Pemerintah Buka Kuota Impor BBM Merata, Swasta Dapat Porsi Lebih Besar

KARTANEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia secara resmi mengumumkan pembukaan kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk tahun 2026. 

Keputusan ini menarik perhatian karena kuota tersebut akan diberikan secara merata kepada seluruh pelaku usaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta, menandai langkah pemerintah dalam memperluas partisipasi pasar.

Dikutip dari KOMPAS.COM, Kebijakan ini diambil sebagai upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi di pasar energi nasional sekaligus menjamin pasokan BBM di dalam negeri tetap stabil. 

Pemerintah menekankan bahwa pemberian kuota yang adil ini merupakan cerminan dari komitmen untuk menciptakan persaingan yang sehat dan mekanisme bisnis yang transparan.

"Kita (pemerintah) ini berbicara tentang regulasi. Waktu itu kita sudah putuskan bahwa kuota impor sudah diberikan kepada semua badan usaha, baik pemerintah maupun swasta," ujar Bahlil di Istana pada Jumat (24/10/2025).

Ia menjelaskan dalam langkah yang menunjukkan dorongan kuat terhadap sektor swasta, pemerintah menetapkan alokasi kuota impor BBM untuk perusahaan swasta sebesar 110 persen dari total kuota yang mereka terima pada tahun 2024. Hal ini memberikan sinyal positif bagi iklim investasi di sektor energi.

“Swasta kita memberikan 110 persen dibandingkan dengan 2024. Nah, untuk B2B-nya silakan diatur dengan Pertamina,” jelasnya.

Meski memberikan porsi yang signifikan kepada swasta, Bahlil meyakini bahwa PT Pertamina (Persero) tidak akan mengalami kerugian. Posisi dominan Pertamina sebagai pemain utama dalam rantai pasok energi domestik dianggap cukup kuat untuk menyerap kebutuhan pasar, terlepas dari masuknya BBM impor oleh pihak swasta.

“Andaikan pun sekalipun kuotanya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta, saya yakin Pertamina enggak akan mungkin rugi. Karena pasti kebutuhan itu habis," tegasnya.

Dirinya juga memastikan bahwa kebijakan kuota impor BBM 2026 ini akan tegak lurus pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. 

Hanya perusahaan yang berkomitmen mematuhi aturan pemerintah yang akan mendapatkan alokasi kuota tersebut.

“Nah, terkait dengan 2026 kita akan memberikan kuota juga dan kita akan berlakukan sama. Bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan,” tutupnya. (J)