Bahlil Pertimbangkan Penghentian Ekspor Timah Mentah

KARTANEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sebagai strategi utama mendorong transformasi dan kemandirian ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, kebijakan penghentian ekspor bahan mentah terbukti meningkatkan nilai tambah dan penerimaan negara, sebagaimana terlihat pada komoditas nikel.

Ia mengungkapkan bahwa nilai ekspor nikel Indonesia saat ini mengalami lonjakan signifikan pascapelarangan ekspor bijih nikel pada 2018–2019.

“Ekspor nikel kita pada 2018–2019 berada di kisaran USD3,3 miliar. Setelah kebijakan pelarangan ekspor diberlakukan dan hilirisasi berjalan, pada 2024 nilainya mencapai sekitar USD34 miliar. Ini peningkatan hampir sepuluh kali lipat dalam lima tahun,” ujarnya dalam forum Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2/2026) lalu.

Menurut Bahlil, peningkatan tersebut tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperluas pemerataan pembangunan industri di berbagai daerah.

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penghentian ekspor sejumlah komoditas mentah lainnya, termasuk timah. Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya memperkuat industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

“Ke depan, beberapa komoditas akan kita evaluasi, termasuk timah. Prinsipnya, kita tidak ingin lagi mengekspor bahan mentah. Kita dorong pembangunan industri hilir di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati bangsa sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menghentikan ekspor bauksit mentah sebagai bagian dari konsistensi kebijakan hilirisasi sektor mineral.

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2026 dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek mencakup hilirisasi bauksit dan nikel, gasifikasi batubara, pembangunan kilang minyak, serta sejumlah proyek di sektor energi dan sumber daya alam lainnya. Implementasi proyek-proyek tersebut ditargetkan mulai berjalan tahun ini.

Produk hasil hilirisasi akan mampu menggantikan berbagai komoditas impor sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional. Pemerintah juga membuka peluang bagi investor domestik, termasuk sektor perbankan, untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut.

“Pasarnya jelas di dalam negeri sebagai substitusi impor. Ini peluang besar bagi industri keuangan nasional untuk terlibat aktif dalam pembiayaan,” kata Bahlil.

Dalam proyeksi jangka panjang hingga 2040, program hilirisasi diperkirakan mampu menarik investasi hingga USD618 miliar. Dari total tersebut, sekitar USD498,4 miliar berasal dari subsektor mineral dan batubara, serta USD68,3 miliar dari sektor minyak dan gas bumi.

Selain itu, hilirisasi diproyeksikan menghasilkan nilai ekspor sebesar USD857,9 miliar, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD235,9 miliar, serta menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja.

Pemerintah menilai kebijakan ini menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus memperkuat struktur ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.