Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum Tak Boleh Jadi Instrumen Alat Politik

KARTANEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar menjalankan tugas secara profesional dan tidak memanfaatkan proses hukum untuk kepentingan politik, hal ini disampaikan di hadapan kalangan ekonom, investor, dan pelaku usaha dalam forum Indonesia Economy Outlook (IEO) 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026) beberapa waktu lalu.

Dalam paparannya, Presiden menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi stabilitas nasional dan iklim investasi. Ia menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa kompromi, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

"Saya bertekad untuk patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tetapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh! Saya tidak mau, dan saya sudah buktikan ya, saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu," tegasnya.

Presiden menyatakan dirinya memegang mandat rakyat untuk memastikan sistem hukum berjalan adil dan transparan. 

Pada 31 Juli 2025, Presiden memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam perkara suap terkait buronan Harun Masiku. 

Dalam periode yang sama, Presiden juga mengeluarkan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong yang dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula. Keduanya diketahui berada di kubu politik berbeda pada Pemilihan Presiden 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan para hakim agar menjatuhkan putusan berdasarkan standar pembuktian yang kuat dan tidak menyisakan keraguan. Ia menekankan pentingnya prinsip beyond a reasonable doubt dalam setiap vonis pengadilan.

“Putusan harus benar-benar adil dan tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Jika masih ada kemungkinan terdakwa tidak bersalah, maka kehati-hatian harus dikedepankan,” katanya.

Menurut Prabowo, masyarakat membutuhkan sistem peradilan yang bersih dan imparsial untuk menjamin rasa aman serta kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia meyakini bahwa keberhasilan suatu negara tidak terlepas dari pemerintahan yang menjunjung integritas dan keadilan.