti itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” sambungnya.

Sehubungan anggaran Rp8,5 miliar untuk kendaraan SUV hybrid berkapasitas mesin 3.000 cc, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah memberikan penjelasan sebelumnya. 

Pengadaan tetap berpegang pada prinsip value for money dan juga memperhatikan efisiensi jangka panjang.

Walaupun Pemprov Kaltim pernah merencanakan untuk menghentikan pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah ini dianggap sebagai pengecualian yang bersifat proporsional. Alasannya, kendaraan itu juga memberikan dukungan untuk fungsi VVIP dan pelayanan kepada tamu negara.

Sri Wahyuni mengungkapkan, infrastruktur di beberapa daerah Kaltim sebagian besar masih terdiri dari jalur yang berlumpur dan berbatu. Oleh karena itu, mobil yang memiliki kemampuan off-road dianggap penting agar kegiatan kepala daerah tidak terhalang oleh kendala teknis di lapangan

“Operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang tangguh. Ini demi memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap berjalan efisien meskipun harus menembus medan sulit,” punkasnya.